slot ter gacor

Hukum pacaran

Unilever Indonesia Siapkan 100 Sociopreneurs Masa Depan******

Unilever Indonesia menggelar 'Every U Does Good Heroes Summit' sebagai lanjutan rangkaian program 'Every U Does Good Heroes 2022' pada 28-29 Januari 2023.

Digelar secara hybrid, kegiatan 'Every U Does Good Heroes' itu diikuti oleh 100 finalis dari berbagai wilayah Indonesia. Dengan pendampingan intensif dari lima mentor, para finalis mendapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman tentang menjadi sociopreneurtangguh.

Head of Communication PT Unilever Indonesia Indonesia, Tbk., Kristy Nelwan, menyatakan harap agar pembekalan itu dapat mempertajam tujuan dan program yang diusung masing-masing finalis.

"Sebagai perusahaan yang purpose-leddan future-fit, Unilever senantiasa berkolaborasi dengan berbagai pihak demi menciptakan Indonesia yang lebih hijau, sehat, sejahtera, adil dan inklusif, tak terkecuali generasi muda sebagai penentu masa depan bangsa," ujar Kristy.

Adapun ke-100 peserta 'Every U Does Good Heroes Summit' yang terdiri atas 54 orang laki-laki dan 46 orang perempuan itu berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Lombok, Bali, hingga Kepulauan Maluku. Latar belakang yang beragam tak menghalangi antusiasme peserta mengikuti sejumlah sesi.

Kristy menilai, antusiasme itu membuktikan tekad inklusif untuk memperjuangkan berbagai isu lingkungan dan sosial.

"Para mentor pun terkagum dengan tingginya keingintahuan dan semangat belajar para heroes selama dua hari penyelenggaraan. Melihat hal ini, kami percaya prinsip heroes grow heroesyang ingin kami kedepankan melalui kegiatan ini dapat terwujud," katanya.

Antusias peserta saat mengikuti 'Every U Does Good Heroes Summit' secara hybrid pada 28-29 Januari lalu. (Foto: Unilever Indonesia)

Pada saat bersamaan, pembekalan sebagai sociopreneuritu menjadi keunggulan 'Every U Does Good Heroes', di mana para peserta dapat berperan sebagai sociopreneurmasa depan yang tak hanya peduli lingkungan dan sosial, namun juga berpengalaman menggunakan perspektif bisnis dalam menghadapi tantangan. Sehingga, gerakan atau program yang diusung dapat berjalan secara berkelanjutan.

Rangkaian modul dalam 'Every U Does Good Heroes' itu mencakup topik dan materi seputar sociopreneurship, seperti How to Create an Impactful Movement with a Business Mindsetdengan mentor Mohamad Bijaksana Junerosano selaku pendiri Waste4Change dan Greeneration Indonesia; Sustaining an Impactful Businessdengan mentor Gita Syahrani, aktivis climate changedan Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari; juga Collaboration Strategydengan mentor Driando Ahnan-Winarno selaku Co-Founder Indonesian Tempe Movement.

Selanjutnya, ada Funding Optionsdengan mentor Staf Khusus Presiden RI dan Co-Founder Toleransi.id, Ayu Kartika Dewi; Mindset and Resiliencedengan mentor disability womanpreneur, Nicky Clara; serta Content Creation: Plan, Produce, Publishdengan mentor praktisi sustainable livingdan pembuat konten Astri Puji Lestari.

Topik dan materi 'Every U Does Good Heroes' juga termasuk Building your Brand & Drive Innovations for Successdengan mentor Head of Home Care Whitespace & Market Transformation - Home Care Unilever Indonesia, Nuning Wahyuningsih; Pitching and Presentationdengan mentor praktisi komunikasi, Christopher Tobing; serta Sharing Session - Business Planbersama Dicky Dwi Alfandy selaku Co-Founder Gajahlah Kebersihan dan pemenang "Every U Does Good Heroes 2021".

Pada Maret mendatang, Unilever juga akan menggelar acara penganugerahan dan mengumumkan 10 peserta terbaik yang berhak mendapatkan Rp50 juta dan pembinaan berkelanjutan dari para mentor.

"Berbekal pengetahuan yang mereka dapatkan dari 'Every U Does Good Heroes Summit', kami harap 100 heroesini akan dapat mempertajam dan memperteguh purpose mereka, menjalankan program dengan lebih terencana dan berkelanjutan, mengkomunikasikan ide atau program-program mereka dengan lebih strategis, baik kepada publik, donor, maupun melalui media sosial, hingga membuka peluang seluas-luasnya untuk berkolaborasi," ujar Kristy.

Petugas deportasi dari semua bidang

Airlangga Klaim Pemerintah Sukses Simpan Devisa Ekspor US M di 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ditahan selama tiga bulan bisa menghasilkan cadangan devisa hingga US miliar dalam setahun.

"Jadi devisa hasil ekspor diwajibkan ditahan tiga bulan di Indonesia, yang ditahan sekitar 30 persen. Dari situ, angka hitungan kami menunjukkan kita bisa menyimpan dalam satu tahun sekitar US sampai US miliar," kata Airlangga dalam webinar Economic Outlook 2023 di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (14/2).

Saat ini pemerintah sedang menggodok aturan terkait kewajiban 30 persen DHE suatu perusahaan ditahan di Indonesia selama tiga bulan.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memproses insentif sehingga fasilitas penyimpanan valuta asing yang diberikan oleh Indonesia sama dengan Singapura," katanya.

Dengan kebijakan ini, ia berharap perbankan dapat memiliki devisa yang cukup untuk menopang pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo pada tahun ini.

"Pemerintah juga perlu mengantisipasi cadangan devisa karena inflasi Amerika Serikat pada tahun ini belum terkendali sehingga ada potensi mereka kembali menaikkan kembali tingkat suku bunga acuan," katanya.

Pada Januari 2023, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mencapai 139,4 miliar dolar AS atau meningkat dibandingkan posisi November 2022 yang sebesar 137,2 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

PT MSU Digugat 17 Kali di Pengadilan Negeri Cikarang Terkait Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang ProyekMeikarta digugat sekitar 17 kali di Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis (16/2), klasifikasi perkara gugatan terhadap MSU yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Gugatan terbaru yang diajukan ke MSU diajukan oleh Kabchul Choi pada 19 Januari 2023. Dalam petitumnya, Kabchul meminta pengadilan menerima dan mengabulkan seluruh gugatannya.

"Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian jual beli Apartemen Meikarta dalam Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit" Nomor ; 002944/PPPU-MSU/07/2017," bunyi petitum tersebut.

Ia juga meminta pengadilan menghukum PT MSU untuk mengembalikan uang secara tunai dan sekaligus kepada penggugat sebesar Rp1,1 miliar yang terdiri atasbookingfeeRp2 juta, down paymentRp78,3 juta, harga yang disepakati ditambah PPN Rp803,6 juta, serta denda keterlambatan dan kelalaian sebesar 1 kali Rp803,6 juta dikali 29 bulan (Rp233 juta).

"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet," bunyi petitum itu.

Gugatan lainnya terhadap PT MSU juga diajukan Tarmuzi pada 23 September 2022 dengan klasifikasi perkara wanprestasi. Dalam petitumnya, ia meminta pengadilan menghukum PT MSU selaku tergugat mengembalikan uang pembayaran pemesanan satu unit apartemen Meikarta sebesar Rp257,4 juta.

Kemudian ditambah dengan denda keterlambatan bayar 59 bulan sebesar Rp759,3 juta dan biaya operasionil yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk mengurus masalah pembelian apartemen sebesar Rp100 juta, ditambah dengan keuntungan yang diharapkan diperoleh harga sewa unit sebesar Rp4 juta dikali 35 bulan menjadi Rp140 juta.

Sehingga jumlah total yang harus dibayar MSU adalah Rp1,25 miliar.

Gugatan terhadap PT MSU tidak hanya diajukan baru-baru ini. Pada Agustus 2020, seseorang bernama Uti Alkomah menggugat perusahaan dengan klasifikasi wanprestasi.

[Gambas:Video CNN]

"Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang muka dan uang cicilan Pemesanan 1 (satu) Unit Rumah Susun Sebesar Rp63.614.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus," bunyi petitum gugatan tersebut.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk mengubungi Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk minta tanggapan soal gugatan itu. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

PT MSU merupakan pengembang Meikarta di mana unitnya tidak kunjung diserahkan pada konsumen sejak 2019. Konsumen pun mengadukan nasibnya ke DPR.

Pekan ini, hasil pertemuan DPR dengan pihak Meikarta menghasilkan kesepakatan refunddengan skema titip jual.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta manajemen untuk segera menyelesaikan refunddengan skema titip jual itu dalam waktu paling lama empat minggu atau sebulan, terhitung setelah kunjungan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

Lippo Akhirnya Penuhi Panggilan DPR Hari Ini, Bahas Meikarta******

Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPRuntuk memberikan keterangan terkait pembangunan ApartemenMeikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2).

Pemanggilan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, tetapi mundur jadi pukul 16.00 WIB.

Pihak Lippo Group yang hadir adalah Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

DPR kemudian berniat memanggil bos Lippo Group James Riady untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2). Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung pukul 14.00.

Usai pemanggilan tersebut, DPR juga sempat berencana melakukan sidak ke lokasi pembangunan Meikarta secara langsung besok Selasa (14/2).

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin langsung sidak tersebut. Sidak ini bakal melibatkan beberapa stakeholderdi DPR dan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

DPR Datangi Lokasi Meikarta Hari Ini, Imbas Masalah dengan Pembeli******

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin rombongan DPRdalam meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta, Bekasi, Jawa Barat, yang kini bermasalah pada Selasa (14/2).

Hal itu disampaikan Dasco usai menerima audiensi dari pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Rencananya, setelah Senin (13/2) kami minta pengembang (PT MSU dan Lippo Group) datang. Supaya informasinya berimbang dan lebih valid kami akan melakukan kunjungan lapangan," kata Dasco di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/2) lalu.

Mulanya, Ketua Komunitas PKPKM Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembang proyek. 

Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand over atau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota PKPKM Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit. Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

Lihat Juga : Satgas Pangan Temukan 7.000 Kardus Minyakita Ditimbun di Sumut

"Di tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.

Namun, saat Komisi VI DPR mengundang pihak Meikarta untuk mediasi dengan konsumen pada pertengahan Januari, tidak ada perwakilan yang datang. Hal ini mengundang amarah para anggota dewan sebab, pihak Meikarta sama sekali tidak memberikan alasan.

Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR yang kedua untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah, Senin (13/2) kemarin.

Pemanggilan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, tetapi mundur jadi pukul 16.00 WIB.

Pihak Lippo Group yang hadir adalah Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Lebih jauh Aep mengungkapkan jika upaya mediasi ini gagal tidak membuahkan hasil, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

PBB Imbau Tanya Gaji Terakhir ke Pelamar Kerja Dihapus******

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) mengimbau tindakan menanyakan gaji terakhir di kantor lama saat sedang melamar kerja di tempat baru dilarang.

Pasalnya, tindakan yang sering terjadi itu bisa menghambat pekerja terutama perempuan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

"Banyak perusahaan yang cenderung menanyakan gaji terakhir kandidat pekerja sebelum masuk ke perusahaan baru. Praktik itu harus dilarang karena ini membuat pelamar kerja perempuan tidak bisa bernegosiasi dengan baik" ujar UN Women Indonesia Representative Jamshed M Kazi dalam seminar Memperkuat Ekosistem untuk Pekerja Perempuan: Kebijakan Lingkungan Kerja yang Inklusif, Kamis (16/2).

Menurutnya, dalam melamar pekerjaan baru yang terpenting bukanlah gaji sebelumnya melainkan kompetensi dan tantangan yang akan dihadapi calon pekerja.

Ia juga menambahkan perusahaan juga sering memandang pekerja perempuan memiliki peran utama sebagai ibu rumah tangga dan dianggap bekerja hanya untuk hobi.

Sedangkan pekerja laki-laki dipandang sebagai penanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Ini pandangan yang harus dipatahkan. Kita tidak boleh berasumsi siapa yang menjadi kepala keluarga, bisa jadi pelamar itu adalah orang tua tunggal di rumah tangganya," ujar Jamshed.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan ada beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia.

Pertama, tidak tersedianya tempat pengasuhan anak di lingkungan kerja maupun di sekitar rumah. Kalaupun ada harganya mahal sehingga masyarakat kelas menengah tidak mampu memenuhi biayanya.

"Ini membuat perempuan memutuskan berhenti bekerja terutama yang memiliki anak masih kecil," kata Agus.

Kedua, perempuan sulit memprioritaskan pekerjaan karena juga mendapat ekspektasi untuk berperan sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, kurangnya kebijakan inklusif yang bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekosistem angkatan kerja.

[Gambas:Video CNN]