situs slot jamin wd

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

slot terbaik 2023

THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 dibayarkan secara penuh 100 persen. Sejak 2020, pembayaran THR PNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan.

Wanita yang akrab disapa Ani itu pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo.

"THR-nya Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

"THR seperti yang saya sampaikan sedang dalam proses dan seperti biasa kita akan coba selesaikan sehingga bisa dibayarkan pada sepuluh hari sebelum hari raya," imbuhnya.

"Namun, kita akan update terus ya. Karena puasa saja belum, kalian sudah minta THR," imbuhnya berkelakar.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata meminta para PNS sabar menanti pengumuman besaran THR dan gaji ke-13. Ia menyebut biasanya pengumuman dilakukan pada awal bulan puasa.

Berdasarkan Kalender Hijriah Kementerian Agama, awal puasa Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan jatuh pada sehari sebelumnya.

"Mengenai THR dan gaji ke-13, mengenai besarannya kita tunggu penetapan Bapak Presiden (Jokowi) yang mudah-mudahan di awal Ramadan nanti kita sudah bisa mengetahui bersama," ucapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (22/2).

"Karena pembayaran untuk THR diharapkan 10 hari kerja sebelum Idulfitri, kira-kira di pertengahan Ramadan (pencairan THR PNS). Idealnya memang di awal Ramadan kita sudah bisa mendapatkan berapa besarannya tersebut," sambung Isa.

Sejak pandemi Covid-19 merebak pada 2020, pemerintah tidak membayar THR PNS penuh 100 persen. Hal ini berlaku hingga 2023, di mana pemerintah hanya mencairkan THR PNS yang mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tukin sebesar 50 persen.

Pada 2022, komponen THR yang dibayar juga gaji pokok dan 50 persen tukin. Sementara pada 2020 dan 2021, PNS hanya menerima THR berupa gaji pokok sedangkan komponen tukin dihapus.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencairkan THR PNS secara penuh 100 persen pada masa itu lantaran pemerintah tengah membutuhkan anggaran besar untuk penanganan pandemi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Sayap Beku

slot demo dollar

Jelang debat cawapres, KPU umumkan sebelas nama panelis******

secara garis besar tentang ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan sebelas nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan seputar isu dari tema debat kedua. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menerangkan latar belakang kesebelas panelis tersebut berkaitan erat dengan isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. “Ada pun nama-nama panelis yang sudah disiapkan oleh KPU, ada 11 orang dengan latar belakang berhubungan dengan tema debat tentunya yang secara garis besar tentang ekonomi,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin. Hasyim menambahkan kesebelas panelis tersebut juga akan dikarantina selama tiga hari untuk merumuskan daftar pertanyaan pada debat kedua. "Untuk tim panelis, sebagaimana yang lalu, yang besok ini juga begitu. Karena debatnya tanggal 22, maka karantina mulai tanggal 20 Desember 2023 dan sehari setelahnya," jelasnya. Adapun kesebelas panelis pada debat cawapres mendatang adalah sebagai berikut: Anggota Ombudsman RI Periode periode 2018-2020 Alamsyah Saragih, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember Adhitya Wardhono, ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya periode 2015-2023 Agustinus Prasetyantoko, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fauzan Al Rasyid, ekonom dan pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini, Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi IPDN Hyronimus Rowa. Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Poppy Ismalina, Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2025 Retno Agustina Ekaputri, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Suharnomo. Direktur Eksekutif INDEF dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies/CSIS Yosa Rizal Damuri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: KPU larang beri kode provokatif untuk semangati peserta debat

Baca juga: KPU DKI pastikan petugas KPPS bebas komorbid dan jantung

Baca juga: KPU Jatim siap distribusikan logistik pemilu ke kepulauan

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023

Toko Senjata Wanjie

slot terbaik dan terpercaya 2022

Respons Erick Thohir usai Diminta Prabowo Masukan soal Dirjen Pajak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara usai diminta calon presiden Prabowo Subianto untuk memberikan saran soal sosok yang cocok menjadi direktur jenderal (dirjen) pajak.

Ia mengaku kaget saat diminta masukan oleh pria yang juag menjabat sebagai menteri pertahanan itu. Menurut Erick, Prabowo ingin dibantu oleh orang-orang yang terbaik di bidangnya.

"Saya kaget ketika minta masukan, ya pasti gak saya saja, Pak Chatib (Chatib Basri) diminta masukan, ya mungkin kita coba lihat siapa yang terbaik" ujarnya di sela Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

"Kan beliau (Prabowo) menekankan bahwa perpajakan ini harus terus (mendorong) pertumbuhan ekonomi, di mana salah satunya ratio pajak, bisa gak sekarang 10 persen jadi 16 persen? dibandingkan menaikan pajak pribadi atau korporasi sehingga kita kalah bersaing dengan negara tetangga," ujar Erick.

Prabowo sebelumnya meminta saran ke Erick hingga Menteri Keuangan 2013-2014Chatib Basrisoal sosok yang pantas menjadidirektur jenderal pajakKementerian Keuangan.

"Pak Erick, Pak Darmawan (Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi), Pak Kartika (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo), Pak Chatib mohon berikan saran kepada saya, siapa yang kira-kira bisa dijadikan Dirjen Pajak?" ujar Prabowo dalam forum investasi yang sama.

Mulanya, Prabowo bercerita soal tax ratioIndonesia yang sekitar 10 persen. Padahal, ia meyakini rasio pajak itu masih bisa ditingkatkan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu membandingkan dengan tax rationegara tetangga yang berada di level 16 persen, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, hingga Kamboja.

"Dari angka 10 persen (tax ratio) kalau bisa kita tingkatkan ke 16 persen seperti di Thailand, maka kenaikan 6 persen dari US.500 miliar produk domestik bruto (PDB), ini akan menjadi angka yang signifikan. Ini mencapai US miliar," ujar Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

qqvip303

Kemen PPPA: Masyarakat agar miliki sensitivitas ke keluarga alami KDRT******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya masyarakat memiliki sensitivitas terhadap kondisi keluarga yang di dalamnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Pada saat terjadi KDRT, sudah ada pengaduan, ini tentu orang-orang sekitar yang dekat dengan anak, harus merasa peka," kata Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA Rini Handayani di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya menanggapi kasus pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Tetangga, keluarga dekatnya harus lebih sensitif terhadap risiko-risiko yang akan terjadi pada anak yang memang butuh pertolongan, anak ini belum bisa membela dirinya sendiri," katanya.

Menurut dia, masyarakat sekitar maupun keluarga dekat seharusnya lebih sensitif akan kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada anak-anak yang berada di dalam keluarga yang mengalami KDRT.

Baca juga: Kemen-PPPA pantau kasus empat anak yang tewas di Jagakarsa

Baca juga: Kemen PPPA: Kekerasan rumah tangga berdampak pada kekerasan berulang

Rini Handayani mengatakan sensitivitas masyarakat harus dibangun melalui edukasi-edukasi dan sosialisasi.

"Untuk memunculkan rasa sensitivitas, tentu harus ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), bimbingan teknis, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan PKK, organisasi-organisasi agama. Ini yang harus kita gencarkan," kata Rini Handayani.

Sebanyak empat anak berinisial VA (6), SP (4), AR (3), AS (1) ditemukan tewas dalam satu kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/12).

Kasus tersebut terungkap berawal dari kecurigaan warga sekitar yang menghirup aroma tidak sedap di sekitar rumah kontrakan yang dihuni pelaku dan keluarganya.

P, ayah keempat anak itu kemudian ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap anak-anaknya.

P juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, D.

Baca juga: Menteri PPPA gandeng Srikandi PLN berdayakan perempuan penyintas KDRT

Baca juga: Kemen PPPA luncurkan modul cegah dan tangani kekerasan seksual anak

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

erek belut

Bawaslu: Mayor Teddy hadiri debat capres sebagai ajudan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya dalam debat pertama Pilpres 2024 pada Selasa (12/12) pekan lalu terbukti hanya sebagai ajudan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan RI.

"Diketahui calon presiden nomor urut dua saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau pejabat negara, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatanya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kehadiran Mayor Teddy pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Konferensi Pers Hasil Pengawasan Bawaslu pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa.

Bagja menyatakan berdasarkan temuan Bawaslu di lapangan, Mayor Teddy sebagai anggota TNI tidak terbukti ikut ke dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan dengan ancaman pidana Pasal 280 Ayat 3 Juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan terkait dengan jabatannya sebagai ajudan calon presiden dengan nomor urut dua itu, Bawaslu juga menyatakan pihak yang dilaporkan bukan termasuk tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Baca juga: TKN: Mayor Teddy bukan timses tapi ajudan Prabowo 
Baca juga: TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan

Kemudian terkait dengan pemberian teguran kedua, Bagja menyatakan masih melihat situasi dan hasil kajian bersama jajarannya. Sebab, sebagaimana perjanjian yang Bawaslu buat bersama Mabes TNI, segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI dan berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya yang berupa pemberian hukuman akan diserahkan kepada TNI.

"Kita lihat nanti. Soal pakaian dan gestur juga ya tergantung dari hasil kajian kami yang pada saat ini masih dilakukan. Selesainya? Nanti," katanya.

Hal lain yang Bagja tekankan dalam kesempatan itu yakni TNI/Polri memang tidak diperbolehkan ikut menjadi tim kampanye atau anggota pelaksana kampanye. Namun, kehadirannya diperbolehkan jika hanya memenuhi kapasitasnya sebagai pengamanan.

Sebelumnya dalam debat pertama capres Pemilu 2024, sebagian masyarakat mempertanyakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang videonya beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Teddy Indra Wijaya selaku ajudan pribadi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto itu tersorot kamera sedang duduk bersama jajaran pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran sambil mengenakan warna pakaian yang serupa.

Hal tersebut membuat publik mempertanyakan netralitas TNI yang diketahui dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Anies kunjungi Ponpes Al-Aziziyah NTB untuk minta doa para alim ulama
Baca juga: Ganjar dapat pesan dari pegawai difabel di pabrik rokok Bantul

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023

Biksu pembunuh surga

slot138 gacor

Profil Haji Isam, Crazy Rich Berkaus Oblong Pembeli Pesawat Rp1,5 T******

Jakarta, CNN Indonesia--

Nama pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam lagi-lagi menjadi sorotan usai foto lamanya yang tengah membeli pesawat beredar dan viral di media sosial.

Foto yang dimaksud adalah potret sang 'Crazy Rick Kalsel' yang tengah membeli pesawat Boeing pada 2018 lalu. Yang menjadi perhatian, dalam foto tersebut Haji Isam tampak hanya mengenakan kaus oblong berwarna coklat.

Sementara, orang-orang dari pihak Boeing berpakaian rapi lengkap mengenakan jas dan dasi. Foto tersebut teruji kebenarannya. Bahkan, turut dimuat di situs resmi Boeing.

Dilansir dari berbagai sumber harga satu unit BBJ MAX 7 mencapai sekitar US1,5 juta atau setara Rp1,58 triliun (asumsi kurs Rp15.645 per dolar AS).

Dikutip dari berbagai sumber, Haji Isam merupakan pengusaha pemilik PT Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.

Perusahaan induk ini menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

Perusahaan yang disebut terakhir pun telah melantai di bursa saham sejak 2022. Kala itu, penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100.

Sebelum sukses seperti hari ini, pria kelahiran 1 Januari 1977 itu memulai karirnya sebagai sopir truk, pekerja perkayuan, hingga tukang tambang.

Dilansir dari detik finance, Haji Isam lalu mendapat jalan ke dunia pertambangan lewat seorang pengusaha Tionghoa-Surabaya. Dari situ, Haji Isam berani membuka usahanya sendiri.

Belum ada sumber terbuka yang mengungkapkan total kekayaan Haji Isam. Namun, ia pernah dikabarkan memiliki penghasilan mencapai Rp40 miliar per bulan.

Selain bisnis pertambangan, Haji Isam juga disebut memiliki usaha lain. Usaha itu ada yang bergerak di sektor media, penyewaan jet pribadi, properti, dan lain sebagainya.

Bahkan, perusahaannya ini juga memiliki sebuah tim mobil balap bernama Jhonlin Racing Team.

Pada 2021, pabrik sawit milik Haji Isam yang berlokasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, baru saja diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

[Gambas:Video CNN]

Jokowi turut mengapresiasi langkah yang dilakukan Jhonlin Group sebab Indonesia tidak boleh hanya menjadi eksportir sawit mentah, melainkan harus mengolahnya lebih jauh.

"Hilirisasi, industrialisasi, harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan. Sebab itu, saya sangat menghargai yang telah dilakukan oleh PT Jhonlin Group membangun pabrik biodiesel," terang Jokowi.

Di tahun yang sama, Haji Isam juga pernah tersangkut kasus yakni dugaan pengkondisian pajak dan kasus menjanjikan uang miliaran rupiah ke Angin Prayitno.

Pada awal Oktober 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan peran Haji Isam terkait pengkondisian nilai pajak PT Jhonlin Baratama pada 2016 hingga 2017. Masalah ini mencuat setelah dugaan suap pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani muncul di persidangan.

Melalui Berita Acara Pengadilan (BAP) terungkap bahwa dalam pertemuan antara tim pemeriksa pajak dengan konsultan PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo ada permintaan pengkondisian pajak perusahaan sebesar Rp10,68 miliar.

Lihat Juga : Respons Tiko dan Mahendra Dilirik Prabowo Jadi Pengganti Sri Mulyani

Tak hanya itu, PT Jhonlin Baratama disebut mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji akan memberikan uang sebanyak Rp50 miliar agar kewajiban pajak perusahaan direkayasa.

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut seharusnya membayar pajak sebesar Rp63,66 miliar. Namun, setelah melalui negosiasi dengan pejabat perpajakan Yulmanizar, pajak perusahaan yang dibayarkan hanya sebesar Rp10,68 miliar.

(mrh/agt)