cara meminjam di kredivo

Kegilaan Evolusi Liar

Facebook PHK 11 Ribu Karyawan Imbas Penurunan Pasar Iklan******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms Inc, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 11 ribu karyawan atau 13 persen dari total karyawannya. PHK massal ini diketahui menjadi yang terbesar dalam sejarah perusahaan besutan Mark Zuckerberg.

Keputusan PHK diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan. Tak hanya Facebook, langkah serupa juga dilakukan sejumlah perusahaan teknologi raksasa lainnya, termasuk Twitter dan Microsoft.

"Saya ingin bertanggung jawab atas keputusan ini dan bagaimana kami sampai di sini. Saya tahu ini sulit untuk semua orang dan saya minta maaf kepada mereka yang terkena dampak," tulis CEO Meta Mark Zuckerberg, dikutip dari CNN Business, Kamis (10/11). 

Perusahaan akan membayar 16 minggu gaji pokok ditambah dua minggu tambahan untuk setiap tahun layanan, serta semua sisa waktu istirahat, sebagai bagian dari paket pesangon karyawan yang kena PHK.

Karyawan yang terkena dampak juga akan menerima saham mereka yang ditetapkan pada 15 November dan cakupan perawatan kesehatan selama enam bulan.

Sektor teknologi telah menghadapi ujian realitas yang memusingkan karena inflasi, kenaikan suku bunga, dan lebih banyak hambatan ekonomi makro.

"Banyak orang memperkirakan ini akan menjadi akselerasi permanen yang akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi berakhir. Saya juga melakukannya, jadi saya membuat keputusan untuk meningkatkan investasi kami secara signifikan. Sayangnya, ini tidak berjalan seperti yang saya harapkan," curhat Zuckerberg.

Selain PHK massal, perusahaan juga akan memotong pengeluaran diskresioner dan memperpanjang pembekuan perekrutan hingga kuartal pertama. Namun, Meta tidak mengungkapkan penghematan biaya yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

"Secara keseluruhan, ini akan menambah perubahan budaya yang dalam cara kami beroperasi," pungkasnya.

Sepanjang tahun ini, saham Meta yang diperdagangkan di bursa AS anjlok lebih dari dua per tiganya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Kripto Kompak Kebakaran, Tak Satu Pun Bertahan di Zona Hijau******

Harga mayoritas kripto meradang. Bahkan, tak satu pun, baik bitcoin atau dogecoin, yang mampu bertahan di zona hijau.

Mengutip coinmarketcap.com, Senin (7/11), bitcoin jatuh 1,95 persen dalam semalam ke posisi US.894 per keping. Diikuti ethereum yang terjun bebas 3,34 persen ke posisi US.574 per keping.

Kemudian, BNB rontok 4,30 persen dalam 24 jam terakhir setelah berhasil menguat 6,95 persen dalam sepekan. Sekeping BNB saat ini dihargai US3,88 per keping.

Selanjutnya, cardano dan solana masing-masing amblas 5,19 persen dan 9,68 persen. Keduanya mencatat penurunan paling drastis beberapa waktu terakhir ini.

Bahkan, keduanya bergeser posisi ke bawah dogecoin yang saat ini di peringkat ke-8 kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar.

Cardano dibanderol USAdhi Karya Terima PMN Rp1,97 T untuk IKN******

PT Adhi Karya Tbk menerima penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,97 triliun untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Baru-baru ini kami juga mengikuti tender di ibu kota nusantara (IKN), yang sudah didapatkan untuk pekerjaan di jalan tol segmen 3a ruas Karang Joang-KKT Karingau," kata Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, Rabu (9/11).

Entus lantas menjelaskan di hadapan anggota DPR bagaimana progres pembangunan proyek IKN, termasuk pembangunan rumah pekerja konstruksi IKN.

Ia menjelaskan, sebenarnya proyek ini bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Rumah ini dibuat dengan model modular box (mobox).

"Jadi hanya 4 lantai. Ini diharapkan selesai akhir Desember ini. ADHI 10 bangunan, WIKA 12 bangunan untuk kurang lebih ribuan pekerja," jelasnya.

Selain itu, ada juga kontrak pembangunan pelindung tumbukan kapal (Fender) untuk dermaga dan teranyar jalan tol 3a. Khusus soal tol, Entus menyebut "Kami bersama-sama dengan Hutama Karya dan Brantas Abipraya kurang lebih angkanya Rp3,2 triliun."

Entus menjelaskan bahwa saat ini yang mulai dikerjakan di IKN adalah proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti penyiapan lahan untuk bangunan-bangunan istana hingga kantor setpres.

Ia lantas melanjutkan bahwa Adhi Karya kini sedang dalam proses tender untuk kemenko dan sekretaris negara, ada sekitar empat tender.

"Dari PU yang saya dengar targetnya selesai Desember ini untuk kurang lebih ada 19 paket nilainya Rp20 triliun untuk proses pelelangannya. Ini memang untuk yang dasar dulu, jalan tol, jalan, kemudian kawasan, dan sebagainya," tuturnya.

Lebih lanjut, Entus menyebut Adhi Karya masih mengejar beberapa proyek lain di IKN. Pasalnya, proyek yang sudah dikantongi saat ini masih belum mencapai target.

"Sedang kita ikuti proses lelangnya. Harapannya sih kita target Rp3 triliun-Rp3,5 triliun lah, sekarang kan baru dapat Rp1,4 triliun. Sedang jalan semuanya, mudah mudahan oke lah," ujar Entus kepada awak media seusai rapat.

Di lain sisi, perusahaan tengah mengincar Rp1,898 triliun dari rights issue untuk membiayai sejumlah proyek. Entus mengatakan dana yang masuk dari aksi korporasi ini baru 36 persen. Jika tidak maksimal, ia tidak menutup kemungkinan untuk mencari dana pinjaman dengan melakukan kerja sama alternatif.

[Gambas:Video CNN]

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Menaker Pastikan UMP 2023 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

Dalih Cegah PHK, Pengusaha Desak Menaker Buat Aturan No Work, No Pay******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Dalam kesempatan yang sama, Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.

"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata dia.

Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.

[Gambas:Video CNN]

Kabar ancaman badai PHK di industri padat karya, salah satunya tekstil memang tengah berhembus kencang. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Porter dari kedua dunia

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Suster Mayat

<句子>