Panggil Gadis Manka

togel venice lottery

Cak Imin Tanggapi Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik di KPU******

Ketua Umum PKB itu menyatakan, saat ini ada dua catatan hitam dalam politik nasional. Pertama, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan kedua, putusan DKPP.

“Ini catatan hitam, yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa, percaya diri dan bangga, bahwa bangsa ini mengedepankan etika,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Cak Imins, walaupun putusan DKPP tidak memengaruhi pencalonan Gibran, tetapi yang terpenting adalah persoalan etika.

“Bagi saya etika itu menjadi penting, harus terus dijunjung tinggi. Tidak hanya politik, lingkungan hidup, tata pembangunan, prinsip-prinsip pembangunan nasional itu, pijakannya etika,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Penginapan Youyaoqi

togel 5d

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Penginapan Tiantian Perkotaan

paramatic

Keren! Mahasiswa UNS Raih Juara I Creative Content Competition Tingkat Nasional******

Awalnya Andini tidak menyangka akan sukses meraih juara 1 dalam kompetisi tersebut. Karena menurutnya ada konten milik orang lain yang lebih menarik dan lebih komunikatif, serta waktu yang ia gunakan untuk mempersiapkan konten tersebut cenderung sedikit.

Baca  Juga: Alumni UNS Solo: Anak Ilkom Jangan Kerja di Situ Saja, Ada Prospek Bidang CSR 

“Untuk kompetisi itu kan ada deadline-nya, kebetulan kompetisi yang aku ikuti itu waktunya cepet, bukan kompetisi yang berbulan-bulan. Jadi, cuman beberapa hari waktunya dan setelah aku nemu poster itu besoknya aku langsung produksi sendiri, bener-bener berasa sih pusingnya. Aku harus bikin apa dan waktunya terbatas,” tutur Andini.

Tak hanya itu, Andini juga menyampaikan kesan yang didapatkan selama menekuni dunia produksi konten. Menurutnnya membuat konten itu menyenangkan, karena ia semakin tahu akan banyak hal. Apalagi di dalam dunia produksi konten semua dituntut untuk serba cepat dengan algoritma sosial media yang terus berubah.

“Kesannya, overall menyenangkan karena aku jadi tahu banyak hal. Apalagi di dunia perkontenan semua harus cepat. Apalagi algoritma sosial media yang berubah-ubah, itu kadang aku kewalahan untuk menghadapi. Akhirnya aku ngepush diri aku biar bisa terus adaptasi, bisa terus belajar, dan pastinya jangan sampai berhenti di sini aja,” ujarnya.

Baca Juga: Tim Pengabdian Masyarakat FEB UNS Solo Dampingi UMKM di Palur Karanganyar

Setelah sukses meraih juara 1 Creative Content Competition, Andini berharap ingin bisa berkembang lebih baik dan bisa mengikuti kompetisi yang lebih besar lagi. Karena dengan kemenangannya ini, ia menjadi tahu bahwa ternyata di luar sana ada orang-orang mengapresiasi karyanya.

“Semoga setelah ini bisa semakin improve konten aku dan makin banyak memperoleh achievement yang lebih dari ini. Karena udah mau lulus jadi bisa menjadi salah satu jalan untuk aku nanti dapatkan pekerjaan yang profesional karena memang pada dasarnya aku menyukai produksi konten ini,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Mahasiswa UNS UNS Solo Konten Kreator Share

---

BPOM Temukan Makanan Berformalin & Boraks di Pasar Semarang: Ada Teri, Mi, Cumi

BPOM Temukan Makanan Berformalin & Boraks di Pasar Semarang: Ada Teri, Mi, CumiAdhik Kurniawan ,  Abdul Jalil Minggu, 4 Februari 2024 - 17:47 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi boraks (Boldsky)

SEMARANG –Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Semarang turut melakukan sidak terhadap sejumlah makanan di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (4/1/2024). Dari hasil pengawasanya ditemukan ada tiga makanan yang mengandung formalin dan boraks.

Hal tersebut diungkapkan Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Balai BPOM di Semarang, Fina Triyanti. Ia mengatakan ketiga makanan itu yakni mi basah, teri nasi, dan cumi kering.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

“Mi basah yang biasanya untuk bahan mi ayam dan bakso kita temukan positif formalin dan boraks di Pasar Karangayu. Terus teri nasi dan cumi kering positif formalin dan sama-sama kita temukan di Pasar Karangjati,” kata Fina di Sam Poo Kong Semarang, Minggu.

Fina tak menampik bila selama melakukan pengawasan di Semarang, baik di lingkingan sskolah, car free day, pasar hingga tempat lainya masih ada saja pelaku kuliner atau pedagang yang bandel atau tetap menggunakan makanan yang mengandung formalin atau boraks. Kendati demikian, ia mengklaim jumlahnya sedikit atau bisa dihitung jari.

“Dan kebanyakan kita temukan ketika sidak-sidak ke pasar tradisional. Sudah kita beri edukasi. Dan kalau masih bandel kita tindak terus telusuri sumbernya [boraks atau formalin],” kata dia.

Lebih lanjut, makanan yang mengandung formalin atau boraks ini bisa membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kanker apabila dikonsumsi terlalu sering. Masyarakat pun diminta waspada dan berhati-hati ketika membeli jajanan di luar rumah.

“Pedagang atau masyarakat bisa beralih ke mi kering yang direbus sendiri. Mi kering cenderung aman karena pengawetanya dengan pengeringan, pakai baru rebus. Nah mi basah tidak. Maka tanya apakah pedagang pakai mi kering atau basah. Kalau basah hati-hati, lihat tekstur minya, kalau kaya karet atau cenderung kenyal kemungkinan telah diawetkan pakai formalin,” jelas dia.

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

cnn slot hari ini

Disdik Solo Sebut Angka Anak Tidak dan Putus Sekolah Sudah Berkurang Jadi 114******

Sebelumnya, ada beberapa faktor anak tidak mau sekolah, salah satunya lantaran motivasi yang rendah. Bisa jadi motivasi itu tidak tumbuh dari anak lantaran pola asuh orang tua atau masalah lain.

Selain lantaran orang tua yang kurang perhatian ke anak, ada faktor lain yakni perundungan yang menimpa anak. Perlakuan buruk di lingkungan sekolah itu, membuat anak mundur dan enggan sekolah.

Disdik Solo akan memastikan anak korban perundungan tidak akan kembali ke sekolah yang lama dan tidak akan mendapat perlakuan buruk di lingkungan barunya.

Kasus lain, yakni pernikahan dini atau hamil hingga membuat anak malu untuk kembali ke sekolah. Dian memastikan jika ada kasus semacam itu, pihaknya memastikan si anak boleh kembali ke sekolah setelah proses melahirkan selesai. 

Menurut dia, pada dasarnya penyebab awalnya anak tidak mau kembali ke sekolah karena anak tidak diberikan ruang dan perhatian khusus oleh orang tua.

Dia menyebut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sudah menargetkan pada 2024 angka APS dan ATS di Kota Bengawan harus di angka nol. Guna mewujudkan itu, menurut dia perlu ada identifikasi dan verifikasi data secara pasti sebagai acuan untuk bertindak.

Merespons kasus itu, Dinas Pendidikan Kota Solo sendiri sudah meluncurkan program atau gerakan bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter)untuk memenuhi target zero APS dan ATS pada 2024.

Aku, si penjelajah bayangan

kakek zeus x500

Kena Sanksi Pelanggaran Etik Gegara Gibran, Begini Komentar Ketua KPU******

Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.

“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

situs gacor hari ini slot

Ketua KPU Langgar Etik, Status Cawapres Gibran Tidak Gugur******

Selain itu, dia menyatakan meski Hasyim tercatat sudah dua kali mendapatkan teguran peringatan keras, namun tidak akan ada pemecatan. Menurutnya, putusan DKPP tidak bersifat akumulatif.

“Kasusnya kan juga beda, perkaranya beda. Jadi tidak ada putusan yang akumulatif di DKPP dan perkaranya beda, yang dulu, yang ini soal pengaduan lain, yang ini pengaduan beda. Itu saja,” kata Heddy.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pemberian sanksi dari DKPP ditujukan ke individu penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, menurutnya, sanksi itu tidak mempengaruhi keputusan secara kelembagaan.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Status Cawapres Gibran Tidak Gugur Meskipun Ketua KPU Terbukti Langgar Etik”