rumtar88

badai setan

Pedagang Pasar Induk Cipinang: Stok Beras Tinggal 25 Ribu Ton******

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid blak-blakan soal stok berasdi pasar. Menurut perkiraannya, stok beras di gudang Pasar Cipinang sekarang cuma 25 ribu ton.

"Perkiraan saya stok beras di Pasar Induk (Cipinang) saat ini lebih kurang 20 ribu atau 25 ribu ton. Lebih kurang (sisanya 25 ribu ton). Gak ada lagi (masuk beras daerah), walaupun ada biasanya kan masuk ratusan truk. Sekarang masuk 5-10 truk saja sudah boleh dikatakan tidak ada," kata Zulkifli dalam RDPU bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).

Zulkifli menjelaskan selama hampir sebulan terakhir, beras dari semua lini daerah tidak ada yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Padahal, biasanya ada beras yang keluar masuk sebesar 2.500-3.000 ton per hari.

Saat ini, Zulkifli mengatakan beras yang masuk adalah pasokan dari Bulog. Lebih rinci, beras yang masuk untuk Bulog adalah beras Sulawesi Selatan (Sulses) karena beras Lampung, NTB, dan Jawa Barat sudah habis stoknya.

Sebagai pelaku pasar, Zulkifli mengaku yang paling penting adalah keberadaan beras. Ia bahkan mengaku jika harganya mahal.

KKPIBC menegaskan bahwa orang pasar tidak perlu data, yang penting fakta keberadaan beras tersebut.

"Kalau beras tidak ada, apa yang harus kami jual. Sekarang lagi kosong, silakan berkunjung. Demi Allah stok pasar sangat menipis, sedangkan permintaan banyak. Kami harus menunggu beras yang kami harus tebus dari Dolog untuk kami bisa kasih ke anggota-anggota kami," tegas Zulkifli kepada Anggota Komisi IV DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memberi izin impor sebanyak 500 ribu ton beras kepada Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

[Gambas:Video CNN]

Karena beras itu tidak ada, kata dia, Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi pun memutuskan menambah cadangan beras untuk Bulog dengan cara impor.

"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

Q menghancurkan langit

UMK Jatim 2023: Surabaya Rp4,52 Juta******

Gubernur Jawa Timur(Jatim) Khofifah Indar Parawansa akhirnya menetapkan Upah MinimumKabupaten/Kota (UMK) 2023. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/889/KPTS/013/2022.

Dalam surat keputusan itu Kota Surabaya masih menjadi daerah dengan angka UMK tertinggi di Jatim yakni sebesar Rp4.525.479,19. Sementara daerah dengan UMK terendah ialah Kabupaten Sampang Rp2.114.335,27.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo mengatakan, daerah Ring 1 yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto mengalami kenaikan sebesar Rp150 ribu atau sekitar 3,4 persen.

Himawan mengklaim ada juga daerah yang naik hingga 10 persen. Tapi berdasarkan perhitungan empat daerah yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Pasuruan dan Kota Batu, hanya naik Rp200 ribu atau 6,5 persen dari UMK tahun lalu.

"Kota-kota lainnya mencapai Rp200 ribu kenaikannya, beberapa juga hingga 10 persen. Kenaikan itu juga untuk mengejar disparitas UMK di Jatim agar tidak terlalu jauh," klaim dia.

Berikut daftar UMK Jawa Timur 2023:

1. Kota Surabaya Rp4.525.479,19

2. Kabupaten Gresik Rp4.522.030,51

3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.518.581,85

4. Kabupaten Pasuruan Rp4.515.133,19

5. Kabupaten Mojokerto Rp4,504.787,17

6. Kabupaten Malang Rp3.268.275,36

7. Kota Malang Rp3.194.143,98

8. Kota Pasuruan Rp3.038.837,64

9. Kota Batu Rp3.030.367,09

10. Kabupaten Jombang Rp2.854.095,88

11. Kabupaten Probolinggo Rp2.753.265,95

12. Kabupaten Tuban Rp2.739.224,88

13. Kota Mojokerto Rp2.710.452,36

14. Kabupaten Lamongan Rp2.701.977,27

15. Kota Probolinggo Rp2.576.240,63

16. Kabupaten Jember Rp2.555.662,91

17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.528.899,12

18. Kota Kediri Rp2.318.116,63

19. Kabupaten Bojonegoro Rp2.279.568,07

20. Kabupaten Kediri Rp2.243.422,93

21. Kota Blitar Rp2.239.024,44

22. Kabupaten Tulungagung Rp2.229.358,67

23. Kabupaten Blitar Rp2.215.071,18

24. Kabupaten Lumajang Rp2.200.607,20

25. Kota Madiun Rp2.190.216,37

26. Kabupaten Sumenep Rp2.176.819,94

27. Kabupaten Nganjuk Rp2.167.007,05

28. Kabupaten Ngawi Rp2.158.844,59

29. Kabupaten Pacitan Rp2.157.270,25

30. Kabupaten Bondowoso Rp2.154.504,13

31. Kabupaten Madiun Rp2.154.251,34

32. Kabupaten Magetan Rp2.153.062,37

33. Kabupaten Bangkalan Rp2.152.450,83

34. Kabupaten Ponorogo Rp2.149.709,45

35. Kabupaten Trenggalek Rp2.139.426,01

36. Kabupaten Situbondo Rp2.137.025,85

37. Kabupaten Pamekasan Rp2.133.655,03

38. Kabupaten Sampang Rp2.114.335,27

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

ASITA Klaim Turis Asing Siap Banjiri Bali Meski UU KUHP Disahkan******

Asosiasi Perusahaan Perjalanan WisataIndonesia (ASITA) mengklaim kunjungan turis asing ke Balimasih belum terdampak oleh pengesahan aturan zina di UU KUHP.

Ketua DPD Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Bali I Putu Winastra mengatakan hal itu sekaligus merespons kabar pembatalan penerbangan ribuan wisatawan dari Perth Australia menuju Bali usai uu itu disahkan.

Ia mengatakan pembatalan itu tidak benar. Selama ini, pihaknya juga tidak menerima laporan ada wisatawan yang membatalkan pesanan travel agentuntuk berlibur ke Bali.

"Tidak ada (pembatalan) seperti itu. Jadi flightmasih tetap jalan kok itu tidak ada cancel. (Pembatalan) booking-an tidak ada. Sampai saat ini baik-baik saja. Kita juga sudah menyampaikan bahwa informasi ini harus proper kita berikan. Jadi tidak asal-asalan, kita memberikan informasi," ujarnya saat dihubungi, Jumat (10/12).

"Justru kita banyak mendapatkan booking-an luar negeri, sudah semakin bagus booking-annya. Saya laporan dari anggota kalau (ribuan booking-an) pasti, anggota kita kan ratusan pasti ada ribuan," lanjutnya.

Meski kunjungan masih bagus, ia meminta pemerintah agar memberikan klarifikasi terkait aturan zina di UU KUHP tersebut dengan baik untuk turis asing supaya aturan itu tidak ditanggapi negatif oleh wisatawan.

"Pemerintah, harapan kita agar bisa memberikan klarifikasi yang proper kepada masyarakat terutamanya di luar negeri, sehingga informasi dan berita-berita yang tidak semestinya ditanggapi negatif itu tidak ada," ujarnya. 

Winastra mengatakan selama pemerintahan gencar memberikan informasi di luar negeri atau di negara-negara yang wisatawannya banyak berkunjung ke Bali, tentu ke depan tidak akan berdampak kepada kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

"Saya kira tidak (akan berdampak), selama kita memberikan klarifikasi yang benar kepada media asing ataupun di luar negeri. Kita tidak ada yang meng-counterdi luar negeri. Jadi liar informasinya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan revisi UU KUHP. Salah satu poin penting hasil revisi uu itu adalah aturan soal hak privasi dalam hal ini melakukan hubungan seks di luar nikah atau tinggal bersama (kohabitasi). Hal ini diatur dalam Pasal 411 dan 412 soal Perzinahan.

Pada Pasal 411, orang yang melakukan seks dengan yang bukan suami atau istri bisa dipenjara hingga satu tahun atau didenda hingga Rp10 juta.

Sementara pada Pasal 412, orang yang tinggal bersama dengan yang bukan suami atau istrinya bisa dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta.

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

Kereta Cepat Bakal Disuntik Modal Negara Rp3,2 T Akhir 2022******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan mendapatkan suntikan dana (PMN) Rp3,2 triliun untuk menutup biaya bengkak atau cost overrunproyek kereta cepat.

"Kan targetnya akhir tahun, paralel dengan pencairan PMN untuk cost overrun yang Rp3,2 triliun. Targetnya kan akhir tahun, pasti pemerintah enggak tinggal diam. Ini di Komisi VI sudah, sekarang di Kemenkeu. Sedang dalam proses semuanya," kata Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Pada kesempatan itu ia juga mengatakan KCIC akan memperpanjang masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Kendati rencana perpanjangan konsesi tersebut masih belum final, Dwiyana mengatakan masalah perpanjangan menjadi 80 tahun atau tidak itu nanti tergantung dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Perpanjangan konsesi ini telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan Kementerian BUMN terus mendorong penyelesaian proyek KCJB dan LRT Jabodebek.

"Kemarin sudah disetujui PMN sebesar Rp3,2 triliun, sudah sepakati dan sekarang sedang diproses di Komisi XI untuk dicairkan akhir tahun," ujar Kartika dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).

Komisi VI DPR memang sudah menyetujui penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI). Suntikan dana itu digunakan untuk proyek KCJB.

Proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Komisi VI DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara 2022 kepada PT KAI sebesar Rp3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat dengan Kementerian BUMN, Rabu (23/11).

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyinggung soal waktu balik modal Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) di tengah permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Menurutnya, perpanjangan konsesi dari semula 50 tahun masih belum final. Dwiyana mengatakan masalah perpanjangan menjadi 80 tahun atau tidak itu tergantung dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pertimbangan KCIC banyak. Situasi dan kondisi di lapangan, di proyek itu sudah berubah. Indikator-indikator investasi itu sudah banyak perubahan, yang paling kritis adalah terkait demand forecast," katanya kepada awak media di Kompleks Gedung DPR RI, Kamis (8/12).

Ada juga kendala di mana rencana setoran modal PT PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui oleh pemilik saham. Menurutnya, kontribusi dalam bentuk lahan perlu dimonetisasi dahulu. Sementara itu, Dwiyana mengatakan waktunya sudah tidak cukup.

Merespons tiga tantangan tersebut dan fakta adanya cost overrun, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Setelah hasil diskusi dengan beberapa konsultan, Dwiyana menegaskan bahwa perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil. Ia lantas menyinggung soal balik modal proyek KCJB.

"Salah satunya ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi. Kalau balik modal kan kita sudah sampaikan bahwa 38-40 tahun, kondisinya seperti itu," tegasnya.

Perpanjangan konsesi ini telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

[Gambas:Video CNN]