mahjong ways 1 slot demo turbo

Yutian

Mantan Istri Jeff Bezos Sumbang Rp33,38 T ke Ratusan Badan Amal******

Filantropis MacKenzie Scott menyumbangkan US,15 miliar atau setara Rp33,38 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS) ke ratusan badan amal dalam setahun terakhir.

Berdasarkan CNN Business, Jumat (8/12), mantan istri Jeff Bezos menyebutkan donasi tersebut dilakukan melalui situs webnya, Yield Giving. Di mana, sebanyak 360 badan amal yang menerima uangnya.

Beberapa badan amal yang menerima sumbangannya adalah Asian American Journalists Association (jumlahnya tidak diungkapkan) dan sebanyak US juta ke Howard University College of Medicine.

Yield Giving memang salah satu website yang memfasilitasi penyaluran donasi dari para filantropis. Di mana jumlah sumbangannya mencapai jutaan dolar AS.

Salah satu sumbangan yang diungkapkan dalam website bahkan mencapai US juta.

Pada 2022, Scott mengatakan timnya telah menyumbangkan lebih dari US,8 miliar kepada 465 organisasi selama sembilan bulan. Ia menyumbangkan US6 juta kepada Habitat for Humanity dan US,5 juta kepada Girl Scouts of the USA, yang merupakan sumbangan terbesar dari satu individu.

Scott terkenal karena perilaku filantropi nya dan sumbangan kejutannya ke organisasi. Scott membantu membangun raksasa teknologi Amazon bersama suaminya, Jeff Bezos. Scott saat ini memiliki kekayaan bersih US,7 miliar, menurut Bloomberg Billionaires Index.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

3 Komponen Perhitungan Upah Buruh di Aturan Baru Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan aturan berbentuk PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Ida mengatakan salah satu poin penting yang diatur dalam pp itu; variabel penetapan upah. Menurutnya, ada tiga variabel yang digunakan dalam menentukan upah buruh.

Ketiga, indeks tertentu. Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan Dewan Pengupahan Daerah.

Indeks ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel itu, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (10/11) malam.

Ida mengklaim aturan baru ini memberikan kepastian soal kenaikan upah buruh.

"Ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Bulan Depan KCIC Tambah Jadwal Whoosh Jadi 48 Perjalanan per Hari******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah perjalanan reguler kereta cepat Whooshdari 28 menjadi 48 perjalanan per hari pada Desember 2023.

"Kami menambah jumlah perjalanan untuk di bulan Desember in, kita programkan 40 sampai dengan 48 perjalanan per hari," kata Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti seperti dikutip darii, Rabu (29/11).

Ia merinci Whoosh akan menyediakan 40 perjalanan setiap Senin hingga Kamis. Sementara, untuk Jumat hingga Minggu akan disediakan 48 perjalanan.

Adapun setelah Desember, KCIC akan melakukan evaluasi kembali untuk program perjalanan Whoosh.

"Namun, KCIC akan terus menganalisa bagaimana demand dari penumpang untuk menentukan jumlah perjalanan ke depannya," kata Emir.

Lebih lanjut, Emir mengatakan penambahan jadwal Whoosh akan diiringi dengan penambahan KA feeder dari Stasiun Padalarang maupun dari Stasiun Bandung.

"Jadi dengan dari tarif promo yang baru di harga Rp200ribu-Rp250 ribu itu sudah termasuk perjalanan KA feeder yang mana jadwal keberangkatan dan kedatangannya menyesuaikan dengan jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh," katanya.

Emir mengatakan sejak beroperasi komersial pada Oktober, Whoosh sudah melayani sebanyak 600 ribu penumpang, dengan rata-rata mencapai 7.200 penumpang per hari.

"Jadi, memang di hari kerja okupansi berkisar di 85 persen dan di akhir pekan itu okupansinya cukup baik, di 90 persen hingga 99 persen pada setiap rangkaian yang dioperasikan," kata Emir.

Ia menambahkan tiket Whoosh sudah dibuka penjualannya pada H-7 sebelum keberangkatan di aplikasi Whoosh, Access by KAI, Livin by Mandiri, web ticket.kcic.co.id, Brimo, Bni Mobile serta loket dan ticket vending machine di stasiun.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

El Nino Sudah Mau Habis, Apa Kabar BLT?******

Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino senilai Rp400 ribu belum juga terlaksana sepenuhnya. Padahal, pemerintah semula menargetkan bantuan itu bisa diedarkan mulai November 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini berjanji BLT El Nino akan cair Desember ini. Hal itu ia kemukakan saat menemui warga di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/12).

"Ini yang ada di sini sudah terima BLT El Nino belum Rp400 ribu? Belum? Tunggu saja, bulan ini akan diterima," kata Jokowi di Nagekeo seperti dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Ia pun memerintahkan Bupati Nagekeo, NTT, Johanes Don Bosco Do untuk mengurus penyelesaian BLT El Nino Rp400 ribu di daerah tersebut. Jokowi ingin semua warga yang membutuhkan terdata.

"Ini yang baru ya? Ada yang baru, ada yang lama, nanti saya bicarakan dulu. Nanti biar Pak Bupati saja yang ngurus," ucapnya.

Jokowi meluncurkan bantuan langsung tunai dalam rangka menangani dampak El Nino. Bantuan ini diberikan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT tersebut akan diberikan selama dua bulan, pada November-Desember 2023. Nantinya, penerima BLT mendapatkan Rp200 ribu per bulan.

"Prosesnya akan bisa diakselerasi November 2023-Desember 2023 kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp7,52 triliun.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Robben Rico untuk bertanya lebih lanjut progres pencairan BLT El Nino. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Lantas siapa saja penerima BLT El Nino?

Adapun syarat penerima BLT El Nino adalah masyarakat kategori kelompok miskin dan terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan BLT El Nino kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya sudah memegang data calon penerima BLT tersebut, sehingga tak perlu mengumpulkan data baru.

Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino lewat dua cara.

Pertama,dengan mengunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Kedua,melalui aplikasi Cek Bansos yang dirilis Kemensos.

Berikut caranya:

Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.

2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan

3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP

4. Ketik 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode

5. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapat kode baru

6. Klik tombol CARI DATA. Nantinya, sistem akan mencari nama penerima sesuai wilayah yang diinput.

Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

2. Buat akun baru dan isi kolom data

3. Lampirkan swafoto dan foto KTP. Data kemudian akan diverifikasi oleh Kemensos

4. Setelah diverifikasi, klik login dan masukkan username, serta password

5. Pilih menu Cek Bansos dalam aplikasi itu dan lengkapi data

6. Klik Cari Data

[Gambas:Video CNN]