voucher grabfood pengguna baru

Budaya menaklukkan dunia lain

Daftar Investasi Ilegal yang Transaksinya Disebut PPATK Tembus Rp35 T******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap total transaksi terkait investasiilegal selama 2022 mencapai Rp35 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan modus operandi yang digunakan antara lain menyamarkan dana yang berasal dari investasi ilegal melaluisponsorshipke klub sepakbola senilai miliaran rupiah, memberikan iming-iming berupa mobil mewah, jam tangan mewah dan tiket tur luar negeri dalam rangka menarik minat calon investor.

Pelaku juga ia sinyalir menggunakan perusahaan yang statusnya legal secara hukum namun digunakan untuk kepentingan pihak afiliator (misuse of legal entity).

- Suntikan Modal Alat Kesehatan

- Investasi Forex Ilegal (FX Family)

- Robot Trading Viral Blast

- Robot Trading Evotrade

- Auto Trade Gold

- Binomo Binary Option

-Robot Trading DNA Pro, dan

- Robot Trading Fahrenheit.

"Per 13 Juni 2022, PPATK telah menghentikan sementara transaksi dengan total saldo yang dihentikan sebesar Rp745 miliar," ucap Ivan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

Ivan menambahkan pada 2022 PPATK juga telah menyampaikan 52 hasil analisis kepada penyidik atau instansi terkait sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian online dan/atau TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan rekening yang dianalisis oleh PPATK, ia menyampaikan perputaran uang pada rekening-rekening para pelaku judi onlinemencapai sedikitnya Rp57 triliun pada 2021 dan meningkat menjadi Rp69 triliun pada tahun 2022 (Januari-Agustus 2022).

Ivan menegaskan upaya penyelamatan aset yang diduga terkait dengan judi online terus dilakukan oleh PPATK.

"Total penghentian sementara transaksi yang telah dilakukan terhadap rekening yang diindikasikan menampung transaksi hasil perjudian selama tahun 2022 (sampai awal September 2022) mencapai Rp850 miliar," ungkap Ivan.

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

Di Dubai, Erick Pamer RI Sukses Turunkan 82 Persen Kebakaran Hutan******

Menko Marves Ad InterimErick Thohir memamerkan aksi nyata Indonesia dalam mengatasi masalah iklim, salah satunya soal kebakaran hutan.

"Kami melakukan yang terbaik dalam pencegahan kebakaran hutan. Saat ini, hampir seluruh luas kebakaran hutan (di Indonesia) sudah berkurang secara signifikan sebesar 82 persen dari 1,6 juta hektare pada 2019 menjadi 296 ribu hektare di 2020," kata Erick dalam sambutannya di Expo City Dubai, UEA, Kamis (30/11).

Kendati, data yang ditampilkan Erick menunjukkan kebakaran hutan di Indonesia kembali meningkat pada 2021. Kala itu, ada 358 ribu hektare hutan terbakar.

Angka tersebut perlahan turun ke level 1,09 juta hektare di 2014-2015 dan 470 hektare pada 2018-2019. Lalu, Erick menyebut Indonesia sukses menurunkan 75 persen angka deforestasi ke 104 ribu hektare pada 2019-2022 atau yang terendah sejak 1990.

Namun, pengganti sementara Luhut Binsar Panjaitan itu mengakui ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam urusan iklim.

"Pemerintah menghadapi ancaman terhadap hutan, termasuk perubahan iklim, pembalakan liar (illegal logging), kebakaran, dan penggundulan hutan (deforestasi)," curhat Erick.

Oleh karena itu, Erick mengaku Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Ia meminta dukungan negara luar untuk menghadapi masalah iklim.

[Gambas:Video CNN]

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Rekor pertempuran inti

IHSG Diproyeksi Tembus Level 7.000 Hari Ini******

Indeks HargaSahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (21/11) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham masih dapat melaju ke posisi resistance 7.058.

"IHSG akan membuka jalan menuju 7.128 apabila menembus ke atas 7.058," imbuh Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memproyeksi IHSG menguat. Menurutnya, pergerakan indeks saham saat ini terlihat sedang berusaha keluar dari fase konsolidasi wajar.

Sedangkan, peluang koreksi wajar di tengah kuatnya fundamental perekonomian Indonesia dan nilai tukar rupiah merupakan peluang. Menurut William investor dapat memanfaatkan hal itu untuk melakukan akumulasi pembelian dengan harapan capital gain hingga penghujung tahun.

"Mengingat pola jangka panjang IHSG yang masih berada dalam jalur uptrend, hari ini IHSG berpotensi naik," kata dia.

William memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.821 dan resistance 7.012 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni GGRM, TLKM, BBRI, ASII, ITMG, AKRA, SMGR, dan LSIP.

IHSG ditutup menguat 17,2 poin atau 0,25 persen ke level 6.994 pada perdagangan Senin (20/11) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp8,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,04 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

Intip Deret Saham Beperluang Cuan Pekan Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) menguat 37,46 poin atau 0,55 persen ke level 6.788 pada Jumat (3/11) silam.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,26 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,73 miliar saham.

Pj.S. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan rata-rata nilai transaksi meningkat sebesar 21,04 persen pada pekan ini dari Rp9,05 triliun menjadi Rp10,95 triliun.

Pengamat Pasar Modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi memproyeksi indeks saham bergerak mixed pada pekan ini. IHSG diprediksi bergerak di rentang support 6.630 dan resistance 6.930.

Untuk sentimen dalam negeri, Oktavianus melihat pasar akan merespons positif rilis data PDB kuartal III yang diperkirakan secara konsensus tumbuh 5,05 persen.

"Meski melambat dibandingkan kuartal II tetapi masih dalam ekspansi dan target pertumbuhan BI 4,5 persen-5,3 persen," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Jelaskan Alasan Dirawat di Singapura, Bukan di Indonesia

Lalu, rilis data indeks keyakinan konsumen Oktober 2023 yang diperkirakan tetap optimisme terhadap situasi ekonomi. Ini akan menjadi sentimen positif bagi indeks.

Sementara untuk sentimen dari luar negeri, ia melihat indeks akan dipengaruhi oleh pidato Ketua The Fed Jerome Powell pasca rilis data tenaga kerja AS yang mulai melemah dengan meningkatnya pengangguran ke level 3,9 persen.

"Ini akan membuat sikap dovish dan memberikan sentimen positif untuk pasar meski tidak secara cepat membuat Fed menurunkan suku bunga acuannya," katanya.

Dengan sentimen di atas, Oktavianus menyarankan investor untuk kembali berhati-hati. Jika pekan ini IHSG gagal bergerak ke atas MA200 atau di level 6.820 maka potensi koreksi kembali terbuka.

Adapun sektor yang dapat diperhatikan adalah sektor properti karena sentimen dari kebijakan penghapusan 100 persen PPN hingga akhir 2023. Lalu sektor infrastruktur karena pergerakan teknikal yang potensial.

Berdasarkan analisis teknikal, Oktavianus pun merekomendasikan beberapa saham yang bisa dikoleksi.

Pertama, saham PT Alam Sutera Realty Tbk atau ASRI yang ditutup menguat 3,07 persen ke posisi 168 pada pekan lalu. Oktavianus memproyeksi ASRI dapat menyentuh level 182 pada pekan ini.

Kedua, saham PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA yang menguat 3,38 persen ke posisi 428 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi SSIA dapat menyentuh posisi 476 pekan ini.

Ketiga, Oktavianus merekomendasikan saham PT Bank Aladian Syariah Tbk atau BANK yang ditutup menguat 6,83 persen ke posisi 1.095 pekan lalu.
Ia memproyeksi saham itu dapat menyentuh posisi 1.220 pekan ini.

Bersambung ke halaman sebelah...

IHSG Diproyeksi Bergerak Terbatas

Alice di Alam Impian

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.