lt88

Pedang Teratai Hijau

cara dapat uang cepat tanpa modal

Satelit mata******

Seoul (ANTARA) - Satelit pengintaian militer pertama Korea Selatan (Korsel) dijadwalkan akan menjalani uji operasional bulan ini, kata Kementerian Pertahanan pada Senin.

Satelit tersebut diluncurkan dari pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di California pada Desember lalu sebagai bagian dari proyek Seoul untuk memperoleh lima satelit mata-mata militer pada 2025 guna meningkatkan kemampuan pemantauan independen mereka terhadap Korea Utara (Korut).

"Saat ini, (satelitnya) sedang menjalani operasi awal, dan kalibrasi serta validasi rekaman video seperti biasa. Mulai pertengahan bulan ini, satelit tersebut dijadwalkan akan menjalani uji operasional dan evaluasi," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Jeon Ha-kyou dalam konferensi pers rutin.
Baca juga: Susul Korut, Korsel luncurkan satelit mata-mata yang pertama

Satelit yang dilengkapi dengan sensor elektro-optik dan inframerah itu baru-baru ini mengirimkan kembali gambar-gambar dengan "resolusi baik" dari Pyongyang pusat, menurut beberapa sumber militer.

Satelit tersebut diperkirakan akan memasuki fase misi penuhnya pada awal Juni, yang kemungkinan akan membantu mengurangi ketergantungan Korsel terhadap citra satelit AS tentang gambar situasi di Korut.

Satelit pengintaian kedua militer tersebut dijadwalkan akan diluncurkan pada April dari pangkalan militer AS di Florida.

Peluncuran yang direncanakan tersebut dilakukan ketika Pyongyang juga berupaya memperoleh kemampuan pengintaian berbasis ruang angkasa.

Korut berhasil meluncurkan satelit mata-mata militer pertamanya pada November lalu dan berjanji akan meluncurkan tiga satelit mata-mata lagi tahun ini.

Baca juga: KCNA ungkap instansi operasi satelit pengintaian Korut memulai misinya
Baca juga: Korea Utara bakal luncurkan tiga satelit pengintai pada 2024

Sumber: Yonhap

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Pengembangan diri para bos hiburan

hokiselot

Petugas Basarnas Sragen temukan dua korban longsor meninggal dunia******

Dua korban yang ditemukan tersebut atas nama Darmadi (45) dan Nasa (6). Keduanya merupakan ayah dan anak

Sragen (ANTARA) - Petugas Badan SAR Nasional (Basarnas) berhasil menemukan dua korban tanah longsor di Sragen, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia.

"Untuk penemuan ini dalam proses pencariannya sangat dramatis," kata Koordinator pencarian Tri Puji Sugiarto di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan dua korban yang ditemukan tersebut atas nama Darmadi (45) dan Nasa (6). Keduanya merupakan ayah dan anak.

"Saat ditemukan, bapak Darmadi mencoba melindungi posisi anaknya, jadi anaknya ini di bawah bapaknya. Mereka ditemukan di posisi kedalaman 3 meter, di atas tumpukan material yang ada," katanya.

Ia mengatakan proses pencarian dilakukan sejak pukul 06.00 WIB dan korban ditemukan pada pukul 10.30 WIB. Setelah proses pencarian yang memakan waktu hampir lima jam, para petugas menemukan keduanya di lokasi yang sama, yakni di bagian kamar mandi.

Baca juga: Dua korban longsor di Sragen masih dalam pencarian

"Korban berhasil dievakuasi pada pukul 10.30 WIB, sempat dilakukan pemeriksaan luar oleh inafis dan dokter, kemudian jenazah di bawah ke rumah duka," katanya.

Menurut dia, petugas sempat terkendala oleh terbatasnya tempat kejadian perkara (TKP) sehingga pihaknya sempat meminta para warga agar menjauh dari lokasi kejadian agar proses pencarian lebih lancar.

"Kami melakukan orientasi medan, observasi dari atas. Kami menempatkan safety officer. Kami menempatkan 175 personel di lokasi, dan dari berbagai elemen totalnya ada 250 orang," katanya.

Sementara itu, bencana alam tanah longsor ini terjadi pada Minggu (3/3) pukul 18:30 WIB di Dukuh Secang, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Totalnya ada tiga korban meninggal dunia akibat kejadian, satu di antaranya sudah ditemukan pada Minggu malam, yakni atas nama Sutarmi (60).

Baca juga: Tiga Penambang Batu di Sragen Tewas Tertimpa Longsor

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

berkat slot

Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

voucher lazada gratis ongkir

Dinas Lingkungan Hidup DKI dirikan satgas pemantau Ciliwung ******

merupakan upaya serius UPS Badan Air agar Sungai Ciliwung bebas dari sampah

Jakarta (ANTARA) - Unit Penanganan Sampah (UPS) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta secara resmi mendirikan Satuan Tugas Khusus Segmen Sungai Ciliwung yang akan menangani sampah di Sungai Ciliwung sepanjang tahun atau dalam arti tidak hanya aktif di saat musim hujan.

“Pembentukan Satgas Ciliwung merupakan upaya serius UPS Badan Air agar Sungai Ciliwung bebas dari sampah,” kata Kepala UPS Badan Air  DLH DKI Jakarta Dadang Cahya Rusdiana melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dadang mengatakan Satgas Ciliwung ini terbagi menjadi lima segmen yang dimulai dari hulu Ciliwung di Jakarta yaitu di  Universitas Indonesia perbatasan Jakarta-Depok hingga Saringan Sampah TB. Simatupang.

Kemudian, TB. Simatupang hingga sodetan Ciliwung (segmen dua), sodetan Ciliwung hingga pintu air Manggarai (segmen tiga), lalu pintu air Manggarai hingga muara (segmen empat) dan di sepanjang Sungai Ciliwung lama (segmen lima).

Satgas ini beranggotakan 140 orang yang berasal dari berbagai Satuan Pelaksana (Satlak) UPS Badan Air Kecamatan yang dilintasi Sungai Ciliwung yang bertugas memantau dan membersihkan sampah di sepanjang sungai secara berkesinambungan.

Dadang menambahkan Satgas Ciliwung akan dilengkapi dengan peralatan yang memadai, seperti perahu karet, jaring sampah, alat angkut sampah, hingga alat keamanan bagi para petugas.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut pembentukan satgas ini akan memperkuat DLH DKI Jakarta dalam mengatasi timbulan sampah yang terjadi di Sungai Ciliwung.

“Dengan kombinasi Satgas Ciliwung dan Saringan Sampah TB. Simatupang, Kami optimis dapat mengendalikan timbulan sampah di Sungai Ciliwung dan meminimalisir potensi banjir akibat sampah,” ujar dia.

Senada dengan Dadang, dia mengatakan Satgas Ciliwung bertugas memantau dan membersihkan sampah di sepanjang Sungai Ciliwung secara berkesinambungan sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang terbawa aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir.

“Kami berharap dengan sinergi semua pihak, termasuk masyarakat, Sungai Ciliwung dapat menjadi sungai yang bersih dan bebas dari sampah, dan resiko banjir bisa diminimalisir,” demikian kata Asep.
Baca juga: Pemkot Jakarta Utara ajak warga kelola sampah rumah tangga
Baca juga: Sudin LH Jaksel meremajakan armada sampah berupa kontainer dan truk
Baca juga: Dinas LH DKI sosialisasikan pilah sampah sejak dari rumah

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa naga di dunia ini

pinjaman online tenor panjang 2022

Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter magang******

Seoul (ANTARA) - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mulai menjatuhkan sanksi terhadap aksi mogok kerja "ilegal" yang dilakukan oleh dokter magang yang melanggar perintah untuk kembali bekerja, Senin.

Sekitar 9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari berturut-turut pada Senin, memprotes rencana penambahan 2.000 kursi sekolah kedokteran mulai tahun depan, dari saat ini 3.058 kursi.

“Pemerintah tetap kukuh pada prinsipnya melawan tindakan kolektif ilegal yang dilakukan oleh para dokter magang,” kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah.

“Mulai Senin, otoritas kesehatan akan memulai penyelidikan di tempat untuk menentukan apakah dokter magang telah kembali bekerja dan mengambil tindakan berdasarkan hukum dan prinsip, tanpa pengecualian, jika mereka belum kembali bekerja,” tambahnya.

Pejabat kementerian mengatakan mereka juga memulai prosedur untuk menangguhkan izin sekitar 7.000 dokter magang, dan menambahkan bahwa hukuman tersebut “tidak dapat dibatalkan.”

Dokter magang dan residen, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, terus melakukan aksi mogok kolektif, yang menyebabkan pembatalan massal dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.

Pemerintah Korsel memberi waktu kepada para dokter yang melakukan protes hingga Kamis lalu untuk kembali bekerja, dan memperingatkan mereka bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukuman, termasuk hukuman pidana atau pencabutan izin dokter mereka.

Sejauh ini, peringatan tersebut tidak membuat para dokter kembali bekerja.

“Pemerintah bermaksud melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan pelanggaran, yang akan diikuti dengan tanggapan berdasarkan hukum dan prinsip,” kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo kepada wartawan.

“Tanggapan terhadap pejabat penting yang bertanggung jawab atas tindakan kolektif yang menyebabkan kekacauan di sektor medis akan dilaksanakan dengan tegas dan segera,” ujar dia.

Min-soo mengulangi peringatan bahwa izin dokter peserta pelatihan dapat ditangguhkan setidaknya selama tiga bulan jika mereka gagal mematuhinya.

Hingga Kamis lalu, 8.945 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka dan 565 orang telah kembali bekerja, kata Park.

Dokter dapat dikenakan penangguhan izin medisnya hingga satu tahun, atau dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (Rp353 juta), akibat tidak mematuhi perintah tersebut.

Sumber: Yonhap

Baca juga: Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Labirin Orang Mati

maxbetasia88

Daop 8 catat 110.415 orang gunakan kereta api periode Lebaran******

Pembelian tiket pada 4 Maret dapat melakukan pemesanan untuk keberangkatan 18 April, dan begitu seterusnya

Surabaya (ANTARA) - PT KAI Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya mencatat sebanyak 110.415 tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan 31 Maret hingga 18 April atau keberangkatan H-10 hingga H+7 Lebaran telah terpesan hingga Senin 4 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif dalam keterangannya di Surabaya, Senin, menjelaskan KAI memberlakukan pemesanan tiket KA jarak jauh yakni H-45 keberangkatan.

"Pembelian tiket pada 4 Maret dapat melakukan pemesanan untuk keberangkatan 18 April, dan begitu seterusnya," ucapnya.

Sementara, lanjutnya, untuk perjalanan arus mudik lebaran tanggal 31 Maret (H-10) hingga tanggal 11 April (H2 Lebaran), telah dipesan sebanyak 64.689 tiket.

"Okupansi tertinggi terjadi pada 5 hingga 9 Maret 2024 atau H-5 sampai dengan H-1 Lebaran , dengan total pemesanan tiket 45.513 tiket," katanya.

Luqman menjelaskan, mayoritas didominasi dengan pelanggan tujuan Semarang, Jakarta, Yogyakarta, Bandung serta Jember dan Banyuwangi.

"Adapun KA terfavorit dari Daop 8 Surabaya pada masa Angkutan Lebaran 2024 yakni KA Airlangga tujuan Pasarsenen, KA Pasundan tujuan Kiaracondong, dan KA Sritanjung tujuan Lempuyangan dan Ketapang," katanya.

Kemudian, kata dia, KA Jayabaya tujuan Pasarsenen serta KA Malabar dari Stasiun Malang tujuan Bandung.

Sedangkan, untuk tiket arus balik mulai Jumat 12 April 2024 atau H+1 hingga Kamis 18 April 2024 atau H+7 Lebaran , saat ini sudah terpesan sebanyak 41.726 tiket.

"Pemesanan tertinggi terjadi pada 13 April (H+2) hingga 15 April (H+4) Lebaran," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada pelanggan apabila hendak melakukan pemesanan tiket Angkutan Lebaran 2024, untuk memperhatikan kembali data identitas diri serta jadwal keberangkatan.

Selain itu, jika keberangkatan KA pada tanggal yang diinginkan sudah habis terjual, pelanggan bisa menggunakan fitur connecting train yang tersedia pada aplikasi Access by KAI.

"Fitur ini akan mengkombinasikan jadwal perjalanan anda yang bersifat persambungan KA hingga tempat tujuan pelanggan," kata Luqman.

Tak hanya itu, sebagai antisipasi perjalanan kereta api, pihaknya menggelar bersih lintas dan sosialisasi keselamatan perjalanan KA di sekitar jalur KA petak Surabaya Gubeng - Wonokromo.

"KAI Daop 8 juga mengoperasikan rangkaian kereta api luar biasa (KLB) dengan menarik gerbong datar (GD) untuk mempercepat pembersihan area yang ditertibkan, serta mengangkut benda - benda maupun sampah yang mengganggu di dekat jalur KA," ujarnya.

Luqman menambahkan, petugas juga memberikan imbauan serta teguran kepada tokoh masyarakat maupun warga sekitar yang masih beraktivitas di sekitar jalur KA untuk selalu menjaga keamanan jalur dari benda yang bisa menimbulkan gangguan perjalanan.

"Bagi masyarakat yang masih nekat beraktivitas di ruang manfaat jalur KA, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000, sebagaimana yang tertulis di pasal 199 pada UU tersebut," ucapnya.

Baca juga: Daop 8 beri diskon tiket 20 persen bagi pelanggan

Baca juga: KAI Daop 8 buka pemesanan tiket KA arus balik lebaran pada 27 Februari

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024