cicil hp di kredivo

Panggil si jenius

slot tergacor maxwin

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

slot gacor4d

KPPPA minta polisi libatkan ahli tangani hubungan sedarah di Bengkulu******

Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta Kepolisian melibatkan ahli dalam menangani kasus kekerasan seksual dan hubungan sedarah di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

"Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Pasalnya, kata dia, dalam kasus ini korban tidak merasa sebagai korban dan dikhawatirkan ada masalah lain yang belum terungkap dari pemeriksaan awal.

"Peristiwanya dimulai tahun 2021, dari awalnya merasa jadi korban tapi kemudian diduga tumbuh perasaan lain. Ini yang kami sampaikan perlu didalami dan dikembangkan," kata Nahar.

Baca juga: Pemerintah beri pendampingan anak korban hubungan sedarah di Bengkulu

Dalam penanganan kasus ini, kata dia, korban saat ini telah memperoleh pendampingan dari Dinas PPPA Kabupaten Rejang Lebong.

"(UPTD PPA dan Dinas PPPA) sudah menjangkau dan mendampingi kasus ini, yang dihadapkan pada penyelesaian hukum adat dan hukum negara khususnya UU Perlindungan Anak dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," kata Nahar.

Sebelumnya terungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah antara kakak yang berinisial K (21) dan adik berinisial R (16) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Sang kakak memerkosa adiknya sejak tahun 2021. Selama kurun waktu tersebut hingga saat ini, sang adik telah mengalami tiga kali kehamilan, yang dua diantaranya keguguran dan satu kali melahirkan anak laki-laki yang kini berusia dua tahun.

Pelaku K kini telah ditangkap dan ditahan polisi.

Baca juga: KemenPPPA kecam pencabulan guru agama kepada 24 murid di Bengkulu
Baca juga: KemenPPPA pantau penanganan kekerasan seksual 24 siswi SD di Bengkulu

 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

kontrak terbatas

slot terpercaya dan aman

AHY Sebut Nilai Tambah Program Pendaftaran Tanah Tembus Rp6.076 T******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) mencatat nilai tambah ekonomi yang diperoleh sejak ditetapkannya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada 2017 hingga 2023 mencapai Rp6.076 triliun.

"Pendaftaran tanah memberikan economic value added (EVA) kepada negara dan masyarakat," kata AHY dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Sejak dilaksanakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 hingga tahun 2023, EVA yang telah dicapai sebesar Rp6.076 triliun yang terdiri dari pajak penghasilan (PPH), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan nilai hak tanggungan (HT)," jelasnya lebih lanjut.

Untuk program PTSL, AHY melaporkan 111 juta bidang tanah terdaftar per Maret 2024 atau 88 persen dari target 126 juta bidang tanah terdaftar.

Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72 persen telah bersertifikat.

"Hingga saat ini dari target 126 juta bidang tanah Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah, di mana 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat," imbuhnya lebih lanjut.

AHY pun menjelaskan pada 2024, pihaknya menargetkan bisa mendaftarkan 9 juta bidang tanah, sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun.

"Insyaallah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100 persen sesuai dengan target pemerintah," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Jelajahi dunia baru

slot808

Damri hibah mesin armada tunjang praktik pelajar SMKN 5 Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Damri menghibahkan sebuah mesin bekas pakai untuk digunakan pelajar di SMKN 5 Jakarta sebagai penunjang alat peraga edukatif (APE) perbengkelan di sekolah kejuruan tersebut.

“Sebagai BUMN yang bergerak di bidang transportasi darat, Damri secara konsisten memberikan edukasi mengenai komponen transportasi darat khususnya armada bus melalui workshopyang diadakan kepada siswa-siswi SMKN 5 Jakarta,” kata Head of Corporate Communication Damri Olga Febriani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Olga menyampaikan tidak hanya memberikan edukasi, Damri secara nyata memberikan APE berupa Mesin Assy Mercedes Benz IM 904 LA guna menunjang sarana edukasi dalam bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO).

Dia pun menyatakan bahwa inisiasi dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Damri untuk memajukan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang otomotif.

"Damri merealisasikan program TJSL di pilar pendidikan dengan memberikan dukungan penuh bagi seluruh siswa/i yang secara aktif belajar dunia otomotif khususnya komponen dalam sehingga ke depannya Indonesia dapat menciptakan mekanik-mekanik terbaik," tambah Olga.

Baca juga: Damri dan Transjakarta luncurkan 26 unit bus listrik

Sebelumnya, Damri telah memberikan APE berupa Mesin Hino 130 MDBL kepada mahasiswa-mahasiswi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) di Tegal, Jawa Tengah.

Wakil Hubungan Industrial dan Masyarakat SMK Negeri 5 Jakarta Catur mengapresiasi hibah mesin yang diberikan Damri sangat positif dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

Menurut Catur Alat Peraga Edukatif tersebut sangat berguna bagi para siswa siswi SMK Negeri 5 Jakarta karena adanya keterbatasan anggaran sehingga akan sulit untuk menyediakan alat tersebut.

“Kami berharap ke depan SMK Negeri 5 bisa menjalin kerja sama dengan Damri dalam berbagai hal di berbagai kesempatan terutama berbagi ilmu dan pengetahuan seputar otomotif," lanjut Catur.

Baca juga: Damri perluas pemberhentian di Lampung demi konektivitas antardaerah

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

rencana penyelamatan sampah

angka main ganjil genap

BEI ingin perdagangan lebih aktif seiring penerapan Full Call Auction******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Irvan Susandy ingin perdagangan saham-saham dapat lebih aktif seiring telah diimplementasikannya Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Periodic Call Auction.

“Melalui mekanisme ini, kami harapkan saham-saham tersebut dapat lebih aktif diperdagangkan sesuai dengan fair pricenya, yang informasinya dapat dilihat melalui IEP & IEV,” ujar Irvan kepada awak media di Jakarta, Rabu.

Irvan menjelaskan, Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Periodic Call Auctionmerupakan pengembangan lanjutan dari Hybrid Call Auctionyang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap investor di pasar modal Indonesia.

“Saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus merupakan saham-saham yang terkena kriteria fundamental ataupun likuiditas, sebagaimana Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus,” ujar Irvan.

Baca juga: IHSG ditutup melemah di tengah 'wait and see' rilis data inflasi AS

Melalui metode perdagangan ini, pihaknya berharap pembentukan harga menjadi lebihfair, karena memperhitungkan seluruh order yang terdapat dalam orderbook,sehingga dapat memberikan perlindungan kepada investor atas potensi aggressive orderyang masuk di pasar.

“Meskipun batas minimum harga yang diberlakukan untuk saham Papan Pemantauan Khusus ini adalah Rp1, Auto Rejectionharian yang kami terapkan bagi saham-saham di papan ini lebih kecil dibandingkan yang lain, yaitu 10 persen,” ujar Irvan.

BEI telah mengimplementasikan Papan Pemantauan Khusus Full Periodic Call Auctionpada Senin, 25 Maret 2024, yang bertujuan untuk memberikan segmentasi khusus yang sesuai dengan strategi investasi para investor, serta meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu, sebagai upaya meningkatkan perlindungan investor di pasar modal Indonesia.

"Pada implementasiFull Periodic Call Auction, seluruh saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus akan diperdagangkan secara Periodic Call Auction, yang terdiri dari lima sesi Periodic Call Auction dalam satu hari," ujar Irvan.

Baca juga: IHSG diprediksi menguat saat pasar "wait and see" data ekonomi global

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Dewi Luar Angkasa Kiamat

trik slot olympus petir merah

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024