gacor indo

Dewa agung palsu

KAI Buka Suara soal Penggusuran Puluhan Ruko di Jurnatan Semarang******

PT Kereta ApiIndonesia (KAI) Daop 4 Semarang mengungkap alasan di balik penggusuran puluhan bangunan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang yang akan dilaksanakan pada Rabu (18/10) besok.

Manager Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan bahwa Ruko di lahan kawasan tersebut memang sejatinya miliki PT KAI. Sebelumnya, Franoto mengatakan lahan tersebut merupakan lahan dibangunnya Stasiun Jurnatan.

"Bukan menggusur, ruko di lahan KAI eks Stasiun Jurnatan itu memang milik PT KAI," kata Franoto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/10).

"Kalau Eksekusi itu oleh Pengadilan Negeri Semarang. KAI sebagai pemilik aset tersebut, melakukan permohonan agar aset tersebut kembali ke KAI," lanjut dia.

Sebelumnya PT KAI dikabarkan bakal menggusur 40 bangunan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang setelah berhasil memenangkan gugatan perdata terhadap 30 warga pemilik Ruko di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

"Eksekusi akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2023 sesuai dengan permohonan dari pemohon eksekusi, dalam hal ini PT KAI. Pengadilan Negeri Semarang hanya menetapkan permohonan eksekusi atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap," ungkap Juru Bicara PN Semarang Aris Bawono Langgeng.

Rencana eksekusi ini pun ditentang keras oleh para pemilik Ruko, yang merasa tanah dan bangunannya dirampas oleh PT KAI.

Terlebih, warga sempat memenangkan dua kali gugatan perdata di PN Semarang pada 2019, di mana salah satu putusan menyebut bila PT KAI tidak mempunyai hak apapun atas obyek lahan Ruko di kawasan Jurnatan Semarang.

"Kalau ini namanya perampasan ya. Kita menang dua kali gugatan perdata, termasuk saat KAI banding. Bahkan ada putusan PTUN yang menyatakan agar diterbitkan HGB atas nama warga objek yang sama. Tapi ini kok putusan MA justru membalikkan semua, KAI sebagai pemilik lahan dan kami yang sudah 30 tahun disini mau disingkirkan," ujar Yusuf, salah satu pemilik Ruko.

[Gambas:Video CNN]

Naga Terkutuk

Respons Buwas soal Sri Mulyani Akan Bayar Utang Rp16 T ke Bulog******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bakal membayar utang kepada Bulog sebesar Rp16 triliun.

Buwas mengatakan pembayaran utang tersebut bakal dilakukan tahun ini.

"InsyaAllah(tahun ini), kemarin Bu Menkeu menyampaikan demikian karena uang sudah ada, tinggal audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) saja," ujarnya di Komplek DPR RI, Rabu (8/11).

Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan saat ini BPKP tengah diminta mempercepat proses audit. Dengan begitu, pembayaran utang kepada Bulog segera dicairkan.

"Jadi, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar)," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Meski pemerintah punya utang Rp16 triliun, sang Bendahara Negara menyebut operasional Bulog tak akan terganggu.

Sri Mulyani mengatakan anggaran Bulog untuk impor beras hingga operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan Kemenkeu.

Utang Rp16 triliun kepada Bulog baru saja diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Airlangga menyebut Jokowi minta Sri Mulyani segera melunasi utang tersebut.

"Tadi arahan Presiden (Jokowi), Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Menaker Klaim Rumus Kenaikan UMP Baru Sudah Sesuai Teori Pengupahan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmengklaim rumus kenaikanUpahminimum (UM) baru yang ditetapkan Presiden Jokowi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah memenuhi teori pengupahan mana pun.

"Untuk 2024 dan seterusnya saya kira ini perlu saya sampaikan kami sudah ada payung hukum yang menurut teman-teman akademisi, teman-teman perguruan tinggi, peraturan ini jauh lebih memenuhi dari sisi teori apapun," ucap Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (14/11).

Presiden Jokowi baru saja menetapkan rumus perhitungan upah buruh yang baru. Dalam rumus baru itu, kenaikan upah minimum ditentukan dengan tiga komponen; Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Lebih lanjut, Ida mengatakan PP Nomor 51 Tahun 2023 merupakan aturan yang paling panjang dalam proses penyerapan aspirasinya. Ia mengklaim aturan itu sudah menampung banyak masukan dari para pengusaha maupun pekerja.

"Harapannya, karena ini aspirasi banyak pekerja, mudah-mudahan PP ini diterima sebagai bentuk upaya yang mendekatkan kepentingan pengusaha dan pekerja," kata Ida.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen pada 2024.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Satgas Tata Lahan dan Investasi Bisa Beri Rekomendasi Cabut Hak Tanah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah tugas kepada Satuan Tugas (satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan Hak AtasTanah(HAT).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken Jokowi pada 16 Oktober.

Dalam pasal 2 disebut satgas tersebut memiliki delapan tugas.Pertama, memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan.

Ketiga,memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT.

Keempat,menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya diubah/dicabut.

Kelima,melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Keenam,memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Ketujuh,memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Kedelapan, melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi bisa merekomendasikan kepada Kementerian Investasi atau kepala BKPM untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Profil Dharmaji Suradika, Pengusaha yang Jadi Ketua TPM Ganjar******

Tim Pemenangan Muda (TPM) pasangan bakal capres dan bakal cawapres Ganjar Pranowodan Mahfud MD resmi dibentuk. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid mengumumkan TPM bakal dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Dharmaji Suradika.

Arsjad mengungkapkan Dharmaji, atau yang biasa disapa Aji, memiliki latar belakang sebagai profesional muda, pengusaha, konsultan, dan juga aktivis.

Arsjad juga mengatakan TPM berkomitmen dalam membantu mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk generasi muda dan generasi selanjutnya.

Lantas siapa sebenarnya Dharmaji Suradika sehingga ia bisa dipercaya jadi Ketua TPM Ganjar-Mahfud itu?

Dharmaji saat ini menjabat sebagai co-founder sekaligus CEO dari start-up nonprofit Pemimpin.id. Ia mendirikan start-up tersebut pada Juli 2019. Usaha tersebut bertujuan untuk memberdayakan para pemuda Indonesia.

Pada tahun yang sama, ia juga sempat bekerja sebagai Executive Director di DeepTech Foundation.

Sebelum mendirikan Pemimpin.id, Dharmaji bekerja di Siemens Indonesia sebagai Sales Manager. Ia bertanggung jawab pada penjualan turbin uap dengan target customer seperti Pertamina, PLN, pabrik gula, pabrik kelapa sawit, hingga perkebunan.

Dharmaji sebelumnya menuntut ilmu S2 ke Jerman pada 2012. Di sana, ia meraih gelar Master of Engineering dari University of Applied Sciences Emden/Leer.

Sebelumnya ia meraih gelar sarjana teknik mesin dengan penjurusan konversi energi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Saat kuliah, Dharmaji juga menyibukkan dirinya dengan berorganisasi. Pada 2008, ia menjadi ketua divisi organisasi mahasiswa Mesin ITS Autosport (MAUTS). Saat itu ia pernah bertindak sebagai ketua panitia event terbesar Teknik Mesin ITS bernama Indonesia Mechanical Innovation Challenge.

Saat kuliah S2 di Jerman, Dharmaji pun menjadi anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman. Di sana, ia bertanggung jawab sebagai ketua international conference PPI Jerman pertama yang bernama ICONIC.

[Gambas:Video CNN]

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Produsen Mobil Listrik Vietnam Vinfast Bakal Investasi Rp18,6 T di RI******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut produsenmobil listrikVietnam, Vinfast, bakal membangun pabrik di Indonesia. Adapun nilai investasinya mencapai US,2 miliar atau setara Rp18,6 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).

"Ini Vietnam akan masuk US,2 miliar akan masuk dan akan secepatnya akan membangun di sini," ujarnya Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

"Akan membuat pabrik mobil listrik," tambahnya.

Namun Moeldoko enggan menjelaskan lebih dalam soal rencana investasi Vinfast, termasuk calon lokasi pabriknya hingga kapan pembangunannya dimulai.

"Ya nanti dikabarkan," katanya singkat.

Sebelumnya, para petinggi Vinfast sudah bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan pada awal September lalu. Zulkifli Hasan mengatakan izin Vinfast bakal dipermudah di Indonesia.

"Akan dipermudah, karena Indonesia akan jadi pusat mobil listrik. Jadi walaupun bikinnya di sini, nanti mau ekspor nggak apa-apa. Kita bersaing dengan Thailand. Untungnya pasar kita besar, kita (juga) punya baterai, dari nikelnya," ujar Zulhas.

[Gambas:Video CNN]