slot paling 493Jutaan kata 901753Orang-orang telah membaca serialisasi
《akun kredivo》
Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?******Jakarta, CNN Indonesia--
Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.
Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.
Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.
Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.
"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).
[Gambas:Video CNN]
Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.
Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.
Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.
Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.
Lihat Juga :Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T |
Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.
"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.
Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.
"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.
Kinerja PT Timah Sepanjang 2021******Jakarta, CNN Indonesia--
PT Timahmencatatkan produksi, pendapatan, dan laba turun dalam tiga tahun terakhir.
Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal mengatakan produksi bijih timah turun 26 persen ke 14.855 ton pada 2023 dari 20.079 ton pada 2022. Produksi juga turun dari 2021 yang mencapai 24.670 ton.
Pendapatan perusahaan juga turun 3 persen ke Rp8 triliun pada 2023 turun dari Rp12 triliun pada 2022.
Laba perusahaan, sambungnya, juga turun dari Rp1,30 triliun pada 2021 menjadi Rp1,04 triliun pada 2022. Bahkan perusahaan mengalami kerugian di 2023.
"Perusahaan mengalami kerugian di 2023 sebesar lebih kurang Rp450 miliar," katanya.
Melihat kinerja perusahaan yang anjlok, anggota komisi VI DPR lantas mencecar Ahmad Dani. Apalagi PT Timah sedang terlilit kasus korupsi yang menyebabkan kerugian ekologis hingga Rp271 triliun.
Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan angka Rp271 triliun cukup fantastis. Ia pun menceritakan pernah berkunjung ke PT Timah dan bertanya ke masyarakat sekitar.
Masyarakat sekitar, katanya, mengatakan memang PT Timah tidak mengurus kawasan pertambangan dengan benar.
"Maka pantas kalau kemudian banyak pemain-pemain ilegal masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah-celah di luar konteks kemampuan manajemen," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan PT Timah, Selasa (2/4).
Senada, anggota komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK mengatakan kerugian sebesar Rp271 triliun tersebut menjadi ironi di tengah penurunan pendapatan perusahaan setiap tahun. Apalagi Rp271 triliun tersebut baru kerugian ekologis.
Meski baru menjabat kurang dari setahun sebagai direktur utama , Amin mengatakan Ahmad Dani harusnya tau soal kasus dugaan korupsi tersebut.
"Yang korupsi itu gerombolan pak, sebagian dari manajemen PT Timah sendiri. Jadi enggak mungkin enggak tahu, dan bapak memang harus tahu," katanya.
Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.
[Gambas:Video CNN]
Label:bang bona prediksi togel、cara mendapat uang dari shopee affiliate、selat yang gacor
Terkait:Garuda303、cara cicil tokopedia、situs pinjol resmi、big slot 303、web judi slot online、nagabet88、angka jitu cambodia hari ini 2023、onixbet、mbak4d、daftar web slot
bab terbaru:prediksi togel kemarin(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《akun kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mpo800Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《akun kredivo》bab terbaru。