boba138

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.

Bunga mekar di Jinxiang

Tiket Kereta Lebaran KAI Masih Tersedia 1,7 Juta Kursi******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat hingga hari Minggu (10/3) penjualan tiket KeretaApi (KA) jarak jauh pada masa angkutan Lebaran masih tersedia lebih dari 1,7 juta kursi.

Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan untuk masa angkutan lebaran 2024, pihaknya menyediakan sebanyak 3.009.733 kursi. Namun, yang terjual baru sebanyak 1.230.754 kursi sehingga masih tersisa 1.778.979 kursi.

"Berdasarkan pantauan data pada Minggu (10/3) pukul 07.30, tiket KA Jarak Menengah/Jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) s.d H+10 (21 April) adalah sebanyak 1.230.754 tiket atau 41 persen dari total tiket yang disediakan," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (10/3).

Berikut 10 KA favorit untuk periode angkutan lebaran kali ini:

1. KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasar Turi (PP)
2. KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari (PP)
3. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP)
4. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)
5. KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeng (PP)
6. KA Matarmaja relasi Pasarsenen - Malang (PP)
7. KA Kertajaya relasi Pasarsenenen - Surabaya Pasarturi (PP)
8. KA Progo relasi Pasarsenen - Lempuyangan (PP) 9. KA Dharmawangsa relasi Pasarsenen - Surabaya Pasarturi (PP)
10. KA Brantas relasi Pasarsenen - Blitar (PP)

Update penjualan tiket KA lebaran per Minggu (23/3) hingga pukul 8.30 WIB:

31 Maret 2024 (H-10): 30.875 tiket
1 April 2024 (H-9): 23.460 tiket
2 April 2024 (H-8): 25.113 tiket
3 April 2024 (H-7): 38.517 tiket
4 April 2024 (H-6): 57.881 tiket
5 April 2024 (H-5): 73.724 tiket
6 April 2024 (H-4): 82.186 tiket
7 April 2024 (H-3): 78.700 tiket
8 April 2024 (H-2): 78.121 tiket
9 April 2024 (H-1): 67.674 tiket
10 April 2024 (H1): 56.061 tiket
11 April 2024 (H2): 66.968 tiket
12 April 2024 (H+1): 74.850 tiket
13 April 2024 (H+2): 82.668 tiket
14 April 2024 (H+3): 84.950 tiket
15 April 2024 (H+4): 77.326 tiket
16 April 2024 (H+5): 62.260 tiket
17 April 2024 (H+6): 50.088 tiket
18 April 2024 (H+7): 37.942 tiket
19 April 2024 (H+8: 30.143 tiket
20 April 2024 (H+9): 29.029 tiket
21 Apr 2024 (H+10): 22.218 tiket.

Kaisar Aogu

IHSG Diramal Cerah Sambut Maret 2024******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Jumat (1/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gerak IHSG memang tengah dalam fase konsolidasi wajar usai mengalami kenaikan jangka pendek. Terlebih, minim sentimen untuk mendongkrak kenaikan IHSG.

"Sedangkan capital inflowyang tercatat secara year to date(ytd) yang masih terjadi ke dalam pasar modal masih menjadi penopang bagi pergerakan IHSG saat ini. Hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBNI, UNVR, SMGR, JSMR, TLKM, AKRA, KLBF, dan LSIP.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto juga memprediksi indeks kinclong hari ini. Ia meyakini gerak IHSG akan berada di rentang 7.275-7.344.

"Berhasil bertahan di atas 7.300 dengan kenaikan volume bisa dikatakan bahwa pengujian support baru IHSG telah berhasil. IHSG bergerak dalam tren menguat dengan estimasi target penguatan hingga 7.403 alias all time high," ramalnya.

IHSG layu ke level 7.316 pada perdagangan Kamis (29/2). Indeks saham turun 12,52 poin atau minus 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp15,66 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,17 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar yang lucu

KPPU Ungkap Produksi Turun Jadi Biang Kerok Kelangkaan Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kelangkaan dan tingginya harga berastak lepas dari penurunan produksi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Anggota KPPU Hilman Pujana usai Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah beras bersama produsen, pengusaha penggilingan, Badan pangan Nasional, Kementerian perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Food Station Cipinang di kantor KPPU, Jakarta, Rabu (28/2).

Hilman menyebut saat ini suplai beras turun. Oleh karena itu, harganya pun melambung.

Selain itu, penurunan produksi juga tak lepas dari el nino.

Terkait kelangkaan beras premium di ritel modern, Hilman mengaku para produsen memang kesulitan menyalurkan beras ke pasar modern itu.

Sebab, para produsen tidak bisa memenuhi harga eceran tertinggi (HET) yang mencapai Rp13.900 per kg. Sementara, biaya yang harus dikeluarkan lebih dari angka itu.

"Jadi mereka (produsen) tidak bisa suplai ke market karena nggak masuk harga bahan gabahnya untuk mereka produksi sudah di atas Rp7.000. Tentunya, dengan produksi segala macem, sampai di ritel ya nggak akan masuk, pasti akan di atas HET," ujar Hilman.

Selanjutnya, ia mengatakan ketentuan HET merupakan ranah dari pemerintah. Namun, ia mengatakan Badan Pangan Nasional akan mereview HET itu.

"Tadi juga disampaikan oleh Bapanas juga akan dilakukan review terkait HET dan lain-lain," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beras langka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

"Kemarin kan beras langka di ritel diberitakan. Itu betul. Karena diserbu caleg yang 5 kilogram. Banyak yang memesan di sini caleg itu, tapi nggak mampu produsen karena waktu nggak cukup, akhirnya beli di modern market," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (28/2).

Billy mengatakan karena diserbu caleg, pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan belum dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli se-Jabodetabek dapilnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Menaker Respons soal Kasus Magang Palsu ke Jerman******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara soal modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang(farienjob) ke Jerman. Sebanyak 1.047 mahasiswa Indonesia menjadi korban dalam kasus tersebut.

Ida menegaskan program magang itu tidak masuk dalam ranah kementeriannya, melainkan menjadi ranah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti).

"Kalau pemagangan yang dilakukan ketika masa pendidikan, itu bukan ranahnya Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu kami tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Dalam kesempatan sama, Plt Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan program magang yang digelar oleh Kemnaker berbeda dengan program Kemendikbudristekdikti.

Bedanya, Kemendikbudristekdikti menggelar program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dalam konteks belajar. Sementara Kemnaker dalam konteks memberikan masa transisi sebelum orang menjadi pekerja.

Anwar mengungkap program magang yang digelar oleh kedua kementerian membuat publik menjadi bingung. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) telah memanggil kementerian terkait untuk melakukan sinkronisasi terhadap program magang yang dilakukan Kemendikbudristekdikti dengan Kemnaker.

"Jadi selama ini sebetulnya memang dengan kata lain, tidak ada koordinasi secara tegas terkait dengan magang yang dilaksanakan dalam konteks MBKM dengan magang, yang selama ini menjadi bagian dari pelatihan kita," kata Anwar.

Bareskrim Polri sebelumnya menjelaskan sebanyak 1.047 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman melalui program magang ilegal.

"Para mahasiswa dipekerjakan secara non prosedural sehingga mengakibatkan mahasiswa tereksploitasi," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (23/3).

Djuhandani menjelaskan temuan kasus ini berawal dari laporan KBRI Jerman yang mendapat aduan dari empat orang mahasiswa setelah mengikuti program Ferien Job di Jerman.

KBRI Jerman lantas melakukan pendalaman hingga diketahui ada sekitar 33 universitas di Universitas yang menjalankan program Ferien Job ke Jerman. Sebanyak 1.047 mahasiswa korban TPPO itu diberangkatkan oleh tiga agen tenaga kerja di Jerman.

Sementara untuk sosialisasi adanya program magang ke Jerman kepada pihak universitas dilakukan oleh PT Cvgen dan PT SHB.

Bareskrim Polri telah memastikan 1.047 mahasiswa magang tersebut sudah dipulangkan ke Indonesia.

"Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, karena memang kontrak program magang ini telah habis pada Desember 2023," ujar Karo Penmas Polrii Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Sabtu (23/3).

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.