pinjol ga ribet

Kaisar Wu dari Jiuzhou

IHSG Dprediksi Lesu Pagi Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi kembali melemah pada perdagangan Kamis (10/8) pagi ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan meski IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari sebelumnya, namun masih di bawah garis SMA-20, sehingga kemungkinan besar akan lanjut melemah pada hari ini.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sedangkan, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG akan cenderung sideways dengan potensi kenaikan terbatas. Hal ini didukung oleh adanya pembalikan arah pada nilai tukar rupiah serta masih tercatatnya capital inflow secara year to date.

"Kondisi ini akan memberikan sentimen bagi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata William.

Menurutnya, jika dalam jangka pendek terjadi koreksi wajar, maka para investor dapat memanfaatkan momentum untuk melakukan akumulasi pembelian untuk saham-saham yang memiliki fundamental kuat dengan likuiditas tinggi.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.821 danresistance6.954 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASII, ITMG, BBCA, BBNI, TLKM, ASRI, dan KLBF.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.875 pada Rabu (9/8) sore. Indeks saham menguat 6,29 poin atau 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,11 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,91 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 219 saham menguat, 304 terkoreksi, dan 221 saham lainnya stagnan.

Terpantau, delapan dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi yang minus 2,19 persen. Sedangkan, tiga lainnya menguat.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Luhut Ungkap RI Jadi Negara Keenam dengan Startup Terbanyak******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia menempati posisi keenam negara dengan jumlah perusahaan rintisan ataustartup terbanyak.

Tercatat, Indonesia memiliki 2.492 startup hingga 10 Mei 2023. Luhut mengatakan jumlah startup di dunia didominasi oleh Amerika Serikat sebanyak 77.554 dan India dengan 17.209 perusahaan rintisan.

"Selanjutnya Inggris, Kanada, dan Australia," kata Luhut dalam acara Road to Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023, Jumat (11/8).

Ke depan, pemerintah menargetkan startup terus berkembang dan berkontribusi kepada ekonomi digital Indonesia dengan nilai mencapai US0 miliar pada 2025 dan US5 miliar pada 2030.

"Dan saya yakin angka ini bisa lebih," kata Luhut.

Sebelumnya, Jokowi membeberkan alasan startup sulit berkembang karena tidak melihat kebutuhan pasar. Sebab itu ia mengimbau para pelaku usaha rintisan untuk memulai usaha dengan mencermati kebutuhan pasar yang ada.

"Mengingat 80 persen-90 persen startup gagal ketika masih tahap merintis akibat tidak melihat kebutuhan pasar," katanya saat membuka 'BUMN Startup Day Tahun 2022' di Tangerang, Senin (26/9) pagi.

Selain masalah itu, Jokowi mengatakan ketiadaan atau kehabisan dana juga menjadi alasan banyak startup gagal berkembang saat merintis.

Jokowi menyayangkan kegagalan itu. Apalagi, kegagalan terjadi di tengah perkembangan ekonomi digital Indonesia yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang dimilikinya, nilai ekonomi digital Indonesia yang belakangan ini tumbuh pesat.

[Gambas:Video CNN]

Katalog dewa perang terkuat

Ironi BUMN Karya: Tulang Punggung Pembangunan dan Utang Rp46,21 T******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tak henti-hentinya diterpa angin. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu terus-menerus dihadapkan dengan masalah.

Lihat saja, belakangan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika dituding manipulasi laporan keuangan.

Saham Waskita juga ditangguhkan di pasar modal, bahkan hengkang dari indeks IDX BUMN 20 atau kumpulan saham-saham perusahaan pelat merah pilihan.

Terbaru, BUMN Karya ternyata memiliki utang segudang kepada perbankan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Ia menyebut perbankan memberikan utang sebesar Rp46,21 triliun kepada sejumlah BUMN Karya.

"Untuk pinjaman bank-bank kepada BUMN Karya, menurut catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah Rp46,21 triliun," katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Menara Radius Prawiro OJK, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).

Kendati demikian, Mahendra enggan merinci berapa BUMN Karya yang mendapat pinjaman sebesar itu dan porsinya. Ia berdalih data tersebut terlalu teknis.

Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah berencana membatasi kredit yang disalurkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada BUMN karya. Ia mengaku rencana ini tengah menjadi pembicaraan antara pimpinan bank pelat merah dan BUMN karya.

Demi membatasi pinjaman BUMN Karya, ke depan pemberian kredit akan dilakukan berdasarkan proyek alias tidak berdasarkan korporasi.

"Kami akan dukung (pinjaman) BUMN Karya lagi, tetapi tidak berdasarkan korporasi, tapi berdasarkan proyek based. Karena (pinjaman) itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kami coba inisiasi," ucapnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (7/8).

Erick menilai langkah tersebut juga dilakukan demi mencegah penyalahgunaan pinjaman seperti yang sudah lama terjadi. Maklum, penyalahgunaan tersebut pada akhirnya membuat kinerja keuangan BUMN Karya buruk.

"Jangan sampai di aksi korporasi di atas kita bantu, (tapi) nanti ada penyelewengan. Mestinya buat proyek, ini (malah) beli tanah, beli gedung. Itu problem lho di Karya, dan ini kembali bukan problem hari ini, ini problem beberapa tahun yang lalu," tuturnya.

Lantas, apa yang memicu BUMN Karya memiliki utang menggunung kepada perbankan?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan sejak infrastruktur menjadi sektor andalan pemerintah, BUMN Karya menjadi tulang punggungnya di tataran lapangan. BUMN Karya mendapat misi khusus atau penugasan dari pemerintah untuk membangun berbagai macam infrastruktur.

Masalahnya, tak semua proyek yang ditugaskan oleh pemerintah itu memiliki Return of Investment(ROI) yang baik. Bahkan, kata Ronny, boleh jadi sebagian dari proyek-proyek tersebut kurang layak secara bisnis. BUMN Karyanya justru mengalami rugi setelah mengerjakannya.

BUMN Karya hanya mengandalkan dukungan penuh pemerintah, dengan asumsi jika terjadi hal-hal di luar perhitungan. Dengan kata lain, jika ada proyek yang membebani keuangan perusahaan, maka pemerintah diasumsikan akan ikut turun tangan membantu.

Tak pelak, perpaduan ketidaklayakan proyek dan asumsi didukung pemerintah juga melahirkan moral hazard. Ronny menilai hal ini sangat berpeluang untuk melahirkan berbagai tindakan malapraktik, mulai dari perencanaan sampai pengerjaan proyek.

"Walhasil, proyek-proyek yang dikerjakan BUMN-BUMN Karya tersebut memang akhirnya membebani keuangan perusahaan. Bahkan sebagian malah tak mampu membayar tagihan surat utang yang telah mereka terbitkan," jelas Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

BUMN Perlu Privatisasi

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

KCIC Tegaskan Uji Coba Praoperasi Kereta Cepat Gratis******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengatakan uji coba Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan berlangsung pada awal September 2023. Pada masa tersebut masyarakat dapat mencoba kereta tanpa dikenakan biaya.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan sebagai moda transportasi kereta cepat pertama di Indonesia maupun di Asia Tenggara, pengoperasian KCJB memerlukan persiapan yang sangat matang.

"Seluruh aspek akan dipersiapkan dengan baik serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan KA Cepat," ujar Eva dalam keterangan tertulis, Selasa (8/8).

"Secara paralel KCIC juga melakukan sertifikasi baik sarana dan prasarana KA Cepat bersama Kementerian Perhubungan. KCIC sepenuhnya mengikuti tahapan tersebut dengan menyiapkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses sertifikasi," jelasnya.

Menurut Eva, seluruh kesiapan baik operasional maupun fasilitas terus dipersiapkan, salah satunya terkait stasiun. Diharapkan saat stasiun mulai melayani penumpang akses yang tersedia telah siap digunakan.

Pada masa uji coba gratis tersebut, KCIC juga akan melibatkan berbagai stakeholder khususnya masyarakat di sekitar Kereta Cepat.

Selain itu, masyarakat lainnya yang ingin mengikuti uji coba gratis diberi berkesempatan dengan melakukan pendaftaran secara mandiri.

"Adapun mekanisme dan ketentuan bagi masyarakat yang ingin mengikuti ujicoba gratis akan segera diumumkan secara resmi melalui saluran informasi PT KCIC," terang Eva.

Menyerang! elang

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]

Guru Besar Wuji

UMKM soal Jokowi Mau Kredit Macet Usaha Kecil Dihapus: Tak Mendidik******

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pemerintah yang akan memutihkan kredit macetusaha wong cilik di perbankan nasional kurang mendidik.

Penghapusan kredit macet ini bisa dilakukan untuk kredit macet hingga Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Akumindo Edy Misero tak menampik penghapusan kredit untuk pelaku usaha cilik itu memang patut disyukuri. Hanya saja, kebijakan tersebut tidak akan membangun mental para pelaku UMKM.

Menurut Edy, penghapusan kredit macet bisa membuat pelaku UMKM cengeng. Tak hanya itu, bisa saja ada pelaku UMKM yang malah memanfaatkan kemurahan hati pemerintah untuk berbuat curang.

Ia mewanti-wanti ada saja pelaku UMKM yang malah sengaja tak membayar kredit karena tahu bakal diputihkan.

"Kalau sampai dihapus bukukan, 'wah kalau gitu kita macetkan saja yuk'" jelas Edy.

Ia menilai seharusnya pemerintah memberikan pendampingan agar pelaku UMKM yang mengalami kredit macet bisa bisa bangkit. Sebaiknya, kata Edy, pelaku UMKM itu diajak berdiskusi terkait masalah yang membuat dia kesulitan membayar kredit.

Edy menuturkan pemerintah lebih baik memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau tambahan modal saja. Dengan tambahan waktu dan modal itu, pelaku UMKM harus berjuang untuk membayar tagihan sebelumnya.

"Kalau dia (pelaku UMKM) bisa bangkit dan memiliki kewajiban menyelesaikan tunggakannya yang lalu dan sekarang, itu mendidik pelaku UMKM untuk bertanggung jawab," kata Edy.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan apakah setelah kredit macet dihapus itu pelaku usaha UMKM tidak di-blacklistoleh perbankan? Pasalnya, pihak perbankan juga tak mau ambil risiko.

Menurutnya, pihak perbankan akan melihat riwayat pelaku UMKM. Bisa saja, perbankan tak mau memberi pinjaman kepada pelaku UMKM yang pernah gagal bayar dan akhirnya kreditnya diputihkan oleh pemerintah.

Edy khawatir jika hal demikian terjadi, pelaku UMKM malah makin kesulitan.

"Kan susah dong kalau di-blacklist. Padahal, mungkin saja ke depan (pelaku UMKM) dapat peluang yang lebih baik," ujarnya.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju kredit macet UMKM di perbankan nasional dihapus. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

Teten juga menyebut sebelum dihapus, akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Penilaian dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia mengatakan langkah strategis tersebut kini terus bergulir dengan menggodok peraturan yang akan memayunginya.

Ia menegaskan perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

"Prediksi Bappenas 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di 2024," kata Teten melalui keterangan resmi, Rabu (9/8).

Ia juga menyebut terdapat beberapa syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih itu.

Pertama,kredit macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN.

Kedua,bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal. Ketiga,kriteria hapus kredit macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur:

1. Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021).
2. Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015.
3. Nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta (KUR).
4. Nilai Maksimum kredit sebesar Rp5 miliar (Non KUR).
5. Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku.
6. Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya.

[Gambas:Video CNN]