meja13

kta kredivo 228Jutaan kata 368006Orang-orang telah membaca serialisasi

《meja13》

Polda Sumut: 37 sopir "shuttle" bus di F1 Powerboat jalani tes urine******

Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara telah melakukan tes urine kepada 37 sopir "shuttle" bus di kejuaraan ajang balap perahu motor internasional F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dan hasilnya dinyatakan negatif atau bebas narkoba.

"Pengecekan urine sopir 'shuttle' bus itu dilakukan oleh pihak Polres Toba untuk memastikan bahwa sopir yang membawa wisatawan maupun pengunjung itu bebas dari narkoba," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Balige, Sumut, Sabtu.

Hadi melanjutkan pengecekan urine pada Jumat tersebut juga bertujuan untuk menghindari kecelakaan agar sopir dan penumpang selamat sampai ke tujuan.

"Titik 'shuttle' bus itu dari Lumban Pea atau Lapangan Don Bosco menuju bundaran mendekati venueF1 Powebuat," ucapnya.

Jadi, Hadi mengatakan "shuttle" bus sebanyak 30 itu yang berasal dari Dinas Perhubungan Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten Toba tersebut tetap ada selama kejuaraan ini berlangsung.

"Karena jarak bus untuk menunggu paling lama 10 menit, untuk itu diimbau kepada pengunjung maupun wisatawan gunakan 'shuttle' bus tersebut," ucapnya.

Selain itu, Polda Sumut juga mengamankan jalan raya yang berkaitan dengan arus lalu lintas menuju kawasan venue Bontean Balige, Di antaranya jalan raya yang akan masuk ke Balige, Jalan Gereja, jalan by pass Tambunan dan Longat.

Ketiga jalur akses itu merupakan penghubung dengan sentra parkir dengan fokus pada arus kedatangan penonton dan mengantisipasi potensi kemacetan.

Ditlantas Polda Sumut juga selalu memberikan imbauan secara humanis kepada masyarakat dan para penonton yang ingin menyaksikan ajang F1 Powerboat di Balige agar parkir pada kantong kantong parkir yang telah disediakan.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Menkop UKM Akui Impor Pakaian Bekas Ilegal kembali Menjamur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengakui praktik jual beli pakaian bekas imporkembali menjamur di pasaran.

Padahal, pemerintah dari jauh-jauh hari sudah melarang keras peredaran barang bekas impor. Hal itu dilakukan guna melindungi industri dalam negeri.

"Itu (pakaian bekas impor) mulai muncul lagi, beberapa UMKM kami di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten menegaskan pihak bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bareskrim Polri untuk menindak pelanggaran tersebut.

"Jadi kami akan coba koordinasi kan ke depan," kata Teten.

Pemerintah sejak beberapa tahun belakangan gencar melarang peredaran pakaian bekas impor di pasaran.

Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.

Pemerintah pun getol memusnahkan pakaian bekas impor. Terakhir, pemerintah menghanguskan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai nyaris Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar.

Selain memantau langsung di pasar, pemerintah juga mengawasi peredaran barang 'haram' itu di media sosial dan pasar online.

Dalam kesempatan terpisah, Teten meminta Instagram untuk mencopot satu akun terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di aplikasinya.

"Kami menemukan ada akun di Bandung yang jualan produk pakaian bekas itu kan ilegal. Kita minta IG (Instagram) untuk men-takedown akun itu karena itu kan menjual barang ilegal, enggak boleh," ujar Teten akhir tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Label：tafsir mimpi 23、deposit 25 bonus 25 new member、solo slot demo

Terkait：maybank pinjaman online、rtp garuda138、cara pinjam uang di pinjol ilegal、cara menghasilkan uang yang cepat、gila slot138、kredit jd id、slot gacor malam hari、olenation888、istana8899、pinjol ilegal 2023 cepat cair

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：limit akulaku pengguna baru（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

cara pinjaman uang di lazada

judi gacor hari ini

erek erek digigit ular

akun slot vip

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

thailand slot gacor

Ada Gangguan, LRT Jabodebek Turunkan Penumpang di Stasiun Pancoran******

Jakarta, CNN Indonesia--

LRT Jabodebek mengalami gangguan hari ini (21/2). Akibatnya penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran. Kejadian ini terjadi pada, Rabu (21/2).

Pukul 11.42 WIB LRT mendadak berhenti dan sampai pukul 12.00 WIB tak kunjung jalan.

Setelah berhenti cukup lama, kemudian ada pengumuman dari operator yang menyebut adanya gangguan perjalanan karena masalah teknis. Lalu, pada 12.02 WIB, semua penumpang diminta untuk turun dan beralih ke transportasi umum lainnya.

Saat penumpang turun, petugas juga meminta untuk tidak menunggu LRT kembali beroperasi karena gangguan tak diketahui sampai berapa lama.

Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun. Gangguan ini bukan pertama kalinya, beberapa kali LRT mengalami hal yang sama.

Hingga pukul 12.14 WIB, LRT yang tersedia hanya sampai Stasiun Pancoran. Karena itu, penumpang yang tujuan akhirnya di Kuningan hingga Dukuh Atas terpaksa menyambung dengan angkutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Saat gelombang setan meningkat

cara pinjam uang di bank permata

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Pengamat menilai Presiden Jokowi masih memiliki sejumlah PR di sektor agraria jelang akhir masa kepemimpinannya. Ilustrasi. (ANTARA/Nova Wahyudi).

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga :

Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga :

Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga :

Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga :

Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga :

Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN: 1 2

Yun Qi Nian Gu Jingchen

tarotogel

InJourney komitmen bangun pariwisata ramah lingkungan di Danau Toba******

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, berkomitmen untuk membangun pariwisata yang ramah lingkungan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, sehingga tidak merusak keindahan alam yang ada di danau tersebut. Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary, Yudhistira Setiawan, mengatakan bahwa pihaknya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya mewujudkan "green tourism" yang tetap akan menjaga kelestarian lingkungan dan mengedukasi wisatawan untuk mencintai alam. "Beberapa hari lalu, kami menanam seribu pohon di Desa Silalahi, Balige yang dekat dengan lokasi penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024," kata Yudhistira dalam konferensi pers di lokasi penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sabtu. Ia menekankan, InJourney tidak hanya fokus pada pembangunan pariwisata melalui atraksi atau kegiatan watersport seperti F1 powerboat, tetapi juga ikut serta menjaga keberlangsungan alam. "Kami berkomitmen untuk mengembangkan sustainable tourism(pariwisata berkelanjutan), yang mengedepankan green tourism, sehingga tidak hanya membuat eventsaja," ujar dia.

Baca juga: InJourney-BRI tanam seribu pohon di pesisir Danau Toba
Baca juga: Menpora: F1 Powerboat Danau Toba momentum pengembangan "sport tourism" Yudhistira membeberkan, rencana itu bahkan didukung oleh promotor F1 Powerboat, yaitu F1H2O Racing yang juga melakukan penanaman pohon bersama para pembalap perahu motor super cepat itu. "Jadi F1H2O Racing tidak hanya menyelenggarakan eventbalapan saja, tetapi juga intens untuk menjaga keberlangsungan alam di sekitar tempat penyelenggaraan balapan," kata dia. Mulai hari ini dan Minggu (3/3), Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: Bertalu-talu kembangkan Danau Toba melalui F1 Powerboat
Baca juga: Menko Luhut minta bupati turun tangan menjaga kebersihan Danau Toba

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Petani terkuat

pinjaman online legal cepat cair

Bawaslu anjurkan pleno KPU tingkat Kabupaten Lombok Tengah ditunda******

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merekomendasikan pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten ditunda.

"Kami merekomendasikan pleno kabupaten KPU Lombok Tengah untuk ditunda, karena pleno di tingkat kecamatan atau PPK belum selesai semua," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Fauzan Hadi saat acara pleno kabupaten di Aerotel Praya, Sabtu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah mulai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum 2024 pada tanggal 2-5 Maret 2024. Namun, setelah acara mulai dibuka mendapatkan protes dari Bawaslu maupun para saksi parpol yang hadir untuk menunda pleno tingkat kabupaten tersebut.

"Sesuai aturan, pleno tingkat kabupaten bisa dilaksanakan setelah pleno di tingkat PPK rampung semua," katanya.

Ia mengatakan ada surat edaran (SE) terbaru dari KPU Republik Indonesia yang membolehkan pleno tingkat kabupaten dilaksanakan bagi kabupaten yang memiliki kecamatan banyak. Sedangkan untuk di Kabupaten Lombok Tengah ini ada 12 kecamatan, sehingga harus tetap mengacu pada PKPU.

"Jadi selesaikan pleno di kecamatan baru dilakukan pleno di kabupaten," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Lombok Tengah Hendri Harliawan mengatakan pihaknya menggelar pleno kabupaten ini berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, karena pleno kabupaten dilaksanakan paling lambat 5 Maret 2024.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran KPU, pleno kabupaten bisa dilaksanakan meskipun pleno ditingkat PPK belum selesai.

"Itulah pleno tingkat kabupaten ini mulai dibuka," katanya.

Ia mengatakan dari 12 kecamatan di Lombok Tengah, yang telah menyelesaikan pleno itu baru 8 kecamatan dan 4 kecamatan lainnya ditargetkan rampung hari ini, karena rata-rata rekapitulasi telah mencapai 98 persen.

"Empat kecamatan itu yakni Pujut, Praya Timur, Janapria dan Praya Barat,”

Sedangkan kecamatan yang sudah selesai yakni Praya, Praya Tengah, Jonggat, Peringgerata, Kopang, Batukliang, Batukliang Utara dan Praya Barat Daya.

“Pleno tingkat kabupaten Lombok Tengah ini kami tunda sampai pukul 16.00 WITA. Kami akan menyelesaikan pleno tingkat PPK dulu,” katanya.

Pleno tingkat kabupaten yang digelar KPU Lombok Tengah tersebut diwarnai aksi protes, bahkan Ketua KPU Nusa Tenggara Barat yang hadir dalam kesempatan tersebut diminta keluar oleh para saksi, karena tidak ada kewenangan untuk memberikan penjelasan.

"Silakan keluar (red" Ketua KPU NTB) karena tidak ada kewenangan di sini," kata salah satu saksi parpol yang hadir dalam pleno KPU Lombok Tengah tersebut.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Anda menyebut ini jari emas

akun slot tergacor hari ini

Pemerintah Buka Peluang Impor 2 Juta Ton Beras dari Thailand******

Pemerintah membuka opsi mengimpor 2 juta ton beras dari Thailand tahun ini untuk mengantisipasi kurangnya produksi lokal. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah membuka opsi untuk mengimpor 2 juta ton berasdariThailand pada tahun ini.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy mengatakan impor akan dilakukan jika produksi beras dalam negeri kurang.

"Ini bisa jadi (langkah) antisipasi melalui rakornas dan ratas, tentunya dengan persetujuan presiden dan menteri. Tahun lalu 2,8 juta ton, tahun ini rencananya 2 juta ton, tetapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup berarti impor itu tidak jadi," kata Sarwo di Bandung, dikutip Antara, Senin (19/2).

Sarwo menegaskan kenaikan harga beras ini tidak ada kaitannya dengan waktu menjelang Ramadan.

"Enggak, karena memang waktu tanam kita mundur, sehingga waktu panen kita juga mundur. Itu sebagai konsekuensi itu dari adanya El Nino," tegasnya.

Ia juga membantah ada pihak yang sengaja menimbun beras. Sarwo berharap ke depan stok dan harga beras kembali normal.

"Sampai saat ini belum. Jadi masih berjalan normal, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa normal," tuturnya menambahkan.

Saat ini, harga beras masih mahal. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per hari ini (19/2), harga beras kualitas bawah I naik 1,42 persen ke Rp14.250 per kg, beras kualitas bawah II naik 2,17 persen ke Rp14.150 per kg.

Lalu, beras kualitas medium I naik 1,31 persen ke Rp15.500 per kg, beras kualitas medium II naik 1,65 persen ke Rp15.400 per kg, beras kualitas super I naik 1,2 persen ke Rp16.850 per kg, dan beras kualitas super II naik 0,93 persen ke Rp16.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

tukang sampah pesawat

cara pakai shopee pinjam

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga :

Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Lihat Juga :

Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga :

Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Lihat Juga :

Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga :

Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN: 1 2

《meja13》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot terbesar terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《meja13》bab terbaru。