hari ini gacor

Buku Harian Kerakusan

tuanpoker

Guru Besar IPDN Sebut PNS Paling Untung dari Makan Gratis Ala Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo menyebut pegawai negeri sipil (PNS) paling diuntungkan dari makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto.

"Kalau seorang calon presiden hari ini terpilih dengan program makan siang gratis dan susu gratis, saya mau tanya yang paling diuntungkan siapa? Sudah pasti aparatur sipil negara (ASN)," tegas Muhadam dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

"Bapak (PNS) sudah bisa hitung sekian triliun dibutuhkan harus diteteskan ke bawah. Dia akan singgah di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ketua RW, lalu menetes ke bawah. Tidak mungkin itu tidak ada tetesan untuk pendampingan semua," sambungnya.

Ia menegaskan tidak hanya program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muhadam mengatakan PNS akan tetap diuntungkan kalau pun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menang.

Muhadam mengatakan siapapun capres yang terpilih, ujungnya akan 'membebani' birokrat. Ia menekankan tugas politikus adalah menjual mimpi.

"Politisi tugasnya menjual mimpi, kalau mimpinya laku lima tahun, maka yang menerjemahkan mimpinya menjadi program dan kegiatan adalah birokrasi. Itu enaknya jadi politisi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup sekolah menengah umum (SMU)/sederajat, silakan maju sebagai capres, (calon) gubernur, bupati," tuturnya.

"Saya yakin akan banyak yang gemuk birokrasi semua itu, tetesannya itu loh. Saya yakin untuk, misal makan siang dan susu gratis, mungkin bapak/ibu sekalian menganggap sesuatu yang jauh, pasti akan menetes ke sana," tandas Muhadam.

Nantinya, Muhadam menyebut janji-janji politik pasangan calon tersebut akan diterjemahkan birokrat sesuai dengan sistem Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Prabowo-Gibran berjanji melaksanakan program makan siang gratis.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program makan siang gratis adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Ia mengatakan pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, untuk pelaksanaan tahun pertama program ini diperkirakan menyedot Rp120 triliun. Budiman menegaskan sekitar Rp60 triliun duit tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

zaman Ayutthaya

qqklik

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Buku keinginan

maxwin88

DKI tegaskan larangan pasang alat peraga kampanye di transportasi umum******

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan larangan memasang alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 di transportasi umum​ di Ibu Kota.

"Kami mengimbau untuk APK yang ada di angkutan umum sekiranya masyarakat tidak melakukan pemasangan apalagi di bus tempel stiker," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.

Syafrin menyebutkan, area transportasi umum mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya seharusnya menjadi area netral.

Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga secara tegas akan langsung menurunkan APK tersebut jika ditemukan di transportasi umum atau di tempat lain yang tidak seharusnya.

"Kita harapkan itu menjadi area netral dan kemudian mohon maaf jika ada yang memasang kami tentu sudah menginstruksikan 
jajaran untuk pencopotan," ujar Syafrin.

Baca juga: Bawaslu Jakbar fokus lakukan pemetaan pelanggaran APK
Baca juga: Pemkot Jakpus: Pemasangan APK jangan merusak keindahan kota

Pihaknya juga akan mengingatkan secara langsung bagi penumpang transportasi umum yang memasang APK, sekaligus menurunkan penumpang tersebut.

"Tentu pada saat ditempel tidak akan teridentifikasi begitu masif orang duduk dan interval pergantiannya sangat tinggi sehingga kita sulit mengidentifikasi walaupun bus itu juga ada kamera. Untuk di halte berikutnya dipersilahkan untuk turun," kata Syafrin.

PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga mengimbau agar peserta Pemilu 2024 tidak memasang APK di tiang listrik karena berpotensi membahayakan masyarakat umum.

"Kami mengimbau agar APK tidak dipasang di tiang listrik karena dikhawatirkan akan menambah beban sehingga bisa menjadi miring," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, dalam keterangan resminya.

Lasiran menjelaskan bahwa saat memasuki masa kampanye Pemilu 2024, banyak APK berupa bendera, baliho maupun umbul-umbul dipasang di tempat umum.
 

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

trik princess slot

Polri sediakan tempat parkir bagi pemudik Natal dan tahun baru******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyediakan fasilitas lahan parkir di kantor polisi bagi masyarakat yang mudik saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk menitipkan kendaraannya.

"Polri juga akan menyediakan fasilitas lahan parkir di kantor polisi bagi pemudik yang mau menitipkan kendaraannya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan di Jakarta, Senin.

Penyediaan fasilitas ini bagian dari upaya Polri dalam memberikan pengamanan kepada masyarakat yang merayakan Natal dan tahun baru.

Dalam pengamanan ini, tambah Ramadhan, Polri juga mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik agar melapor kepada kepolisian terdekat agar dilakukan patroli di permukiman.

"Polri mengimbau masyarakat yang rumahnya ditinggal mudik melapor kepada kantor kepolisian terdekat sehingga nantinya dapat didata dan dilaksanakan patroli," ujarnya.

Baca juga: Polri siapkan rekayasa lalu lintas pada libur Natal-Tahun Baru 2024

Polri menggelar Operasi Lilin 2023 selama 12 hari mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024. Operasi ini melibatkan 129.923 personel gabungan Polri, TNI dan instansi terkait.

Selain itu, Polri juga mendirikan 2.451 posko yang terdiri atas posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu.

Polri memprediksi puncak arus mudik dan balik pada libur Natal dan tahun baru terjadi pada 22, 23, 29, dan 30 Desember 2023.

"Polri menjamin mobilitas masyarakat dapat berjalan lancar, tentunya Polri juga memiliki tugas untuk mengamankan masyarakat Nasrani yang merayakan Natal," katanya.

Baca juga: 129.923 personel amankan arus lalu lintas Natal dan Tahun Baru 2024

Selain itu, lanjut Ramadhan, pada peringatan malam pergantian tahun, masyarakat akan banyak melaksanakan aktivitas di tempat-tempat keramaian, seperti pusat perbelanjaan dan pusat hiburan.

"Untuk itu, perlu pengamanan ekstra pada titik-titik kumpul masyarakat agar terwujud rasa aman yang hendak merayakan Natal dan malam pergantian tahun," kata Ramadan.

Polri memprediksi akan terjadi pergerakan masyarakat sebanyak 107,63 juta orang dan 2,88 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta saat libur Natal dan tahun
baru.

Baca juga: Bandara Soetta kerahkan 4.000 petugas periode libur Natal-tahun baru
Baca juga: Kompolnas cek kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Polda Bali
Baca juga: Polda Bali kerahkan 3.577 personel amankan Natal dan Tahun Baru

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

makhluk abadi

pola gacor modal 20k

Tuan rumah Persik bermain imbang 1******

Kediri (ANTARA) - Tuan rumah Persik hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu tamunya PSM Makassar pada laga lanjutan pekan ke-23 Liga 1 2023-2024, di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin.

Pada pertandingan yang sempat  tertunda hingga 1,5 jam tersebut, tim tamu berhasil menjebol gawang tuan rumah terlebih dahulu pada menit ke-86 melalui sundulan kepala Yuran Fernandes, sedangkan satu gol dari Persik Kediri disumbangkan oleh Jeam Kelly Sroyer di menit ke 90+3.

Pertandingan antara kedua tim tersebut berjalan sengit sejak peluit babak pertama dibunyikan. Tuan rumah lebih mendominasi pertandingan. Melalui umpan-umpan pendek, Renan Silva dan kawan-kawan berusaha memberikan tekanan pada PSM Makassar. Strategi itu membuat lini pertahanan PSM Makasssar kocar-kacir.

Mendapati lini pertahanan yang mendapat serangan, PSM Makassar memanfaatkan beberapa celah yang terbuka untuk membalas. Namun, belum membuahkan gol. Hingga babak pertama selesai, keduanya imbang, tanpa gol.

Memasuki babak kedua, serangan Persik makin gencar. Sebuah umpancrossingFlavio Silva dari kiri disambut tendanganfirst timeoleh Renan Silva di menit ke-55. Namun, masih belum membuahkan gol.

PSM Makassar menjebol gawang Persik di menit ke-85. Berawal dari sebuah umpan lambung, Yuran Fernandez menyambutnya dengan sundulan kepala. Bola sempat dihalau Dikri Yusron kendati dinyatakan sudah melewati garis gawang. Skor menjadi 0-1.

Masalah dan perselisihan mulai terjadi menit ke-86 setelah wasit Yudi Nurcahya membiarkan laga tetap berjalan. Suasana juga memanas. Yuran yang merayakan gol sempat mendapat lemparan dari penonton di tribun sebelah selatan. Tidak hanya itu, salah satu penonton sempat melompati pagar pembatas dan masuk lapangan. Ia langsung diamankan steward.Sedangkan dari sisi sebelah selatan, sejumlah penonton juga sempat berusaha masuk lapangan namun berhasil digagalkan.

Di dalam lapangan pemain Persik dan PSM Makassar juga terlibat ketegangan sebelum akhirnya para pemain PSM masuk ruang ganti. Begitu juga dengan para wasit. Laga pun sementara terhenti.

Laga kemudian berlanjut setelah sempat terhenti selama 1,5 jam. Di sisa waktu, Persik berhasil mengejar ketertinggalan mereka lewat gol Jeam Kelly Sroyer. Kedudukan berubah 1-1. Skor tersebut bertahan sampai peluit panjang akhir pertandingan berbunyi. Persik Kediri dan PSM Makassar harus puas berbagi satu angka.

Sementara itu, asisten pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit. Dalam aturan sudah ditetapkan bahwa untuk penghentian pertandingan adalah 2x30 menit, namun nyatanya pertandingan tetap dilanjutkan.

"Jelas kami sangat kecewa, karena regulasi itu 2x30 menit ada pemberhentian. Wasit kami juga sudah pulang, namun setelah tahu di menit terakhir (pertandingan dilanjutkan), kami sangat kecewa," katanya.

Ia pun menambahkan, para pemain juga sudah kembali ke kamar bahkan beberapa sudah melepas sepatu. Para pemain menduga pertandingan sudah selesai, namun nyatanya tetap dilanjutkan.

"Tadi pemain sudah melepas sepatu, karena dianggap pertandingan telah selesai. Demi menjunjung respek sepak bola Indonesia, kami mau melanjutkan permainan," kata dia.

Sementara itu, pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide juga menyesalkan dengan kepemimpinan wasit. Bahkan, selama dirinya berkecimpung dalam dunia sepak bola, baru mengalami hal ini.

"Saya tidak percaya dengan kegilaan sepak bola. Masalahnya ada pada aturan. Jika aturan diterapkan dengan baik, saya kira tak terjadi sengketa seperti tadi. Apalagi keputusan melanjutkan pertandingan lagi sangat lama," kata dia.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2023

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

agen18

KPK tegaskan penetapan mantan Wamenkumham sudah sah menurut hukum******

Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikat

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej sudah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan mengikat.

"Kami memberikan jawaban atas permohonan yang disampaikan pihak Edward Omar Sharif Hiariej pada sidang lanjutan praperadilan Senin (18/12)," kata Anggota Biro Hukum KPK Togi Sirait di Jakarta, Selasa.

Togi menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK kepada pemohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023, atas nama Edward Omar Sharif, selanjutnya Sprin.Dik/149/DIK.00/01/11/2023, atas nama Yogie Arie Rukmana dan Sprin.Dik/148/DIK.00/01/11/2023, atas nama Yosi Andika Mulyadi pada 24 November 2023 adalah sah.

"Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikat," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan tindakan KPK dalam melakukan pemblokiran rekening, penggeledahan, penyitaan, dan larangan bepergian ke luar negeri terhadap pemohon juga sah.

"Seluruh tindakan KPK dalam penyelidikan dan penyidikan perkara a quo berdasarkan hukum sah serta mempunyai kekuatan mengikat," katanya.

Togi menjelaskan Penetapan tersangka oleh KPK yang dianggap pemohon tidak sah karena tidak didahului proses pemanggilan serta permintaan keterangan kepada ketiga klien mereka itu tidak benar dan keliru.

"Kami memohon kepada hakim praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini dengan seadil-adilnya," tutur Togi.

Sebelumnya, pihak kuasa hukum mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Muhammad Luthfie meminta hakim membatalkan penetapan tersangka klien mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/12).​​​​​​​

Luthfie mengatakan alasan pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap penetapan status sebagai tersangka yang tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena tidak didahului proses pemanggilan serta permintaan keterangan kepada ketiga kliennya," katanya.Baca juga: KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian
Baca juga: Kuasa hukum minta hakim batalkan penetapan tersangka eks Wamenkumham
Baca juga: Jokowi belum putuskan wamenkumham baru pengganti Eddy Hiariej
 

Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023