erek2 11

happy slot 77 429Jutaan kata 631896Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek2 11》

Ganjar Pranowo mengaku semeleh menjelang "coblosan"******

Semarang (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku semeleh atau berserah menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu.

Ganjar bertolak dari kediamannya di Kalasan Residence C-01, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, sekitar pukul 08.00 WIB.

Tidak ada aktivitas khusus dari Ganjar sebelum ke TPS.

"Tadi rencana mau lari, tapi hujan; jadi nggakjadi," katanya.

Menurut dia, beberapa tetangga di sebelah kiri dan kanan rumahnya datang menunggu kepulangannya pada Selasa malam (13/2).

Baca juga: Hujan guyur sebagian Kota Semarang jelang waktu pencoblosan

Ganjar bersama cawapres Mahfud MD sudah meniatkan diri dengan perjalanan selama masa kampanye.

"Urusan seperti ini kita mesti semeleh," katanya.

Ganjar Pranowo dijadwalkan mencoblos di TPS 11 Kelurahan Lempongsari, Kota Semarang.

Pemungutan suara Pemilu 2024 dijadwalkan digelar pada 14 Februari 2024.

Masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya pada pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPRD kabupaten dan kota, DPRD provinsi, DPR RI, serta DPD RI.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan keluarga dijadwalkan mencoblos di TPS 11

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Label：pinjam gampang bangkrut、slot gacor 96、topstar999

Terkait：bonus slot 100 to kecil、gacor 88、si hoki slot、trik slot 88、paito brunei 14、cara kredit hp di lazada lewat bri、slot gacor maxwin hari ini 2022、prediksi togel denmark、aplikasi cicil barang online、hokiqq

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara menghasilkan uang dengan rebahan（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04

Daftar bab terbaru

belanja4d

dealer slot

pinjaman 300 ribu langsung cair

slot tergacor

angka main quezon malam ini

slotmacau188

slot dolar138

cara mendapatkan 500rb sehari

situs gacor slot malam ini

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Sejarah perjuangan putri saudagar

akun slot tergacor

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lahir pada tahun 1984

link slot gacor terpercaya 2022

BPBD DKI catat banjir di tujuh RT dan 21 ruas jalan kawasan Jakarta******

Kami mencatat terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi tujuh RT atau 0,022 persen dari 30.772 RT di Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat banjir dan genangan di tujuh rukun tetangga (RT) dan 21 ruas jalan kawasan Jakarta hingga pukul 06.00 WIB.

"Kami mencatat terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi tujuh RT atau 0,022 persen dari 30.772 RT di Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Rabu.

Isnawa menambahkan kenaikan genangan dan banjir juga terjadi di ruas jalan yakni dari enam menjadi 21 ruas jalan.

Menurut dia penyebab banjir dan genangan lantaran hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (13/02) hingga Rabu (14/02).

Isnawa juga merinci tujuh RT yang mengalami genangan dan banjir di kawasan Jakarta Barat terdiri dari satu RT di Kelurahan Joglo, Kembangan yang banjir dengan ketinggian 110 cm, dua RT di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk dengan ketinggian 130 cm.

Lalu, dua RT di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 95 hingga 100 cm dan satu RT di Kelurahan Kembangan Utara dengan ketinggian 40 hingga 60 cm.

Satu RT di Jakarta Selatan juga mengalami banjir di kawasan Pela Mampang dengan ketinggian 30 cm.

"Penyebabnya lantaran curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut," jelasnya.

Kemudian, rincian 21 ruas jalan yang banjir yakni Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan dengan ketinggian 20 cm, Jalan Bungur Besar Raya (Depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 cm, dan Jalan Cempaka, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm.

Lalu, Jalan Deli, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm, Jalan Mengkudu, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Mindi, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Mangga Dua Raya (Seberang WTC Mangga Dua) Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Koja Jakarta Pusat dengan ketinggian 30 hingga 40 cm.

Jalan Menteng, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Kramat Jaya (Depan Islamic Center), Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, dan Jalan Bhayangkara, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.

Jalan MH Thamrin (Depan Sarinah), Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, Jalan Medan Merdeka Selatan (Depan Patung Kuda Monas), Gambir, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, Jalan Gunung sahari selatan, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara dengan ketinggian 30 cm, Jalan Perumahan Taman ratu RW 13, Duri kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 20 cm, dan Jalan Mahoni, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 20 cm.

Kemudian, Jalan Mangga (Taman Mangga), Tugu utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 40 cm, Jalan Walang Permai (Depan RSUD Tugu Koja), Tugu utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Perumahan green garden RW 04 ( MCD), Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 15 cm.

Lalu, Jalan jelambar baru raya, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan ketinggian 10 hingga 50 cm, Jalan Plumpang semper, Tugu Selatan selatan, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, dan Jalan Yos Sudarso (Depan Hotel Altira) Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.
Baca juga: KPU Jakbar waspadai 50 TPS di lokasi rawan banjir
Baca juga: Legislator minta DKI mitigasi masalah di 2.481 lokasi TPS rawan banjir
Baca juga: BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

mimpi basah jiwa

maxwin slot 4d

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Master Kustomisasi Mecha

erek 32

Gunung Semeru erupsi lagi dengan ketinggian letusan tak teramati******

Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 155 detik

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) kembali erupsi dengan ketinggian letusan tidak teramati pada Selasa pukul 20:36 WIB.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, Sigit Rian Alfian dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Jawa Timur, mengatakan bahwa terjadi erupsi Gunung Semeru pada 13 Februari 2024.

"Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 155 detik," katanya di Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang.

Hingga Selasa malam tercatat jumlah erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu sejak 1 Januari hingga 13 Februari 2024 sebanyak 39 kali dan statusnya masih pada level III atau siaga.

Untuk aktivitas kegempaan tercatat sebanyak 17 kali gempa erupsi dengan amplitudo 10-22 mm, dan lama gempa 57-125 detik. Kemudian sembilan kali gempa embusan dengan amplitudo 4-8 mm, dan lama gempa 47-55 detik.

Baca juga: Gunung Semeru meletus lagi pagi ini, luncurkan abu setinggi 800 meter

Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) memberikan rekomendasi bahwa masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Baca juga: Gunung Semeru mengalami ratusan kali aktivitas kegempaan dalam sehari
Baca juga: Gunung Semeru kembali erupsi dengan letusan setinggi 1 km

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1 di indonesia

KPU cek lamannya yang tidak bisa diakses******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan pengecekan terkait tidak bisa diaksesnya laman resmi yang beralamat www.KPU.go.id pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Rabu.

"Sedang dicek," ujar Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos saat dihubungi ANTARA, Rabu.

Betty mengatakan bahwa publik masih bisa mengakses laman cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek data pemilih Pemilu 2024.

Baca juga: "Inkonstitusionalisme online" dalam Pemilu 2019

Pantauan Antara, pada Rabu pukul 10.28 WIB, laman resmi www.KPU.go.id tidak dapat diakses. Tertulis informasi bahwa situs web tersebut sedang dalam pemeliharaan.

Sedangkan untuk laman cekdptonline.kpu.go.id bisa diakses dengan mudah tanpa kendala.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Polri kerahkan 181 personel jaga KPU RI di hari pemungutan suara

Baca juga: Surya Paloh hanya tunggu hasil penghitungan suara KPU

Baca juga: Pemberitahuan Pemilu 2024 tidak menggunakan undangan fisik, benarkah?

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

togel slot login

Abdee Slank harap pemimpin terpilih dapat terhindar dari KKN******

Jakarta (ANTARA) - Pemain gitar grup band Slank Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank berharap pemimpin yang terpilih nantinya tidak masuk ke dalam jerat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang jadi ujian terberat sebuah negara. "Ujian sebuah negara itu paling berat jika tersangkut Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), banyak negara yang bisa gagal jadi negara maju kalau pemerintahannya termasuk masyarakat masuk dalam jerat KKN," kata Abdee usai menyalurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu. Meski sedang sakit, Abdee tetap memilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) dan menaruh harapan besar bagi pemerintahan yang akan datang. Baginya, era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memberikan fondasi yang baik untuk diteruskan oleh pemimpin selanjutnya agar pembangunan Indonesia semakin maju dan dilihat oleh mata dunia.
Baca juga: Kaka Slank harap pendidikan bisa gratis pada Pemilu 2024

Baca juga: Bimbim Slank salurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot
Ia pun meyakini jika pemimpin terpilih selanjutnya memiliki visi dan misi yang sama, Indonesia bisa menjadi negara maju yang diakui dunia dalam 15 tahun ke depan. "Nahkoda ini harus orang yang benar-benar tahu bagaimana membawa kita ke negara maju itu, orang yang punya rekam jejak yang bagus terbukti kerjanya dan yang paling penting kita mencari pemimpin yang punya visi kedepannya," ucap Abdee. Sementara itu, Abdee sempat kebingungan ketika melihat kertas suara calon legislatif untuk DPR RI, DPD dan DRPD yang memiliki calon kandidat yang banyak. Namun ia mengaku telah mencari latar belakang beberapa kandidat agar bisa mengenal visi misinya, yang juga ia sebut sebagai salah satu tanggung jawab dirinya sebagai masyarakat yang akan memilih calon wakil rakyat agar tidak asal. "Kalau asal pilih kita jadi memilih orang yang mungkin bukan yang terbaik. Kalau sebagai warga mencari orang yang terbaik untuk menjadi wakil kita," katanya. Selain Abdee, anggota Slank lainnya yang menyalurkan hak suara di TPS yang sama adalah sang vokalis Kaka, penabuh drum Bimbim, serta Bunda Iffet yang datang terpisah.
Baca juga: Kaka Slank tunggu janji pemimpin terpilih soal lingkungan

Baca juga: Berbaju putih, Bimbim Slank mencoblos bareng keluarga

《erek2 11》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，lazada bayar pakai akulakuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek2 11》bab terbaru。