slot online pasti menang

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

Kementerian PUPR Percepat Penyelesaian Proyek Tol ke IKN Medio 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penyelesaian proyek jalan tol ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada pertengahan 2024.

Hal itu dilakukan untuk melakukan konektivitas di calon pengganti DKI Jakarta itu.

"Saat ini untuk progres pada Segmen 3A sebesar 12,33 persen, Seksi 3B sebesar 30,11 persen, dan Seksi 5A sebesar 37,39 persen. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan 2024 pada sekitar Juni atau Juli," kata Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Armen Adekristi dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip Antara, Sabtu (5/8).

Untuk seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan dengan target penandatangan kontrak pada Agustus 2023.

"Sementara untuk Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak pada Desember 2023 dan Seksi 5B-1 Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B-2 Simpang Rencana Bandara VVIP - Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023," kata Armen.

Sedangkan untuk seksi 2 adalah bagian dari Tol Balsam. Untuk di seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut (immersed tunnel) untuk menjaga lingkungan, dan di seksi 4 juga disediakan dua lintasan untuk satwa, jadi ada semacam terowongan pendek. Untuk immersed tunnel saat ini masih proses lelang pekerjaan desainnya.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang di Kalimantan Timur sepanjang 514 meter.

Jembatan ini akan tersambung dengan jalan tol akses IKN Segmen 5A Simpang Tempadung -Jembatan Pulau Balang. Saat ini progres konstruksinya sebesar 25,3 persen dan ditargetkan rampung pada Mei 2024.

Terkait pembangunan KIPP IKN, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 1,2, dan 3 sepanjang 5,7 km dan sisanya Segmen 4 (4,4 km) sedang tahap konstruksi dengan progres 48,37 persen untuk mendukung konektivitas.

Selain Jalan Lingkar Sepaku, saat ini juga tengah dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sepanjang 2,02 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur sepanjang 3,27 km.

Lalu, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sudah dalam tahap konstruksi sejak September 2022 dan ditargetkan selesai April 2024 dengan progres 39,04 persen.

Lebih lanjut untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur sudah dimulai konstruksi sejak Desember 2022 dengan progres 36,52 persen dan target selesai Maret 2024.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Kapur

Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah buka suara soal usulan upah minimum naik sebesar 15 persen pada tahun depan. Usulan tersebut dikemukakan oleh Partai Buruh. 

Ida mengatakan upah minimum akan mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja.

"Penetapan UMP-kan menggunakan dasar UU Cipta Kerja yang juga meminta membuat aturan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah," kata Ida di Istana Kepresidenan, Rabu (2/8).

"Saya kira kan ump itu adalah berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun, di atas itu berlaku struktur skala upah, dan itu sudah diatur di undang-undang bahwa pekerja di atas 1 tahun tidak lagi menggunakan upah minimum," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grup Monster Hadiah

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II Diumumkan Siang Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2023 pada Senin (7/8) siang ini.

Rencananya, BPS bakal menggelar konferensi pers terkait hal itu pada pukul 11.00 WIB.

Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat pada kuartal II ini.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh 4,77 persen, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya sebesar 4,54 persen. Konsumsi rumah tangga yang tetap solid itu didukung oleh tren penurunan inflasi ke level 3,5 persen.

"Konsumsi masyarakat cenderung solid mempertimbangkan konsumsi yang bertepatan dengan Ramadan dan Idul Fitri yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal lainnya sepanjang tahun," ucapnya, dikutip dari detikcom, Minggu (6/8).

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini menyusut di rentang 4,9 persen hingga 5 persen. Menurutnya, tren kenaikan konsumsi saat Lebaran tidak setinggi tahun lalu.

Kondisi itu terjadi lantaran naiknya beberapa harga kebutuhan pokok hingga biaya transportasi sehingga sebagian masyarakat lebih banyak berhemat untuk antisipasi tekanan ekonomi pasca Lebaran.

Selain itu, beberapa peristiwa global juga membuat permintaan impor melemah.

"Kinerja ekspor yang berbasis komoditas tambang dan perkebunan cenderung melemah. Di sektor manufaktur juga ekspornya terbatas. Masih wait and see dulu karena prospek ekonomi China ternyata di bawah ekspektasi pasca pandemi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Tol Menuju Kawasan Inti IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan jalan tol menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Armen Adekristi mengatakan jalan tol tersebut akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

Menurutnya, kehadiran jalan tol ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN. Sebelumnya, waktu tempuh antara kedua wilayah itu mencapai 2 jam, dengan tol bisa dipangkas menjadi 30 menit saja.

Adapun untuk untuk Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI, saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan dengan target penandatangan kontrak pada Agustus 2023.

Sementara untuk Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan-Tol Balsam, lelang akan dilakukan pada Oktober 2023 dengan target kontrak pada Desember 2023.

"Dan Seksi 5B-1 Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B-2 Simpang Rencana Bandara VVIP - Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023," sambung Armen.

Lebih lanjut, Armen menjelaskan Seksi 2 adalah bagian dari Tol Balsam. Sedangkan untuk di Seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut (immersed tunnel) untuk menjaga lingkungan. Selain itu, di Seksi 4 juga disediakan dua lintasan semacam terowongan pendek untuk satwa.

"Untuk immersed tunnelsaat ini masih proses lelang pekerjaan desain," ujarnya.

Di samping itu, Kementerian PUPR saat ini juga tengah menyelesaikan pembangunan Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang di Kalimantan Timur sepanjang 514 meter. Jembatan ini akan tersambung dengan jalan tol akses IKN Segmen 5A Simpang Tempadung -Jembatan Pulau Balang.

Menurut Armen, saat ini progres konstruksinya sudah mencapai 25,3 persen dan ditargetkan rampung pada Mei 2024. Sedangkan untuk di KIPP IKN, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku segmen 1,2, dan 3 sepanjang 5,7 km.

Lihat Juga : Menteri PANRB: 16 Ribu ASN Bakal Ditempatkan di IKN

Sementara sisanya yakni Segmen 4 (4,4 km), sedang tahap konstruksi dengan progres 48,37 persen.

Selain Jalan Lingkar Sepaku, saat ini juga tengah dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sepanjang 2,02 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur sepanjang 3,27 km.

Untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sudah dalam tahap konstruksi sejak September 2022. Adapun progresnya sudah mencapai 39,04 persen dan ditargetkan selesai April 2024. Sementara, untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sudah dimulai konstruksi sejak Desember 2022 dengan progres 36,52 persen dan target selesai Maret 2024.

Dewa Gila Xingtian

Uji Coba Kereta Cepat Mundur ke Awal September******

Jadwal operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dipastikan mundur ke awal September.

General Manager Corporate Secretary Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa menyebut uji coba terbatas gratis yang mengangkut penumpang batal digelar pada 18 Agustus mendatang.

"18 Agustus geser ke awal September. Namun, belum commercial operating date(COD), masih uji coba tidak berbayar untuk penumpang," ungkap Eva kepada CNNIndonesia.com,Selasa (8/8).

"Nanti akan kami informasikan kembali mekanisme dan tata cara masyarakat agar dapat mengikuti proses uji coba," tandas Eva.

Semula pemerintah mengatakan operasi KCJB akan dilakukan pada 18 Agustus 2023. Nantinya, masyarakat bisa menjajal uji coba gratis hingga Oktober 2023 mendatang.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal juga enggan memastikan apakah izin operasional kereta cepat bakal dikeluarkan sebelum 18 Agustus. Ia pun membantah kabar diterbitkannya izin operasional sementara.

"Kita tunggu, kalau berjalan dengan baik (uji coba) maka kita akan keluarkan izin operasinya. Enggak (izin sementara), regulasinya gak ada," ungkap Risal di kantornya, Jumat (4/8).

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi sempat berujar izin operasional KCJB paling lambat diterbitkan pada 1 Oktober 2023.

[Gambas:Video CNN]