hoki188

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

bola gacor slot login

MUI: Serangan ke warga Gaza saat tunggu bantuan tindakan sangat keji******

Jakarta (ANTARA) - Serangan ke warga Gaza yang sedang menunggu bantuan hingga tewas oleh tentara Israel merupakan tindakan di luar batas peri kemanusiaan dan sangat keji, ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim.

"Dengan perasaan sedih yang sangat mendalam, umat Islam khususnya panjatkan doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahummagh firlahum warhamhum wa afihim wa’fu anhum. Ini peristiwa yang terlalu memilukan membunuhi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, bukan orang-orang yang bersenjata. Benar-benar perbuatan di luar batas peri kemanusiaan. per hari ini total korban meninggal atas perbuatan pengecut Israel sudah melebihi angka 30.000 orang," ujar Prof Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sudarnoto mengatakan Netanyahu telah benar-benar memenuhi janjinya dengan tidak akan mendengar siapapun bahkan Mahkamah Internasional sekalipun untuk terus melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap warga dan menghancurkan Palestina.

"Tidak ada satupun yang bisa menutupi kebusukan dan kejahatan besar Israel. Dalih menghabisi Hamas karena Hamas adalah teroris adalah omong kosong karena pada kenyataannya Israel adalah teroris terbesar di dunia dan benar-benar bermaksud menghancurkan Palestina," kata Sudarnoto.

Ia menyesalkan negara-negara besar seperti Amerika juga masih menutup telinga, mata, akal sehat dan nuraninya. Kebangkrutan moral Amerika dan negara-negara lain pembela Israel benar-benar terjadi dan merupakan tragedi abad 21 yang sangat mengerikan.

"Ini tantangan khususnya bagi Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mampu menghadapi kekuatan-kekuatan yang akan melemahkan rekomendasi penting terkait dengan okupasi dan genosida Israel. 52 negara yang menyampaikan pidatonya di ICJ termasuk pidato Menlu RI yang sangat tajam menjadi momentum yang sangat penting dalam Sejarah hukum internasional. Sesi hearing ICJ telah membuka kesadaran bahwa hukum internasional memang harus benar-benar ditegakkan," kata Sudarnoto.

Ini juga momentum yang sangat berharga bagi ICJ untuk menunjukkan kredibilitasnya dengan memberikan catatan bahwa okupasi Israel adalah tidak sah dan Israel telah benar-benar melakukan genosida, kata dia.

Untuk itu, ujar dia, Israel harus dihukum atau diberi sanksi internasional dan mengembalikan semua hak bagsa Palestina yang selama ini telah dirampas paksa oleh Israel.

Selain itu, ia menyerukan umat Islam dan umat agama lain untuk secara terus menerus memberikan dukungan dan bantuan membela Palestina dengan berbagai cara yang bermartabat.

Seruan juga disampaikan kepada para akademisi dan kalangan profesional lainnya untuk terus memperkuat dukungan kepada Palestina. Aksi yang lebih kongkrit masyarakat internasional dan negara-negara pendukung kemanusiaan penting dilakukan agar Israel terus tertekan secara ekonomi, politik, diplomatik dan bahkan militer.

"Aliansi masyarakat sipil lintas agama, kelompok, organisasi di setiap negara harus diperkuat dan melakukan aksi-aksi moral dan damai mereka agar pemerintah setempat segera melakukan Langkah kongkrit untuk membela Palestina dan dorong sanksi internasional bagi Israel," ujar Sudarnoto.

Baca juga: Lebih dari 100 warga Gaza tewas diserang Israel saat tunggu bantuan
Baca juga: AS desak serangan ke warga Gaza yang menunggu bantuan diselidiki
Baca juga: Menhan AS dan Israel bahas situasi Gaza termasuk pengiriman bantuan

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Toko Senjata Wanjie

kredivo semarang

Kemenko Marves dukung kerja sama PT Inaro dan YCP dalam gelaran BIAS******

pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendukung kerja sama yang dilakukan PT Inaro Tujuh Belas selaku penyelenggara Bali International Air Show 2024 (BIAS) dengan Yayasan Care Peduli (YCP). Kerja sama kedua belah pihak diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan kesehatan terutama kekerdilan atau stunting di daerah yang membutuhkan intervensi. “Dari kolaborasi ini kita ingin menunjukkan bahwa pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi dalam sesi temu wartawan di Jakarta, Jumat. Ia menambahkan kegiatan itu tak hanya berpengaruh pada eksistensi industri aviasi namun juga mendorong industri tak hanya fokus pada sisi ekonomi, namun juga berkontribusi langsung pada pemerintah melalui program-program yang langsung menyasar pada penanganan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kemenko Marves: Harga nikel perlu diseimbangkan agar dorong hilirisasi Rencananya, program penanganan stunting digelar di wilayah Nusa Tenggara Timur pada September mendatang. Pendekatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan holistik yang memberdayakan kelompok perempuan di desa yang dipilih menjadi lokasi program. Chief Executive Officer Yayasan Care Peduli Abdul Wahid Situmorang menuturkan dengan melibatkan kelompok perempuan dalam penyediaan makanan untuk anak-anak penderita stunting, sementara kehadiran Puskesmas untuk memastikan asupan gizi yang diberikan sudah tepat. “Sehingga ada interaksi dengan kader dengan si ibu, sehingga ada proses pembelajaran di situ,” ujarnya.

Baca juga: Kemenko Marves dorong produksi baterai LFP dan NMC di dalam negeri

Baca juga: Kemenko Marves soroti ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Yang Dijunjung Dunia

demo slot roma legacy

BRIN dorong pemda lain contoh program Lorong Wisata Makassar******

Makassar (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia mencontoh inovasi penataan ruang program Lorong Wisata yang digagas Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Koordinator Fungsi Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Diseminasi Riset dan Inovasi Daerah BRIN Aris Irawan saat bertemu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Jumat, mengatakan program Lorong Wisata salah satu inovasi dalam memanfaatkan lahan kosong di gang-gang menjadi nilai tambah bagi masyarakat.

"Program yang digagas wali kota itu patut untuk dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat," ujarnya.

Lorong Wisata salah satu inovasi Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto resmi diluncurkan pada Agustus 2022 dan saat ini terus berkembang dengan sudah lebih 2.000 lorong tersebar di seluruh kecamatan.

Program ini memuat 21 konten, antara lain food security, inflation control, circular economy, city farming, city garden, sosial mitigasi, destinasi wisata baru, dan pengembangan UMKM.

"Kami menganggap ini sesuatu yang bagus dan kami juga pengin apa yang dihasilkan di sini bisa dikopi dan diseminasikan sebagai inspirasi di beberapa kota," kata Aris Irawan.

Baca juga: Wali Kota Makassar instruksikan penambahan 1.000 lorong wisata 

Ia mengharapkan program itu juga bisa menginspirasi pemerintah daerah atau pimpinan daerah lainnya dalam membangun daerah masing-masing.

"Pak Danny Pomanto ini punya ide yang bagus dan bisa mengeksekusinya karena tidak semua orang yang punya ide bisa mengeksekusi. Nah, pak wali ini kombinasi itu," katanya.

BRIN akan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Makassar untuk menyingkap konsep yang sudah diterapkan di Kota Makassar.

"Konsep yang ada di sini akan kita ekspose ke pemerintah lain melalui forum Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Brida yang akan kita gelar nanti," ucap dia.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memohon bimbingan dari peneliti BRIN. Apalagi, Kota Makassar baru bermetamorfosa menjadi Brida tahun ini.

"Kami mohon bimbingan BRIN, secara ekosistem kita sudah siap," katanya.

Dia juga menyampaikan terima kasih pujian dilontarkan BRIN atas inovasi Lorong Wisata yang sudah berjalan saat ini.

Menurut dia, inti dari sebuah kota berupa keterlibatan publik, yaitu upaya melibatkan masyarakat dalam membangun sebuah kota.

Oleh karena itu, Danny Pomanto membuat ekosistem kota secara mandiri melalui Lorong Wisata yang menjadikan Makassar saat ini sebagai kota yang resiliensi.

Baca juga: Pj Sekda Makassar optimistis target 5.000 lorong wisata akan tercapai
Baca juga: Dubes Singapura kunjungi Lorong Wisata Zurich Makassar
Baca juga: Wali Kota Makassar klaim Lorong Wisata dongkrak pertumbuhan ekonomi

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Peri dan Setan Daqin

aquaslot369

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Memikirkan Tibet

slo138

Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan******

Seoul (ANTARA) - Aparat kepolisian Korea Selatan, Jumat, menggerebek beberapa kantor pimpinan dan mantan pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar undang-undang kedokteran di tengah pemogokan massal dokter dalam pelatihan yang tengah berlangsung.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengirim sejumlah penyidiknya ke beberapa kantor, termasuk kantor komite darurat Ikatan Dokter Korea (KMA) dan Ikatan Dokter Seoul untuk mengamankan informasi relevan dari telepon seluler dan komputer para pejabat.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Ketua Komite Darurat KMA Kim Taek-woo, dua anggota pimpinan KMA lainnya, mantan ketua KMA, dan Ketua Ikatan Pediatri Korea Lim Hyeon-taek.

Kementerian Kesehatan menuduh mereka menghasut pengunduran diri massal para dokter dalam pelatihan dengan menyatakan dukungan dan memberikan bantuan hukum dalam tindakan hukum pertama yang diambil pemerintah sehubungan dengan pemogokan tersebut.

Penyelidikan terhadap mereka tersebut dilakukan ketika ribuan dokter magang dan dokter residen mogok kerja di rumah sakit-rumah sakit umum di seluruh negeri sejak Selasa (20/2) pekan lalu.

Hal tersebut dilakukan para dokter sebagai aksi bersama memprotes rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan dari jumlah kuota saat ini 3.058 kursi.

Adapun hingga 1 Maret, hampir 10.000 dokter dalam pelatihan di seluruh Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya dalam bentuk pengunduran diri massal.

Pemerintah memberi waktu kepada dokter magang dan dokter residen yang mogok hingga Kamis (29/2) untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis mereka.

Namun, dari 9.076 dokter yang melakukan protes, hanya 294 yang kembali bekerja dan tampaknya tidak ada tanda-tanda para dokter dalam pelatihan akan mengakhiri pemogokan tersebut.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

tafsir mimpi 2d lengkap

Harga emas Antam hari ini naik Rp22.000 jadi Rp1,164 juta per gram******

Jakarta (ANTARA) - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu pagi, naik Rp22.000 menjadi Rp1.164.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.142.000 per gram pada Jumat (1/3/2024).

Sementara, harga jual kembali (buyback) emas batangan juga naik Rp22.000 menjadi Rp1.057.000 per gram sama dibandingkan harga buybackpada Jumat (1/3/2024) senilai Rp1.035.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buybackdipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Sabtu:

- Harga emas 0,5 gram: 632.000
- Harga emas 1 gram: Rp1.164.000
- Harga emas 2 gram: Rp2.268.000
- Harga emas 3 gram: Rp3.377.000
- Harga emas 5 gram: Rp5.595.000
- Harga emas 10 gram: Rp11.135.000
- Harga emas 25 gram: Rp27.712.000
- Harga emas 50 gram: Rp55.345.000
- Harga emas 100 gram: Rp110.612.000
- Harga emas 250 gram: Rp276.265.000
- Harga emas 500 gram: Rp552.320.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp1.104.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Baca juga: Harga emas Antam hari ini naik Rp4.000 per gram
Baca juga: Harga emas Antam hari ini naik Rp4.000 jadi Rp1,138 juta per gram

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024