buku mimpi gaya baru

Wu Yeruomeng

patio chairs

Ledakan sumur minyak ilegal tewaskan seorang warga di Batanghari******

Jambi (ANTARA) - Ledakan sumur minyak ilegal pada Jumat (9/2) malam di kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Batanghari, Jambi menewaskan seorang warga.

“Ya benar ada satu korban tewas atau meninggal dunia akibat kebakaran hebat di sumur minyak ilegal di Tahura Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari yang sejak Jumat (9/2) malam terbakar hingga siang ini api belum bisa dipadamkan di lokasi kejadian,” kata Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto di Jambi, Sabtu.

Akibat peristiwa tersebut, seorang laki-laki diduga sebagai pekerja sumur minyak ilegal meninggal dengan luka bakar serius. Korban telah dievakuasi dari Puskesmas Jangga Baru ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muara Bulian.

Baca juga: Polisi selidiki kebakaran sumur minyak ilegal di Batanghari 

Korban yang meninggal dunia tersebut hingga saat ini masih berada di kamar mayat rumah sakit setempat.

Ia menerangkan kronologi kejadian yang berawal dari sumur yang di bor mengeluarkan gas, sedangkan tidak jauh dari lokasi pengeboran tersebut ada aktivitas pengelasan sehingga menyebabkan kebakaran.

"Untuk kronologinya sementara ini diduga sumur minyak ilegal yang sedang dibor mengeluar gas, namun di sekitar sumur yang berjarak 100 meter ada orang yang sedang kerja bengkel las sehingga menyebabkan percikan api dan membakar enam sumur dan tempat penampungan di sana,” katanya.

Hingga saat ini, kobaran api masih terus terjadi di lokasi, sedangkan akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala petugas menuju tempat kebakaran sumur itu karena hanya bisa dilewati kendaraan roda dua.

Baca juga: Pemilik sumur minyak ilegal serahkan diri ke Polda Jambi 
Baca juga: Satgas Tipikor: Tambang minyak ilegal di Sumsel potensi rugikan negara
Baca juga: Polisi tetapkan tersangka meledaknya sumur minyak ilegal di Muba

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

menakjubkan! Ratu bukanlah seorang selir

warganet99

Brasil didapuk sebagai tuan rumah FFWS Global Finals 2024******

Jakarta (ANTARA) - Pengembang dan penerbit gim Free Fire, Garena, resmi mengumumkan bahwa Brasil akan menjadi tuan rumah turnamen Free Fire World Series (FFWS) Global Finals 2024 pada November.

Dikutip dari keterangan resmi Garena Indonesia, Sabtu, pengumuman tersebut membuat Brasil menjadi tuan rumah kompetisi Free Fire tertinggi di dunia tersebut untuk kedua kalinya, setelah edisi pertama FFWS Global Finals digelar di ibu kota Rio de Janeiro, Brasil, pada 2019.

FFWS Global Finals 2024 di Brasil akan menambah semangat tim Free Fire tuan rumah Magic Squad yang berstatus sebagai juara bertahan usai menang di FFWS Global Finals 2023 Bangkok.

“Di hadapan para pendukungnya, Magic Squad akan berupaya mempertahankan gelar di tengah gempuran 17 tim terbaik Free Fire dunia lainnya termasuk dari kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin,” kata Garena.

Selain mengumumkan Brasil sebagai tuan rumah FFWS Global Finals 2024, Free Fire juga mengumumkan bahwa akan ada satu turnamen global tambahan di kalendar esports Free Fire 2024 yang akan hadir pada Juli.

Turnamen global yang ini akan diikuti oleh 18 tim Free Fire terbaik dari berbagai penjuru dunia, termasuk tim-tim terbaik dari turnamen FFWS SEA 2024 Spring, FFWS Brasil, FFWS Latam (Amerika Latin), wilayah Timur Tengah dan Afrika (MEA), dan Pakistan.

Pemenang dari turnamen global tengah tahun ini akan mendapatkan satu tiket menuju FFWS Global Finals 2024 di Brasil.

Baca juga: Tim Free Fire sambut positif format baru FFWS Indonesia
Baca juga: Free Fire World Series Indonesia 2024 Spring dimulai pekan ini
Baca juga: Enam tim AOV terbaik Indonesia berlaga di turnamen ASL 2024 Spring

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Peralatan dari dunia lain

88pulsa

Tetap Siaga, PVMBG: Saat ini aktivitas Gunung Marapi masih tinggi******

...aktivitas Gunung Marapi saat ini dinilai masih tinggi dengan potensi ancaman bahaya, jika pasokan magma dari kedalaman terus berlangsung dan cenderung meningkat maka erupsi dapat terjadi dengan energi yang lebih besar

Bukittinggi,- (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan status Gunung Marapi tetap di Level III atau Siaga setelah proses evaluasi dalam satu minggu terakhir. Kepala Badan Geologi dan PVMBG Hendra Gunawan dalam keterangan resminya di Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat, mengatakan hasil rekomendasi disampaikan melalui evaluasi perkembangan aktivitas Gunung Marapi periode awal Februari 2024. "Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 8 Februari 2024, maka tingkat aktivitas Gunung Marapi tetap pada Level III (Siaga) dengan rekomendasi yang disesuaikan dengan potensi atau ancaman bahaya terkini," kata Hendra. PVMBG mencatat dari 5 Februari 2024 aktivitas erupsi kembali terjadi dengan gempa letusan dan hembusan cenderung meningkat, dimana gempa terekam 1- 3 kali per hari dan gempa hembusan 17-41 kali per hari. Gempa-gempa yang berkaitan dengan adanya dorongan atau tekanan magma dari kedalaman, seperti gempa low frequency, vulkanik dangkal, dan vulkanik dalam, masih terekam secara intensif dan cenderung meningkat sejak 5 Februari 2024.

Baca juga: Gunung Marapi kembali erupsi dengan tinggi abu capai 700 meter "Gempa hibrid fase banyak yang berkaitan dengan pembentukan dan pertumbuhan kubah lava terekam rendah dan cenderung turun. Gempa ini mulai terekam pada 24 Januari 2024 dengan rekaman tertinggi pernah mencapai 17 kali per hari pada 27 Januari 2024," katanya. Sementara itu dari pengamatan visual, Gunung Marapi terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramati asap kawah utama berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tipis, sedang, hingga tebal, tinggi sekitar 50-1.000 meter di atas puncak. "Teramati juga erupsi letusan dengan tinggi kolom 400-1.000 meter di atas puncak, kolom erupsi berwarna kelabu. Cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Suhu udara sekitar 19-30 derajat Celsius," kata Hendra. Pada pengamatan instrumental kegempaan Gunung Marapi didominasi oleh gempa hembusan. Rincian kegempaan terekam 5 kali gempa letusan, 86 kali gempa hembusan, 20 kali gempa low frequency, 6 kali gempa hibrid fase banyak.

Baca juga: Gunung Marapi Sumbar kembali meletus pada Senin sore "Juga ada 22 kali gempa vulkanik dangkal, 11 kali gempa vulkanik dalam, 22 kali gempa tektonik lokal, 10 kali gempa. tektonik jauh, dan tremor menerus dengan amplitudo 0.5-4 mm (dominan 1 mm)," katanya. Pasca-erupsi utama 3 Desember 2023 lalu, lanjutnya, erupsi-erupsi berikutnya masih berlanjut dengan jumlah harian yang fluktuatif. Berdasarkan evaluasi di atas pasokan magma dari kedalaman masih terindikasi. "Oleh karena itu aktivitas Gunung Marapi saat ini dinilai masih tinggi dengan potensi ancaman bahaya jika pasokan magma dari kedalaman terus berlangsung dan cenderung meningkat, maka erupsi dapat terjadi dengan energi yang lebih besar," sebutnya. PVMBG tetap mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Marapi agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (kawah verbeek).

Baca juga: PVMBG ingatkan potensi ancaman Gunung Marapi masih tinggi   

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Tiantian Perkotaan

peraturan judi bola parlay

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan Korea adalah penyakit

pinjaman online 100 ribu

Personel gabungan siap turunkan APK serentak jelang masa tenang pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ribuan personel gabungan siap menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak menjelang masa tenang pada Minggu (11/2) demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.

"Petugas gabungan mulai dari kami hingga dibantu Satpol PP sekitar 5.000 orang," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Benny menjelaskan  personel gabungan itu terdiri dari Bawaslu DKI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Satpol PP DKI dan peserta pemilu untuk mendukung kegiatan tersebut.

Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji merinci jadwal penurunan APK dilaksanakan bertahap di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Baca juga: Bawaslu Jaksel sudah turunkan 2.929 APK pelanggar aturan

"Apel penurunan APK dilaksanakan Sabtu 10 Februari 2024 pukul 22.00 WIB secara serentak," ujar Sakhroji.

Titik kumpul apel berada di halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat provinsi, kantor wali kota/kabupaten untuk tingkat kota/kabupaten, dan kantor kecamatan untuk kecamatan.

Untuk apel penurunan APK tingkat provinsi berkoordinasi Satpol PP dan pimpinan apel dipimpin Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sedangkan, wilayah Kabupaten/Kota maupun kecamatan, kegiatan apel dipimpin oleh Wali Kota maupun Camat setempat.

Selanjutnya, penurunan APK dilaksanakan pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 00.00 WIB secara serentak dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, partai politik dan perangkat daerah sesuai kebutuhan.

Baca juga: Jakarta Utara bersihkan APK secara besar-besaran mulai Sabtu

Lokasi yang akan dilakukan penurunan yakni Jalan MH Thamrin - Jalan Jenderal Sudirman (Patung Kuda sampai Patung Pemuda dua sisi), Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Subroto (lampu merah Pancoran hingga Palmerah dua sisi) dan jalur protokol setempat.

Nantinya lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujarnya.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Monster di Dunia Elf

dolar188

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024