server thailand gacor x500

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

AP I Layani 52 Juta Penumpang Pesawat Sepanjang 2022******

PT Angkasa Pura I(Persero) atau AP I melayani 52.294.618 penumpangdi 15 bandara sepanjang 2022. Angka ini naik 84 persen dibandingkan penumpang pada tahun sebelumnya, 28.466.216 penumpang.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan pertumbuhan juga dialami pergerakan pesawat sebanyak 552.778 pergerakan sepanjang 2022, naik 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 408.008 pergerakan pesawat.

Pergerakan kargo juga naik 7 persen dari 433.887 ton menjadi 464.326 ton kargo di 2022.

"Di awal 2022 lalu, kami mencanangkan target sebanyak 35 juta penumpang ditargetkan untuk dilayani sepanjang 2022. Realisasinya adalah 52 juta penumpang," ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu (11/1).

Adapun jumlah pergerakan penumpang pada 2022 sebanyak 52.294.618 penumpang, terbagi atas 46.438.326 penumpang rute domestik dan 5.856.292 penumpang rute internasional.

Sementara pergerakan pesawat udara dengan total 552.778 pergerakan, terbagi menjadi 516.856 pergerakan pesawat udara rute domestik dan 35.922 pergerakan pesawat udara rute internasional.

Selanjutnya, total pergerakan kargo 464.326 ton, terdiri dari 428.985 ton kargo domestik dan 35.341 ton kargo internasional.

"Di sepanjang 2022, rute domestik masih lebih mendominasi dibandingkan dengan rute internasional. Meskipun demikian, khusus untuk rute internasional kami mencatat terdapat lonjakan pertumbuhan di 2022 dibandingkan dengan 2021," ujar Faik.

Ia menambahkan peningkatan pergerakan penumpang, pesawat, maupun kargo pada tahun lalu disebut tidak lepas dari kembali meningkatnya minat masyarakat Indonesia dan internasional untuk bepergian dengan moda transportasi udara.

Peningkatan minat masyarakat juga tidak lepas dari membaiknya penanganan pandemi covid-19 secara nasional maupun global.

Menyambut 2023, Angkasa Pura I optimis untuk dapat meningkatkan capaian yang lebih baik dari segi operasi, pelayanan, dan kinerja bisnis.

"Kami menargetkan untuk melayani sebanyak 68 juta pergerakan penumpang di 2023 ini, atau 31 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi jumlah pergerakan penumpang di 2022 lalu," ujar Faik.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat baik

Kemnaker Larang Pengusaha Minta Buruh Resign Agar Tak Bayar Pesangon******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarang pengusaha meminta pekerja mengundurkan diri alias resign demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti yang dihadapi karyawan PT Nikomas Gemilang. Apalagi permintaan dilakukan demi mengindari kewajiban membayar pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengundurkan diri merupakan inisiatif dari diri sendiri si pekerja.

Oleh karena itu, pengunduran diri tidak boleh atas paksaan atau permintaan dari pihak lain.

Ia juga mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau aduan dari karyawan maupun pihak PT Nikomas Gemilang.

Indah menuturkan jika karyawan dari perusahaan produsen sepatu olahraga di Serang, Banten itu mengadu ke Kemnaker, pihaknya siap melakukan mediasi bipartit.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang meminta 1.600 pegawainya mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olahraga yang merosot.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, tetapi mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti setop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Kemendag Pelototi 40 Perusahaan Baja Tak Patuh SNI******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengawasi 40 perusahaan besi dan baja yang membuat produk tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau dan memusnahkan baja tulang beton (BjTB) di pabrik PT Long Teng Iron and Steel Product, Tangerang, Banten pada Kamis (12/1).

"Ada 40 ini pun harus kita tertibkan sesuai standar nasional," ujarnya.

Menurut Zulkifli 40 perusahaan itu mayoritas berada di Banten. Namun, ia tidak merinci perusahaan mana saja yang ia maksud.

Ia mengatakan produk baja tulang beton itu tidak memenuhi SNI dan berbahaya jika digunakan oleh masyarakat dalam membangun konstruksi, seperti gedung, jembatan, dan sebagainya.

PT Long Teng Iron and Steel Product merupakan salah satu dari 40 perusahaan yang diawasi Kemendag. Dari perusahaan tersebut, Zulkifli memusnahkan BjTB sebanyak 419.537 batang dengan berat 2.302 ton atau senilai Rp32,23 miliar.

Dalam pemusnahan ini, Kemendag menggandeng Kementerian Perindustrian, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tipikor Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Zulkifli mengatakan tujuan pemusnahan ini supaya menjadi pelajaran agar pengusaha dapat memproduksi BjTB sesuai ketentuan SNI dan peraturan yang berlaku.

Ia pun menegaskan perdagangan produk BjTB harus memenuhi persyaratan mutu SNI. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan.

Jika tetap dilakukan, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

Faisal Basri Soal Tiket KRL Orang Kaya: Menyesatkan******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menilai wacana pembedaan tarif KRL bagi orang kaya dan miskin menyesatkan.

"Gak tepat terlalu halus, ini menyesatkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Faisal mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa mengotak-ngotakan tarif transportasi publik atas nama menekan subsidi. Ia mengatakan subsidi ongkos transportasi umum itu sudah baik karena keuntungan ekonominya lebih besar.

Nah, kalau tarif KRL untuk orang kaya dibedakan, ada kemungkinan mereka yang mendapat ongkos lebih mahal itu malah kembali berpindah ke kendaraan pribadi.

Lagi pula, imbuhnya, yang disebut orang kaya oleh Kemenhub itu tolok ukurnya seperti apa. Menurutnya, hampir semua orang yang naik KRL adalah masyarakat menengah ke bawah.

Apalagi KRL di Jabodetabek ini adalah kendaraan bagi masyarakat yang berada di daerah penyangga Jakarta untuk bepergian menuju pusat ibu kota. 

"Jadi, sekaya-kayanya orang yang naik KRL itu gak ada orang kaya. Pada umumnya adalah kelas menengah ke bawah. Mahasiswa, karyawan, Anda bisa lihat. Kalau orang kaya gak mau umpel-umpelan," katanya.

Lebih lanjut, Faisal menuturkan jika kelak malah makin banyak orang beralih ke kendaraan pribadi, subsidi BBM malah yang akan jebol. Artinya, pengeluaran pemerintah akan lebih besar alih-alih menghemat.

Faisal menduga wacana pembedaan tarif KRL ini hanyalah upaya untuk menekan belanja setiap kementerian di APBN. Dalam kasus Kemenhub, anggaran kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) yang ditekan.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan semata-mata agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berjalan.

"Jadi demi untuk ibu kota baru jalan terus, demi untuk BUMN disuntik, PT Garuda disuntik, karya-karya disuntik itu kok gak dipertanyakan? Nah yang bisa dipotong pada umumnya yang kepentingan orang banyak," ucap Faisal.

Padahal menurut Faisal negara yang beradab adalah negara yang menggunakan transportasi publik.

"Negara yang beradab, keberadabannya tinggi adalah negara yang menggunakan public transport, baik kaya ataupun miskin," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan ada kenaikan tarif KRL saat ini. Namun, akan diberlakukan tarif baru bagi orang kaya tanpa melalui sistem subsidi.

Menurutnya, sistem subsidi ini diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat. Masyarakat dengan ekonomi mampu akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Budi menjelaskan saat ini yang menggunakan tarif KRL tarifnya hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis PSO yang diberikan pemerintah. Padahal, harusnya tarif aslinya sekitar Rp10 ribu - Rp15 ribu.

Sebab itu, dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi. Rencananya, pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Erick Thohir Bakal Hapus Batas Maksimal Umur Calon Direksi BUMN******

Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menghapus ketentuan mengenai usia maksimal seseorang diangkat menjadi direksi perusahaan negara.

Rencana ini diketahui dari dalam uji publik rancangan peraturan menteri BUMN yang tengah disusun oleh kementerian.

"Penghapusan syarat usia maksimal seseorang saat diangkat sebagai anggota direksi anak perusahaan BUMN," tulis draf rancangan tersebut yang dikutip, Rabu (11/1).

"Peraturan Menteri eksisting mengatur bahwa seseorang harus berusia paling tinggi 58 tahun ketika akan diangkat sebagai anggota direksi anak perusahaan BUMN, ketentuan tersebut dihapus dengan tujuan untuk memperluas kesempatan dan menyetarakan dengan persyaratan direksi BUMN," tulis penjelasan isu strategis tersebut.

Selain itu, Erick juga bakal kembali mengatur tata cara pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas pada BUMN dan anak perusahaan.

Dalam hal ini, direncanakan pengecualian asesmen dalam rangka pengangkatan kembali direksi anak perusahaan BUMN. Dalam penjelasan disebutkan, hal ini diatur untuk mempersingkat proses pengangkatan kembali anggota direksi anak perusahaan BUMN.

Namun, pengecualian asesmen diberikan untuk pengangkatan kembali anggota direksi anak perusahaan BUMN yang dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

Tianji

Pemerintah Rutin Gelar Rapat Mingguan Demi Jaga Inflasi******

Plt Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad mengatakan segala upaya dilakukan pemerintah termasuk rapat setiap pekan demi pengendalian inflasi.

Sebab, hingga saat ini inflasi masih menjadi momok bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

La Ode mengatakan rapat dilakukan tidak hanya di level pemerintah pusat, namun dengan seluruh daerah di Tanah Air.

Selain mengadakan rapat rutin mingguan dengan seluruh kepala daerah, Kemendagri juga memberikan surat edaran berisi langkah penguatan pangan yang bisa dilakukan. Langkah ini cukup berhasil, sehingga banyak daerah yang bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

Salah satunya, sebelumnya pemerintah memberikan instruksi agar pemda bisa menggunakan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DAU) nya untuk mengendalikan inflasi. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk subsidi untuk kendaraan logistik.

"Dia (daerah) punya APBD misalnya, dia punya biaya tak terduga misalnya, ini mau diapain, gimana caranya untuk mengendalikan inflasi misalnya. Jadi kami menyiapkan tools untuk itu, kita berikan surat edaran," jelasnya.

Tak hanya Kemendagri, ia menyebutkan instansi lain seperti Kementerian Keuangan juga memiliki tools sendiri untuk bisa membantu mengendalikan inflasi di daerah. Misalnya, memberikan bansos bagi masyarakat untuk mempertahankan daya beli di tengah lonjakan harga barang.

"Pengendalian inflasi tidak hanya pada ekosistem ekonomi, tapi semua stakeholder. Jadi penanganan inflasi ini betul-betul menjadi isu prioritas. Jadi sama dengan seperti dulu kita mengendalikan covid," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]