erek erek bergambar 2d lengkap

Diamond Ace Raja Kursus

Yogyakarta Provinsi Termiskin di Jawa, UMP Masih di Bawah Rp2 Juta******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskindi Pulau Jawa per September 2022. Upah minimum provinsi (UMP) DIY juga menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.

BPS melaporkan persentase penduduk miskin di DIY pada September mencapai 11,49 persen. Meski demikian, jumlah ini menurun jika dibandingkan persentase pada Maret 2022, yakni 11,34 persen.

Selain menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa, Yogyakarta juga merupakan daerah dengan besaran upah minimum provinsi (UMP) terkecil kedua setelah Provinsi Jawa Tengah.

Sementara, untuk upah minimum kabupaten (UMK) 2023 Yogyakarta naik di rentang 7,6 persen hingga 7,9 persen. Secara rinci, UMK Kota Yogyakarta pada 2023 naik menjadi Rp2.324.775,50. Kenaikannya Rp170.806 atau 7,90 persen dari tahun lalu.

UMK Kabupaten Sleman naik Rp158.519 atau 7,92 persen menjadi Rp2.159.519,22. Sedangkan Bantul UMK 2023 adalah sebesar Rp2.066.438,82, naik Rp149.591 atau 7,8 persen dari 2022.

Selanjutnya, UMK Kabupaten Kulon Progo naik Rp146.172 atau 7,68 persen menjadi Rp2.050.447,15. Terakhir, UMK Gunungkidul sebesar Rp2.049.266,00, naik Rp149.226 atau 7,85 persen dari 2022.

Sekda DI Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji mengatakan UMK 2023 merupakan penjumlahan antara upah minimum 2022 dengan inflasi provinsi sebesar 6,81 persen. Kemudian ditambah dengan perkalian pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan a (alpha).

Ia mengklaim hasil sidang dewan pengupahan, semua kabupaten memakai angka a sebesar 0,2. Khusus untuk Kota Yogyakarta disepakati 0,22.

"UMK ini diberlakukan mulai 1 Januari 2023 bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun. Yang sudah lebih dari satu tahun mestinya di masing-masing perusahaan itu sudah ada struktur pengupahan, mestinya sudah di atas UMK," papar Aji beberapa waktu lalu.

Setelah DI Yogyakarta, provinsi di Pulau Jawa termiskin kedua adalah Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,98 persen pada September 2022. Jumlah ini meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai 10,93 persen.

Lihat Juga : Hilang Minat ke Apartemen, Konsumen Meikarta Kekeh Minta Refund

Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,49 persen per September 2022. Jumlah ini meningkat dibanding Maret 2022 yang mencapai 10,38 persen.

Sementara, Provinsi Jawa Barat persentase penduduk miskinnya mencapai 7,98 persen per September 2022. Namun, jumlah ini turun jika dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 8,06 persen.

Sedangkan, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 6,24 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan periode Maret 2022, yakni 6,16 persen.

Adapun persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 4,61 persen per September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang hanya mencapai 4,45 persen.

Secara keseluruhan, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022. Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Adapun untuk jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.

BPS juga mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan.

Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).

Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

5 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Terendah, Bali Paling Sejahtera******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 26,36 juta atau 9,57 persen orang miskindi Indonesia per September 2022.

Jumlah orang miskin ini naik 0,03 persen atau 200 ribu orang dibandingkan data Maret 2022, yakni sebanyak 26,16 juta.

Berdasarkan data BPS yang dikutip Rabu (18/1), ada lima provinsi dengan jumlah orang miskin terendah di Indonesia per September 2022. Berikut daftarnya:

Jika dilihat dari angkanya, jumlah penduduk miskin di Bali sebanyak 205,36 ribu orang. Angka ini turun tipis dari akhir Maret 2022 yang sebanyak 205,68 ribu orang.

2. Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Kalsel

Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah kedua ada di Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan yang masing-masing sebesar 4,61 persen.

Untuk Bangka Belitung, jumlah orang miskinnya naik 4,45 persen dibandingkan Maret 2022. Sedangkan, DKI Jakarta jumlah orang miskinnya turun tipis dari 4,69 persen di akhir Maret 2022.

Lalu, Kalimantan Selatan jumlah penduduk miskinnya naik dari sebelumnya 4,49 persen atau 195,70 ribu orang menjadi 201,95 ribu orang.

3. Kalimantan Tengah

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 5,22 persen atau 144,52 ribu orang dari total warga yang dimiliki.

Jumlah ini turun tipis dari sebelumnya 5,28 persen atau 145,10 ribu orang per akhir Maret 2022.

4. Kepulauan Riau

Kepulauan Riau memiliki jumlah penduduk miskin terendah keempat di Indonesia dengan angka 6,03 persen atau 148,89 ribu orang.

Jumlah ini mengalami penurunan dari sebelumnya 6,24 persen atau 151,68 ribu orang per akhir Maret 2022.

5. Sumatera Barat

Penduduk miskin di Sumatera Barat tercatat sebesar 6,04 persen atau naik dari sebelumnya hanya 5,92 persen dari total warga yang dimiliki.

Jika dilihat dari angkanya, orang miskin di Sumatera Barat sebanyak 343,82 ribu orang per akhir September, naik dari sebelumnya 335,21 ribu orang di akhir Maret 2022.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Pengharum Mayat

Melihat Gaji ART RI Usai Jokowi Minta RUU PPRT Lekas Disahkan******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dipercepat.

Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

Menurut Jokowi, RUU PPRT sudah dibahas selama 19 tahun. Namun, belum ada titik terang pengesahan aturan tersebut.

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini mengatakan urgensi RUU PPRT adalah mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

Selain itu, Lita menekankan bahwa lingkup pekerjaan PRT harus diatur agar kedua belah pihak, yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Hak yang dimaksud untuk PRT, seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Berdasarkan data BPS, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga (ART) pada Desember 2022 naik 0,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari Rp437.066 menjadi Rp437.416.

Sementara itu, upah riil Desember 2022 dibanding bulan sebelumnya turun sebesar 0,58 persen, yaitu dari Rp387.100 menjadi Rp384.855.

Catatan detik.com yang mengutip salah satu situs penyalur ART, kisaran upah pekerja rumah tangga atau ART per bulan berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

ART Sumatra Utara Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatra Barat Rp2 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatra Selatan Rp2 juta
ART Jawa Barat Rp1,8 juta - Rp2,3 juta
ART DKI Jakarta Rp2,3 juta-Rp2,5 juta
ART Bali Rp2,3 juta
ART Lombok Rp2 juta
ART Banten Rp1,8 juta - Rp3,2 juta
ART Bali Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Kepulauan Riau Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Riau Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Jawa Tengah Rp2 juta - Rp2,5 juta
ART Jawa Timur Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Jambi Rp2 juta
ART Sulawesi Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Timur Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Kalimantan Tengah Rp2,2 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

Pengamat Proyeksi Properti IKN Minim Peminat di 2023, Jawa Masih Utama******

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan sektor propertidi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum terlalu menarik di 2023.

Menurutnya, Jawa masih menjadi magnet menarik untuk bisnis properti saat ini di mata pembeli.

"Tetap di Jawa. Properti prospeknya lebih banyak di Jawa untuk 2023. Meskipun IKN di Kalimantan Timur, tapi rasanya untuk properti tahun ini belum," ungkapnya dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Ia menekankan saat ini konsumen masih tetap memilih membeli properti di perkotaan, bukan pedesaan. Oleh karena itu, Rizal menyarankan pengembang untuk menghindari membangun perumahan di pedesaan jika demi tujuan komersil.

"Jabodetabek tetap menjadi tujuan utama di Jawa, kemudian Surabaya. Jabodetabek itu Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan," ujarnya soal lokasi properti yang diminati konsumen.

Lihat Juga : Mulai 2045 Indonesia Andalkan Minyak Sawit Jadi BBM

Selain itu, Rizal menyebut Bandung, Bali, dan Medan juga masuk dalam lokasi prioritas properti. Faktor pendukung pemilihan properti oleh konsumen antara lain harga hingga aksesibilitas.

Ia menekankan aksesibilitas seperti kecukupan luas, air minum yang layak, akses terhadap sanitasi, hingga ketahanan bangunan adalah faktor penting yang menjadi penentu pemilihan properti.

Progres pembangunan infrastruktur di IKN secara keseluruhan baru mencapai 12-15 persen. Namun, sudah ada beberapa proyek yang selesai hampir 100 persen pengerjaannya.

Bendungan Sepaku Semoi menjadi salah satu bukti infrastruktur yang sudah hampir rampung. Saat ini, progresnya sudah mencapai 82 persen dan ditargetkan tuntas pada Juni 2023.

Ada juga rusun pekerja konstruksi dan tenaga ahli yang ditargetkan segera tuntas. Sebanyak 22 rusun hunian pekerja IKN dijadwalkan selesai bulan depan.

Kemudian, konstruksi Istana Negara yang mulai dibangun. Istana Negara IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Namun, pembangunan kawasan ini baru sampai tahap pembentukan lahan.

Selain kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), IKN juga terdiri dari berbagai kawasan. Ada 9 kawasan yang dibangun, termasuk pusat perekonomian hingga pariwisata.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan melalui kemalangan

Bos Sriwijaya Air Ungkap Alasan 27 Ahli Waris Belum Dapat Ganti Rugi******

CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul mengungkap ada 27 ahli waris korban kecelakaanSJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar. Alasannya karena proses pengajuan gugatan di AS.

Ardhana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ganti rugi Rp1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditambah Rp250 juta untuk masing-masing ahli waris.

Ia membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi 'preman' yang mempersulit pencairan ganti rugi tersebut. Ardhana menegaskan tidak ada persyaratan ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak mana pun jika ingin ganti rugi cair.

Dengan begitu, ahli waris yang sudah menerima ganti rugi tidak bisa menuntut klaim lanjutan di kemudian hari. Ardhana menegaskan ganti rugi tersebut hanya berlaku satu kali.

Aturan tersebut tidak disepakati oleh 27 ahli waris korban SJ 182. Ia menegaskan mereka yang belum mengambil uang Rp1,5 miliar tersebut karena masih mengajukan gugatan kepada Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Kalau mereka menandatangani persyaratan itu, mereka khawatir gugatan yang di AS gak bisa dipenuhi. Jadi permasalahannya gitu. Mereka ini kenapa pada akhirnya gak mau karena diyakinkan oleh para pengacaranya bahwa kalau melakukan gugatan ke AS akan menerima lebih dari Rp1,25 miliar, bisa Rp5 miliar kali," jelas Ardhana.

Ardhana mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan, sekitar 3 sampai 4 bulan lalu. Pihaknya keberatan jika disebut ada persyaratan yang menyulitkan bagi ahli waris.

"Kami bukan gak ngasih, tapi mereka sendiri yang gak mau. Karena mereka khawatir kalau menandatangani itu kemungkinan gugatan mereka di AS itu akan berdampak," tuturnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan langsung dugaan praktik premanisme ini ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1). Lasarus mendapatkan sejumlah pengaduan dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Ia mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut. Kendati, Menhub tak memprotes tuntutan percepatan pencairan ganti rugi kepada korban yang ditekankan oleh DPR.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 Januari 2021 lalu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]

zaman Ayutthaya

Deretan Investasi Cuan di Tahun Kelinci Air******

Gonjang-ganjing ekonomi globalsampai saat ini masih belum reda. Bahkan, di tahun depan ancaman resesimengintai beberapa negara.

Perencana Keuangan OneShildt Consulting Imelda Tarigan menuturkan 2023 akan menjadi tahun yang penuh tantangan, kecuali perang Rusia-Ukraina berakhir. Jika perang terus terjadi, maka situasi masih akan berat.

Meski demikian, gejolak ekonomi global bukanlah hambatan jika ingin berinvestasi. Ada banyak opsi instrumen investasi yang menguntungkan di 2023 atau Tahun Kelinci Air, menurut astrologi Tionghoa. Mulai dari saham hingga emas.

Imelda menekankan bahwa asesmen terhadap risiko investasi harus tetap objektif, jangan emosional karena terlalu takut dengan potensi buruk yang bakal terjadi di tengah gejolak ekonomi dunia.

Setali tiga uang, Perencana Keuangan Finansia Consulting Eko Endarto juga memproyeksi tahun depan masih bakal dihantui dengan beberapa sentimen negatif, termasuk kenaikan suku bunga The Fed.

"Namun, di sisi lain China sebagai salah satu indikator ekonomi sudah mau bergerak dan melonggarkan ekonominya pasca covid-19. Jadi bisa sebagai sedikit penyeimbang dan penahan laju gejolak ekonomi," ujarnya.

Sementara itu, Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andy Nugroho melihat kondisi ekonomi global berpotensi mengalami resesi dan berimbas ke Indonesia.

Kendati, Andy menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup bertahan dari pelemahan ekonomi negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap tinggi sehingga terus menggerakkan perekonomian RI.

Andy juga menganggap konflik Rusia dan Ukraina membuat permintaan hasil tambang, seperti batu bara dan nikel, berpotensi meningkat karena kedua negara tersebut tidak bisa menyediakannya. Hal tersebut akan menjadi angin segar bagi kondisi pasar modal Indonesia.

"Selain itu, tahun depan belanja kebutuhan politik untuk Pemilu 2024 akan semakin meningkat sehingga ekonomi akan semakin kencang berputar," jelas Andy.

Berikut beberapa daftar investasi yang berpotensi cuan dan sebaiknya dihindari pada 2023 yang merupakan Tahun Kelinci Air:

Investasi cuan

1. Saham

Imelda Tarigan menempatkan saham sebagai investasi yang berpotensi mendulang cuan di 2023. Namun, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan jika ingin terjun ke pasar saham.

"Saham masih akan tetap jadi instrumen investasi yang baik karena perusahaan-perusahaan emiten masih akan produktif. Maka pilihlah yang berfundamental kokoh supaya tahan krisis, investasi ini untuk jangka panjang," ungkapnya.

Sedangkan Andy Nugroho menganggap saham cocok untuk investor dengan profil risiko agresif. Namun, investor harus tetap waspada dan rajin memperhatikan pergerakan harganya.

"Seandainya tiba-tiba kondisi memburuk, maka bisa segera melakukan cut loss dan switching," kata Andy.

"Sebaiknya menghindari pasar saham, pasar derivatif, ataupun reksadana berbasis saham. Namun, dengan potensi yang dimilikinya untuk dapat cuan, maka kalaupun mau tetap berada di instrumen-instrumen tersebut, harus sangat disiplin dan cermat mengamati pergerakan harganya agar bisa segera keluar ketika kondisi memburuk," imbuhnya.

2. Obligasi

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang sudah disampaikan, Andy memprediksi investasi cuan adalah yang profil risikonya moderat. Ia lantas menyarankan obligasi sebagai instrumen investasi pilihan.

"Atas dasar hal-hal tersebut, maka investasi yang bisa dipilih adalah, seperti obligasi negara yang dari segi imbal hasil di atas deposito, namun secara risiko masih di bawah pasar saham," sarannya.

Tak beda jauh, Imelda juga menyebut obligasi sebagai salah satu instrumen investasi yang patut diperhatikan. Namun, investor jangan sampai lengah dan harus ekstra hati-hati.

"Obligasi negara juga masih bagus karena imbal hasilnya setelah dikurangi pajak masih berada di atas inflasi. Untuk obligasi swasta harus ekstra hati-hati, pelajari fundamental usaha," tegas Imelda.

3. Reksadana

Menurut Andy, memilih reksadana sebagai instrumen investasi juga boleh. Reksadana yang berbasis pendapatan tetap bisa menjadi pilihan utama.

"Namun, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bagi yang memiliki profil risiko agresif juga bisa memilih untuk berinvestasi di reksadana campuran atau reksadana pasar saham," ungkapnya.

Valas, Kripto dan Forex Dianggap Tidak Menghasilkan Cuan