situs slot yg rame 676Jutaan kata 796020Orang-orang telah membaca serialisasi
《ratu338》
Istana Buckingham umumkan Raja Inggris Charles III didiagnosis kanker******London (ANTARA) - Istana Buckingham pada Senin (5/2) mengumumkan bahwa Raja Inggris Charles III didiagnosis menderita kanker dan telah mulai menjalani perawatan.
Diagnosis tersebut muncul tak lama setelah raja berusia 75 tahun itu dirawat karena pembesaran prostat.
"Yang Mulia telah dirawat karena pembesaran prostat jinak. Selama intervensi inilah masalah terpisah yang menjadi perhatian dicatat dan kemudian didiagnosis sebagai bentuk kanker," kata juru bicara istana.
Sebuah pernyataan dari Istana Buckingham mengatakan bahwa Raja telah memulai jadwal perawatan rutin, di mana dia telah disarankan oleh para dokter untuk menunda tugas-tugas yang berhubungan dengan publik.
Menurut pernyataan tersebut, selama periode ini, Raja akan terus "menjalankan urusan kenegaraan dan dokumen seperti biasa."
Raja tetap bersikap positif sepenuhnya terhadap perawatannya dan berharap untuk kembali ke tugas publik sesegera mungkin
"Yang Mulia telah memilih untuk mengabarkan diagnosisnya guna mencegah spekulasi dan dengan harapan dapat membantu pemahaman publik demi semua orang yang terkena dampak kanker di seluruh dunia," imbuhnya.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah mengeluarkan sebuah pernyataan, mengatakan dirinya berharap Yang Mulia segera pulih dan sembuh total.
"Saya yakin dia akan segera kembali sehat sepenuhnya dan saya tahu seluruh negeri ini akan mendoakannya," ujarnya.
Raja melakukan perjalanan dari Sandringham di Norfolk ke London pada Senin pagi waktu setempat untuk memulai perawatan sebagai pasien rawat jalan.
Dia terlihat di sebuah kebaktian gereja di Sandringham pada Minggu (4/2), di mana dia melambaikan tangan ke khalayak.
Sang raja berada di kediamannya di London pada malam ini, menurut Sky News. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang stadium kanker atau prognosisnya.
Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024
Ganjar: Seluruh perangkat negara harus hadir atasi masalah PMI******Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan, negara harus hadir dengan segala perangkatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia (PMI).
Ia menjabarkan perangkat-perangkat tersebut adalah duta besar Indonesia di luar negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pemerintah daerah, yang menurut dia harus bisa menempuh berbagai langkah guna mencegah munculnya masalah saat PMI bekerja di negeri orang.
Baca juga: Ganjar tidak setuju dengan Prabowo soal makanan bergizi untuk anak
"Satu, mulai mereka berangkat, legalitasnya harus beres. Mulai mereka berangkat, kita harus sudah tahu skillnya apa. Mulai mereka berangkat, apa yang ada di kontrak kerja, harus kita pastikan. Ada lembaga yang harus melakukan kontrol," kata dia dalam debat kelima Pemilu 2024, Jakarta, Minggu.
Ia mencontohkan pengalamannya yang pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah di Arab Saudi, Sudan, dan Kamboja yang terindikasi perdagangan orang.
Ganjar yang semasa itu menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah menelepon menteri luar negeri dan duta besar untuk mendiskusikan penyelesaian masalah.
Baca juga: Ganjar: KTP Sakti mudahkan pendataan kelompok disabilitas
Terakhir, ia menekankan pentingnya penggunaan media sosial oleh para pejabat terkait untuk memudahkan masyarakat, utamanya PMI, mengadukan masalah secara cepat.
"Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan adalah bagian cara cepat yang paling tepat untuk menangani kasus, tapi mencegah itu jauh lebih baik dengan sekali lagi, legalitas, keterampilan, kontrak, dan memberdayakan seluruh aparatur," ujar dia.
KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024
Delapan ratus lebih APK langgar aturan KPU di Jakbar******Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 805 alat peraga kampanye (APK) di tujuh kecamatan di Jakarta Barat melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024.
"Tujuh kecamatan itu yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Tambora, Kembangan, Kebon Jeruk dan Kalideres," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta, pada Senin.
Jumlah APK itu, katanya, merupakan hasil penertiban yang dilakukan dari Senin (30/1) malam sampai dengan Selasa (31/1) malam.
"Jumlah APK yang ditertibkan, 277 di Cengkareng, 345 di Grogol Petamburan, 80 di Tambora, 17 di Kalideres, enam di Kembangan dan 80 di Kebon Jeruk," katanya.
Sementara itu, dia belum menerima laporan terkait jumlah APK yang ditertibkan di Palmerah pada Jumat (2/2).
Baca juga: Legislator desak DKI tertibkan APK tak layak untuk tekan kecelakaan
"Belum sempat," katanya.
Sebelumnya, penertiban alat peraga kampanye (APK) di wilayah Jakarta Barat pada Selasa (30/1) malam, difokuskan pada tiga ketagori pelanggaran yakni, APK di flyover, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan APK yang membahayakan masyarakat.
"Jadi fokus kita, satu (APK di) flyover, kedua di JPO dan ketiga spanduk atau baliho yang membahayakan (warga)," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (30/1).
Roup menjelaskan, penertiban APK di flyover khususnya bendera-bendera partai politik yang dipasang pada tiang dan berpotensi jatuh terkena hujan dan angin.
Baca juga: Pemkot Jakpus tertibkan 2.918 APK mayoritas dari Sawah Besar
"Kalau kaya di flyover gitu kan misalnya pakai tiang-tiang gitu ya. Nanti takutnya kena angin hujan, jatuh timpa pengendara kan bahaya itu, makanya kita tertibkan," kata Roup.
Pelarangan pemasangan APK pada gedung atau fasilitas milik pemerintah terdapat dalam pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Label:chelsea 21 paito、untung88、link slot higgs domino
Terkait:sultan86、bullseye paito harian、situs slot asli、link slot malam ini、pasaran togel、judi slot terbaik、layar138、situs gacor slot malam ini、pola gacor jin ji bao xi、situs slot amerika serikat
bab terbaru:cara pinjam uang di bca(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《ratu338》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,buku mimpi 20Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ratu338》bab terbaru。