petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

tafsir mimpi ibnu sirin

tarikan paito sdy 449Jutaan kata 778759Orang-orang telah membaca serialisasi

《tafsir mimpi ibnu sirin》

Kemlu sebut penyelenggaraan pemilu di luar negeri kondusif******

Kemlu sebut penyelenggaraan pemilu di luar negeri kondusif
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Riyadh melaksanakan Pemilu 2024 di KBRI Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (9/2/2024). ANTARA/HO-PPLN Riyadh/aa.
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal menyebut penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri berjalan kondusif, meskipun ada beberapa masalah.

Namun, kata dia, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di masing-masing negara.

“Sejauh pantauan kami, semua berlangsung kondusif. Ada saja masalah muncul di sana-sini, tetapi dengan dukungan perwakilan RI, PPLN di masing-masing negara dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik,” ujar Iqbal melalui pesan singkat pada Senin.

Iqbal mengakui bahwa penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri memang tidak mudah karena harus menghormati hukum dan aturan setempat.

Untuk itu, dukungan dan fasilitasi oleh perwakilan RI di luar negeri sangat dibutuhkan.

“Kemlu dan perwakilan RI bukan penyelenggara, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral, Menlu (Retno Marsudi) meminta semua perwakilan RI untuk memantau dan mendukung kesuksesan pemilu (untuk WNI) di luar negeri,” ujarnya.

Baca juga: Dubes Heri imbau WNI di Jepang jaga suasana kondusif Pemilu 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari juga mengatakan bahwa pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar sehingga seluruh pemilih bisa terlayani hak suaranya.

Alhamdulillah laporan menunjukkan pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar, dan memang yang jadi concern itu Kuala Lumpur, kemudian Jeddah. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata Hasyim usai meninjau proses pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur, Minggu (11/2).

KPU akan melihat situasinya jika ada sesuatu yang ditemukan tidak prosedural selama pemungutan suara maka akan dicek. Jika memang harus ada yang dibenahi, kata Hasyim, maka akan dibenahi.

Pemungutan suara di luar negeri berlangsung lebih awal daripada jadwal pencoblosan di Indonesia, dan disesuaikan dengan situasi di masing-masing negara.

Namun, penghitungan suara dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri, yakni mulai 14 Februari.

Baca juga: PPLN Tunis sebar video ajak pemilih laksanakan pemilu damai

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Bapanas sebut pembatasan pembelian beras di ritel demi pemerataan******

Bapanas sebut pembatasan pembelian beras di ritel demi pemerataan
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meninjau harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-Humas Bapanas/aa.
Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern demi pemerataan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu. Kenapa dibatasi dua pak total 10 kilogram (kg)? Itu supaya distribusinya merata, kalau di rumah tangga (konsumsi) berasnya 5-10 kg, itu tentunya sudah cukup,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Arief turut menanggapi terkait pembatasan pembelian beras di sejumlah ritel. Menurutnya, pembatasan pembelian beras di ritel modern hingga maksimal 10 kg diperlukan demi pemerataan dan ketersediaan beras.

“Pembatasan (pembelian beras) di ritel itu demi pemerataan,” ucap Arief.

Dia mengaku bahwa pihaknya terus mempersiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP). Karena, lanjut Arief, jika Bulog tidak memiliki CPP akan sangat bahaya bagi kebutuhan pangan masyarakat.

Ia menuturkan pembatasan pembelian beras di ritel telah diinisiasi sejak Oktober 2023, terutama pada pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Arief, hal tersebut agar mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan memastikan masyarakat secara luas tidak belanja beras berlebihan melebihi kebutuhan normal.

Dia mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga yang terkait telah diberikan arahan Presiden Joko Widodo untuk bergerak cepat mengatasi kondisi beras nasional hari ini. Hal itu, lanjut Arief, menanggapi dinamika kondisi beras nasional menjadi salah satu konsentrasi pemerintah.

“Badan Pangan Nasional tadi bersama Bapak Presiden, ada Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Dirut Bulog, tadi pagi-pagi sekali dipanggil dari Istana ya, untuk membahas kondisi perberasanhari ini,” katanya.

Arief mengaku bahwa pihaknya bersama semua pemangku kepentingan di bidang pangan akan segera menggelontorkan beras ke berbagai lini pasar sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat kembali bisa berbelanja beras dengan tenang dan bijak sesuai kebutuhan.

“Bapak Presiden tadi telah memerintahkan agar semuanya tolong di konversi ke beras 5 kg, lalu segera kirim ke pasar tradisional, pasar ritel modern. Saya juga diperintah untuk membereskan yang Cipinang ini, karena di sini stoknya banyak tetapi di pasar ritel modern sedikit,” ujar Arief.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menambahkan kebijakan pembatasan pembelian beras memang demi pemerataan dan hanya untuk konsumsi rumah tangga.

“Jadi karena memang di ritel itu tadi dikatakan ini kan untuk konsumsi, jadi memang kita buat (untuk) pemerataannya. Ini sudah dari beberapa waktu lalu, hanya untuk konsumsi rumah tangga saja, kita akan jagain,” kata Pamrihadi.

Pamrihadi mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyalurkan beras 1.000 ton pada Selasa 13 Februari 2024 di wilayah Jabodetabek dengan harga jual Rp13.900 per kg.

“Stok saat ini (PIBC) (di Pasar Induk Beras Cipinang/PIBC) ada 34 ribu ton dengan minimum stoknya adalah 30 ribu ton. Jadi saat ini (stok beras PIBC) ada di atas rata-rata normal,” terangnya.

Baca juga: Bulog pastikan kelola beras impor dengan baik demi jaga harga gabah
Baca juga: Kementan bidik lahan rawa sumbang 20 persen produksi beras nasional

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

KPU mulai bagikan formulir pemberitahuan memilih kepada warga Asmat******

KPU mulai bagikan formulir pemberitahuan memilih kepada warga Asmat
Tiga warga Bis Agats memeriksa form pemberitahuan memilih yang diterima dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Lapangan Yos Sudarso, Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.
Kabupaten Asmat (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, melalui panitia pemilihan distrik (PPD) mulai membagikan formulir pemberitahuan memilih atau model C6 kepada masyarakat di Distrik Agats.

"Hari ini kita mengadakan sosialisasi sekaligus memberikan formulir pemberitahuan memilih atau model C6 kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)," kata anggota PPD Agats, Kabupaten Asmat, Irfan Jaya, di Distrik Agats, Minggu.

Irfan mengatakan sebelumnya PPD telah memberitahukan kepada masyarakat di distrik tersebut soal penjemputan formulir pemberitahuan memilih di Lapangan Yos Sudarso.

Baca juga: KPU distribusikan lagi logistik pemilu untuk tujuh distrik di Asmat

Secara keseluruhan KPU setempat mencatat sebanyak 10.426 orang yang masuk daftar pemilih tetap atau DPT Bis (kampung) Distrik Agats dan tersebar di 41 tempat pemungutan suara (TPS).

Penyerahan formulir pemberitahuan memilih itu dilakukan langsung oleh masing-masing petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) kepada setiap warga yang datang.

"Jadi, petugas KPPS memberikan formulir pemberitahuan kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam DPT," kata dia.

Baca juga: KPU Asmat antisipasi distrik tanpa listrik lewat generator

Sebelum penyerahan formulir pemberitahuan tersebut, petugas KPPS terlebih dahulu memeriksa atau menyesuaikan alamat warga sesuai dengan yang tercantum di kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

"Tujuan kita agar formulir pemberitahuan ini sampai atau diterima oleh orang yang betul-betul terdaftar di DPT," jelasnya.

Khusus bagi masyarakat yang sudah berkeluarga namun tidak bisa datang mengambil formulir pemberitahuan memilih, maka dapat diwakilkan kepada istri atau suami yang disertai bukti kartu keluarga dan KTP-E.

Jumlah DPT Kabupaten Asmat pada Pemilu 2024 sebanyak 80.122 orang dengan 352 TPS yang tersebar di 224 kampung atau desa.

KPU Provinsi Papua Selatan menetapkan DPT tingkat provinsi untuk Pemilu 2024 sebanyak 367.269 orang, dengan 1.770 TPS yang terdiri atas empat kabupaten.

Baca juga: KPU Asmat mulai distribusikan logistik ke distrik terluar
Baca juga: Polisi kirim ratusan personel kawal distribusi logistik di Asmat
Baca juga: KPU siapkan opsi distribusi logistik pemilu gunakan helikopter

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:erek 55

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
cara menggunakan voucher grab
trik gacor mahjong
oyo555
tiket com voucher
cara masuk ke server thailand slot
dana slot link alternatif
slot deposit 10 ribu dana
naga26
membuat artikel dapat uang
Daftar isi semua bab
Bab 1 akun slot88
Bab 2 cara dapat uang 1 juta
Bab 3 pistol 138 slot
Bab 4 go8et
Bab 5 surga5000
Bab 6 cara meminjam uang di rupiah cepat
Bab 7 slot gacor gampang menang hari ini
Bab 8 situs slot gacor hari ini terbaru
Bab 9 safari88
Bab 10 kumpulan situs slot 4d
Bab 11 situs judi slot terbaik
Bab 12 balislot
Bab 13 google bagaimana cara dapat uang yang banyak
Bab 14 panentogel
Bab 15 game slot paling cepat menang
Bab 16 slot dan rtp
Bab 17 jam gacor slot fafafa
Bab 18 slot 5000 jp
Bab 19 hadiah138
Bab 20 maxwin habanero
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2464bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Paranormal Azeroth

judi slot online gacor
Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun
Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (kedua kanan) menyapa wartawan usai menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan Korea adalah penyakit

star toto slot
Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim
Arsip foto - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja sekaligus penyaluran BLT El Nino di Banyuwangi, Jawa Timur. Rabu (27/12/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Kepresidenan/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, sekaligus mengangkat sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur sebagai penjabat (pj) gubernur.

"Presiden telah menandatangani keppres pemberhentian Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur Jatim dan Emil Dardak sebagai wagub Jatim, sekaligus mengangkat (Sekretaris Daerah Provinsi Jatim) Adhy Karyono sebagai pj gubernur Jatim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Masa jabatan Khofifah dan Emil Dardak sebagai pasangan kepala daerah Provinsi Jawa Timur selesai pada tanggal 13 Februari 2024.

Baca juga: Gubernur Khofifah pimpin apel terakhir di Pemprov Jatim

Ari menyampaikan berdasarkan informasi, pj gubernur Jatim akan dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada Jumat (16/2).

"Sampai dilantiknya pj gubernur, maka ditunjuk Sekda Jatim Adhy Karyono sebagai plh. (pelaksana harian) gubernur Jatim," jelas Ari.

Sebelumnya, Senin (12/2), Khofifah memastikan Tito Karnavian telah menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono untuk melaksanakan tugas harian sebagai gubernur.

"Tadi sore, saya telah menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri terkait penunjukan Sekdaprov Adhy Karyono sebagai pelaksana harian gubernur Jatim," kata Khofifah usai acara Silaturahim dan Pelepasan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam.

Baca juga: Sehari sebelum jabatan berakhir, Khofifah resmikan bantuan PLTS Atap 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kosong dan kacau

bo terbaik slot
OIKN pastikan ASN mulai pindah ke IKN pada Juli 2024
Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Jaka Santos memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada bulan Juli 2024.

Pemindahan sejumlah ASN ke IKN akan dimulai jika hunian ASN telah rampung.

“Target pertama adalah ketika hunian sudah jadi, hunian sudah jadi itu diperkirakan Juli, jadi sudah ada yang bisa pindah. Nah itu bertahap,” kata Jaka saat ditemui ANTARA di Ibu Kota Nusantara, Senin.

Jaka mengatakan, memindahkan ASN bukanlah hal yang mudah, melainkan harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan secara bertahap.

“Orang pindah kerja itu nggak gampang, apalagi pindah rumah. Nah, jadi dibutuhkan secara bertahap, pluskarena ada 17 Agustus-an, kita harus managedengan baik,” jelasnya.

Sejauh ini, progres pembangunan Gedung Kantor Presiden di IKN telah mencapai 72,19 persen. Juru Bicara OIKN Troy Pantouw mengatakan bangunan pemerintahan lain seperti Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas pendukungnya telah mencapai 58,21 persen.

Progres tersebut turut diikuti oleh pembangunan bangunan gedung dan Kawasan Blok Kantor Kementerian sedang berlangsung. Perkembangan signifikan juga terjadi di sektor telekomunikasi dengan penetapan PT Indonesia Comnet Plus dan PT Telkom Indonesia sebagai pemegang hak perlintasan penyedia infrastruktur telekomunikasi.

Menurut dia, semua upaya percepatan pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung visi IKN sebagai kota yang layak huni yang akan mulai operasional pada Agustus 2024, seiring dengan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN).

Pembangunan IKN dinilai masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, capaian itu sebagai bukti komitmen mewujudkan ibukota negara baru Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Hanya dihormati

slot88 terbaru
Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho memberikan keterangan kepada wartawan terkait kesiapan Pemilu 2024 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

"Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif," tutur Sandi.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, Polri telah membagi pengamanan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap pengamanan satuan wilayah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab dari pangkat Kombes hingga jenderal bintang dua.

Sehingga, kata dia, dengan sudah disebarkannya setiap Kasatwil untuk memonitor wilayah masing-masing akan sangat mudah memonitor perkembangan situasi di wilayah, termasuk agenda Kapolri bila akan melakukan peninjauan ke TPS-TPS.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya eksidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kami komunikasikan sekarang dan kami sampaikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga: Kapolda Aceh: Personel siap amankan TPS Pemilu 2024

Baca juga: 11.385 personel Polda Metro Jaya jaga keamanan TPS

Sandi menyebut, tidak ada penambahan personel Polri dalam pengamanan hari pencoblosan. Personel yang terlibat dalam pengamanan TPS masuk dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.

Meski demikian, kata dia, Polri tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih menjelang hari pemungutan suara.

"Sekali lagi, Polri tidak bisa sendiri, mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar Pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib, bermartabat, dan semua berkeyakinan bahwa pesta demokrasi kali ini bisa memilih pemimpin yang terbaik sesuai pilihan masing-masing," kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sejak tiga hari terakhir beberapa Polda sudah melaksanakan apel untuk kesiapan personel dalam rangka pengamanan di TPS.

Polri, kata dia, sudah mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi pada saat hari pencoblosan baik itu kerawanan Harkamtibmas maupun geografis (terkait bencana alam).

"Saat ini sudah 'H-2', besok 195.819 personel sudah digeser 'H-1' untuk melakukan koordinasi dengan para petugas TPS," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Kabaharkam Polri: Jatim aman jelang Pemilu

Baca juga: Kapolda dan Pangdam cek kesiapan terakhir personel jelang Pemilu 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sekretaris cabang terbaik

gacor slot online
Pelunasan biaya haji tahap 1 diperpanjang hingga 23 Februari 2024
Arsip foto - Umat Islam melakukkan tawaf mengelilingi ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Jumat (7/7/2023). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jamaah calon haji reguler, hingga 23 Februari 2024 yang sebelumnya dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. "Setelah melihat progres pelunasan sampai hari ini, masa pelunasan biaya haji bagi jamaah reguler kita perpanjang hingga 23 Februari 2024," ujar Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie di Jakarta, Senin.
Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 orang. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 orang.

Kuota ini terbagi menjadi 213.320 peserta calon haji reguler dan 27.680 peserta calon haji khusus. Hingga Senin sore, sudah ada 188.765 orang yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan dan melunasi biaya haji.

"Total jamaah yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan hingga sore ini berjumlah 202.153 orang. Artinya ada 13.388 orang yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan tapi belum melakukan pelunasan biaya haji," kata dia.

Anna mengimbau jamaah calon haji yang sudah memenuhi syarat istithaah untuk segera melunasi biaya hajinya pada masa perpanjangan pelunasan tahap pertama.

Demikian juga jamaah calon haji yang berhak melunasi tahun ini tapi belum memeriksakan kesehatan, agar bisa segera melakukannya hingga memenuhi syarat istithaah dan bisa melunasi biaya haji.

Sehubungan diperpanjangnya kesempatan jamaah untuk melunasi biaya haji pada tahap I, maka proses pelunasan tahap II juga mengalami penyesuaian. Tahap II yang semula dibuka pada 5-26 Maret 2024, disesuaikan menjadi 13-26 Maret 2024.

Menurut Anna, pelunasan tahap II akan diperuntukkan bagi empat kategori, yaitu pertama, jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap I karena mengalami gagal sistem.

Kedua, pendamping jamaah calon haji lanjut usia. Ketiga, jamaah penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah. Keempat, pendamping jamaah penyandang disabilitas

"Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera meng-input data usulan jamaah yang akan melunasi pada tahap II. Batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas yang semula berakhir 27 Februari 2024 disesuaikan menjadi 7 Maret 2024," kata Anna.

Baca juga: Calon jamaah haji diingatkan segera lunasi Bipih, terakhir 12 FebruariBaca juga: Kemenag: 147 ribu orang sudah lunasi biaya haji 2024 hingga hari ini
Baca juga: Kemenag sebut calon haji lunasi Bipih masih rendah, baru 4.438 orang

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

zaman prasejarah yang tak terbatas

link slot 50+50
Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-KSP/aa.
Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024