tbowin

Kota super terapung

Beli AC di Transmart Hemat sampai Rp1,4 Jutaan Sudah Gratis Pasang******

Transmart Full Day Sale balik lagi hari ini, Minggu (3/12) dengan diskon gede-gedean untuk sejumlah produk elektronik. Salah satunya adalah produk air conditioner alias AC berbagai merek yang diskon sampai Rp1,4 jutaan.

Mulai dari LG, Polytron, Panasonic, Sharp, dan Samsung, semua diskon. Selain diskonnya yang gede, Transmart juga kasih bonus pipa dan instalasi standar buat setiap pembelian unit AC.

Lihat Juga : Pesta Diskon Seharian di Transmart Datang Lagi, Cuma Hari Ini Lho

Selain AC, Transmart juga memberikan diskon besar-besaran hingga 50 persen di seluruh gerai untuk berbagai produk, mulai dari buah, furnitur, peralatan dapur, produk elektronik, hingga sepeda listrik.

Pelanggan bisa mendapat diskon tambahan 20 persen lagi khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank. Setiap transaksi hanya dapat menggunakan satu metode pembayaran.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega nggak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadsaja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Yuk, ke Transmart Full Day Sale sekarang juga dan borong belanjaan sebanyak-banyaknya di gerai Transmart terdekat.

Diskon besar-besaran ini cuma berlaku hari ini aja, dimulai dari gerai Transmart buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank yuk, supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

cahaya tanpa debu

Produksi Beras Meningkat Januari 2024, BPS Berharap Harga Segera Turun******

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi padimeningkat mulai Januari 2024. Dengan proyeksi itu, mereka berharap harga berasyang belakangan ini terus merangkak naik bisa terkendali.

"Kalau melihat tren produksi padi nasional akan terjadi peningkatan sekitar Januari sampai Maret tahun depan. Jika produksi ini mampu memenuhi kebutuhan maka kemungkinan harga beras dapat dikendalikan," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisi Statistik Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, Rabu (1/12).

"Kita berharap di tahun depan tidak terjadi lagi kenaikan beras seperti yang terjadi tahun ini,"tambahnya.

Edy mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir yang naik 0,49 persen (mtm) dan 21,5 persen (yoy).

Namun, harga beras di tingkat penggilingan dan gabah di tingkat petani justru turun.

Harga beras di tingkat penggilingan turun 0,50 (mtm). Sementara harga gabah kering panen (GKP) menurun 1,94 persen secara bulanan dan gabah kering giling (GKG) menurun 1,45 persen secara bulanan.

Di sisi lain, BPS mencatat inflasi November 2023 sebesar 2,86 persen secara tahunan. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi 0,38 persen.

Edy mengatakan terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) secara yoy dari 115,64 menjadi 116,08.

[Gambas:Video CNN]

"Jika dirinci berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,71 persen dengan andil 1,72 persen terhadap inflasi umum," ujarnya.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi kelompok ini adalah beras, yaitu dengan andil 0,58 persen, cabai merah 0,19 persen, rokok kretek filter 0,18 persen, cabai rawit 0,10 persen, dan daging ayam ras 0,08 persen," rincinya.

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Zulhas Paparkan Strategi Kemendag Dukung UMKM Kuasai Lokal & Go Global******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah langkah Kemendag dalam menata ekosistem perdagangan di era digitalisasi. Terutama dalam mendukung UMKM menguasai pasar lokal dan go global.

Hal ini dikatakan pria yang karib dipanggil Zulhas itu dalam Leader's Insight di Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 yang digelar Kemenko Perekonomian di St Regis Jakarta, Rabu (6/12).

Upaya itu dilakukan dengan penerbitan Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik. Peraturan itu dilakukan guna penataan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa menjadi pendukung bagi UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Ia menambahkan lahirnya Permendag No.31 Tahun 2023 ini pun menjadi acuan kebijakan untuk menata e-commerce agar usaha offline tidak terganggu. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mendorong UMKM memanfaatkan sistem elektronik untuk kepentingan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Adapun dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor e-commerce Indonesia, Kemendag telah menyusun berbagai strategi perdagangan.

Salah satunya meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk onboarding di platform e-commerce. Kemendag juga membuka akses produk-produk Indonesia ke pasar global.

"Jadi kalau bisa, membawa UMKM (kuasai) lokal dan go global," ujarnya.

Guna meningkatkan akses pasar ekspor UMKM, Kemendag telah memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran secara digital.

Ketua Umum PAN ini menambahkan, Kemendag melalui pusat pelatihan ekspor dan jasa perdagangan juga terus berupaya membantu inkubasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor.

Kemendag pun telah bermitra dengan marketplace yang menyediakan fasilitas cross border untuk meningkatkan akses pasar ekspor UMKM.

"(Juga) mengoptimalkan peran Free Trade Agreement (FTA) untuk memberikan informasi bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dan mendorong promosi ekspor," tuturnya.

Ia menegaskan pemanfaatan ekonomi digital juga terus ditingkatkan guna mempercepat dan mempermudah transaksi serta meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, untuk mencapai semua tujuan tersebut, infrastruktur digital yang dibutuhkan tak bisa sekadar memenuhi kebutuhan transaksi. Tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan produksi.

"Kata kuncinya kolaborasi. Kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan saat ini," pungkasnya.

Reinkarnasi pesawat

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Luhut Is Back, Langsung Hadiri Pelantikan Menantu Jadi KSAD di Istana******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan akhirnya kembali ke Indonesia setelah sempat sakit dan dirawat di Singapuraselama lebih dari sebulan belakangan ini. 

Kepulangan diketahui saat pelantikan Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Rabu (29/11).

Luhut tertangkap kamera sedang hormat saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Ia mengenakan kopiah hitam untuk menutupi rambutnya yang kini berwarna putih.

Ini sekaligus menandai kembalinya Luhut ke Indonesia setelah beberapa bulan dirawat di RS Singapura. Meski begitu, tidak dipastikan kapan Luhut berangkat dari Singapura dan tiba di tanah air.

Terlepas dari itu, nama sang menantu memang sudah santer akan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Jenderal Agus Subiyanto yang kini dipercaya sebagai Panglima TNI. Pada akhirnya, Letjen Maruli Simanjuntak sah menjadi KSAD baru.

Setelah prosesi pelantikan selesai, Maruli tampak memberi hormat kepada Luhut. Keduanya pun berpelukan, di mana Luhut tampak berurai air mata.

Pelukan juga didaratkan Menko Marves Luhut kepada sang putri Paulina Panjaitan yang merupakan istri Maruli Simanjuntak.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Otorita IKN Bantah Anies soal Nusantara Hanya untuk ASN******

OtoritaIKN menjawab calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai hanya menguntungkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menegaskan pemikiran tersebut keliru. Ia menekankan fasilitas yang ada di IKN bukan hanya untuk ASN, tetapi masyarakat lainnya, bahkan warga dari kota lain.

"Jelas IKN ini nanti pasti akan ada warga yang tinggal dan bekerja di sana. Bekerja di rumah sakit (RS), hotel, dan shopping mall. Kita juga akan siapkan fasilitas untuk itu. Jadi, IKN bukan kota ASN. IKN itu kota baru untuk pertumbuhan ekonomi ke depan," katanya di sela-sela Workshop Financial Center IKN di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

"Ini bukan anggaran negara sepenuhnya, justru anggaran swasta," ujarnya.

Ia lantas menjelaskan manfaat pembangunan sederet fasilitas kesehatan di IKN. Menurutnya, sejumlah RS yang dibangun di ibu kota baru Indonesia tersebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Agung mengatakan Kemenkes ingin rumah sakit di IKN bisa menjawab kebutuhan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan di Indonesia. Ia menyebut saat ini rasio tempat tidur di RS dengan jumlah penduduk di Indonesia hanya 1 berbanding 1,8.

"Ini kita mau buat jadi 1 banding 3. Jadi, di IKN tersedia tiga kali lebih banyak tempat tidur dibandingkan di wilayah lain," harap Agung.

Selain kuantitas, Agung menekankan rumah sakit di IKN akan mengejar standar kualitas. Ia menuturkan RS pemerintah dengan swasta bisa berbagi peran terkait penanganan penyakit yang diberikan.

Kualitas RS di IKN Nusantara juga diharapkan bisa dicicipi oleh warga di bagian di wilayah lainnya, seperti Balikpapan hingga Samarinda. Bahkan, Agung menyebut rumah sakit di IKN diharapkan bisa menurunkan banyaknya warga lokal yang berobat ke luar negeri.

"Layanan ini (fasilitas kesehatan) nanti bisa menarik bukan hanya ASN di IKN, tapi juga dari Balikpapan dan Samarinda. Balikpapan kan tolnya nyambung tahun depan, 50 menit. Kalau layanan di IKN ini lebih bagus, bisa menarik warga di luar IKN," jelasnya.

"Dan bahkan, ini visi ke depan bagaimana bisa membuat masyarakat Indonesia tidak lagi harus berobat ke luar negeri. Untuk berobat bisa datang ke IKN. Itu visi ke depan," tandas Agung.

Anies mengkritik pembangunan IKN karena hanya bermanfaat untuk beberapa kalangan, yakni para aparatur negara. Kicauan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk 'Indonesia and the World: 1 Jam Bersama Anies' di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023).

Ia menilai pembangunan ibu kota baru di Indonesia itu belum terlalu penting, selama pemenuhan infrastruktur mendasar belum merata di seluruh daerah.

"Karena, kalau kami lihat manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi kalau di sini (IKN), dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara," kritik Anies, dikutip dari detikcom.

"Simpel sekali, tetapi itu sama seperti pertanyaan tadi, dalam situasi masih harus menyelesaikan beberapa PR yang penting. Nampaknya, itu yang harus kami prioritaskan. Jadi, kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional lebih baik untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:

Judul berita ini diubah pada Rabu (13/12) pukul 11.49 WIB setelah mendapatkan penjelasan dari narasumber yang bersangkutan.