slot gacor terpercaya hari ini

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Tarif KRL Orang Kaya Bakal Lebih Mahal******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Hal ini akan membuat tarif untuk kelompok masyarakat mampu lebih mahal.

Ia mengungkap pemerintah tak akan menaikkan tarif KRL. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat.

"(Tarif KRL) itu tidak naik, tapi kita pakai data yang ada dari pemda. Kalimatnya bukan naik, tapi subsidi tepat sasaran," ujarnya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Pemasok Dewa dan Iblis

Kementan Jamin Stok Bahan Pangan Pokok Aman Jelang Tahun Baru******

Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi ketersediaan 12 bahan pangan pokok, khususnya komoditas peternakan dalam kondisi aman dan mencukupi jelang pergantian tahun.

"Alhamdulillah 12 bahan pangan pokok, khususnya untuk komoditas peternakan itu cukup dari sisi produksi dan itu bisa kami yakinkan, sehingga rakyat tidak perlu khawatir karena komoditas peternakan surplus pada 2022," ucapnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/12).

Selain itu, Kementan juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kegiatan 'Serbu Pangan Murah'.

Selain komoditas peternakan, kegiatan itu juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng.

"Kami mengapresiasi Komandan Rindam Jayakarta beserta seluruh jajaran untuk berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan ini" ungkap Nasrullah.

Ia menyebut pihaknya berupaya menggencarkan peningkatan konsumsi protein hewani dengan penyediaan bahan pangan dengan akses yang mudah dan terjangkau, salah satunya melalui kegiatan Serbu Pangan Murah tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu juga merupakan tindak-lanjut arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mendekatkan produsen dengan konsumen agar bisa menyediakan pangan dengan harga terjangkau dalam masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun baru 2023.

"Alhamdulillah dari segi produksi 12 bahan pangan pokok dalam kondisi tercukupi sehingga harapan saya masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan Serbu Murah ini dengan baik, beli secukupnya, tidak perlu khawatir karena pemerintah akan selalu mengawal ketersediaan dan pasokan bahan pangan agar semua masyarakat dapat menikmatinya," imbuh Nasrullah.

Ia menambahkan kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bersama stakeholderterkait di beberapa titik sejak 18 Desember 2022 hingga nanti tanggal 31 Desember 2022.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Rindam Jaya Letkol INF Audy Komontoy mengungkapkan kerjasama TNI dan Kementan terus dilakukan dan saling bersinergi dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

"Kerja sama TNI dengan Kementan sudah lama dilakukan, mulai dari hulu hingga hilir dalam menjaga ketahanan pangan, saat ini pada kegiatan Serbu pangan Murah, kami memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan," ucap Audy.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

Viral Monopoli Taksi Halim, Lebih Mahal dan Kena Surcharge Bandara******

Sebuah utas yang mengeluhkan harga taksi di Bandara Halim Perdanakusuma mendadakviral. Pembuat utas tersebut, Sylvi Kartika, menceritakan terbatasnya pilihan kendaraan dari bandara Halim. Dalam cuitannya, Sylvi mengungkapkan hanya ada tiga opsi kendaraan yaitu taksi Puskopau, Grab Puskopau, dan Gojek Puskopau.

Sylvi menyebut kisaran harga dari bandara ke rumahnya jika menggunakan Blue Bird berkisar Rp60 ribu hingga Rp80 ribu. Namun, saat menggunakan Grab Puskopau ia harus membayar Rp118 ribu. Belum lagi, ia diminta membayar biaya tambahan atau surcharge bandara.

"Semua yang ada Puskopau ini harganya mark-up. HLP-rumah gueitu kisaran Rp60an ribu-Rp80an ribu. Grab gue(harganya) Rp118 ribu. Udahgitu penumpang disuruh bayar lagi surchargeRp15 ribu," ujarnya melalui akun twitter @sylvkartika, dikutip Selasa (27/12). CNNIndonesia.comtelah mendapatkan izin untuk mengutip utas tersebut.

Sylvi menilai jika memang tujuan mark-upongkos taksi ini untuk maintenancebandara, semestinya pihak bandara membebankan biaya tersebut kepada maskapai. Jika demikian, maka biaya tersebut sudah termasuk di dalam tiket pesawat yang dibeli penumpang.

[Gambas:Twitter]

Meskipun ia mengakui surchargejuga berlaku di Bandara Soekarno-Hatta, namun menurutnya masih terdapat opsi taksi lain seperti Blue Bird dengan harga yang normal.  

Sylvi pun mempertanyakan kenapa penumpang harus membayar surchargedan alasan tak ada Blue Bird di Bandara Halim. Jika alasan yang diberikan oleh Bandara Halim masuk akal, ia tak keberatan untuk menerima biaya tersebut.

"Keluhan gueini cuma keluhan warga yang mau pelayanan publik itu lebih baik, bukan berarti gueharus jalan keluar dulu. Kita punya KPPU yang mengatur tentang monopoli usaha, katanya negara hukum. So let's use that as the basis," tutur Sylvi.

Sejauh ini, CNNIndonesia.comtelah menghubungi VP of Corporate Communications Angkasa Pura II Cin Asmoro selaku operator pengelola Bandara Halim. Namun, pihak terkait belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]

menakjubkan! Ratu bukanlah seorang selir

Akhir Tahun, Mendag Pastikan Stok dan Harga Bapok di Lampung Stabil******

Jelang momen akhir tahun, harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Provinsi Lampung terpantau stabil, dengan pasokan yang dipastikan cukup.

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu (28/12). Zulkifli mengatakan, masyarakat dapat menyambut tahun baru dengan tenang.

"Kami meninjau Pasar Natar hari ini. Dari peninjauan kali ini, kami dapati harga-harga bapok stabil dan pasokan tersedia. Kami harap masyarakat bisa berbelanja dengan tenang menyambut tahun baru," kata Zulkifli.

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan, dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Lampung Etik Yulianti mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan Natal dan Tahun Baru di Semarang pada awal Desember lalu mencatat bahwa harga bapok secara umum stabil dan pasokan tersedia cukup.

Dari hasil pemantauan di Pasar Natar, stok dan harga bapok di Lampung terpantau cukup dan stabil menjelang tahun baru 2023. Hasil pantauan harga di Pasar Natar hari ini menunjukkan, mayoritas harga bapok terpantau stabil dibanding minggu lalu (20/12), seperti beras Bulog Rp9.400/kg, beras premium Rp13.500/kg, MINYAKITA Rp14.000/liter, minyak goreng kemasan Rp15.000/liter, tepung terigu Rp12.500/kg, daging sapi Rp130.000/kg, daging ayam ras Rp37.000/kg, telur ayam ras Rp28.000/kg, dan bawang merah Rp30.000/kg.

Sementara itu, komoditas yang turun harga antara lain adalah beras medium dari Rp10.500/kg ke Rp10.000/kg dan gula pasir dari Rp15.000/kg ke Rp14.000/kg. Zulkifli menyebut, kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas cabai, meski sudah mulai mengalami tren penurunan dalam beberapa minggu terakhir ini.

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Teten Akui Tak Bisa Intervensi Kenaikan Tarif Layanan di Marketplace******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku tak bisa mengintervensi kenaikan tarif layananyang ditetapkan sejumlah marketplacesaat ini.

Menurutnya, jika pemerintah mengintervensi soal tarif layanan, maka akan berpengaruh pada kondisi pasar.

"Yang banyak dikeluhkan itu soal kenaikan tarif. saya kira itu memang pemerintah nggak bisa masuk ke wilayah itu karena kalau pemerintah masuk ke situ, misalnya membatasi tarif komisinya berapa persen, kalau pemerintah ke situ akan mengganggu pasar," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12).

"Supaya mereka tetap bisa kompetitif, supaya mereka bisa menghitung HPP harga pokok penjualan, UMKM mestinya kalau sudah jualan di online dia tidak lagi ada biaya sewa," ucapnya.

Teten menegaskan kementeriannya akan berfokus pada pasar dalam negeri, utamanya menutup keran impor untuk memberikannya pada produk-produk dalam negeri. Ia juga memastikan akan mengurasi, mendampingi, dan membantu proses pembiayaan UMKM yang bergerak ke arah ekspor.

Lebih jauh, ia mengaku tengah mengajukan revisi pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam revisi Permendag ini, pasar akan dilindungi dari produk impor dan mengutamakan produk dalam negeri.

"Pak Presiden sudah mengarahkan kita semua supaya ada pembatasan agar produk-produk luar tidak menyerbu marketplace," ucapnya.

Salah satu yang akan diusulkan Kementerian Koperasi adalah pembatasan retail online. Menurutnya, kemudahan retail online dalam mengirimkan barang tidak diikuti dengan aturan atau terpenuhinya standar nasional Indonesia (SNI). Beberapa barang impor bahkan tidak memiliki izin edar BPOM.

Teten meminta agar retail online harus memiliki perusahaan fisik di Indonesia sebelum menjual produknya secara online. Selain itu, ia meminta agar Permendag ini mengatur batasan harga terhadap produk yang diimpor. Meskipun saat ini batasan harga itu masih dalam diskusi.

"Kita bukan mau melarang mereka berjualan di sini tapi kita ingin ada playing field yang sama," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]