cara belanja kredit di shopee

Perdamaian di akhir dunia

BPS Beber Dampak Harga BBM Naik ke Inflasi September 2023******

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi menyumbanginflasi September 2023, meski tidak terlalu signifikan.

Amalia merinci kenaikan harga BBM nonsubsidi pada awal bulan lalu menyumbang 0,06 persen terhadap inflasi September yang menyentuh 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm). Sedangkan inflasi September 2023 secara tahunan (year on year/yoy) berada di level 2,28 persen.

"BBM nonsubsidi pada umumnya dikonsumsi rumah tangga menengah atas, terutama konsumsi alat transportasi pribadi sehingga dampaknya lebih dirasakan pengeluaran rumah tangga tersebut dan dampak lanjutannya tidak terlalu terasa ke pelaku usaha," katanya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (2/10).

Di lain sisi, ia menjelaskan dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi pada September 2022 lalu yang membuat indeks harga konsumen (IHK) melonjak hingga Agustus 2023. Bahkan, efek kenaikan BBM di tahun ini masih lebih kecil ketimbang dampak lonjakan harga BBM tahun lalu.

Akan tetapi, Amalia mengatakan dampak kenaikan harga BBM di tahun lalu sudah tidak terasa di September 2023 ini.

Amalia merinci penyumbang inflasi September 2023 terbesar secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau 2,28 persen. Lalu, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil inflasi 1,08 persen serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen.

"Komponen yang dominan memberikan andil selama setahun terakhir adalah rokok kretek filter, rokok putih, rokok kretek, tarif kereta api, dan tarif air minum PAM. Komoditas yang memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah beras, bawang putih, daging ayam ras, kentang, dan tahu mentah," rinci Amalia.

Sementara itu, komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan adalah beras dengan andil 0,18 persen serta bensin sebesar 0,6 persen imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ada juga sumbangsih 0,01 persen beberapa komoditas lain, seperti tarif pulsa ponsel; biaya kuliah atau akademik; rokok kretek filter; hingga daging sapi.

Terlepas dari itu, harga BBM nonsubsidi naik lagi di awal Oktober 2023 ini. Kenaikan ini meliputi pertamax, pertamax green 95, pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex.

Harga BBM nonsubsidi Pertamina 1 Oktober di DKI Jakarta

Pertamax: Rp14 ribu (naik Rp700)
Pertamax green 95: Rp16 ribu (naik Rp1.000)
Pertamax turbo: Rp16.600 (naik Rp700)
Dexlite: Rp17.200 (naik Rp850)
Pertamina dex: Rp17.900 (naik Rp1.000)

[Gambas:Video CNN]

Tuan yang lemah

Investasi Asing ke Ekosistem Kendaraan Listrik RI Capai Rp640 T******

Menteri Investasi/ Kepala BKPMBahlil Lahadalia melaporkan total investasiuntuk ekosistem kendaraan listrik di RI mencapai US miliar atau setara Rp640,13 triliun (asumsi kurs Rp15.241 per dolar AS) sepanjang 2020-2023.

"Kita sudah mampu berkomunikasi dan berkomitmen dengan investor khususnya FDI (investasi asing langsung) sebesar US miliar lebih untuk ekosistem EV (electric vehicle)," ujar Bahlil dalam acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Dalam paparannya, ia merinci besaran investasi itu berasal dari beberapa perusahaan besar kelas internasional. Tercatat, LG Energy Solution Korea Selatan menempatkan US,8 miliar.

Selanjutnya, dari Ford Amerika Serikat sebesar US,5 miliar dan dari Volkswagen (VW) Jerman sebesar US miliar.

Menurut Bahlil, peningkatan pesat investasi ke sektor EV ini merupakan penegasan bahwa bukan lagi saatnya investor datang untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia saja.

Ia mengatakan para investor itu berinvestasi membangun pabrik di Tanah Air. Dengan begitu, masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya.

"Negara- negara lain itu telah maju duluan dan menurut pandangan saya itu masa lalu. Dari kebesaran dunia. Namun, masa depan dunia sekarang ada pada kawasan ASEAN," tegas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

tolong panggil aku tuan Paus

Sumber Kekayaan Arsjad Rasjid, Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024Arsjad Rasjid punya sederet ladang cuan yang tak bisa dipandang remeh.

Namanya harum di kancah bisnis tanah air dan regional Asia Tenggara. Arsjad adalah Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) alias geng pebisnis di Asia Tenggara.

Selain dikenal memimpin para pengusaha andal, Arsjad juga punya usaha sendiri. Ia adalah Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, yakni perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan engineering procurement construction(EPC).

Berdasarkan situs arsjadrasjid.com, ia mempekerjakan lebih dari 10 ribu karyawan di Indika Energy Group. Ia bersama anak buahnya sukses turnaround dari menurunnya kinerja perusahaan imbas harga batu bara amblas di 2013-2016 sampai akhirnya perusahaan berbalik positif.

Per 2022, Indika Energy melaporkan laba bersih US2,7 juta atau setara Rp6,9 triliun (asumsi kurs Rp15.355 per dolar AS) dan laba inti US1,2 juta alias Rp8 triliun. Indika Energy juga berupaya memperkuat diversifikasi usaha di sektor nonbatu bara di tengah meningkatnya permintaan dan harga jual batu bara global.

Bahkan, pendapatan perusahaan meningkat 41,2 persen menjadi US.334,9 juta pada tahun lalu. Faktor paling dominan dari meningkatnya cuan Arsjad adalah harga jual batu bara yang lebih tinggi.

Selain di Indika, Arsjad pernah menduduki posisi strategis lainnya, yakni Presiden Komisaris PT Tripatra Engineers & Constructors serta PT Tripatra Engineering sejak April 2021. Ia juga komisaris PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Juni 2020 dan PT Indika Multi Properti sejak Oktober 2019.

Jabatan komisaris di perusahaan ternama juga hal lumrah baginya, seperti PT Indika Inti Corpindo (sejak Juni 2020), PT Grab Teknologi Indonesia (sejak 2020), dan Kideco (sejak Februari 2017). Lalu, PT Indika Energy Infrastructure (sejak Desember 2016) dan PT Rukun Raharja Tbk (sejak Juni 2014).

Arsjad juga menjabat Chairman Indika Foundation sejak Februari 2017.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat Pembunuh

Beras Impor Bulog Capai 1,6 Juta Ton Per Agustus******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan realisasi impor berasyang ditugaskan kepada Perum Bulog sudah mencapai 1,6 juta ton, dari target 2 juta ton, per Agustus 2023.

Sedangkan sisanya, sebanyak 400 ribu ton masih dalam proses pencarian. 

"Dari luar (impor) realisasinya sekitar 1,6 juta ton. Masih 400 ribu ton yang harus dicari lagi," kata Arief di Gedung DPR, Rabu (30/8).

Arief mengatakan ke depan, kuota impor pada tahun ini tidak akan bertambah dari 2 juta ton. 

"Makanya yang sekarang yang harus kita dorong produksi dalam negeri," katanya. 

Lihat Juga : Bansos Pangan Bakal Cair Lebih Cepat September 2023

Sebelumnya Arief menjelaskan alasan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini. Menurutnya, hasil panen raya tidak memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

"Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top upstok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top upstok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief di Kantor Bapanas, Senin (27/3).

Arief mengatakan alasan impor beras lainnya adalah untuk menjaga ketersediaan beras apabila terjadi El Nino yang bisa mengganggu panen.

[Gambas:Video CNN]

Pemrograman Tiandao

Kenapa India yang Berpenduduk 1,4 M Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Impor?******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran karena India berpopulasi 1,4 miliar orang, tetapi sanggup surplus 7 juta ton dan menjadi negara pengekspor beras.

Itu berbanding terbalik dengan Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tapi masih 'asyik' impor beras.

Karena keheranan itu, ia bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

Perhatian dilakukan India dengan memberi pupuk gratis kepada para petani. Mereka juga menerapkan penggunaan teknologi canggih di persawahan.

Karena langkah itu, ia mengatakan India bisa dua hingga tiga kali panen beras dalam setahun dengan hasil melimpah.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tuturnya dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Infografis Data Produksi dan Impor Beras RI 5 Tahun Terakhir. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut swasembada beras India bukanlah hal baru. India memang perkasa dalam memproduksi beras.

Syaiful menyebut keperkasaan India terlihat dari kemampuannya menguasai 40 persen pasar beras global dan mengekspor rata-rata 20 juta ton beras ke 150 negara. Menurutnya, cadangan beras India kini ada 58 juta ton, di mana hasil panen setiap tahunnya menyentuh 160 juta ton.

"Tapi kalau dikatakan India meniru Soeharto sampai swasembada beras, keliru besar. Lagi pula, swasembada zaman Soeharto hanya seumur jagung karena setelah itu Indonesia tetap menjadi negara importir beras," katanya kepada CNNIndonesia.com.

India dan Indonesia pernah menjadi importir beras pada 1960-an. Namun, setelah itu India mereformasi besar-besaran sektor pertaniannya secara lebih terintegrasi dan konsisten ketimbang Indonesia.

Akan tetapi, Syaiful menyebut tidak bisa langsung membandingkan kedua negara yang punya jumlah penduduk dan luas lahan pertanian berbeda. Ia merinci luas lahan pertanian India sekitar 40 juta hektare, sedangkan Indonesia hanya 10,6 juta hektare.

Ia menyebut lahan pertanian India separuhnya kering dengan kemampuan rata-rata memproduksi 4,3 ton gabah kering giling (gkg) per hektare. Lalu, jangka waktu produktivitas tanam-panen India hanya 4 bulan karena mengandalkan musim penghujan.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," rinci Syaiful.

Kendati demikian katanya, India konsisten mereformasi pertaniannya. Itulah yang kudu ditiru Indonesia.

Infografis Pergerakan Harga Beras Sepanjang 2023. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Hal yang bisa dicontoh Indonesia dari India

Syaiful menyebut tulang punggung kemajuan pertanian India berada di riset kuat atas benih dan pupuk. Ada juga riset teknologi pascapanen, seperti dryer, penggilingan padi efisien, serta warehouse modern yang sebagian besar dikelola industri kecil dan menengah di pedesaan.

Selain itu, India getol membangun bendungan, kanal air, dan irigasi modern untuk mencegah banjir dan kekeringan sejak 1970-an.

Sedangkan Indonesia tidak ada langkah yang dilakukan seperti India. Menurutnya, riset benih di Indonesia sangat lemah. Teknologi pascapanennya juga masih terbelakang.

"Terbukti dari banyak bangkrutnya penggilingan padi rakyat karena tidak mampu bersaing dan dari dulu tidak pernah ada perbaikan rendemen gabah ke padi. Sehingga bom waktunya sekarang, di mana produktivitas panen semakin turun," tutur Syaiful.

"Terkait pupuk, tidak ada pupuk gratis, baik di India maupun China. Pemerintah mendorong industri-industri pupuk di di daerah sehingga lebih efisien dan harganya terjangkau petani. Sementara, di Indonesia pupuk dimonopoli BUMN. Meski harganya murah, tetapi hanya mampu meng-cover tidak sampai 50 persen jumlah petani yang membutuhkan," sambungnya.

India juga punya sistem cadangan pangan yang tertata dengan baik dan regulasinya jelas. Menurutnya, rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total kebutuhan konsumsi nasional.

Di lain sisi, cadangan beras pemerintah di Indonesia hanya dipatok 8 persen. Kalau dikonversi dengan kebutuhan nasional, angka itu cuma 480 ribu ton.

Padahal, kebutuhan beras per bulan di tanah air mencapai 2,7 juta ton. Minimnya cadangan beras pada akhirnya menimbulkan krisis.

Infrastruktur Pengairan RI Tak Seperti India dan China