slot gacor wd

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

DPR Kritik Ada Proyek IKN Diongkosi APBN Tapi Komponen Lokal Nol******

Ketua Komisi VIIDPRRI Sugeng Suparwoto mengungkap ada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibiayai APBNtetapi nihil produk dalam negeri.

Politikus NasDem itu mulanya menyinggung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek transisi energi, yang dikritisi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Sugeng lantas mengungkap temuan komisinya soal proyek IKN dengan nol TKDN.

"Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol, bahaya itu. Boleh disebut? Enggak boleh lah daripada jadi isu politik, tapi sudah keluar itu nol," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Mulyanto lantas menimpali pernyataan Sugeng. Ia berkelakar PDI Perjuangan juga akan ikut menggugat temuan dalam proyek IKN tersebut.

Selain urusan IKN, Mulyanto menegaskan pentingnya TKDN dalam penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, berbahaya membiarkan RUU EBT memasukkan frasa 'fleksibilitas' untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.

"Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita," tuntut Mulyanto.

Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Ia menyebut sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Bakal Delisting, BEI Suspensi Saham META******

Bursa EfekIndonesia (BEI) mengatakan PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) akan delisting saham secara sukarela atau voluntary delisting serta
mengkonversi  diri dari yang semula perusahaan publik menjadi tertutup ataugo private.

Karenanya, BEI menghentikan sementara perdagangan saham tersebut mulai Rabu (8/11).

"Perseroan menyampaikan rencana untuk melakukan go privatedan voluntary delistingkepada Bursa setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023," demikian bunyi pernyataan BEI dalam Keterbukaan Informasi, Selasa (7/11).

"Tentu setelah ini, kami akan proses untuk hearingdulu, dengar pendapat apa yang menjadi backgrounddilakukannya voluntary delisting," ujarnya di gedung BEI, dikutip CNBC.

Ia menjelaskan perusahaan yang akan delisting diproses sesuai dengan aturan yang berlaku di mana perusahaan harus memenuhi kewajiban pembelian saham kembali (buyback) saham. Hal itu dilakukan agar para investor terlindungi.

"Karena pada saat melakukan voluntary delistingkeluar dari publicarena kita pastikan saham-saham yang beredar di masyarakat itu dibeli kembali di-buybackdengan harga yang tentunya harga yang wajar," katanya.

"Dalam rangka investor protectionkita pastikan bahwa setiap saham yang beredar di publik itu dibeli kembali," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sekolah sihirku

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Tujuh kehidupan pagoda

Prabowo: Indonesia Kurang Pandai Kelola Kekayaan, Masalah Ini Sistemik******

Bakal calon presiden Prabowo Subiantomenyoroti fenomena mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri.

Ia menyatakan bahwa fenomena tersebut merupakan salah satu masalah sistemik yang membuat Indonesia belum naik kelas menjadi negara maju hingga saat ini.

Padahal menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA)  yang bisa dijadikan modal besar untuk menjadi negara maju.

"Dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik. Masalah ini adalah karena kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri," lanjut dia.

Ia sebelumnya merinci kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia. Misalnya saja, cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan nikel terbesar kedua dunia, tembaga ketujuh dunia hingga potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencapai 437 Gigawatt (GW).

"Selain itu ada potensi produksi ikan tangkap lestari tiap tahun 12 juta ton. Potensi budidaya laut 50 juta ton per tahun," katanya.

Prabowo menjelaskan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyebutkan jika hasil kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama rakyat Indonesia.

"Pasal 33 adalah blueprintekonomi Indonesia. Dari sejak tahun 1945 jelas dikatakan dalam Pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," jelasnya.

"Tiap negara punya budaya lain, tiap negara punya kultur berbeda. Kalau di suatu negara atau katakanlah di negara barat, mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal. Ya, itu mereka. Tetapi budaya kita pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu," ujar Prabowo lebih lanjut.

Prabowo mengatakan negara-negara yang ekonominya tumbuh pesat justru memiliki aturan yang mirip dengan Pasal 33 UUD 1945.

Menurut dia, semua orang boleh berargumen berapa kekayaan yang dikuasai negara. Hanya saja prinsipnya negara harus aktif, bahkan kalau perlu intervensi.

"Sistem kita tidak bisa lagi meneruskan sistem kapitalisme neoliberal. Karena di barat pun sudah tidak laku. Di barat pun sudah mengatakan bahwa ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak," tegasnya.

Prabowo mengatakan Indonesia harus kembali kepada ekonomi Pancasila, yaitu gabungan antara yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme.

[Gambas:Video CNN]

Obat besar

7 Perjalanan KA Terhambat Imbas KA Argo Semeru Anjlok di Sentolo******

Insiden kecelakaankereta api yang melibatkan KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis di kilometer 520 +4 Petak Jalan Sentolo, Wates, Kulon Progo, Selasa (17/10) menyebabkan tujuh perjalanan KA lain terdampak.

"Tentu sudah (berdampak), soalnya sejak pukul 14.00 WIB tadi itu sudah ada 7 kereta yang tertahan sebagian di Stasiun Wates sebagian di Stasiun Sentolo kanan kirinya," kata Manager Humas KAI DAOP 6 Yogyakarta Krisbiyantoro.

Sekarang ini, kata dia, proses evakuasi masih berlangsung hingga minimal satu jalur bisa digunakan. Namun, berdasarkan pantauan di lokasi KA Argowilis sudah kembali bergerak.

Perseroan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis ini.

"Penumpang sampai saat ini aman tidak ada korban jiwa, sudah dievakuasi penumpang sebagian bisa dievakuasi dibantu kereta bandara (KA Bandara YIA), dibantu juga kereta eksekutif rangkaian dari Kutoarjo," kata Kris.

Pihaknya di satu sisi juga masih mengusut pemicu serta kronologi dari insiden ini.

"Sampai saat ini masih dalam pengusutan," katanya.

"Kereta yang anjlok adalah kereta api Argo Semeru dari Surabaya tujuan Jakarta. Yang satu Argo Wilis, tidak anjlok, terhalang saja," sambungnya.

Sementara itu, berdasarkan kesaksian salah seorang penumpang KA Argomulyo, kereta yang ditumpanginya sempat tergelincir sebelum bersenggolan dengan KA Argo Wilis dari arah seberang.

Pantauan di lokasi, KA Argo Wilis sudah mulai bergerak, sementara garis polisi masih terpasang di sekitar TKP yang jadi tontonan warga.

[Gambas:Video CNN]

Wanita Pedang Cang Lei

Amran Klaim Mentan 'Bersih': Buka di Google, Amran Rp50 Miliar!******

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaimanmemastikan dirinya tak akan main-main seperti titip proyek dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri.

Pernyataan itu diutarakan Amran setelah hari ini kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mentan menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus korupsi di lingkup kementerian tersebut. Amran mengatakan tidak ada kompromi jika ada kasus berbau konflik kepentingan di Kementan.

Lihat Juga : Amran Ungkap PR Besar dari Jokowi Usai Dilantik Jadi Mentan Lagi

Ia lantas menuturkan telah menutup perusahaan miliknya yg berhubungan dengan pertanian. Ada pun perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan racun tikus.

Menurut Amran, penutupan itu dilakukan demi mencegah konflik kepentingan.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi yang lain jangan ditutup dong gak ada hubungan dengan pertanian. Intinya menteri pertanian tidak punya konflik kepentingan. Dan Anda awasi tapi jangan fitnah," ucapnya.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), selama menjabat sebagai menteri Jokowi harga kekayaan Amran menurun.

Tercatat pada 2014 harta kekayaannya mencapai Rp325,26 miliar. Harga itu kemudian turun menjadi Rp257,01 pada 2017.

Namun pada 2018, harga Amran kembali naik menjadi Rp274,9 miliar. Lalu, naik lagi menjadi Rp279,58 miliar pada 2019.

Harta pada 2019 atau update terakhir itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp42,24 miliar.

Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp3,42 miliar. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya Rp38 juta.

Amran juga memiliki utang senilai Rp293,73 juta.

Presiden Jokowi kembali menunjuk dan melantik Amran sebagai mentan pada Rabu (25/10) di Istana Negara. Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.