indowinbola

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

gacorbet

Indonesia garap prospek produk halal di Selandia Baru******

Selandia Baru (ANTARA) - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan Indonesia menggarap prospek produk halal di Selandia Baru melalui hubungan diplomasi dua negara.

"Nilai perdagangan antara Indonesia dengan Selandia Baru itu 50 persen dari nilai-nilai perdagangan yang berhubungan dengan masalah halal," kata Masduki di Bandara Internasional Auckland, Selandia Baru, Senin.

Baca juga: Wapres ke Selandia Baru lanjutkan diplomasi halal ke masyarakat dunia

Ia mengatakan Indonesia-Selandia Baru telah menjalin hubungan dagang produk halal berupa ekspor hasil pertanian hingga daging sapi.

Selain itu, kata Masduki, banyak komunitas Muslim tumbuh di Selandia Baru, sehingga membutuhkan jaminan produk halal menggunakan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: BPJPH-Arab Saudi bentuk tim teknis kerja sama jaminan produk halal

Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Selandia Baru pada 25 Februari hingga 2 Maret 2024 dalam rangka melanjutkan diplomasi halal bagi warga dunia.

Kunjungan kerja itu difokuskan di dua kota Selandia Baru, yakni Wellington dan Auckland untuk menemui sejumlah pejabat penting seperti Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon dan Wakil Perdana Menteri Winston Peters untuk berdiplomasi.

Baca juga: Indonesia perkuat kerja sama produk halal dengan Tiongkok

"Ada konsistensi kunjungan Wapres Ma'ruf Amin ke berbagai negara selama ini, sebelumnya ke beberapa negara Eropa dan sekarang ke Selandia Baru. Konsistensi itu adalah cita-cita mengenai bagaimana agar Indonesia menjadi bagian penting hak halal dunia," ujarnya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Desainer game serba bisa

sakti55

Retno: Dewan HAM PBB harus tangani pelanggaran Israel atas Palestina******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam High-Level Segment Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2), yang sekaligus menandai dimulainya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2024-2026.

“Hal yang kedua yang saya sampaikan di dalam pertemuan Dewan HAM yaitu pentingnya mengintensifkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan. Krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik, memerlukan kerja sama dan solidaritas global untuk mengatasinya, termasuk pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi,” tutur Retno dalam keterangan tertulisnya.

Dia kemudian menegaskan bahwa mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi.

“Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir,” kata Retno.

Lebih lanjut, ia menyerukan perlunya memperkuat ekosistem HAM, yang menjadi tanggung jawab kolektif semua negara.

Di ASEAN, ujarnya, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human RightsDialogue sementara di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan.

“Dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas kepada negara anggota,” ujar Retno.

Ia pun menegaskan bahwa pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara, termasuk penghormatan pada hak pembangunan setiap negara guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran,” ujar Retno menambahkan.

Baca juga: Menlu: ICJ harus nyatakan pendudukan Israel ilegal
Baca juga: Menlu Retno suarakan isu Gaza dalam pertemuan G20
Baca juga: Menlu Retno bicara soal Palestina di ICJ pada 23 Februari

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Paus Bola Basket

gerbangemas

Polri terima dua personel disabilitas jalur rekrutmen SIPSS******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima dua orang personel dari penyandang disabilitas yang lolos seleksi melalui jalur penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2024

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan ada 226 peserta lolos tahap awal seleksi SIPSS, tiga orang di antaranya penyandang disabilitas.
"Dari tiga peserta yang tes pusat ini, sampai sekarang masih lanjut ada dua orang," kata Dedi.

Baca juga: Tiga penyandang disabilitas lolos seleksi awal anggota Polri

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut dua orang penyandang disabilitas tersebut memiliki latar belakang pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana pendidikan dengan kompetensi di bidang teknologi dan informasi.

Dua orang peserta penyandang disabilitas itu memperoleh hasil tes yang baik hingga tahap akhir, tak kalah dengan peserta reguler.

Penugasan yang akan diberikan kepada personel dari penyandang disabilitas ini adalah satu orang akan bertugas sebagai dokter dan satu orang lainnya sebagai operator di bidang teknologi informasi.

"Pekerjaannya lebih banyak ke staf, staffing, maupun kelompok-kelompok operator," ujar Dedi.

Baca juga: Komnas Perempuan apresiasi kebijakan disabilitas jadi anggota Polri

Mantan Kepala Divisi Humas Polri itu menambahkan seluruh peserta yang lolos tahap akhir penerimaan SIPSS Polri, termasuk penyandang disabilitas, akan memulai pendidikan pada 5 Maret 2024.

"Dalam tahap ini, siswa difabel dan reguler diperlakukan setara," kata Dedi menerangkan.

Penerimaan personel Polri dari kelompok disabilitas merupakan program Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen SIPSS untuk kalangan disabilitas.

Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para penyandang disabilitas dengan siswa reguler dilakukan bersamaan.

Baca juga: Polri buka seleksi Bintara SIPSS jaring kelompok disabilitas

Dedi menambahkan Polri juga akan membuka kesempatan bagi kalangan difabel untuk mengikut seleksi pendidikan pembentukan bintara mulai tahun ini.

"SSDM Polri menggencarkan sosialisasi pengumuman pembukaan rekrutmen bintara ke kelompok-kelompok disabilitas," ujarnya.

Pada tahun 2023, Polri telah menerima satu orang polisi wanita penyandang disabilitas daksa lulusan D3 manajemen perusahaan yang bertugas sebagai Arsiparis di Polda Sumetera Selatan.

Baca juga: Sosiolog Unsoed apresiasi rencana Polri rekrut penyandang disabilitas
Baca juga: Polri rekrut difabel menjadi ASN melalui Program Prioritas Kapolri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

slot bonus 20 20

Banjir bandang dan tanah longsor kembali terjang Sumbawa******

Banjir bandang dan tanah longsor ini akibat hujan dengan intensitas tinggi

Mataram (ANTARA) - Banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, mengatakan banjir dan tanah longsor ini terjadi di Desa Labangkar dan Desa Ropang. Keduanya berada di Kecamatan Ropang, Sabtu (24/2) pukul 16.30 Wita.

"Banjir bandang dan tanah longsor ini akibat hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu di Kecamatan Ropang," ujarnya di Mataram, Minggu.

Ia mengungkapkan akibat banjir bandang tersebut puluhan rumah di Desa Labangkar terendam banjir. Tak hanya itu, banjir juga mengakibatkan tanah longsor sehingga menyebabkan kerugian materi.

"Tanah longsor ini terjadi di pemukiman warga yang bila tidak ditangani akan berdampak meluas ke pemukiman warga lainnya," terang Nurhidayat.

Baca juga: LHK NTB: Banjir Kabupaten Sumbawa akibat curah hujan tinggi
Baca juga: Empat kabupaten di Pulau Sumbawa diterjang banjir

Menurut dia, jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir di Desa Labangkar sebanyak 30 KK, sedangkan, jumlah rumah yang terdampak longsor ada empat unit.

Sedangkan di Desa Ropang, longsor mengakibatkan terlepasnya besi plat bordes jembatan di desa setempat sehingga mengganggu akses pengguna jalan.

"Kebutuhan mendesak yaitu pembangunan bronjong penahan tebing pemukiman dan penanganan perbaikan jembatan limpas Desa Ropang," ujarnya.

Menurut Nurhidayat, kondisi saat ini air sudah surut dan warga mulai membersihkan rumah masing-masing dan membersihkan bekas banjir bandang di jembatan penyeberangan Desa Labangkar.

"Jadi semua ikut terlibat membantu warga baik dari BPBD Kabupaten Sumbawa, TNI/Polri, unsur kecamatan, unsur desa, relawan kebencanaan dan masyarakat," katanya.

Baca juga: Kerusakan hutan dan hilangnya kawasan resapan picu banjir NTB
Baca juga: BPBD: Banjir bandang di Sumbawa disebabkan oleh penebangan liar

Sebelumnya pada Rabu (21/2) sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa juga diterpa bencana banjir dan tanah longsor akibat tingginya intensitas hujan.

Di antara wilayah yang terdampak tersebut, antara lain Desa Kalabeso, Desa Labuhan Burung, dan Desa Jurumapin yang berada di Kecamatan Buer. Kemudian banjir juga terjadi di Desa Marente, Kecamatan Alas.

Akibat banjir tersebut, jembatan penghubung antara Desa Kalabeso ke Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer terputus. Tidak hanya itu, tanggul penahan tebing di bagian kiri dan kanan jembatan penghubung tersebut ikut ambruk sekitar 60 meter.

Kemudian areal pertanian sekitar 25 hektare terendam banjir dan mengakibatkan gagal panen, termasuk 52 KK juga ikut terdampak banjir bandang tersebut.

Sementara di Desa Marente, Kecamatan Alas, banjir bandang mengakibatkan jembatan penghubung antara Dusun Marente Loka dan Dusun Beru Marente terputus.

Baca juga: Sejumlah provinsi berpotensi diguyur hujan sedang-lebat pada Minggu
Baca juga: BPBD evakuasi warga terdampak banjir di Lampung Selatan
Baca juga: Pj Gubernur Jatim tinjau lokasi bencana alam di Pamekasan

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Desa Pedang Peri

slot gacor bonus 100 di depan

Program bajak sawah gratis Tanah Datar sasar 4.400 hektare pada 2024******

Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare

Batusangkar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menargetkan Program Bajak Sawah Gratis bisa menyasar 4.400 hektare lahan petani pada tahun 2024. "Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare," kata Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar Wel Embra di Batusangkar, Selasa. Ia menjelaskan, dari target yang ditetapkan itu diperkirakan bisa memberikan manfaat kepada sekitar 10 ribu orang petani di Tanah Datar. "Kita berharap dengan program ini petani bisa terbantu, dan hasil panen di Tanah Datar bisa meningkat," katanya. Ia menyebutkan, Program Bajak Sawah Gratis adalah salah satu program unggulan di bawah kepemimpinan Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak program tersebut diluncurkan di Sawah Pincuran Jambu, Jorong Sitakuak, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab pada Februari 2022, sebagian besar petani di daerah itu telah merasakan manfaatnya. "Sejak program itu diluncurkan total sebanyak 16.303 orang petani penggarap di Tanah Datar telah menikmati manfaatnya dari rentang waktu 2022-2023," katanya. Dia mengatakan, jika menghitung jumlah keseluruhan petani yang ada di Kabupaten Tanah Datar memang belum semuanya terlayani layanan bajak sawah gratis. Namun secara capaian, layanan bajak sawah gratis selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 program layanan bajak sawah gratis mencapai 4.204,49 hektare lahan dari 4.200 hektare target yang ditetapkan atau sebesar 100,11 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon sebanyak 8.028 orang. Kemudian meningkat pada 2023 menjadi 4.311,38 hektare lahan dari 4.300 target atau sebesar 100,26 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon 8.275 orang. Ia menyebut dalam mendukung terlaksananya layanan bajak sawah gratis ada beberapa langkah yang disiapkan pemerintah daerah, yaitu dengan membentuk tiga pola layanan dan membentuk tim Brigade Alsintan.
Pertama pola satu, yaitu alat mesin pertanian (Alsintan) dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis (mesin, BBM, dan upah bajak) ditanggung oleh pemerintah daerah. Pada pelaksanaan tahun 2022 pola satu diminati sebanyak 787 pemohon dan 644 pemohon di tahun 2023. Pola dua, yaitu Alsintan disediakan oleh kelompok tani dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah. Pola ini pada tahun 2022 diminati oleh sebanyak 7.231 pemohon, dan 7.615 pemohon pada tahun 2023. Pola dua paling banyak diminati dengan memanfaatkan mesin yang telah ada pada masyarakat dan pembiayaan ditanggung oleh Pemda.
"Artinya program layanan bajak sawah gratis tidak membunuh mata pencarian masyarakat yang telah memiliki mesin, justru memaksimalkan mesin yang telah ada tersebut," katanya. Terakhir pola tiga, yaitu Alsintan disediakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh kelompok tani (peminjaman alsintan). Tidak sampai di situ, selain layanan bajak sawah gratis pemerintah daerah juga memberikan kemudahan bagi para petani maupun kelompok tani yang memiliki mesin alsintan untuk perawatan dan perbaikannya. Kemudahan itu juga diberikan secara gratis yang disebut dengan "gebetan manis" (Gerakan Bengkel Alsintan dan Mekanisme Pertanian Gratis). Sejak diluncurkan di Gedung Serba Guna Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara September 2023, program tersebut telah banyak dinikmati masyarakat.*

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

mpo228 link

AHY janji berantas mafia tanah sebagai komitmen bela rakyat kecil******

Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji untuk memberantas mafia tanah sebagai wujud komitmennya membela rakyat kecil.

“Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil,” kata AHY saat pertemuannya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

AHY mengatakan, agar mampu menghapuskan mafia tanah di Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang serta mempelajari situasi saat ini mengingat praktik mafia tanah merupakan kejahatan yang telah lama ada dan langgeng di Indonesia.

“Pemerintah akan hadir untuk membela rakyat kecil, tetapi kita juga ingin benar-benar memahami situasinya, karena situasi tanah dan sengketa tanah itu kompleks. Jadi sudah lama carut marut, jadi tidak boleh juga kita sembrono, kita juga ingin cepat tapi juga harus dengan diteliti dengan baik,” ujarnya.

Pertemuannya dengan Menko Airlangga membahas berbagai program agraria yang perlu dituntaskan seperti reforma agraria, pengadaan lahan untuk infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga kepastian hukum pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa permasalahan mafia tanah akan dibahas secara spesifik dalam beberapa pertemuan mendatang.

“Ya kalau itu nanti kita tangani secara spesifik,” kata Airlangga.

Sebelumnya, AHY mendapatkan mandat dari Wakil Presiden RI Mar’ruf Amin untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan agraria, salah satunya mafia tanah.

AHY sendiri mengaku kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Hingga hari keenam menjabat sebagai Menteri ATR sejak dilantik pada Rabu (21/2), AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR

Baca juga: Menteri ATR/BPN AHY pimpin rakor berantas mafia tanah pada 1-4 Maret

Baca juga: Komisi III DPR RI dukung penuh AHY berantas mafia tanah

Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN AHY lanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024