sbo slot 138

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Meja dan Kursi Makan Turun Harga di Transmart Mulai Rp1,9 Jutaan Aja******

Lagi cari meja dan kursi makan yang harganya murah meriah tapi berkualitas? Beli aja di Transmart Full Day Sale, soalnya produk dining setlagi banting harga nih.

Kali ini, Transmart Full Day Sale berlangsung selama dua hari, pada Sabtu (30/12) dan Minggu (31/12) kasih diskon gede-gedean.

Lihat Juga : Wow, Borong Belanjaan di Transmart Full Day Sale Bisa Semurah Ini

Apa saja produk dining set yang diskon? Cek di bawah ini.

Flint Dining Set 1+4, harga diskon Rp1.999.200 dari Rp2.799.000 per set. Diskonnya sampai Rp799.800. Harga berlaku di Pulau Jawa.

Sementara untuk luar Pulau Jawa, Flint Dining Set 1+4, harga diskon Rp2.079.200 dari harga normal Rp2.899.000 per set. Diskonnya sampai Rp819.800.

Selain dining set, ada juga Clay Sofabed 180x110x37 cm, harga sale Rp2.319.200 dari harga normal Rp3.299.000 per unit.

Lalu ada Fraser Daybed, harga sale Rp1.839.200 dari harga normal Rp3.999.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.

Ada juga Jevan Computer Desk, harga sale Rp423.200 dari harga normal Rp899.000 per unit.

Murah-murah banget kan? Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Langsung aja kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Pesta diskon ini digelar mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai di seluruh Indonesia.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Selamat belanja!

santo

Kubu Prabowo******

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin mengatakan pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan insentif pajakbagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya jika memenangi Pilpres 2024.

Insentif berbentuk gratis atau pembebasan pajak penghasilan (PPn) dalam kurun waktu tiga tahun pertama usaha baru pelaku UMKM.

"Untuk UMKM, kami akan memberikan insentif perpajakan, yaitu tiga tahun bebas pajak, supaya UMKM yang baru ini bisa mengatur dan mengelola dulu siklus keuangannya (cash flow) dulu, setelah itu baru dikenakan pajak," kata Puteri dalam diskusi "Arah Kebijakan Perpajakan Prabowo-Gibran terhadap Pengusaha Muda" di Fanta Headquarters atau Fanta HQ, Jakarta, Kamis (4/1) seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, Puteri mengatakan Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara agar penerimaan negara bisa lebih optimal.

"Kami akan menyiapkan Badan Penerimaan Negara juga, supaya menteri keuangan bisa fokus pada pembiayaan dan juga pengelolaan APBN. Sementara untuk penerimaan negara nanti, kepala badan penerimaan negara ini akan berkoordinasi langsung dengan presiden," ujar Puteri.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edy Slamet Irianto menyebut transformasi perpajakan di Indonesia belum berhasil mendongkrak rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga di atas 10 persen.

Dengan adanya Badan Penerimaan Negara, menurut Edy, rasio pajak akan meningkat karena dinilai mampu lebih efektif dalam pengelolaannya.

"Karena kebutuhan anggaran makin lama makin besar dan kami perlu melakukan akselerasi pembangunan. Maka, penerima negara itu perlu dikelola oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang setara dengan kementerian lain, supaya ada efektivitas dalam hal kinerjanya dengan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain," kata Edy.

[Gambas:Video CNN]

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Wings Group Jawab Isu Cabut dari Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN******

Wings Group memastikan tetap ikut dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Penegasan ini merespons isu Wings Group dan PT Djarum angkat kaki dari konsorsium tersebut.

Head of Corporate Communications & CSR Wings Group Sheila Kansil menjelaskan kepesertaan perusahaan bersifat nonkomersial.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Meski mengklaim sejak awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Aguan, Budi mengatakan Djarum terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, ia tak merinci apa saja yang digarap dan bagaimana rencana perusahaan selanjutnya di IKN. Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Abadi

Kemenhub Buka Suara soal Isu Kapal Dagang Israel Akan Berlabuh di RI******

Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan pernah memberikan izin kapalberbendera Israelmasuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Pernyataan itu untuk merespons kabar di media sosial bahwa kapal-kapal ZIM dari Israel akan berlabuh di empat pelabuhan RI dalam waktu dekat ini.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan larangan berlabuh akan tetap diterapkan oleh Indonesia.

Menurut Adita, sejak terjadinya konflik Israel-Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal baik yang berbendera Israel maupun bukan yang melayari Indonesia-Israel. Ke depannya, Kemenhub akan terus memastikan agar tidak ada kapal Israel yang masuk ke perairan Tanah Air.

"Selanjutnya Kemenhub akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau hal ini," jelasnya.

Sementara, terkait dengan surat terbuka yang disampaikan oleh Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel di instagram, Adita menekankan terus melakukan pengecekan dan dipastikan tidak memberikan izin kapal Israel masuk Indonesia.

"Sehubungan dengan surat terbuka ini, kami telah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan atas informasi yang disampaikan," jelasnya.

Sebuah surat terbuka dari Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel Erlangga Greschinov beredar di media sosial. Surat berisi permemintaan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melarang kapal-kapal ZIM dari Israel berlabuh pelabuhan Indonesia.

Larangan perlu dilakukan demi mendukung perjuangan rakyat Palestina. 

[Gambas:Video CNN]

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Omzet UMKM Konveksi Anjlok 90 Persen di Masa Pemilu 2024******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).

Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.

Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

Lihat Juga : Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi

Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.

Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.

Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.

Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.

"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.

Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.

Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.

[Gambas:Video CNN]