adminagus

Kotak Makanan Ogre

Kemenkop UKM Blak******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkap soal kasus pelecehan seksualyang terjadi di antara para pegawainya (PNS). Kejadian tersebut terjadi di Bogor, Jawa Barat, pada 2019.

Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan kejadian bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019. Pada 5 Desember pukul 23.30 WIB, korban (ND) beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung.

Mereka makan di salah satu restoran. Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur. Mereka kemudian kembali ke hotel pada 6 Desember pukul 04.00 WIB.

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima pengaduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. Orang tua ND sendiri juga bekerja di Unit Eselon III Kemenkop UKM.

Setelah itu, Biro Kepegawaian mendampingi ND melaporkan keempat korban ke Polres Kota Bogor. Sementara itu, Biro Kepegawaian memanggil pelaku untuk memintai keterangan.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

"MF dan NN tenaga honorer langsung diputus kontraknya," ujar Arif.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Di sisi lain, ND mengajukan surat pengunduran diri pada 3 Maret 2020. KemenkopUKM kemudian mencarikan pekerjaan untuknya di tempat lain.

Pada 5 Maret, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," ujar Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan pulang sang penyihir

Bahlil Klaim Investasi Rp200 T Segera Parkir di IKN******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim investasisenilai Rp200 triliun akan masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jumlah itu, kata Bahlil, akan membangun proyek di IKN pada tahap pertama. "Angkanya tidak mengecewakan," imbuhnya dalam pemaparan investasi kuartal III-2022 di kantor BKPM, Senin (24/10).

"Artinya, saya mau sampaikan bahwa minimal Rp200 triliun akan bisa kita wujudkan dalam pembangunan proyek IKN di tahap pertama," lanjutnya.

"Beberapa negara sudah menyampaikan penawarannya kepada kami, bahkan sebagian sudah saya bawa ke bapak Jokowi. Tetapi sekali lagi, angka detailnya nggak boleh saya sampaikan, terkecuali sudah ada semi kontrak, baru kami bisa ngomong," jelasnya.

Bahlil memberikan bocoran beberapa negara yang sudah menyampaikan penawaran adalah China, Korea Selatan, Taiwan, serta beberapa negara di Eropa.

Sampai saat ini, penawaran para investor asing tersebut masih terus dikaji oleh pemerintah. "Jadi mereka itu yang ingin dan sudah menyampaikan penawarannya kepada kami," ungkapnya.

Sementara, tahun depan salah satu negara yang ditargetkan bisa masuk ke IKN adalah Uni Emirat Arab (UEA) dengan nilai investasi mencapai US miliar atau Rp311,26 triliun (asumsi kurs Rp15.563 per dolar AS).

"Kami targetkan 2023 ini secercah harapan sudah mulai bagus, karena mereka (UEA) akan masuk di IKN. IKN itu gede sekali yang sudah firm US$ 20 miliar, yang sudah oke mereka akan masuk di IKN dan beberapa investasi di sektor yang lain," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Apakah Anda suka bermain game?

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Bahlil Klaim Investasi Rp200 T Segera Parkir di IKN******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim investasisenilai Rp200 triliun akan masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jumlah itu, kata Bahlil, akan membangun proyek di IKN pada tahap pertama. "Angkanya tidak mengecewakan," imbuhnya dalam pemaparan investasi kuartal III-2022 di kantor BKPM, Senin (24/10).

"Artinya, saya mau sampaikan bahwa minimal Rp200 triliun akan bisa kita wujudkan dalam pembangunan proyek IKN di tahap pertama," lanjutnya.

"Beberapa negara sudah menyampaikan penawarannya kepada kami, bahkan sebagian sudah saya bawa ke bapak Jokowi. Tetapi sekali lagi, angka detailnya nggak boleh saya sampaikan, terkecuali sudah ada semi kontrak, baru kami bisa ngomong," jelasnya.

Bahlil memberikan bocoran beberapa negara yang sudah menyampaikan penawaran adalah China, Korea Selatan, Taiwan, serta beberapa negara di Eropa.

Sampai saat ini, penawaran para investor asing tersebut masih terus dikaji oleh pemerintah. "Jadi mereka itu yang ingin dan sudah menyampaikan penawarannya kepada kami," ungkapnya.

Sementara, tahun depan salah satu negara yang ditargetkan bisa masuk ke IKN adalah Uni Emirat Arab (UEA) dengan nilai investasi mencapai US miliar atau Rp311,26 triliun (asumsi kurs Rp15.563 per dolar AS).

"Kami targetkan 2023 ini secercah harapan sudah mulai bagus, karena mereka (UEA) akan masuk di IKN. IKN itu gede sekali yang sudah firm US$ 20 miliar, yang sudah oke mereka akan masuk di IKN dan beberapa investasi di sektor yang lain," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Kemenperin Akhirnya Bersuara soal Singapura Tarik Mie Sedaap******

Kementerian Perindustrian buka suara soal kasus penarikan produk Mie Sedaap di beberapa negara, salah satunya Singapura karena mengandung pestisida etilen oksida

Melalui Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, mereka menyatakan sejatinya setiap produk makanan dan minuman yang dihasilkan industri di dalam negeri sudah mengikuti standar pangan yang berlaku, termasuk di negara tujuan ekspor.

"Tentunya perusahaan dalam melakukan ekspor makanan ke luar negeri harus mengetahui regulasi yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor tersebut, serta memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika seperti dikutip dariAntara, Jumat (21/10).

Ia menyebut agar masalah itu tidak terjadi, pemerintah akan melakukan langkah mitigasi, antara lain dengan memperkuat Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (Inrasff) working group dari para pemangku kepentingan terkait.

Perwakilan stakeholdersitu misalnya dari BPOM (selaku National Contact Point), Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.

"Inrasff merupakan sistem komunikasi yang cepat untuk menindaklanjuti notifikasi terhadap permasalahan produk ekspor maupun impor," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Di samping itu, lanjut Putu,pemerintah juga akan mengembangkan metode pengujian residu etilenoksida pada produk pangan. Saat ini, di Indonesia, pengujian residu tersebut baru bisa dilakukan oleh laboratorium BPOM.

Sejumlah negara, salah satunya Singapura menarik produk Mi Sedaap dari pasar mereka. Beberapa waktu lalu mereka menarik tiga varian Mie Sedaap dari peredaran.

Badan Pangan Singapura (SFA) mengatakan penarikan dilakukan karena produk Mie Sedaap dianggap mengandung pestisida.

Ada dua produk Mie Sedaap lain yang terdeteksi mengandung pestisida dalam bubuk cabai. Dua varian tersebut adalah mie instan Mie Sedaap Kari Spesial dan mie instan Korean Spicy Chicken.

"Melalui pengujian peraturan kami, SFA telah mengidentifikasi bubuk cabai terkontaminasi dengan etilen oksida," katanya dalam rilis media yang diperbarui.

Sementara itu Wings Group selaku perusahaan induk dari Mie Sedaap membantah produknya mengandung pestisida jenis etilen oksida.

"Mie Sedaap memastikan tidak menggunakan etilen oksida di seluruh lini produksi. Mie Sedaap telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (11/10).

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Komunitas Konsumen Desak Kemenkes Ungkap Merek Obat Berbahaya******

Ketua Komunitas KonsumenIndonesia (KKI) David Tobing mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan daftar nama produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk senyawa etilen glikol (EG) yang melebihi ambang batas.

"KKI mendesak Kemenkes juga segera publikasi nama-nama obat sirop mana yang mengandung bahan berbahaya, maupun yang tidak demi kenyamanan dan keamanan kepada pengguna obat (konsumen), terlebih lagi obat- obatan tersebut banyak beredar dan dijual bebas," ujar David dalam keterangan resmi, Jumat (21/10).

Dalam hal ini, ia mengapresiasi sikap BPOM yang mengumumkan lima obat sirop dengan kandungan senyawa EG yang melebihi ambang batas. Namun mereka tetap meminta pemerintah mempublikasikan 15 dari 18 obat yang dinyatakan Kemenkes mengandung senyawa (EG).

"Hal ini perlu agar tidak meresahkan anak dan orang tua si anak yang merupakan konsumen pengguna obat," ujarnya.

Sementara itu, Forum Advokat Peduli Anak (FAPA) menyampaikan bahwa penemuan kandungan berbahaya dalam obat tidak boleh sampai mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Maka dari itu, jangan sampai pembatasan obat sirop yang tidak jelas dan akurat informasinya justru malah mengabaikan kesehatan anak yang sedang membutuhkan obat-obatan dalam bentuk sirup yang belum ada penggantinya," ujar perwakilan FAPA, Maria Ardiningtyas.

FAPA berharap Kemenkes dapat terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sehingga para orangtua dapat mendapatkan informasi resmi mengenai obat sirop yang berpotensi menjadi penyebab gagal ginjal akut anak.

Selain itu, FAPA juga mengimbau adanya obat-obatan pengganti obat sirup secara gratis sebagai bentuk perlindungan anak.

"Amanat Pasal 45B dari UU Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan tumbuh kembang anak, dengan harus melakukan aktivitas yang melindungi anak," tegas Maria.

Adapun lima obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diterbitkan BPOM:

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.

5. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

[Gambas:Video CNN]