big288

Saya bukan orang baik dalam sistem

Penumpang Pesawat Tak Lagi Wajib Pakai Masker******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperbolehkan seluruh maskapai mencabut larangan penggunaan masker. Kini, penumpang yang naik pesawatdiperbolehkan tidak menggunakan masker apabila penumpang dalam keadaan sehat dan sedang tidak terinfeksi virus covid-19.

Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 16 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

Surat Edaran tersebut mengatur tentang protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dalam negeri (PPDN) dan luar negeri (PPLN). Karenanya, sebagai operator Bandara PT Angkasa Pura I dan II siap menerapkan hal tersebut.

Hal yang sama berlaku di seluruh Bandara kelolaan Angkasa Pura II. VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan SE Nomor 16 Nomor 2023 itu diterapkan di 20 bandara yang dikelola perseroan.

"Seluruh bandara PT Angkasa Pura II beroperasi dengan mematuhi regulasi, termasuk regulasi yang diberlakukan di tengah masa transisi endemi covid-19," jelasnya.

Namun, penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Lihat Juga : ANALISISMenanti Kejujuran Jokowi soal Jadwal Molor Operasi Kereta Cepat

Kemudian, bagi penumpang yang sedang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan covid-19, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut.

"Sesuai SE Nomor 16 Nomor 2023, penumpang pesawat dianjurkan membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala," imbuhnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengimbau agar setiap operator penerbangan tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan covid-19.

Selain itu, ia meminta operator penerbangan tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan covid-19.

"Tentunya aturan baru ini harus kita sosialisasikan secara massif kepada pengguna jasa transportasi udara, agar selalu tumbuh kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku," pungkasnya.

Dengan terbitnya SE Kemenhub Nomor 16 Tahun 2023 ini, maka tiga surat edaran yang mengatur aturan perjalanan udara, yakni SE Kemenhub Nomor 13 tahun 2020, SE Kemenhub Nomor 82 Tahun 2022, dan SE Kemenhub Nomor 88 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Iblis Abadi

Aturan Baru Kemenhub: Penumpang Kapal Laut Kini Boleh Lepas Masker******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan baru tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri, salah satunya Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Transportasi Laut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan penumpang kini tidak diwajibkan mengenakan masker namun dianjurkan untuk melakukan vaksinasi hingga booster kedua. 

Dalam aturan tersebut, kebijakan tersebut berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan pelaku perjalanan dari luar negeri yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia dengan transportasi laut.

Berikut aturan lengkapnya; 

1. Masyarakat diberikan kelonggaran untuk tidak menggunakan masker jika dalam keadaan sehat dan tidak berisiko terhadap covid-19.

2. Masyarakat tetap diimbau untuk menggunakan masker yang tertutup dengan baik saat berada dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19, baik sebelum maupun selama melakukan perjalanan dan berada di fasilitas publik.

3. Masyarakat atau pelaku perjalanan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan moda transportasi laut termasuk nakhoda dan awak kapal dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan covid-19.

4. Masyarakat dianjurkan untuk tetap menggunakan aplikasi SatuSehat untuk memonitor kesehatan pribadi serta selalu membawa hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun secara berkala.

[Gambas:Video CNN]

Sebuah peternakan di dunia lain

IHSG Terseret ke 6.699 usai 279 Saham Merosot******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 6.699 pada Rabu (14/6) sore. Indeks saham melemah 19,29 poin atau 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,91 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 253 saham menguat, 279 saham terkoreksi, dan 206 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,47 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,46 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 0,72 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,19 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,45 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,72 persen.

Senada dengan Eropa, bursa Amerika pun kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,69 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,77 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Prajurit terkuat

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Makan seluruh dunia

Luhut Bakal Jajal Kereta Cepat 22 Juni, Uji Kecepatan 350 Km per Jam******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan akan menjajal uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 22 Juni ini.

"Saya tanggal 22 nanti coba kecepatan 350 kilometer (km) per jam. Dari Jakarta ke Bandung," ujarnya di The Ritz-Carlton, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).

Meski demikian, ia tidak menyebut akan mengajak siapa saja dalam uji coba tersebut. Semula, Luhut mengatakan akan melakukan uji coba KCJB pada Kamis (15/6) ini dan akan mengajak Ketua Badan Anggaran serta anggota DPR lainnya ikut.

Setelah uji coba, ia mengatakan kereta api cepat ini akan disiapkan untuk operasi Agustus. Tahap awal, operasi akan digratiskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel kereta api.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya dalam Rapat Banggar, Jumat (9/6) lalu.

Secara terpisah, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengonfirmasi masyarakat bisa menjajal kereta cepat mulai Agustus.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti menyebut masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial sebelum dioperasikan secara komersial pada Oktober.

Namun, Emir belum berani berjanji uji coba itu benar-benar gratis untuk masyarakat. Sebab, pihaknya juga masih menunggu hasil kajian dari skema pembelian tiket.

"(Agustus) masyarakat sudah bisa coba. Tata cara dan skemanya itu belum ditetapkan, masih dibahas," ucapnya di Stasiun KCJB Halim.

Ia mengatakan selama uji coba pada Agustus masyarakat bisa naik kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat sekitar 30 menit. Dari Stasiun Padalarang, masyarakat langsung bisa naik KA feeder menuju Stasiun Bandung sekitar 18 menit.

Adapun tarif untuk KA Feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Dengan begitu, penumpang tidak perlu membayar lagi.

Sampai saat ini, pihak KCIC belum menentukan tarif dari KCJB. Yang pasti, kata Emir, KCJB akan memiliki tiga kelas, yakni premium ekonomi, second class, dan first class.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Master Yuemang

Pluang Usung 500 Saham AS Baru, Warga RI Bisa Investasi Mulai Rp5.000******

Pluang, aplikasi investasimulti-aset kini memperluas akses investor ritel dengan memfasilitasi pilihan investasi sahamAS hingga. Ada lebih dari 500 pilihan saham yang ditawarkan.

Fasilitas ini meningkat sepuluh kali lipat dari jumlah sebelumnya. Co-Founder Pluang Claudia Kolonas mengatakan dengan peningkatan ini, masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih potensi finansial lebih luas di pasar saham terbesar di dunia hanya dengan berinvestasi mulai dari US<句子>,30 atau RpRp5.000 saja.

Ia menambahkan kebijakan ini merupakan komitmen Pluang dalam memastikan akses investasi yang inklusif bagi masyarakat Indonesia.

"Inklusi keuangan menjadi komitmen jangka panjang Pluang dan prinsip utama dalam menciptakan berbagai inovasi produk, termasuk 500 lebih pilihan baru saham AS yang tersedia, mulai dari sektor teknologi, farmasi, consumer goodssampai ke klub sepak bola," katanya.

Head of Financial Academy Pluang Imam Nugraha menambahkan pilihan aset Pluang yang semakin luas memungkinkan investor mengeksplorasi berbagai pilihan saham sesuai momentum dan minat para investor yang semakin bertumbuh pesat.

Pasalnya, ada 500 lebih pilihan saham AS baru yang disediakan, dan semuanya dapat diakses oleh masyarakat Indonesia.

Hal itu, tambahnya, memungkinkan investor untuk mendapatkan pengalaman berinvestasi terbaik serta mengulik gaya investasi saham yang cocok dengan profil risiko finansial masyarakat Indonesia.

Imam menambahkan dalam menawarkan produk saham AS, Pluang bermitra dengan PT PG Berjangka  yang telah memperoleh izin Penyaluran Amanat Nasabah ke bursa Luar Negeri (PALN) dan Peserta Perdagangan Sistem Alternatif (Peserta SPA) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI).

Dalam kaitannya, PT PG Berjangka bekerja sama dengan Alpaca Securities LLC, broker-dealer yang terdaftar di Securities and Exchange Commission (SEC) dan Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) untuk mentransaksikan pembelian saham AS langsung di pasar saham AS (NYSE dan NASDAQ).

Ia menambahkan mekanisme jual beli saham AS di platform Pluang dilakukan melalui Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Dari segi legalitas, para pengguna Pluang yang telah melakukan investasi saham AS dapat melihat transaksi dan jumlah kepemilikannya langsung pada sistem yang disediakan BBJ dan KBI.

"Ratusan pilihan saham AS dari berbagai industri ini tentu didukung dengan fitur inovatif yang memudahkan investor pemula untuk mempelajari dan memilih saham yang sesuai dengan profil risiko mereka. Pocket merupakan fitur yang memungkinkan pengguna berinvestasi di berbagai jenis saham AS sekaligus. Aset-aset ini bisa dikelompokkan berdasarkan profil risiko, sektor, atau bahkan analisa pribadi dari investor tersebut," katanya.

Ia mencontohkan para investor jangka panjang bisa mengumpulkan saham-saham dengan dividen tinggi. Sektor energi, consumer goods dan telekomunikasi bisa menjadi pilihan para investor saham AS pemula untuk mendapatkan yield yang konsisten dalam jangka panjang.

"Apabila pengguna masih belum familiar dengan pasar saham AS, pilihan kategori Pocket yang telah dikurasi Pluang juga bisa menjadi pilihan. Pengguna bisa memilih kelompok saham AS dari sektor teknologi - kecerdasan buatan/AI (C3.AI & Palantir Technologies) sampai entertainment populer (Paramount Global, Spotify)" jelas Imam.

[Gambas:Video CNN]