buku mimpi 2d abjad 2021

Kronik Poseidon

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Negeri dongeng

Langka, Minyakita di Makassar Tembus Rp20 Ribu Per Liter******

Minyak goreng kemasan jenis Minyakita di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan, terlihat mulai langka. Padahal Minyakita diadakan untuk menekan harga minyak goreng kemasan yang sempat melonjak dan hilang di pasar.

Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Minyakita maupun minyak curah tanpa merek yang dikemas dalam botol air mineral agar lebih terjangkau mulai menipis stoknya.

Minyak goreng merk Minyakita, sejauh ini dijual dengan harga beragam, meski telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sebesar Rp14.000.

Lihat Juga : Emak-emak Teriak Minyakita Sempat Tembus Rp17 Ribu: Kecewa Pemerintah

"Minyak curah langka sudah seminggu, Minyakita lebih satu minggu. Minyakita ecerannya Rp20.000, refill Rp18.000. Minyak curah sisa satu botol 1 setengah liter itu Rp25.000. Bimoli masih tetap Rp25.000," kata Darwis, Sabtu (28/1).

Sementara pedagang lainnya, Aan mengaku untuk pasokan Minyakita dalam sepekan terakhir dirinya hanya mendapatkan satu karton yang berisi 12 liter dari distributor.

Padahal sebelumnya, kata Aan dirinya mendapatkan pasokan Minyakita sebanyak dua kali lipat dari saat ini.

"Karena ada pembatasan. Biasa ambil dua jerigen sekarang satu jerigen. Kalau Minyakita juga dibatasi, ambil di distributor minimal 1 dus isi 12 liter langsung habis satu hari. Harga jualnya Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu," ungkapnya.

Sedangkan, pedagang lainnya, Roslina yang memiliki stok Minyakita dan minyak curah. Namun, menurut dia stok minyak goreng dimiliki tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, karena pasokan dari distributor terhenti sejak seminggu lalu.

"Sudah tidak mencukupi, karena terakhir masuk minggu kemarin. Harusnya minggu ini ada tapi menunggu beberapa hari tidak ada masuk dari distributor," kata Roslina.

Roslina menyebutkan harga Minyakita dijual seharga Rp18.000 per liter, sementara minyak goreng refill dijual seharga Rp16.000 per liter.

Jangkar yang lucu

Erick Sebut 9 BUMN Masih Rugi: Kalau Lebih Banyak Rugi Ya Bodoh******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan masih ada 9 dari 41 perusahaan pelat merah yang merugi sepanjang 2022.

Meskipun ada yang merugi, ia mengatakan mayoritas BUMN mencatatkan keuntungan.

"Begini, kalau usaha itu ada untung ada rugi. Cuma kalau lebih banyak rugi, bodoh atau pintar? Ya bodoh. Alhamdulillah dari 41 BUMN sekarang mayoritas sehat, hanya 9 yang masih merugi. Bukan jelek, merugi," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

"Tahun ini bisa mudah-mudahan, ini kan belum tutup buku 2022. Nanti di 2023 setelah audit mudah-mudahan (laba) di atas Rp200 triliun. Artinya, dana-dana ini bisa masuk ke pemerintah, baik pajak, hasil dividen sehingga penguatan keuangan pemerintah ini bisa semakin kuat," jelas Erick.

Kendati demikian, Erick enggan merinci sektor mana saja yang merugi. Menteri BUMN itu mengatakan lebih baik menunggu hasil audit.

Erick memang dikenal dengan aksi bersih-bersih di BUMN. Ia juga melakukan perampingan jumlah BUMN dari 108 menjadi 41. Perampingan ini diklaim memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja BUMN.

Saat baru menjabat sebagai menteri BUMN, Erick menyebut 70 persen BUMN mengalami kerugian. Ia mengatakan perbaikan kinerja terletak pada dua kunci utama yakni aspek kepemimpinan di tubuh BUMN dan juga penerapan sistem yang berjalan secara konsisten.

Erick menambahkan program bersih-bersih ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, ia meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan leadership yang baik dan sistem yang dibangun akan bisa mengurangi korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Aroma dingin kamar kerja musim semi

OLX Bakal PHK 300 Pekerja di Indonesia******

Situs jual beli besar di Indonesia, OLX, dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya.

Berdasarkan DealStreetAsia, Senin (30/1), sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa OLX Group bakal melakukan pengurangan karyawan untuk cabang Indonesia.

Tak hanya itu, perusahaan juga berencana untuk menjual bisnis otomotif yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan penjualan yang sepi.

Selain itu, perusahaan juga bakal mengubah arah bisnis secara perlahan dari saat ini model bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C) menjadi konsumen ke bisnis (consumer to business/C2B) dan bisnis ke bisnis (business to business/B2B).

Badai PHK memang masih menjadi ancaman memasuki tahun yang baru ini. Lanjutan PHK sudah terjadi di berbagai perusahaan di awal 2023.

Sebut saja, anak Uber dalam bidang logistik, Uber Freight, mengumumkan bakal melakukan PHK terhadap sekitar 150 orang atau 3 persen dari total pekerjanya pada Selasa (24/1) lalu.

Kemudian, ada juga induk perusahaan Google yaitu Alphabet, Microsoft, hingga Vox Media yang dengan kompak menyatakan bakal mengurangi jumlah karyawannya.

Langkah ini mengikuti perusahaan ternama lain di Amerika Serikat yang mem-PHK karyawannya seperti Amazon, Goldman Sachs, dan Salesforce.

Dengan kondisi ini, maka tak heran bahwa banyak perkiraan kondisi perekonomian, termasuk bisnis masih gelap di tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

setengah dongeng

Kementerian PAN******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menggelar rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rekrutmen ini juga terbuka untuk umum, dan tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan.

Ia menjelaskan rekrutmen CASN meliputi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, selain mempersiapkan rekrutmen CASN 2023, ia juga masih menyelesaikan proses rekrutmen CASN tahun lalu.

Lebih jauh, Anas memaparkan pemerintah fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Kemudian juga akan terbuka di bidang hukum seperti hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis lainnya. Meskipun, ia juga akan memberi prioritas pada talenta digital.

"Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," paparnya.

Proses rekrutmen ini masih dalam tahap pendataan kebutuhan tiap instansi. Langkah ini nantinya menentukan formasi yang dibutuhkan serta kuota yang tersedia.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah," imbuhnya.

Menurutnya, rekrutmen CASN 2023 akan mempertimbangkan variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun, pemenuhan SDM untuk program strategis nasional, termasuk letak geografis, dan kemampuan anggaran.

Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Ia pun memaparkan rekrutmen tahun ini memiliki empat arah kebijakan. Pertama, fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan pada talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Namun, saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

"Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

Sofyan Djalil dan Suhardi Alius Diangkat Jadi Komisaris Ancol******

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RISofyan A Djalil diangkat menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol.

Selain itu, Eks Kepala BNPT Suhardi Alius diangkat menjadi komisaris.

Pengangkatan itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (1/2).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, dalam keterangan tertulis Rabu ini.

Fitria mengatakan perubahan susunan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, dilaksanakan atas pertimbangan penyegaran dalam struktur organisasi perusahaan.

Ia menyebut pengangkatan Sofyan A. Djalil dan Suhardi Alius diharapkan bisa memberikan energi untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah perseroan.

"PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dengan pembaharuan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris mengupayakan percepatan recoverybisnis Perseroan sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata dia.

[Gambas:Video CNN]