ultra gatotkaca slot demo

Rel Bisnis

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Gelombang PHK Sillicon Valley Diprediksi Makin Buruk di 2023******

Kondisi beberapa perusahaan teknologi yang berada di Sillicon Valley diprediksi makin memburuk pada tahun ini, ditandai dengan tidak adanya perekrutan hingga PHKbesar-besaran.

Mengutip CNN Business, Selasa (10/1), CEO Amazon Andy Jassy pada pekan lalu mengumumkan perusahaannya memangkas lebih dari 18 ribu pekerja, hampir dua kali lipat dari yang sebelumnya dilaporkan sebanyak 10 ribu pekerja.

Pada hari yang sama, perusahaan cloud-computing Salesforce mengatakan telah memberhentikan sekitar 10 persen stafnya dan outlet berbagi video Vimeo mengatakan telah memangkas 11 persen dari tenaga kerjanya.

Kondisi tersebut dipicu oleh permintaan yang menurun seiring longgarnya aturan Covid-19, dan orang-orang kembali ke kehidupan normal.

Selain itu, kondisi itu diperburuk pada ancaman resesi di 2023, dan ketidakpastian ekonomi masih membebani pikiran konsumen dan pembuat kebijakan. Kenaikan suku bunga pun diperkirakan akan terus berlanjut.

Laporan ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang luar biasa pada 2022, menandai tahun terbaik kedua untuk pasar tenaga kerja sejak 1939.

Sementara itu, laporan terpisah dari perusahaan outplacement Challenger, Gray & Christmas menemukan PHK teknologi naik 649 persen pada 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan PHK dalam ekonomi secara keseluruhan selama periode yang sama hanya 13 persen.

Para pemimpin bisnis Silicon Valley, termasuk Mark Zuckerberg dari Meta hingga Marc Benioff dari Salesforce mulai menyalahkan gelombang PHK karena kesalahan membaca mereka sendiri tentang bagaimana permintaan produk teknologi yang dipicu oleh pandemi akan terjadi.

"Saat pendapatan kami meningkat selama pandemi, kami mempekerjakan terlalu banyak orang yang menyebabkan penurunan ekonomi yang sekarang kami hadapi, dan saya bertanggung jawab untuk itu," kata Benioff.

Sementara itu, analis di Wedbush Securities Dan Ives mengatakan PHK Salesforce dan Amazon menambah tren yang diperkirakan berlanjut pada 2023 karena sektor teknologi menyesuaikan dengan kondisi permintaan yang lebih lemah.

Meskipun pasar tenaga kerja secara keseluruhan kuat, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa PHK teknologi dapat menyebar ke tempat lain.

[Gambas:Video CNN]

Hanya dihormati

Tedampak Krisis Iklim, Nelayan Nganggur dan Anaknya Putus Sekolah******

Ketua Umum Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Roesinah membeberkan curhatan para perempuan nelayanyang terdampak krisis iklim. Akibatnya, suami mereka menganggur bahkan anak-anaknya putus sekolah.

Salah satu dampak krisis iklim yang sangat merugikan nelayan adalah banjir rob.

"Perubahan hidup setelah dampak krisis iklim itu anak-anak tidak bisa sekolah karena banjir rob. Kemudian alat tangkap rusak, rumah rusak, perahu rusak. Ini tentu butuh biaya tinggi untuk memperbaikinya," kata Roesinah dalam Diskusi Publik Nelayan Menghadapi Krisis Iklim, Kamis (12/1).

Perempuan nelayan di Demak, Jawa Tengah, mengatakan banjir rob membuat intensitas panen ikan nelayan berkurang. Jika sebelumnya mereka bisa panen ikan tiga kali dalam setahun, setelah banjir rob jadi berkurang menjadi sekali dalam setahun, bahkan kerap gagal panen.

Selain itu, Roesinah menuturkan para istri nelayan itu juga terganggu secara mental dan fisik. Muncul kecemasan, badan gatal-gatal, hingga mengalami keputihan karena tidak adanya air bersih.

Ia menuturkan kondisi lingkungan di kampung pesisir pun kotor. Muncul tumpukan sampah yang bau. Hasil tangkapan juga berkurang yang berpengaruh besar kepada perekonomian nelayan.

"Suami sebagian menganggur, ada juga yang kerja serabutan. Kalau di daerah saya itu ada yang ikut jadi kuli bangunan, ada yang migrasi ke Jakarta dan ke Timur Tengah. Mereka dalam keseharian pendapatan ekonominya semakin melemah, tentu dampaknya besar sekali," tandasnya.

Roesinah juga menegaskan para perempuan nelayan mengalami berbagai kerentanan lain dengan adanya krisis iklim, termasuk terjebak pinjaman ke rentenir.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere penuh waktu

Microsoft Siap Guyur Perusahaan Buatan Elon Musk Rp154 T******

Microsoft disebut siap mengguyur OpenAI selaku pemilik ChatGPT dengan investasi sebesar US miliar atau setara Rp154 triliun (asumsi kurs Rp15.487 per dolar AS). Salah satu pendiri OpenAI adalah Bos Twitter Elon Musk.

Mengutip Reuters, OpenAI adalah perusahaan buatan Elon Musk dan investor teknologi bernama Sam Altman. Perusahaan ini lantas membuat ChatGPT yang berbasis kecerdasan buatan (AI) dan sudah diuji coba publik sejak 30 November.

Sebenarnya, Microsoft sudah mengucurkan dana ke OpenAI pada 2019 lalu sebesar US miliar. Investasi lanjutan nantinya membawa Microsoft mengintegrasikan perangkat lunak penghasil gambar dari OpenAI ke dalam mesin pencari Bing.

Selain itu, Microsoft akan memiliki 49 persen saham OpenAI jika investasi ini terwujud. Kemudian, investor lain bakal mengambil 49 persen saham dan induk nirlaba OpenAI mendapatkan 2 persen.

ChatGPT milik OpenAI memang memukau banyak pihak. Beberapa keunggulan ChatGPT adalah chat bot-nya yang mampu mengeluarkan haiku alias bait puisi, mendebug kode, dan menjawab pertanyaan sembari meniru ucapan manusia.

Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari Microsoft terkait penjajakan investasi dengan perusahaan buatan Elon Musk tersebut. Begitu pula dengan OpenAI yang belum memberikan konfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

Mendag Respons Perppu Ciptaker Izinkan Impor Pertanian Meski Stok Aman******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.

"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).

"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.

Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Harga Pangan Global Naik 14 Persen, Erick Dorong Operasi Pasar BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong perusahaan pelat merah untuk menggelaroperasi pasarsembilan bahan pokok (sembako) demi menjaga harga tetap stabil.

"Saya baru mendapatkan data bahwa harga pangan dunia naik 14 persen. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Artinya kita harus sama- sama mengintervensi dan mengatasi hal-hal seperti ini," ujar Erick dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Minggu (8/1).

Saat ini, BUMN gencar melakukan operasi pasar kebutuhan pokok di berbagai daerah sebagai bentuk antisipasi risiko pemburukan harga kebutuhan pokok.

Potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber yakni tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.

Terlebih, kondisi rantai pasok dunia diperkirakan masih terganggu. Untuk itu, Indonesia harus mampu menjaga kondisi supply chain atau rantai pasok pangan nasional.

Kendati demikian, terkait penugasan sebagai off taker, Erick menilai perlu disertai penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana fungsi off takeritu.

Penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di BUMN pelaksana off takertidak khawatir akan risiko dugaan pelanggaran yang ditudingkan di masa mendatang.

[Gambas:Video CNN]