situs slot aman dan terpercaya

sistem perdagangan paksa

UMP Sulawesi Tengah Hanya Naik Rp137 Ribu Jadi Rp2,73 Juta di 2024******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) ProvinsiSulawesi Tengahmenyebut UpahMinimum Provinsi (UMP) di daerah mereka pada 2024 nanti akan naik 5,28 persen dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulteng Arnold F Bandu mengatakan kenaikan itu merupakan hasil keputusan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar Senin (20/11) kemarin.

"Alhamdulillah, hasil rapat Dewan Pengupahan Prov. Sulawesi Tengah Senin memutuskan UMP 2024 sebesar Rp2.736.698, naik 5,28 persen atau Rp137.152," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/11).

"Kemarin sudah disampaikan kepada Pak Gubernur untuk penetapannya. Jadi tinggal menunggu saja, InsyaAllah dalam waktu singkat ini sudah ada surat keputusan gubernurnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Amran Minta Pegawai KPK Berkantor di Kementan******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementerian Pertanian(Kementan).

Hal tersebut dilakukan guna memperkuat integritas dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan.

"Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian," ujar Amran melalui keterangan resmi, Kamis (26/10).

Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Lebih lanjut, Amran memastikan kordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.

Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

istri parit

Bappebti Ingin Bursa CPO Kerek Penerimaan Pajak******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko  berharap bursa berjangka crude palm oil (CPO) bisa meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Hal itu seiring perdagangan yang kian transparan.

"Kami yakin penerimaan pajak jika ini berjalan dengan fair akan meningkat, baik dari sisi PPN (pajak pertambahan nilai) maupun dari sisi PPh (pajak penghasilan)," katanya dalam peluncuran bursa CPO di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Ia mengatakan dengan Bursa CPO, Indonesia akan memiliki harga acuan (price reference)sendiri, tidak lagi bergantung pada bursa Malaysia maupun bursa Rotterdam.

"Kalau tiap hari bikin price discoverydan itu kredibel, baru kami akan 'jualan' bahwa bursa Indonesia harganya sudah kredibel. Tolong instansi lainnya jadikan ini referensi," katanya.

"Referensi bagi pengambilan keputusan, untuk pajak, di sisi hulu nanti untuk menentukan harga TBS (tandan buah segar). Jadi nanti baik petani, produsen CPO, dan sebagainya sudah jelas acuan harganya di situ," katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia merupakan negara dengan produksi CPO terbanyak di dunia. Namun sayangnya selama ini masih menggunakan harga acuan negara lain.

"Produksi kita nomor satu di dunia hampir 47 juta ton CPO, ekspor hampir US miliar, tapi bertahun-tahun acuannya Malaysia dan Rotterdam. Tapi kita diam saja, tidak merasa terusik, tidak merasa malu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

Sandiaga Klaim Devisa Pariwisata Tembus Rp92 T di Kuartal III 2023******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan nilai devisapariwisata pada kuartal III 2023 mencapai US miliar atau Rp92 triliun (asumsi kurs Rp15.485 per dolar AS).

Sandi menyebut capaian ini melampaui target yang ditentukan, yakni sebesar US,07 miliar pada batas bawah dan US,95 miliar pada batas atas.

Ia menambahkan sektor pariwisata mempunyai kontribusi sebesar 3,76 persen terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia.

Sandi menjelaskan nilai ekspor produk ekonomi kreatif (ekraf) mencapai US,82 miliar, sedangkan nilai tambah ekraf sebesar Rp691,75 triliun.

Kemenparekraf mencatat sektor pariwisata dan ekraf menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja. Rinciannya, 21,93 juta tenaga kerja di sektor pariwisata dan 24,34 tenaga kerja di sektor ekraf.

"Untuk wisatawan mancanegara, yang ditargetkan 8,5, juta kunjungan, di September 2023 sudah tercapai 8,51 juta kunjungan," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Mendag Ungkap Ekspor RI Naik 6,76%, Surplus Perdagangan Berlanjut******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 kembali mencatatkan surplus sebesar US,48 miliar. Surplus ini disumbang oleh ekspor nonmigas sebesar US,31 miliar dan defisit migas US,84 miliar.

Menurutnya, surplus Oktober 2023 melanjutkan tren surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Kami optimistis surplus neraca perdagangan ini akan terus berlanjut ke periode berikutnya," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

Secara kumulatif, pada periode Januari-Oktober 2023 neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar US,22 miliar.

Zulkifli menerangkan, surplus tersebut disumbang sektor nonmigas sebesar US,02 miliar dan defisit sektor migas sebesar US,81 miliar. Angka surplus ini lebih rendah US,22 miliar jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dominasi Sektor Tambang

Nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai US,15 miliar, naik sebesar 6,76 persen dibandingkan bulan sebelumnya (MoM). Peningkatan ekspor ini didorong oleh naiknya ekspor nonmigas sebesar 7,42 persen, sementara ekspor migas turun sebesar 2,38 persen (MoM).

"Peningkatan ekspor Oktober 2023 terjadi pada sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan," katanya.

Zulhas mengatakan, pertambangan menjadi sektor yang mengalami kenaikan tertinggi, yakni sebesar 20,47 persen, diikuti produk industri pengolahan sebesar 4,83 persen (MoM). Sementara, ekspor sektor pertanian mengalami penurunan terdalam sebesar 8,00 persen (MoM).

Menurutnya, batu bara (HS 27) menjadi salah satu komoditas sektor pertambangan yang mendorong peningkatan ekspor nonmigas Oktober 2023.

"Nilai ekspor batu bara mengalami kenaikan sebesar 24,61 persen sedangkan volume ekspornya tumbuh sebesar 20,38 persen (MoM)," ujar Zulhas.

Pada Oktober 2023, produk utama ekspor nonmigas yang mengalami peningkatan antara lain logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) naik 43,10 persen, alas kaki (HS 64) 39,55 persen, bahan kimia anorganik (HS 28) 35,86 persen, bahan bakar mineral/batu bara (HS 27) 24,61 persen, serta nikel dan barang daripadanya (HS 75) 18,28 persen (MoM).

Namun, di tengah kenaikan tersebut terdapat beberapa produk utama ekspor nonmigas mengalami penurunan. Antara lain serat stapel buatan (HS 55) turun 22,64 persen, timah dan barang daripadanya (HS 80) 8,67 persen, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) 7,48 persen, mesin dan peralatan mekanis (HS 84) 1,75 persen, serta plastik dan barang dari plastik (HS 39) 1,10 persen (MoM).

Kemudian negara utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia pada Oktober 2023 adalah Tiongkok dengan nilai ekspor mencapai US,78 miliar naik 11,96 persen, India sebesar US,87 miliar naik 24,91 persen, dan Amerika Serikat sebesar US,82 miliar turun 0,51 persen (MoM).

Sementara ditinjau dari peningkatan ekspor, negara dengan dengan peningkatan terbesar antara lain Swiss yang naik 205,06 persen, Spanyol 42,76 persen, India 24,91 persen, Thailand 23,96 persen, serta Mesir 22,66 persen MoM.

Sedangkan pasar tujuan ekspor nonmigas yang mengalami penurunan terbesar diantaranya Bulgaria sebesar 97,41 persen, Turki 20,35 persen, Kanada 16,92 persen, Taiwan 12,68 persen, dan Korea Selatan 10,79 persen (MoM).

Ditinjau dari kawasan, peningkatan ekspor terbesar terjadi di wilayah Eropa Utara dengan kenaikan sebesar 22,49 persen, Asia Selatan 21,53 persen, dan Eropa Barat 20,54 persen.

"Di sisi lain, pelemahan ekspor terbesar terjadi ke beberapa kawasan seperti Amerika Tengah turun 34,74 persen, Karibia 21,31 persen, dan Afrika Timur 21,20 persen MoM," kata Zulhas.

Secara kumulatif, ekspor periode Januari-Oktober 2023 tercatat sebesar US4,41 miliar, turun 12,15 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (YoY) yang tercatat US4,06 miliar.

"Penurunan ekspor tersebut disebabkan melemahnya ekspor nonmigas sebesar 12,74 persen dan penurunan ekspor migas sebesar 2,06 persen (YoY)," terangnya.

Impor Seluruh Golongan Naik

Nilai impor Indonesia pada Oktober 2023 tercatat sebesar US,67 miliar. Nilai ini meningkat 7,68 persen dibanding bulan sebelumnya (MoM). Peningkatan ini didorong peningkatan impor nonmigas sebesar 10,37 persen, sementara impor migas turun 3,66 persen (MoM).

Peningkatan impor pada Oktober 2023 terjadi pada seluruh golongan penggunaan barang. Kenaikan impor tertinggi terjadi pada golongan barang modal sebesar 14,52 persen, diikuti barang konsumsi (9,18 persen), dan bahan/baku penolong (5,87 persen) (MoM).

Peningkatan impor barang modal didorong kenaikan impor beberapa produk, yaitu ponsel pintar, peralatan radar untuk keperluan militer, komputer pribadi lainnya tidak termasuk komputer portabel (laptop/notebook), dan alat penyulingan yang dioperasikan secara elektrik.

Sementara barang konsumsi yang memicu kenaikan impor, antara lain beras setengah giling atau giling utuh, minyak medium lainnya dan olahannya, serta bahan bakar diesel otomotif.

Sedangkan bahan baku/penolong yang mendorong kenaikan impor antara lain emas dalam bentuk yang tidak ditempa, dalam bentuk bongkahan, ingot atau batangan tuang; selain bagian dari turbo-jet atau turbo-propeller dan bagian dari ketel uap atau ketel uap lainnya; bagian dari peralatan transmisi; serta papan, panel, konsol, meja, lemari.

Selanjutnya, pada Oktober 2023, produk dengan peningkatan impor terbesar, yakni kapal, perahu, dan struktur terapung (HS 89) sebesar 82,16 persen; logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) 47,12 persen; gula dan kembang gula (HS 17) 46,44 persen; bahan bakar mineral (HS 27) 33,57 persen; serta bahan kimia anorganik (HS 28) 33,18 persen (MoM).

Sementara produk dengan kontraksi impor terdalam pada Oktober 2023, yakni biji dan buah mengandung minyak (HS 12) turun 27,13 persen; buah-buahan (HS 08) 17,65 persen; besi dan baja (HS 72) 5,30 persen; ampas dan sisa industri makanan (HS 23) 2,61 persen; serta minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (HS 33) 2,16 persen (MoM).

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia Oktober 2023 didominasi dari Tiongkok, Jepang, dan Thailand dengan pangsa 50,13 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

Sementara negara asal impor dengan peningkatan impor nonmigas tertinggi, yaitu Swiss sebesar 152,06 persen, Kanada 71,95 persen, Prancis 63,63 persen, Bulgaria 52,88 persen, dan Finlandia 33,87 persen.

Secara kumulatif, nilai impor selama periode Januari-Oktober 2023 mencapai US3,19 miliar, turun 7,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Penurunan ini disebabkan melemahnya impor nonmigas sebesar 6,08 persen dan migas sebesar 15,81 persen (MoM).

zaman prasejarah yang tak terbatas

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.