slot yang gacor malam ini 882Jutaan kata 177673Orang-orang telah membaca serialisasi
《judi slot internasional》
Kripto Jagoan Kompak Rontok, Bitcoin Paling Amblas******
Harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasipasar terbesar melemah pada perdagangan Kamis (25/5) pagi. Bitcoin terpantau turun paling di tajam di jajaran kripto papan atas.
Mengutip coinmarketcap, Bitcoin anjlok 3,6 persen ke harga US.180 per keping. Pelemahan Si Raja Koin diikuti jagoan lainnya.
Ethereum, koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua turut jatuh 3,4 persen ke US.781 per koin.
Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.
Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Realisasi Investasi Sulsel Capai Rp3.045 T Sepanjang Kuartal I 2023******
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan capaian realisasi investasipada kuartal I 2023 mencapai Rp3.045 triliun atau naik Rp901 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Memang ini banyak animo untuk investasi, apalagi Sulsel ini termasuk wilayah yang memiliki potensi yang luar biasa. Tahun kemarin luar biasa lompatannya, tahun ini juga luar biasa lompatan investasinya dibanding target meningkat pesat," kata Andi Sudirman, Minggu (14/5).
Andi menilai dengan melihat tren yang ada saat ini, ke depan Sulsel akan menjadi primadona investasi yang dimana didukung infrastruktur yang memadai dan pendukung yang ada.
Saat ini PMDN Sulsel mencapai Rp2.424 triliun dan PMA mencapai Rp803 miliar. Sementara realisasi tertinggi disumbang dari sektor usaha penanaman modal pertambangan sebesar Rp458 miliar. Kemudian disusul transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp403 miliar serta industri logam Rp375 miliar.
Menurutnya, pemda Sulsel akan terus berupaya dalam memberikan kemudahan perizinan untuk berinvestasi di Sulsel.
"Kita terus berupaya untuk menarik calon investor baik luar maupun dalam negeri dengan memberikan jaminan kemudahan perizinan dalam berinvestasi, Sulawesi Selatan ramah investasi," jelasnya.
Lihat Juga :![]() |
Meski mendorong sebagai daerah yang ramah investasi, Andi Sudirman menekankan agar investor memberdayakan masyarakat sekitar dalam membuka lapangan pekerjaan.
Realisasi investasi sepanjang 2022 di Sulawesi Selatan sebesar Rp14,258 triliun. Nilai itu berhasil melebihi target RPJMD Tahun Anggaran 2022 untuk investasi.
[Gambas:Video CNN]
Label:beraniqq、judi slot yang gampang menang、cara pinjam uang bank bca
Terkait:bolatogel、situs slot lagi beri banyak kemenangan、link slot yang gacor、superitc、web judi slot、slot gacor langsung maxwin、simulasi kredit di kredivo、kredit hp dengan bunga rendah、liga slot 2、hujanbet
bab terbaru:dewa win slot(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (23/5).
Namun, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat penguatan IHSG akan ditopang aliran modal asing di pasar modal Indonesia yang masih tinggi.
Namun, aksi tunggu pasar terhadap rilis data perekonomian dan kebijakan bunga acuan BI akan membatasi penguatan.
Dengan sentimen itu, ia memprediksi indeks saham bergerak di rentangsupport6.636 danresistance6.789 pada hari ini.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan SMGR, BMRI, ITMG, ASRI,AKRA, dan TLKM.
Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan menguji resisten Fibonacci Retracement terdekat di level 6.777 karena membentuk candle bullishpada Selasa ini.
"IHSG akan membuka jalan menuju 6.852 apabila tutup di atas 6.777 pada chart harian," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.
Untuk hari ini, Ivan meminta investor memperhatikan beberapa saham berikut sebelum mengoleksinya yakni ADRO (speculative buy), AMRT (hold), BBNI (trading buy), EMTK (speculative buy), dan GOTO (buy on weakness).
IHSG ditutup di level 6.729 pada Senin (22/5). Indeks saham menguat 29 poin atau plus 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,65 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 297 saham menguat, 255 terkoreksi, dan 188 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor kesehatan yang naik 0,99 persen.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.
Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.
Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.
Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.
Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.
"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.
Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.
[Gambas:Video CNN]
Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.
"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.
"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.
Lihat Juga :Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Dampak Gagal Bayar Utang AS Pada RI |
Direktur Utama PT MRTJakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan moda transportasi ini berpotensi dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nanti.
"IKN (MRT) sudah pasti akan dibangun transportasi publiknya, apakah bentuknya itu nanti elevated, under ground,atau mode lain yang sifatnya transform, tapi pasti akan dibangun itu," katanya di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).
Terlepas dari rencana pembangunan MRT di IKN, Tuhiyat menegaskan moda transportasi ini bakal tetap dibangun di Jakarta yang tak lagi jadi ibu kota Indonesia. Menurutnya, perpindahan ibu kota adalah hal lumrah di berbagai negara.
Di lain sisi, Tuhiyat menyinggung soal integrasi MRT saat ini. Ia menjelaskan peta MRT Jakarta sudah melibatkan tiga daerah, mulai dari Cikarang, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Balaraja, Banten.
"Kemudian, area lain sementara ini karena ada keterbatasan fiskal kami lakukan dengan cara bekerja sama dengan feeder. Beberapa bekerja sama dengan berbagai moda, sampai tebengan pun kami kerja sama. Jadi titik-titik di wilayah menuju stasiun terdekat MRT Jakarta," tutupnya.
Soal MRT, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bahkan menyebutnya sebagai PSN yang berhasil. Beda dengan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat yang berkebalikan.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo. Menurutnya, pencapaian buruk Bandara Kertajati dikarenakan belum selesainya Tol Cisumdawu.
"Kalau sukses contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," jelasnya.
Ia menyebut pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, Wahyu memperkirakan Tol Cisumdawu rampung akhir Mei ini sehingga bisa menyelesaikan permasalahan Bandara Kertajati.
[Gambas:Video CNN]
Badan Pangan Nasional (Bapanas) angkat suara soal lonjakan harga telurbeberapa waktu terakhir.
"Harga telur memang kita jaga di tingkat peternak agar peternak dapat melanjutkan produksi dan meningkatkan produktivitasnya," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).
Meski begitu, Arief menyebut pemerintah sedang mengupayakan stabilitas harga. Ia menegaskan Bapanas ingin harga telur wajar di tingkat peternak, pedagang, dan konsumen.
"Ini semacamclosed loopyang dibuat dari hulu melibatkan peternak mandiri untuk dapat berkontribusi dalam menurunkan stunting dengan pemberian sumber pangan protein ke masyarakat. Menggunakan data by namedan by addressdari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)," jelasnya.
Arief mengatakan program bansos ini berlangsung selama tiga bulan, dimulai sejak April hingga Juni 2023.
Terlepas dari itu, harga telur di pasar memang meroket belakangan ini. Mengutip hargapangan.id, harga telur naik dari Rp30.250 per kg pada awal pekan lalu ke Rp31.150 per kg per hari ini.
Bahkan, telur ayam di Papua Barat menembus Rp38.700 per kg. Harga tersebut menjadi yang termahal di Indonesia untuk sekarang.
[Gambas:Video CNN]
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.
Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.
"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).
Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.
"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.
Lihat Juga :![]() |
Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.
Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.
"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).
[Gambas:Video CNN]
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit.
Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.
Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.
Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.
Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).
Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.
Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.
Lihat Juga :Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya |
"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.
Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.
Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.
Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.
Lihat Juga :Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI |
"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.
Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.
Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.
"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.
Lihat Juga :Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik |
《judi slot internasional》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link slot gacor terpercaya 2022Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《judi slot internasional》bab terbaru。