slot paling gacor sedunia

gunung slot 782Jutaan kata 343442Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot paling gacor sedunia》

Kementan : Lelang jabatan eselon ramai peminat dari luar kementerian******

Kementerian Pertanian tentu menyambut positif ternyata banyak pendaftar dari luar instansi Kementan. Tercatat lebih dari 30 persen merupakan pendaftar dari kementerian/lembaga lain, bahkan ada yang berasal dari unsur pemerintah daerah,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menuturkan lelang jabatan Eselon I dan II ramai peminat dari luar lingkup kementerian.

"Kementerian Pertanian tentu menyambut positif ternyata banyak pendaftar dari luar instansi Kementan. Tercatat lebih dari 30 persen merupakan pendaftar dari kementerian/lembaga lain, bahkan ada yang berasal dari unsur pemerintah daerah,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro di Jakarta, Senin.

Kuntoro menuturkan pendaftaran lelang jabatan Eselon I dan II resmi ditutup pada 5 Januari 2024. Berdasarkan data yang direkap oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, total peserta yang mengikuti lelang adalah 433 orang.

Baca juga: Mentan buka lelang jabatan Eselon 1 dan 2 hingga 5 Januari

Secara rinci, sebanyak 80 orang mendaftar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau setara jabatan eselon I dan sebanyak 353 orang untuk JPT Pratama atau setara jabatan eselon II. Sebanyak 30 orang dari kementerian/lembaga lain mendaftar untuk JPT Madya dan 118 orang untuk JPT Pratama.

“Setelah pendaftaran resmi ditutup, Kementan akan secepatnya mengumumkan seleksi administrasi. Kemudian untuk tahap berikutnya, Kementan akan menyelenggarakan asesmen baik bagi para peserta lelang JPT Madya maupun JPT Pratama,” ucapnya.

Kuntoro menjelaskan lelang jabatan untuk pejabat Eselon I dan II lingkup Kementan bertujuan untuk mengganti pejabat yang terindikasi tidak bersih, maupun penyegaran terhadap beberapa jabatan di Kementan yang sudah lama tidak berputar ataupun kosong. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun juga secara tegas memerintahkan proses lelang untuk transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Pak Mentan tegas mengatakan tidak akan ada pihak manapun yang dapat mempengaruhi. Tim Pansel merupakan pihak yang mandiri dan profesional. Dengan independensi Tim Pansel, kami harapkan akan terpilih pejabat-pejabat terbaik untuk menyukseskan cita-cita swasembada pangan,” tuturnya.

Baca juga: Kementan tegaskan lelang jabatan Eselon I dan II bebas dari KKN

Pada periode jabatan sebelumnya sebagai Mentan yakni 2014-2019, Amran konsisten dan tegas mencegah praktik KKN di lingkungan Kementan. Amran sudah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Selain itu, dia juga telah mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas upaya tersebut, Kementan meraih penghargaan KPK pada peringatan 'Hari Anti Korupsi Sedunia' pada Desember 2017 dalam Kategori “Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik”.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

KPU tanggapi penilaian Presiden Jokowi soal debat ketiga******

bukan ranah KPU untuk membuat penilaian

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menjelaskan setiap penyelenggaraan debat capres-cawapres Pemilu 2024 sudah melewati berbagai pertimbangan dan kesepakatan dengan tim sukses masing-masing pasangan calon maupun televisi penyelenggara.

Hasyim menyampaikan penjelasan tersebut untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 pada Minggu (7/1) tidak bersifat mengedukasi masyarakat pemilih, karena lebih banyak menyerang sisi personal calon presiden (capres) tertentu dibandingkan mengusung visi, misi, maupun program kerja.

"Debat sudah melewati berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim. Jadi, tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian," kata Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu hanya menyediakan forum bagi masing-masing pasangan calon untuk berdebat. Sehingga, terkait strategi maupun materi substansi debat, itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang pasangan calon bersama tim suksesnya masing-masing.

Baca juga: Moeldoko: Presiden beri masukan soal debat pilpres untuk hal positif

Selain itu, Hasyim mengingatkan debat capres-cawapres merupakan rangkaian dari tahap kampanye Pemilu 2024 yang difasilitasi KPU.

Oleh karena itu, KPU tidak memiliki kapasitas untuk menilai atau mengomentari terkait debat yang sudah berlangsung, sebab penilaian kualitas kampanye merupakan hak masyarakat sebagai pemilih.

"Yang harap diingat adalah debat ini kampanye, salah satu metode kampanye itu debat. Sehingga, kemudian yang punya hak, kewenangan menilai kualitas debat, dan substansi dari perdebatan adalah rakyat, pemilih," jelas Hasyim.

Debat ialah salah satu metode kampanye pasangan calon untuk meyakinkan masyarakat terkait visi, misi, dan program kerja masing-masing, apakah berkualitas dan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.

Baca juga: Jokowi tak tanggapi penilaian Anies dan Ganjar soal kinerja Kemhan

Sebelumnya, Senin (8/1), Presiden Jokowi menilai substansi visi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 tidak tampak.

Jokowi menilai yang terlihat adalah justru sikap saling menyerang personal terhadap capres tertentu, yang semestinya hal itu tidak terjadi.

"Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggakapa, asal (menyerang) kebijakan, asal policy, asal visi, nggakapa," kata Jokowi.

Jokowi menekankan jika debat sudah menyerang personal atau pribadi sosok capres tertentu, yang tidak ada hubungan dengan tema debat antara lain hubungan internasional, geopolitik, dan pertahanan selama debat; maka debat justru kurang memberi pendidikan politik kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Ganjar tanggapi pernyataan Jokowi soal debat ketiga
Baca juga: Presiden: Buka data pertahanan tidak seperti toko kelontong
  

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

KPK perpanjang penahanan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) selama 40 hari untuk kepentingan penyidikan dan melengkapi alat bukti.

"Lama penahanan tersebut sampai dengan 16 Februari 2024 di Rutan KPK dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan tersebut juga dilakukan untuk para tersangka yang ditahan bersama AGK yakni, Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Untuk diketahui, konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang
yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Muhaimin Syarif saksi kasus korupsi AbdulGhani Kasuba
Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK geledah rumah Muhaimin Syarif di Tangerang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjol ilegal dan legal、slot paling aman、daftar slot gacor maxwin

Terkait：joker untung99、slot menang hari ini、pasar slot、mobil 77 slot、slot 128 login、kacaslot03、pinjol terbaru、bagus123 slot、taman slot、kuy138

---

---

bab terbaru：slot terbesar（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12