oregon 6 paito

situs slot terupdate 795Jutaan kata 679180Orang-orang telah membaca serialisasi

《oregon 6 paito》

PBNU sebut Erick Thohir nonaktif atas permohonan sendiri******

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut Erick Thohir berinisiatif mengajukan permohonan nonaktifnya sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) karena terlibat dalam pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Erick kepada PBNU menjelaskan permohonannya untuk nonaktif sebagai Ketua Lkpesdam untuk menjaga muruah PBNU dan jamaah.

"Saya dihubungi Pak Erick terkait penonaktifan dirinya dari jabatan beliau sebagai Ketua Lakpesdam PBNU," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf di Jakarta, Jumat.

Saifullah Yusuf, yang juga populer dengan sapaan Gus Ipul, menyampaikan Erick Thohir mencari cara yang dapat dibenarkan oleh peraturan organisasi untuk terlibat dalam politik.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Gus Ipul juga menilai Erick telah mematuhi rambu-rambu yang ditetapkan oleh PBNU.

Erick, menurut Gus Ipul, ingin memberi contoh secara aturan organisasi karena NU merupakan perkumpulan modern yang mengikat para pengurus dan anggotanya dengan rule of the gameyang solid.

"Saya sebagai Sekjen PBNU dapat memahami pendekatan yang dilakukan Pak Erick. Dengan begitu, penegakan dan sikap patuh pada aturan organisasi, adalah sesuatu yang niscaya," kata Gus Ipul.

Dia juga memuji langkah pengurus lainnya yang juga berinisiatif memohon untuk nonaktif.

"Alhamdulillah, teman-teman telah menunjukkan rasa tanggungjawab yang tinggi," kata Gus Ipul.

Baca juga: Peneliti BRIN beberkan alasan Erick disorot usai dukung Prabowo-Gibran

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menerima permohonan nonaktifkan Erick Thohir dari jabatan Ketua Lakpesdam PBNU pada Rabu (24/1).

Erick Thohir bersama dengan 64 pengurus lainnya nonaktif dari sejumlah jabatan di PBNU karena menjadi tim sukses atau relawan capres-cawapres dan calon legislatif serta DPD RI di Pemilu 2024.

Erick dan pengurus lainnya itu dinonaktifkan sebagaimana surat keputusan bernomor 285.a/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. Surat itu merupakan pembaruan dari surat penonaktifan yang diterbitkan PBNU pada 21 Januari 2024.

"SK No 285.a merupakan perbaikan dari SK 285 terdahulu," kata Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni di Jakarta, Jumat.

Amin Said menerangkan SK 285.a itu juga mengoreksi nama Inayah Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Fuad Nurhasan, dan Imron Rosyadi. Tiga nama tersebut dikeluarkan dari daftar karena ada klarifikasi dari mereka bukan bagian dari tim sukses capres-cawapres.

"Dan menambahkan nama Erick Thohir (relawan capres), Andi Salahuddin, dan Gus Hilmy Muhammad (calon DPD)," kata Amin Said.

Baca juga: Boy Thohir: 1/3 penyumbang ekonomi RI siap menangkan Prabowo-Gibran

Hingga kini, PBNU telah menonaktifkan sedikitnya 64 nama fungsionaris dari jajaran pengurus harian dan pleno PBNU.

Amin Said menambahkan, penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya proses Pemilu 2024.

"Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU. Surat Keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka," katanya.

Nama-nama pengurus yang nonaktif, di antaranya Herman Deru (Timnas Amin), Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud), KH Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud), Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas Amin), KH Asep Saifuddin Chalim, Ali Masykur Musa, Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran), Nasyirul Falah Amru, dan Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud).

Baca juga: Prabowo optimistis menang didukung relawan Erick Thohir alumni AS
Baca juga: Gerindra yakin dukungan Erick-Khofifah menangkan Prabowo-Gibran

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Klasemen sementara Piala Asia 2023 setelah putaran kedua rampung******

Jakarta (ANTARA) - Berikut adalah pembaruan klasemen Piala Asia 2023 terhitung setelah semua grup memainkan pertandingan putaran kedua.

Para pemuncak klasemen grup yang mengumpulkan enam poin, seperti Qatar (Grup A), Australia (Grup B), Iran (Grup C), Irak (Grup D), dan Arab Saudi (Grup F) telah memastikan lolos ke putaran gugur.

Tim nasional Indonesia yang berada di Grup D masih berpeluang ke putaran 16 besar setelah meraih kemenangan atas Vietnam pada pertandingan Jumat (19/1). Tim Garuda saat ini menghuni posisi ketiga klasemen grup dan berada di posisi kedua klasemen mini antar tim peringkat ketiga dengan tiga poin dan selisih gol minus satu.

Klasemen
Grup A

Nomor	Negara	Main	Menang	Seri	Kalah	Memasukkan gol	Kemasukan gol	Selisih gol	Poin
1	Qatar	2	2	0	0	4	0	4	6
2	China	2	0	2	0	0	0	0	2
3	Tajikistan	2	0	1	1	0	1	-1	1
4	Lebanon	2	0	1	1	0	3	-3	1

Grup B

Nomor	Negara	Main	Menang	Seri	Kalah	Memasukkan gol	Kemasukan gol	Selisih gol	Poin
1	Australia	2	2	0	0	3	0	3	6
2	Uzbekistan	2	1	1	0	3	0	3	4
3	Suriah	2	0	1	1	0	1	-1	1
4	India	2	0	0	2	0	5	-5	0

Grup C

Nomor	Negara	Main	Menang	Seri	Kalah	Memasukkan gol	Kemasukan gol	Selisih gol	Poin
1	Iran	2	2	0	0	5	1	4	6
2	Uni Emirat Arab	2	1	1	0	4	0	4	4
3	Palestina	2	0	1	1	2	5	-3	1
4	Hong Kong	2	0	0	2	1	4	-3	0

Grup D

Nomor	Negara	Main	Menang	Seri	Kalah	Memasukkan gol	Kemasukan gol	Selisih gol	Poin
1	Irak	2	2	0	0	5	2	3	6
2	Jepang	2	1	0	1	5	4	1	3
3	Indonesia	2	1	0	1	2	3	-1	1
4	Vietnam	2	0	0	2	2	5	-3	0

Grup E

Nomor	Negara	Main	Menang	Seri	Kalah	Memasukkan gol	Kemasukan gol	Selisih gol	Poin
1	Jordania	2	1	1	0	6	2	4	4
2	Korea Selatan	2	1	1	0	5	3	2	4
3	Bahrain	2	1	0	1	2	3	-1	3
4	Malaysia	2	0	0	2	0	5	-5	0

Grup F

Nomor	Negara	Main	Menang	Seri	Kalah	Memasukkan gol	Kemasukan gol	Selisih gol	Poin
1	Arab Saudi	2	2	0	0	4	1	3	6
2	Thailand	2	1	1	0	2	0	2	4
3	Oman	2	0	1	1	1	2	-1	1
4	Kyrgyztan	2	0	0	2	0	4	-4	0

Baca juga: Indonesia pimpin klasemen peringkat tiga Piala Asia

Hasil-hasil pertandingan:

Grup A

Qatar 3 (Akram Afif 45’, Almoez Ali 56’, Akram Afif 96’) Lebanon 0

China 0 Tajikistan 0

Lebanon 0 China 0

Tajikistan 0 Qatar 1 (Akram Afif 17’)

Grup B

Australia 2 (Jackson Irvine 50’, Jordan Bos 73’) India 0

Uzbekistan 0 Suriah 0

Suriah 0 Australia 1 (Jackson Irvine 59’)

India 0 vs Uzbekistan 3 (Abbosbek Fayzullaev 4’, Igor Sergeev 18’, Sherzod Nasrullaev 45+4’)

Grup C

Uni Emirat Arab 3 (Sultan Adiil Alamri (P) 34’, Zayed Sultan 52’, Yahya Al-Ghassani (P) 95’) Hong Kong 1 (Chan Siu Kwan 49’)

Iran 4 (Karim Ansarifad 2’, Shojae Khalilzadeh 12’, Mehdi Ghayedi 38’, Sardar Azmoun 55’) Palestina 1 (Tamer Seyam 45+6’)

Palestina 1 (Bader Abaelaziz 50’) Uni Emirat Arab 1 (Sultan Adil Alamri 23’)

Hong Kong 0 Iran 1 (Mehdi Ghayedi 24’)

Grup D

Jepang 4 (Takumi Minamino 11’ 45’, Keito Nakamura 45+4’, Ayase Ueda 85’) Vietnam 2 (Nguyen Dinh Bac 16’, Pham Tuan Hai 33’)

Indonesia 1 (Marselino Ferdinan 37’) Irak 3 (Mohanad Ali 17’, Osama Rashid 45+7’, Aymen Hussein 75’)

Irak 2 (Aymen Hussein 5, 45+4’) Jepang 1 (Wataru Endo 93’)

Vietnam 0 Indonesia 1 (Asnawi Mangkualam (P) 42’)

Grup E

Korea Selatan 3 (Hwan In-beom 38, Lee Kang-in 56’, 68’) Bahrain 1 (Abdullah Al Hashash 51’)

Malaysia 0 Jordania 4 (Mahmoud Al Mardi 12’, 32’, Musa Al-Taamari (P) 18’, 85’)

Jordania 2 (Park Wong-woo (OG) 37’, Yazan Al Naimat 45+16’, Korea Selatan 2 (Son Heung-min (P) 9’, Yazan Al-Arab (OG) 91’)

Bahrain 1 (Ali Madan 95’) Malaysia 0

Grup F

Thailand 2 (Supachai Chaided 26’, 48’) Kirgistan 0

Arab Saudi 2 (Abdulrahman Ghareeb 78’, Ali Albulhayi 96’) Oman 1 (Salaah Al Yahyaei (P) 14’)

Oman 0 Thailand 0

Kyrgyztan 0 Arab Saudi 2 (Mohammed Kano 35’, Faisel Al-Ghamdi 84’)

Baca juga: Thailand hampir dipastikan ke babak 16 besar setelah tahan imbang Oman
Baca juga: Kalah dramatis dari Bahrain, Malaysia tersingkir dari Piala Asia 2023

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Kualitas udara Jakarta semakin membaik******

Jakarta (ANTARA) - Kualitas udara di Jakarta pada Senin pagi semakin membaik, yakni menduduki urutan 70 besar sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.30 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-61 dengan angka 53 atau masuk dalam kategori sedang dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 13 mikrogram per meter kubik. Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya masuk kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100. Sedangkan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif yakni dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Baca juga: Kualitas udara Jakarta semakin membaik ke kategori sedang
Baca juga: Kualitas udara Jakarta semakin membaik dan masuk kategori sedang Lalu, kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50. Kemudian, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.

Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menambah sembilan stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU) di wilayahnya sebagai upaya mempercepat penanganan polusi udara pada 2024. Kehadiran sembilan SPKU baru ini diharapkan bisa memberikan data kualitas udara yang lebih maksimal dan bisa menjadi rujukan utama semua pihak. Lalu, pada 2025 mendatang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan jumlah SPKU di wilayah Jakarta sebanyak 25 alat. Agar penerapannya maksimal, penyebaran SPKU di seluruh wilayah Jakarta ini juga didukung dengan regulasi lain yang bisa menaikkan kualitas udara Jakarta, salah satunya melalui zona rendah emisi.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Label：geng prediksi togel、maxwin mahjong berapa、99 slot gacor

Terkait：voucher jd id pengguna baru、qqvip303、kumpulan situs slot gacor、kupon dominos、kantor kredivo jogja、slot skywind terbaru、sbclive4d、jam gacor mahjong ways 1、kaisar777、situs slot yang lagi gacor hari ini

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：link slot deposit qris（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04

Daftar bab terbaru

sport369

main slot 388

slot gacor hari ini 2022 terbaru

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Keabadian

depo 20 bonus 20 slot

Hari Bhakti Imigrasi, Kantor Imigrasi Beijing promosikan "golden visa"******

Beijing (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing merayakan Hari Bhakti Imigrasi ke-74 dengan mempromosikan kebijakan "golden visa" bagi investor asal China yang ingin berinvestasi di Indonesia.

"Tema Hari Bhakti Imigrasi tahun ini adalah 'Transformasi Peran Keimigrasian melalui Strategi Digitalisasi', misalnya penerapan kebijakan baru yaitu 'golden visa' terutama bagi warga China yang mau berinvestasi ke Indonesia dimudahkan dengan visa jenis baru bernama 'golden visa'," kata Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing Raden Fitri Saptaji di Beijing, China pada Jumat.

"Golden visa" adalah skema pemberian fasilitas izin tinggal atau berkewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.

"Diharapkan kita dapat menginformasikan sebanyak mungkin kesempatan 'golden visa' ini bagi investor karena mereka akan mendapat manfaat yang lebih banyak," ujar Saptaji.

Sedangkan Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief of Mission atau DCM) KBRI Beijing Parulian GA Silalahi mengatakan Direktorat Jenderal Imigrasi punya peran penting untuk mendukung pencapaian kepentingan negara dengan memperkuat ketahanan ekonomi yaitu sebagai fasilitator kerja sama ekonomi.

"Kami mengapresiasi kecepatan pelayanan imigrasi tanpa mengabaikan pengamanannya. Penetapan 'golden visa' diharapkan menjadi daya tarik investasi ke Indonesia untuk menciptakan iklim kondusif dengan lebih meningkatkan pelayanan yang berdampak ke masyarakat," kata Parulian.

Baca juga: Smesco tarik investor Singapura bantu UMKM sektor riil

Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief of Mission atau DCM) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing Parulian GA Silalahi di Beijing pada Jumat (26/1/2024) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 82 tahun 2023 tertanggal 30 Agustus 2023, "golden visa" berlaku 5-10 tahun.

WNA yang ingin mendapatkan "golden visa" dan izin tinggal selama 5 tahun harus menjadi mendirikan perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 2,5 juta dolar AS (sekitar Rp38 miliar).

Sementara, WNA yang ingin mendapatkan "golden visa" selama 10 tahun di Indonesia, harus melakukan investasi sebesar 5 juta dolar AS (sekitar Rp76 miliar).

Jika ada WNA yang ingin jadi investor asing perorangan dan ingin mendapatkan "golden visa" serta izin tinggal selama 5 tahun, orang tersebut tidak harus mendirikan perusahaan, tetapi hanya perlu menempatkan dana senilai 350 ribu dolar AS atau Rp5,3 miliar yang bisa digunakan untuk membeli obligasi pemerintah, saham di perusahaan terbuka, dan deposito.

Adapun, bagi WNA yang ingin jadi investor asing perorangan dan mendapatkan "golden visa" serta izin tinggal selama 10 tahun, hanya perlu melakukan hal yang sama dengan nilai investasi sebesar 700 ribu dolar AS atau sekitar Rp10,6 miliar.

Manfaat "Golden Visa" adalah WNA tersebut dapat memperoleh jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ke kantor imigrasi.

"Golden visa" sudah diberlakukan oleh sejumlah negara lain di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Uni Emirat Arab, Irlandia, Jerman, Selandia Baru, Italia dan Spanyol.

Baca juga: BEI imbau investor tetap rasional di tengah dinamika politik

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

menangqq

Saksi: Praktik fee 3 persen untuk rekanan di Akpol sudah turun******

Semarang (ANTARA) - Saksi kasus dugaan korupsi dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, mengungkap adanya kebiasaan turun-temurun meminjam bendera penyedia barang dan jasa yang dibayar dengan feesebesar 3 persen.

Direktur CV Usaha Mandiri, Nur Hidayat, saat diperiksa sebagai saksi pada sidang lanjutan dengan terdakwa Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Mardiyono di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, membenarkan nama perusahaannya dipinjam oleh satuan kerja di Akpol untuk pencairan anggaran.

"Setelah ada pengajuan kegiatan, kemudian dana ditransfer langsung oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) kepada kami," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Judi Prasetya itu.

Setelah dana tersebut cair, jelas dia, selanjutnya diserahkan kembali dalam bentuk tunai ke satuan kerja yang mengajukan dengan dipotong 3 persen.

"Uang dikembalikan, pekerjaan selanjutnya mereka yang melaksanakan sendiri," tambahnya.

Baca juga: Bendahara: Banyak kegiatan Akpol Semarang dibiayai sisa-sisa anggaran

Nur Hidayat mengaku perusahaan penyedia barang dan jasa miliknya itu sudah menjalankan praktik pinjam bendera dengan imbalan fee3 persen sejak 2015 hingga 2018.

Atas feeyang diterima tersebut, saksi mengaku telah diminta penyidik Polri untuk mengembalikan uang sebesar Rp223 juta.

Keterangan serupa disampaikan Pembantu Bendahara Bidang Hukum Akpol Suparni, yang mengakui penyedia barang dan jasa dipinjam bendera perusahaannya dengan imbalan feesebesar 3 persen.

"Dana dari KPPN turun ke rekanan, kemudian satker (satuan kerja) memperoleh uang dari rekanan," katanya.

Saksi juga mengaku membawa CV Krida Jaya Sejahtera milik anaknya sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa di Akpol sejak 2016 hingga 2018.

Selain itu, saksi Suparni juga menyebut perusahaan tersebut sudah diminta mengembalikan uang oleh penyidik yang disebut sebagai feeyang pernah diterima selama benderanya dipinjam oleh Akpol Semarang.

Sebelumnya, Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akpol Semarang Mardiyono didakwa melakukan korupsi dana DIPA untuk lembaga pendidikan calon polisi tersebut.

Besaran dana yang diduga dikorupsi dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 mencapai Rp615 juta.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mahkota Keheningan

pakde4d rtp

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.

Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.

Darah yang membakar jiwa

tepat88 rtp

Wapres Ma'ruf imbau masyarakat tak ajak anak******

Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mengajak anak-anak dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024.

Dalam hal ini, Wapres Ma’ruf meminta seluruh elemen masyarakat memahami aturan yang tidak memperbolehkan anak-anak ikut dalam kegiatan politik apa pun, termasuk kampanye pemilu.

"Dan memang bahaya kalau ada anak dibawa untuk ikut (kampanye). Kalau terjadi apa-apa, itu kan berbahaya," ujar Wapres Ma’ruf ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut Wapres, anak-anak yang sebetulnya masih belum mengerti soal politik, justru dapat mengalami trauma jika dilibatkan dalam kegiatan seperti kampanye pemilu.

"Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye," tambahnya.

Baca juga: KPAI sarankan anak-anak tidak dibawa dalam kampanye Pemilu 2024

Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

Sebelumnya, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan lembaganya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya aduan soal anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg maupun kelompok tim capres-cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye. Jadi, kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," papar Sylvana di Jakarta, Senin (22/1).

Baca juga: KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye.

Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," jelas Sylvana.

Baca juga: Wapres Ma’ruf tegaskan dirinya tetap netral sikapi Pemilu 2024
Baca juga: Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu
Baca juga: Wapres harap kampanye tidak hanya adu gimik

Shenglongxu

video maxwin bonanza

Istana bantah penunjukan ad interim Menlu karena isu menteri mundur******

Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah penunjukan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim berkaitan dengan isu mundurnya Retno Marsudi dari jajaran kabinet.

"Kan sudah jelas bahwa menteri-menteri yang disebutkan mengundurkan diri itu fokus bekerja, tetap bekerja, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki hari ini mendampingi Bapak Presiden, kemudian juga Bu Retno bekerja, Pak BKS (Budi Karya Sumadi) bekerja," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan bahwa penunjukan menteri ad interim merupakan mekanisme yang biasa diterapkan jika ada salah satu menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri ad interim saat Retno melakukan perjalanan dinas ke empat negara Afrika pada Agustus 2023 silam.

Ari menekankan bahwa saat menteri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, pejabat sementara yang menggantikan harus setara dengan menteri.

"Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya," kata Ari.

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tengah melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri rapat Dewan Keamanan PBB terkait situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.

Presiden Jokowi pun menunjuk Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menlu Retno berada di AS pada 21-22 Januari 2024.

Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri

Menurut Ari, narasi bahwa sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ingin mengundurkan diri tidak terlihat dari fakta bahwa para menteri masih menjalankan tugasnya masing-masing.

"Apa yang disebutkan sebagai isu atau narasi mengundurkan diri tidak pernah terjadi, dan itu terlihat dari apa yang peristiwa-peristiwa yang saya kira sampai saat ini menteri semua bekerja untuk menunaikan tugasnya masing-masing," ujar Ari.

Teman buku terkuat

taipan3388

Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kerja Standar Kecukupan Gizi dan Mutu Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak (KIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Mahmud Fauzi mengemukakan empat syarat pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Yang pertama dari segi waktu, tepat waktu. Maksudnya, jangan sampai tadi sudah disampaikan baru umurnya lima bulan atau baru umur tiga bulan sudah dikasih makanan," katanya dalam diskusi tentang MPASI memperingati Hari Gizi Nasional yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Fauzi mengatakan ketepatan waktu dalam pemberian MPASI harus diperhatikan dengan baik. Ia menjelaskan MPASI diberikan pada bayi berusia 6-23 bulan dan tidak boleh terlambat, karena dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.

Kedua, kata dia, adalah adekuat. Ia mengungkapkan adekuat berarti MPASI yang diberikan memiliki nilai gizi yang padat dan beragam, terutama kaya akan protein hewani.

"Karena protein hewani itu mengandung asam amino esensial yang memang mudah diserap oleh tubuh dan dibutuhkan untuk tumbuh kembang baik," ujarnya.

Baca juga: Tangisan si kecil tak selalu berarti ASI ibu kurang

Baca juga: Dokter bagikan ciri-ciri bayi cukup ASI

Baca juga: Dokter: Waspadai demam saat anak tumbuh gigi

Ketiga, kata Fauzi, adalah aman. Ia menyebutkan MPASI harus aman dari segi cara pengolahan dan penyajiannya, karena MPASI bagi masing-masing golongan usia bayi berbeda-beda jenisnya.

Ia menjelaskan, pada bayi usia 6-8 bulan MPASI yang diberikan bukanlah makanan-makanan padat. Selanjutnya pada usia 9-11 bulan bayi baru boleh dikenalkan dengan makanan yang dicincang, dan kemudian pada usia 12-23 bulan baru bayi dapat dikenalkan dengan makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga.

Adapun syarat yang terakhir, pemberian MPASI harus diberikan secara tepat, baik dari segi jumlah kalori maupun frekuensi seberapa sering bayi diberikan MPASI.

"Nah, MPASI ini juga diharapkan berasal dari makanan lokal setempat. Seperti tadi, yang kadang-kadang orang berpikir protein hewani itu mahal, padahal sebetulnya bisa, minimal (satu butir) telur. Tapi di daerah-daerah Indonesia bagian tengah dan timur mungkin di sana banyak ikan ya, ikannya tidak harus dijual malah harusnya dikonsumsi buat anak-anaknya," tutur Fauzi.

Untuk itu, dalam memperingati Hari Gizi Nasional, Kemenkes mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para ibu yang memiliki bayi, untuk bisa memberikan MPASI yang berkualitas, beragam, dan kaya akan protein hewani untuk masa depan generasi penerus bangsa.

Baca juga: Pilihan aktivitas fisik dan olahraga bagi bayi, anak-anak, dan remaja

Baca juga: Dokter: Kurang lengkapnya imunisasi berisiko sebabkan Polio pada anak

《oregon 6 paito》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot tergacor dan terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《oregon 6 paito》bab terbaru。