cara dapat pinjaman online

Satu kehidupan

Harga Daging Sapi Naik Jelang Tahun Baru 2023******

Harga daging sapi di DKI Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia melonjak saat masa liburan Natal 2022 dan menjelang Tahun Baru 2023. Bahkan, harga daging sapidi Kalimantan Barat tembus di level Rp159 ribu per kg.

Mengutip data pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) nasional, Senin (26/12), kenaikan harga daging sapi ini merata di seluruh wilayah Indonesia.

Rata-rata harga nasional, untuk daging sapi kualitas 1 tercatat naik 0,25 persen alias Rp350 per kg menjadi Rp138.250 per kg.

Sementara itu, daging sapi kualitas 2 naik rata-rata hingga 0,55 persen atau Rp700 menjadi Rp128.250 per kg.

Daging sapi kualitas 2 termurah dijajakan di Kepulauan Riau seharga Rp88 ribu per kg dan termahal ada di Kalimantan Tengah Rp152.500 per kg.

Untuk wilayah DKI Jakarta, mengutip info pangan Jakarta, rata-rata harga daging sapi murni atau semur mencapai Rp141.750 per kg, namun daging sapi has atau paha belakang turun menjadi Rp146.250 per kg.

Jika dirinci, harga daging sapi murni atau semur di kawasan Jakarta Pusat naik Rp3.333 per kg dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp143.333 per kg.

Kemudian, di kawasan pasar di Jakarta Timur naik Rp1.364 menjadi Rp142.273 per kg.

Sedangkan harga daging sapi murni di pasar Jakarta Selatan naik dari Rp140.500 per kg menjadi Rp140.556 per kg.

Sementara untuk harga daging sapi has atau paha belakang di Jakarta Pusat naik dari dari Rp150.625 per kg menjadi Rp150.833 per kg. Begitu pula di kawasan pasar Jakarta Timur, daging sapi has naik Rp455 menjadi Rp147.273 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Kemenhub Sebut KCIC Belum Beri Data Lengkap soal Konsesi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum lengkap untuk mengajukan perpanjangan masa konsesi kereta cepatJakarta Bandung (KCJB) menjadi 80 tahun.

"Belum lengkap. Kami masih menghimpun juga terhadap data-data juga kenapa bisa nambah, apa masalah konsesinya," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal di Stasiun Gambir, Kamis (22/12), dikutip dari detikcom.

Risal mengatakan Kemenhub masih harus mempelajari pengajuan penambahan masa konsesi kereta cepat yang diajukan KCIC.

"Kembali lagi pada data yang mereka kirim. Kalau mereka (KCIC) belum kirim data untuk kami bisa menghitung ulang, mungkin tidak jadi konsesikan tambah waktu 80 tahun, ya kami menunggu itu," jelasnya.

Sebelumnya, KCIC meminta Kemenhub memperpanjang konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Di lain sisi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek KCJB mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana juga menyinggung revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Penyumbang revenue sebelumnya berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

produsen internasional

Eksekusi Lahan PTPN IV Seluas 96 Ha Berjalan Lancar******

Tim juru sita Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mengeksekusi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Kebun Balimbingan, Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara seluas 96,47 ha yang selama ini digarap oleh sekelompok orang.

Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim mengatakan eksekusi lahan merupakan upaya penyelamatan aset perusahaan negara. Langkah tersebut dilakukan dengan cara pendekatan persuasif sehingga berlangsung lancar dan kondusif.

"Alhamdulillah, kita sukses melakukan penyelamatan aset di Kebun Balimbingan. Luas lahan yang dieksekusi dari penggarap mencapai 96,47 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 hektare di antaranya dibangun permukiman. Lokasinya berada di area Afdeling II PTPN IV Kebun Balimbingan," kata Riza, Selasa (20/12).

"Meski dinyatakan sebagai pemilik sah lahan, PTPN IV tetap menyalurkan sugu hati kepada para penggarap di samping berbagai bantuan lainnya. Seperti bantuan sosial dan beasiswa untuk anak-anak. Kami akan tetap memperhatikan saudara-saudara kita penggarap ini. Semoga bantuan kami bisa berguna untuk semua," ujar Riza.

Sementara itu, Juru Sita Pengadilan Simalungun Siringo-Ringo menambahkan pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasar Surat Kepala Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan eksekusi.

"Eksekusi ini dilakukan setelah terdapat kekuatan hukum tetap (inkracht), mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali. Sehingga eksekusi harus dilaksanakan karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan berkekuatan hukum tetap," tambahnya.

Pada kesempatan itu, satu di antara para penggarap bernama Saparuddin (84) merasa legowo eksekusi dilakukan. Sebab, pengadilan telah menyatakan lahan yang digarapnya selama ini terbukti milik PTPN IV. Saparuddin menyebutkan kakeknya merupakan Wakil Ketua Kelompok 17 yang merupakan penggarap pertama di areal lahan tersebut.

"Karena memang faktanya tanah ini punya PTPN IV, itu sudah dinyatakan pengadilan. Untung lah PTPN IV masih mau memberi kami sugu hati, beasiswa, dan berbagai bantuan sosial lainnya," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Dalih Bulog, Stok Beras Pemerintah Tipis Gegara Harga BBM Naik******

Perum Bulog mengungkapkan salah satu alasan stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah September lalu.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengaku mulanya stok CBP pada Juli 2022 masih tersedia 1,2 juta ton. Perkiraan ini dianggap cukup hingga akhir tahun.

Namun, setelah pengumuman kenaikan BBM, harga beras tiba-tiba meningkat. Pasalnya, biaya operasional untuk pengiriman beras juga ikut meningkat.

Pasokan CBP yang dikeluarkan untuk KPSH sepanjang Agustus-Desember pun mencapai 200 ribu ton.

"Kebijakan BBM juga kenaikan pada waktu itu, harga beras meningkat, tiba-tiba terjadi kenaikan permintaan CBP untuk KPSH sampai dengan 214 ribu ton," kata Epi dalam seminar daring, Jumat (23/12).

Padahal, jika dibandingkan sebelum Agustus, rata-rata penyaluran beras untuk KPSH hanya 500-1.000 ton per hari atau 20ribu-30 ribu ton per bulan. Perhitungan itu yang membuat Bulog menduga stok 1,2 juta ton masih cukup hingga akhir tahun.

Secara rinci, Bulog menyalurkan CBP untuk KPSH pada Juli kurang dari 50 ribu ton. Namun, pada Agustus, angka itu meningkat hingga lebih dari 200 ribu ton.

"Dengan 1,2 juta ton sampai dengan bulan Juli, maka Agustus-Desember dalam waktu lima bulan (sebenarnya) kita cuman butuh sekitar 150 ribu ton saja untuk keluar. Artinya, stok akhir kita masih cukup, karena pada saat panen gadu berikutnya Agustus-September kita masih bisa menyerap," jelas Epi.

Melihat kondisi krisis tersebut, Bulog pun membeli gabah dalam negeri. Sayangnya saat Bulog hendak membeli gabah, terjadi kenaikan harga di tingkat petani dan pengepul. Terlebih, periode November-Desember terjadi defisit produksi.

Akhirnya, pemerintah pun menugaskan Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras untuk cadangan hingga akhir tahun. Lebih jauh, untuk menghindari krisis serupa terjadi, Epi mengaku Bulog sudah membeli stok pada panen raya mendatang.

"Kita sudah membeli stok yang banyak pada saat panen raya. Sudah bisa membeli sekitar 550 ribu ton pada saat panen Maret, April, Mei. Sampai sekarang Insyaallah pengadaan kita nanti targetnya 1 juta ton, sedikit lagi kita dapat. Sekitar 10 ribu ton lagi untuk bisa masuk ke dalam pengadaan cadangan beras pemerintah," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Mentan Bantah Bank Dunia soal Beras RI Termahal di ASEAN******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyangkal temuan Bank Duniayang menyebut harga berasIndonesia paling mahal se-Asia Tenggara.

Syahrul heran dengan dasar perhitungan harga beras Bank Dunia. Selain itu, ia mempertanyakan kapan data tersebut diambil.

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu! Terus, mengambilsampling-nya atau random samplingstatistiknya di mana? Kapan?," katanya di sela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu (21/12).

"Kalau di saat kita lagi menanam, ya nggak ada lagi panen, tentu harga juga melakukan dinamika," ucapnya.

Ia meragukan data Bank Dunia lantaran berbeda dengan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Menurut badan pangan di bawah naungan PBB itu, beras Indonesia justru tergolong murah.

"Data FAO kita nomor 2 (paling rendah). Yang mana yang dipakai (untuk samplingstatistiknya)?" pungkasnya.

Bank Dunia melaporkan harga eceran beras Indonesia paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Data tersebut dimuat dalam Laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospect (IEP) December 2022.

Temuan Bank Dunia, harga beras di Indonesia 28 persen lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras di Filipina.

Bahkan, harga beras Indonesia disebut dua kali lipat lebih mahal dari beras di Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

Tenglong Melahap Langit

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]