kadal erek erek

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Airlangga Lapor PSN ke Jokowi: 170 Proyek Senilai Rp1.299 T Rampung******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal progres penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tercatat, 170 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp1.299 triliun selesai dibangun per 4 Oktober 2023. Sementara, 61 lainnya masih dalam tahap konstruksi.

"Kalau kita lihat di 2023 ini sampai 4 Oktober ada 17 proyek yang nilainya Rp259,41 triliun. Proyeknya ada jalan tol, pelabuhan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini juga sudah selesai nilainya Rp125,7 triliun. Kemudian, LRT Rp29,9 triliun, berbagai kawasan industri, berbagai bendungan, dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Tol Serpong-Cinere, dan Tol Pasuruan," jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Kemudian di 2024 kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden, kami menghitung proyek yang akan selesai sampai 20 Oktober 2024 itu 25 proyek dengan nilai Rp151,58 triliun. Itu baik proyek jalan tol, kawasan industri, bandara, Benoa tourism, dan juga berbagai kampus universitas Islam," jelas Airlangga.

Sementara itu, ia mengatakan 12 PSN lain ditargetkan rampung pada 20 Oktober hingga Desember 2024. Total investasi untuk sejumlah proyek tersebut mencapai Rp23,45 triliun.

Ia menegaskan garapan PSN di tahun depan ada yang bersifat masih konstruksi, sudah beroperasi sebagian, dan penyelesaiannya lewat dari 2024. Namun, proyek-proyek yang sudah selesai urusan keuangannya terus digarap hingga rampung.

"Ini jumlah proyeknya ada 42 (selesai lewat 2024), nilainya Rp1.427 triliun. Karena sifatnya proyek sudah berjalan dan financial closing, tentunya proyek ini berlanjut sampai selesai," tandasnya.

Di lain sisi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang ikut dalam rapat tersebut menyinggung PSN Rempang Eco City di tengah gejolak demonstrasi masyarakat. Menurutnya, proyek Jokowi di Batam tersebut bakal terus berlanjut meski ada protes dari warga setempat.

Ia menepis ada isu-isu lain yang menghambat proyek tersebut. Bahlil berdalih gejolak terjadi karena masalah komunikasi.

"Saya akan turun terus (ke Rempang), karena Bapak Presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan. Saya selesaikan," tegas Bahlil.

Bahlil mengatakan saat ini PSN tersebut masih dalam tahap pembebasan lahan dan belum masuk ke fase konstruksi. Ia berharap proyek Rempang Eco City bisa segera digarap di akhir tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Tertinggi

Erick Thohir Beberkan Skema Merger Garuda, Pelita dan Citilink******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan proses merger maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.

Nantinya, maskapai Garuda akan tetap ada. Sementara Citilink dan Pelita Air akan digabung menjadi satu. 

"Garudanya tetap sendiri, Citilink dan Pelita (dilebur), karena Garudanya kan sudah bagus. Citilink dan Pelitanya kita lebur," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/9).

"Jadi Citilink nanti akan punya dua lisensi, Citilink dan Pelita. Begitu Pelita kita ambil dari Pertamina ke Citilink, jadi nanti satu grup, Garuda di atas, Citilink sama Pelita di bawah," kata Tiko, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Erick menargetkan proses merger ditargetkan rampung tahun ini atau awal tahun depan. Namun, ia mengatakan merger tersebut tidak akan langsung menurunkan harga tiket pesawat.

"Enggak bisa cepat. Kalau jumlah pesawatnya nambah, kompetisinya terbuka, ya tiketnya menurun. Hari ini kan kita hanya bisa kontrol 35 persen (maskapai penerbangan), 65 persen swasta," kata Erick.

Sebelumnya, Erick menyebut ada dua alasan dibalik merger perusahaan maskapai milik BUMN. 

Pertama,menjadikan industri penerbangan negara lebih efisien. Efisiensi ini sendiri merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan Erick Thohir saat memerger empat Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu.

Kedua,memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

[Gambas:Video CNN]

tahun semenanjung

Satgas Disiapkan, Teten Singgung TikTok Medsos dan Shop di China Beda******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut Presiden Jokowi tengah menyiapkan satgas transformasi digital terkait rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Teten mengatakan selama ini pengaruh transformasi digital dalam perekonomian negara itu memang sangat besar dan tak terhindarkan. Sehingga perlu perlindungan untuk pasar domestik. 

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Teten mengatakan agar Indonesia mencontoh China yang berhasil melakukan akselerasi digital, melahirkan ekonomi baru sekaligus melindungi pasar domestik dengan ketat.

"Di China platform digital tidak boleh monopoli. Media sosial dan dagang dipisah. TikTok sendiri di Tiongkok dipisah antara TikTok medsosnya dan TikTok Shop-nya. Nah, di Indonesia dibolehkan. Yang bodoh siapa?" sambungnya.

Maka itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatur ekonomi digital secepatnya. Jika tidak, transformasi digital bisa menjadi ancaman bagi ekonomi domestik sehingga dapat membunuh ekonomi lama.

"Harus melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh investor lama, membunuh warung lama. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan satgas transformasi digital," kata dia.

Teten mengatakan akan membahas persoalan ini lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi pada Kamis (14/9) besok.

Sebelumnya, Teten sudah memanggil pihak TikTok Indonesia untuk melarang para penjual dalam melakukan praktik predatory pricing atau memberikan harga yang tidak masuk akal. Namun hingga kini panggilan tersebut belum berbuah hasil.

"Sebelumnya saya juga memanggil Shopee, karena Shopee pernah melakukan menjual produk dari China dengan harga predatory pricing yang enggak masuk akal. Dan mereka sepakat meng-drop produk-produk pakaian muslim, waktu itu, untuk tidak dijual lagi," lanjut dia.

Teten pun berpendapat jika pemerintah berani memberikan aturan, para pelaku penjual e-commerce seperti di TikTok tentu akan mau berkompromi.

Lihat Juga : TikTok Respons Rencana Pemerintah Larang TikTok Shop di RI

"Menurut saya pengaturannya bukan pengaturan secara elektronik aja, tapi bea masuk juga harus diatur," ucap Teten.

"Jadi ini sedang kita siapkan, Pak Presiden sudah menugaskan, kami juga sedang menyiapkan. Jadi memang kita perlu, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) enggak cukup, kita perlu ada national policy mengenai digital economy," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan hal ini telah menjadi persoalan prioritas dan sedang dalam proses harmonisasi.

"Memang ada harmonisasi terkait dengan Permendag 50 (Tahun 2020). Jadi Permendag 50 itu sedang dibicarakan secara detail dan komprehensif. Terkait detail baik itu dari mulai sisi perizinannya, harganya, barangnya, sampai juga kepada mekanisme membeli dan menjual," kata Jerry.

Sementara itu, TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyebut hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.

"Memisahkan media sosial dan e-commerce ke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi TikTok," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

BP Batam Pastikan Bentrok Tak Ganggu Pengembangan Rempang Eco City******

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) memastikan bentrok warga Pulau Rempang, Batam dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9) tak akan mengganggu pengembangan Rempang Eco City.

Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan pihaknya sudah memberikan sosialisasi sebelum bentrokan pecah. Namun, ia menyebut warga tidak mengindahkan sosialisasi tersebut.

"Bentrokan tim terpadu yang terdiri dari BP Batam, Pemerintah Kota Batam, TNI, Polri dengan warga Rempang hari ini tidak akan mengganggu rencana pengembangan Rempang Eco City," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/9).

"Tidak akan pernah pemerintah membuat masyarakatnya menderita, bahkan elevasi menuju kehidupan yang lebih baik," janji Tuty.

Rempang Eco City merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Namun, bentrokan antara warga dengan aparat malah pecah saat pengembangan. Bentrokan lantaran warga menolak pemasangan patok sebagai langkah untuk merelokasi masyarakat, seperti diunggah dalam akun X Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengonfirmasi hal tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat armada kepolisian menyemprotkan water cannon di lokasi bentrokan. Aparat berseragam dan warga pun tampak berkerumun.

"Saat ini, aparat gabungan dari beragam kesatuan dengan mengendarai 60 armada kendaraan sedang berupaya masuk ke Pulau Rempang, Kota Batam Provinsi Riau," tulis YLBHI.

Terdengar suara dari toa yang meminta warga mundur. Di akhir video, ada sejumlah warga ditangkap. Ketua YLBHI Isnur mengatakan informasi itu didapat pihaknya dari warga setempat.

Selain itu, dalam video lain yang tersebar di media sosial terlihat salah satu warga tampak terluka di kepala. Ada juga foto yang memperlihatkan warga berpakaian sipil ditahan di mobil berjeruji.

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

Kerek Produksi Beras, Plt Mentan Pererat Koordinasi dengan Bulog******

Kementerian Pertanian (Kementan) akan mempererat koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mendorong peningkatan produksi beras dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan sektor pertanian selama ini merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar pada peningkatan daya saing baik melalui hilirisasi maupun jumlah produksi. Sementara, Bulog merupakan pihak yang akan menyerap hasil produksi petani.

"Satu persatu kita akan beresin ya kemudian Bulog juga sama teman-teman di Bulog harus melakukan penyerapan dalam negeri, tetapi kalau produksinya belum tinggi Bulog jangan masuk dulu karena. Karena itu fokus kami adalah menyiapkan CPP (cadangan pangan pemerintah). Di sinilah saya perlu BUMN di bidang pangan seperti ID Food," ujar Arief dalam program News Room CNN Indonesia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/10).

"Saya sampaikan kalau ada produksi di salah satu daerah rendah itu bukan hanya kegagalan satu institusi saja, tetapi juga bisa karena climate change, bisa karena air, bisa karena hama dan gangguan lainnya," katanya.

Kendati demikian, Arief menegaskan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait akan dilakukan secara masif di seluruh Indonesa. Termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR.

"Kita akan koordinasi dengan Bulog, Kementerian Perdagangan agar tali koordinasinya itu bisa lebih dipersingkat untuk kita sama-sama mengelola termasuk diantaranya tadi ketersediaan produksi dan juga harga beras yang ini masih terus meningkat," katanya.

Arief sendiri baru saja mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan panen raya di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Di sana, Jokowi memastikan harga gabah di tingkat petani saat ini dalam kondisi bagus, di mana rata-rata harga jual berkisar Rp7.000 per kg. Meski demikian, pemerintah akan berupaya memberikan harga wajar bagi masyarakat selaku konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Daratan Doufu

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China