petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot akun baru pasti menang

spbo4d 400Jutaan kata 458173Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot akun baru pasti menang》

Dishub DKI tindak 623 kendaraan bermotor melawan arah******

Dishub DKI tindak 623 kendaraan bermotor melawan arah
Arsip foto - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama TNI dan Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengendara roda dua yang melawan arah di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA/HO-Dinas Perhubungan DKI Jakarta/aa.
Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta selama rutin melakukan pengawasan warga dalam berlalu lintas dan petugas selama sembilan hari terakhir telah menindak 623 kendaraan bermotor yang melawan arah di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta. "Hasil kegiatan penindakan kendaraan bermotor lawan arah Tim Lintas Jaya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selama sembilan hari, sejak 22 Februari sampai 1 Maret 2024, jumlah kendaraan yang ditindak (BAP/tilang Kepolisian) sebanyak 623 kendaraan," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Penindakan dilaksanakan serentak di lima wilayah Jakarta, mulai pukul 07.30 sampai 10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB sampai 18.00 WIB.

 

Penindakan dilakukan bersama personel gabungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan jajaran TNI dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya.

Adapun pemilihan lokasi penindakan disesuaikan dengan potensi wilayah terjadinya pelanggaran lawan arah atau lawan arus.

Penindakan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas melalui kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, petunjuk arah serta petugas lalu lintas guna terciptanya kelancaran, keamanan dan keselamatan di jalan.

Baca juga: Polisi: Tabrakan tujuh pemotor dengan truk akibat lawan arah
Baca juga: Polisi tilang 50 pengendara motor lawan arus di Kebayoran Lama Syafrin memaparkan, penindakan ini dilaksanakan meliputi 62 lokasi, antara lain: 1. Bidang Dalops
Jalan KH Wahid Hasyim, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam, Jalan Blora, Jalan Brigjen Katamso dan Slipi (Jakarta Barat) serta Jalan Raya Bogor, Cililitan, Jalan Supriadi, Jalan Baru (Jakarta Timur).

Selain itu Jalan KH Wahid Hasyim (TL Gondangdia) di Jakarta Pusat dan Jalan Rawajati, Kalibata di Jakarta Selatan 2. Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Pusat
Jalan Letjen Suprapto, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Kebon Sirih Timur, Jalan Kramat Bunder dan Jalan Gunung Sahari Raya.

Jalan Karang Anyar, Jalan Johar, Jalan Kalibaru Barat, Jalan Hbr. Motic, Jalan Kwitang, Jalan Suprapto, Jalan Balikpapan, Jalan Karang Anyar dan Jalan Penjernihan Dalam.

Lalu Jalan Bungur Besar Raya, Jalan Senen Raya, Jalan KH Wahid Hasyim, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam, Jalan Blora serta Jalan KH Wahid Hasyim. 3. Sudinhub Jakarta Utara
Jalan Raya Cilincing, Jalan Kramat Jaya, Jalan Danau Sunter, Jalan Pluit Raya Selatan, TL Akses Marunda , Jalan Gunung Sahari, TL Emporium, TL Tanah Merdeka, Simpang Danau Sunter Selatan serta Jalan Boulevard Barat. 4. Sudinhub Jakarta Barat
Jalan Ring Road Rawa Buaya, Jalan Ring Road Cengkareng, Jalan Pintu Air Cengkareng, Jalan Kalideres, Jalan Daan Mogot, Kolong Fly Over Rawa Buaya, Jalan Ring Road Kapuk dan Jalan Brigjend Katamso 5. Sudinhub Jakarta Selatan
 Jalan Raya Kalibata, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Taman Setiabudi 2, Jalan Ciputat Raya, Jalan Taman Setiabudi 1, Jalan Pasar Minggu, Jalan Kapten Tendean, Jalan Taman Bakri, Jalan Tanjung Barat dan Jalan Rawajati 6. Sudinhub Jakarta Timur
​​​​​​​Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Jalan Raya Bekasi, Jalan Layang (Fly Over) Pondok Kopi, Turunan "Fly Over" Klender, Jalan Pemuda, Jalan DI Panjaitan, Jalan Cipinang Besar, Jalan Usman Harun, Jalan TB Simatupang, Jalan Baru, Jalan Dr Soemarno, Jalan Raya Bogor serta Jalan Supriadi.Baca juga: Petugas PPSU Jakut ditabrak pemotor yang lawan arus lalu lintas
  

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Pemprov Jabar salurkan bantuan ke korban pergerakan tanah di Bandung******

Pemprov Jabar salurkan bantuan ke korban pergerakan tanah di Bandung
Situasi dapur umum bagi warga terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Cibedug, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/HO Dinas Sosial Jabar)
Bandung (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan bantuan logistik senilai Rp186.632.750 telah disalurkan untuk warga korban terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Jabar Enok Komariah menyampaikan bantuan yang disalurkan langsung oleh Plt Kepala Dinsos Jabar Andrie Kustria Wardhana pada hari Sabtu (2/3) itu bersumber dari APBD Provinsi Jabar dan APBN.

"Bantuan ini ada yang bersumber dari APBD Jabar senilai Rp42.644.000 dan dari APBN senilai Rp101.735.000," kata Enok dalam keterangan di Bandung, Minggu.

Baca juga: Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat

Enok merinci bantuan logistik dari APBD yang disalurkan berupa bahan makanan, seperti mi instan, air mineral, sarden, kornet, liwet instan, abon, dan lainnya.

"Sedangkan bantuan dari APBN yang disalurkan berupa bahan makanan, sandang, kasur, perlengkapan anak/bayi, peralatan keluarga, alat dapur, tenda gulung, serta 500 kg beras," ujarnya.

Terhitung, kata dia, sebanyak 47 Kelapa Keluarga (KK) dari 160 jiwa mengungsi ke Islamic Center pasca-pergerakan tanah di Desa Cibedug yang terjadi pada 18 dan 29 Februari 2024.

Baca juga: Jabar: Solusi terbaik dicarikan untuk warga korban tanah bergerak KBB

Bencana ini menyebabkan tanah amblas lima meter dan beberapa bangunan rusak. Tercatat ada tiga rumah rusak berat, delapan rumah rusak ringan, 36 rumah terancam, dan satu sekolah dasar rusak berat.

Sementara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos abupaten Bandung Barat Rizal Carda Wir mengharapkan bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat terdampak.

Baca juga: Pemkab Bekasi minta bantuan PVMBG kaji pergerakan tanah Bojongmangu

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting******

Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Yanuar menyebutkan untuk Pemilu 2024 ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu masih berlaku.

"Bahwa ambang batas parlemen masih empat persen. Jadi, jangan lagi menafsirkan bahwa Pemilu 2024 ambang batas parlemen sudah berubah," ujarnya.

Yanuar menjelaskan dalam putusan MK itu tidak secara khusus menyebut besaran angka tertentu untuk ambang batas parlemen, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen.

"Cuma besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat. Tidak lagi sekadar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 nantinya harus merujuk pada UU Pemilu yang baru, sehingga UU Pemilu saat ini harus direvisi. Hal ini dikarenakan, kata dia, putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang.

"Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai dengan pesanan dan selera kepentingan sesaat," tuturnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:aplikasi beli sekarang bayar nanti

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
koi365 link
jam gacor 2023
slot77 demo
hail zeus in greek
slot online terbaru
daftar judi online terpercaya
jarwo bocoran slot
prediksi togel canada
trik mahjong ways 1
Daftar isi semua bab
Bab 1 tempat slot gacor
Bab 2 sgp 77 slot
Bab 3 jarwo bocoran slot
Bab 4 kumpulan situs slot bonus new member 100
Bab 5 airbet slot88
Bab 6 rtp subur88
Bab 7 auto 117 slot
Bab 8 logo kakek zeus
Bab 9 situs slot 55
Bab 10 situs slot gacor malam hari
Bab 11 situs poker uang asli terpercaya
Bab 12 togel100
Bab 13 dapat uang dari
Bab 14 trik pola gacor
Bab 15 buku mimpi 2d abjad preman
Bab 16 metro777
Bab 17 trik pola main slot
Bab 18 luxorplay
Bab 19 fosil777
Bab 20 slothoky
Klik untuk melihattersembunyi di tengah411bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Daratan Doufu

alfa4d slot
BP: pengembangan infrastruktur mudahkan akses bisnis di Batam
Kepala BP Batam Muhammad Rudi. ANTARA/HO-BP Batam
Meski belum rampung sepenuhnya, keindahan dan peningkatan ruas jalan sepanjang 20 km tersebut sudah dirasakan.
Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyebutkan pengembangan infrastruktur merupakan salah satu upaya dalam memudahkan akses dan proses bisnis di Batam agar semakin cepat dan mudah.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi dalam keterangan yang diterima di Batam, Sabtu (2/3), mengatakan pihaknya tengah gencar membangun infrastruktur bertaraf modern dalam kurun waktu empat tahun terakhir, di antaranya pembangunan jalan-jalan utama yang menghubungkan Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar.

"Meski belum rampung sepenuhnya, keindahan dan peningkatan ruas jalan sepanjang 20 km tersebut sudah dirasakan," kata Rudi.

Selain itu, ia menyebutkan dengan terbitnya PP 41 Tahun 2021 yang mengamanatkan kemudahan perizinan berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Atas hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Batam meningkat hingga 7,04 persen sepanjang tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,20 persen dan nasional 5,05 persen.

“Kita patut bersyukur atas capaian itu, dukungan pusat, sinergi bersama forkopimda dan masyarakat serta pembangunan yang dilakukan dapat kita rasakan bersama hasilnya,” kata dia lagi.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, realisasi investasi tahun 2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp2,38 triliun atau meningkat 18 persen jika dibandingkan tahun 2022 lalu.

Dalam data tersebut, total realisasi investasi di Batam tahun 2023 sebesar Rp15,6 triliun, dengan rincian investasi dari PMDN sebesar Rp6,8 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp8,8 triliun.

“Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang telah bersama pemerintah berupaya meningkatkan ekonomi di Kota Batam,” kata Rudi.

Adapun sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan seperti pengembangan Bandara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Batu Ampar, KEK Kesehatan Sekupang hingga Kawasan Rempang Eco City yang diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi Batam dan nasional ke depannya.
Baca juga: BP Batam bakal bangun 22 infrastruktur jalan hingga tahun 2024
Baca juga: Pembangunan infrastruktur dorong peningkatan ekonomi di Batam

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan animasi domestik

enjoyqq
Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat
Tangkapan layar - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN DPR RI bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023). (ANTARA/YouTube TVR Parlemen.)
Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyebut masih mengkaji angka batas parlemen yang tepat untuk diterapkan pada Pemilu 2029.
"PKB masih terus mengkaji soal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata legislator PKB Yanuar Prihatin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu. Yanuar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek derajat proporsionalitas maupun aspek pembatasan multipartai agar tidak mengarah pada multipartai ekstrem. "Aspek lain yang harus dipertimbangkan adalah derajat proporsionalitas antara hak suara yang sah dengan derajat keterwakilan di parlemen," ujarnya. Selain itu, Yanuar mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat agar suara rakyat nantinya tidak terbuang. "Iya betul, salah satu ciri bahwa pemilu itu menegakkan kedaulatan rakyat adalah semakin sedikitnya suara yang terbuang. Secara matematis tentu harus dihitung dulu supaya bisa ketemu angka toleransi yang membuat jarak antara suara terbuang dengan kursi parpol lebih proporsional," tuturnya. Yanuar menjelaskan semakin sedikit suara yang terbuang, maka semakin demokratis pelaksanaan dari pemilu itu. "Dan di sini salah satu kunci penting penegakan kedaulatan rakyat. Suara rakyat ada representasinya di parlemen, tidak terbuang," kata Yanuar.
 Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut. Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.
“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

slot 4d gacor
Warga Gorontalo diminta tidak panik menghadapi kenaikan harga beras
Personel Ditreskrimsus Polda Gorontalo berbincang dengan pedagang pada pemantauan harga beras di Pasar Sentral Kota Gorontalo, Gorontalo. ANTARA/HO-Humas Polda.
Intinya persediaan beras sudah dipersiapkan pemerintah dengan baik sejak jauh hari, sehingga tidak perlu dikhawatirkan kekurangan pasokan.
Gorontalo (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo mengimbau masyarakat Provinsi Gorontalo untuk tidak panik hingga melakukan pembelian dalam jumlah banyak, dalam menghadapi kenaikan harga beras.

Kasubdit I Industri Perdagangan dan Asuransi (Indagsi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo Kompol Vondy Mawitjere, di Gorontalo, Sabtu (2/3), mengatakan saat ini pemerintah dan pihak terkait lainnya tengah melakukan evaluasi hingga upaya penanggulangan untuk mengatasi kenaikan harga beras.

"Warga tidak perlu panik dan khawatir, hingga melakukan beli panik, karena pihak terkait merumuskan langkah pencegahan dan penyeimbangan harga beras," kata Kompol Vondy Mawitjere.

Hal itu, kata Kasubdit I Indagsi, dilakukan oleh pemerintah dan unsur terkait lainnya, agar dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan, yang tentunya untuk kestabilan harga beras khususnya di Provinsi Gorontalo.

Menurut data yang diperoleh, kata Kompol Vondy Mawitjere bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga beras, seperti naiknya biaya produksi pertanian, hingga harga pupuk dan biaya tenaga kerja.

Selain itu, kata dia lagi, kondisi cuaca yang tidak menentu, juga menjadi pengaruh besar terhadap hasil panen, hingga berujung pada penurunan produksi beras.

Dengan adanya kondisi ini, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi kenaikan harga beras.

"Intinya persediaan beras sudah dipersiapkan pemerintah dengan baik sejak jauh hari, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan ada kekurangan pasokan," katanya pula.
Baca juga: Bulog serahkan bantuan beras Fortivit pencegahan stunting
Baca juga: Gubernur memastikan stok beras di Gorontalo tersedia

Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Hutan belantara fantasi

rtp slot pragmatic tertinggi hari ini live
Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini usai memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

ahli olahraga super

pinjam bank mandiri
BPBD: Banjir landa Kota Serang dengan ketinggian satu meter
BPBD Kota Serang melakukan evakuasi di Gang Gabus, Kota Serang, Banten, Sabtu (2/3/2024) malam. (ANTARA/Desi Purnama Sari)
Warga di Gang Gabus sudah kita lakukan evakuasi, tetapi warga di lokasi banjir berbeda memilih berdiam diri di rumah
Serang (ANTARA) - BPBD Kota Serang mencatat 15 titik lokasi banjir melanda wilayah kota itu setelah hujan deras pada Sabtu (2/3) malam sekitar pukul 22.00 WIB.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang Diat Hermawan, di Serang, Banten, Sabtu malam, menyebut lokasi banjir terjadi di 15 titik dan 6 titik genangan. "Di 15 titik itu ketinggian air variatif, lokasinya di Serang dan Cipocok, sementara di Gang Gabus ketinggian banjir sampai satu meter atau sepinggang orang dewasa," katanya. Diat mengatakan sejauh ini baru warga Gang Gabus, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang yang baru dievakuasi. Sementara beberapa warga lainnya di titik banjir yang berbeda lebih memilih berdiam di rumah. Pihaknya telah menawarkan untuk proses evakuasi, namun warga tetap memilih menunggu di rumahnya.

Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Serang
Baca juga: BNPB: Dua warga meninggal dalam banjir di Kota Serang "Warga di Gang Gabus sudah kita lakukan evakuasi, tetapi warga di lokasi banjir berbeda memilih berdiam diri di rumah," katanya. Ia mengatakan pihaknya menurunkan petugas tersebar di setiap titik banjir, di antaranya lima orang di lapangan, lima orang di mako untuk suplai informasi ke tim lapangan sementara alat yang di lapangan ada dua perahu. Kasman warga Gang Gabus menjelaskan banjir mulai terjadi setelah hujan deras yang mengguyur sejak pukul 18.00 WIB. "Sekitar jam 18.00 WIB hujan cukup deras, dan pada jam 21.00 WIB baru agak reda, itu air mulai masuk ke rumah," ujarnya. Kasman menyebut peristiwa banjir di daerahnya sering terjadi setiap musim hujan sejak adanya Bendungan Sindangheula. "Semenjak ada bendungan ini, jadi banjirnya kiriman," katanya. Dalam peristiwa itu, Kasman memperkirakan ketinggian banjir hampir satu meter. "Ketinggian hampir satu meter, emang sering di sini setiap ada hujan deras sering banjir," katanya. Berdasarkan pemantauan di lokasi pukul 00.00 WIB genangan air terjadi di sepanjang jalan akses menuju Pasar Induk Rau, Kota Serang. Akibatnya, sejumlah kendaraan roda dua ada yang mogok di tengah jalan hingga didorong oleh warga. Sementara hari ini, pukul 10.09 WIB kondisi banjir di sejumlah ruas jalan dan permukiman warga sudah mulai surut.

Baca juga: BPBD waspadai daerah rawan banjir dan longsor di Kota Serang
Baca juga: SDN Citerep Serang terendam banjir akibat hujan deras

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir kembali sebagai istri militer

daftar situs resmi slot
Tutup peringatan Bulan K3, Disnakertransgi DKI gelar "Safety Run"
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta bersama Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat menggelar kegiatan "safety run" di Jalan Agus Salim, Menteng Jakarta Pusat, pada Minggu (3/3/2024). ANTARA/Handout/aa.
Jakarta (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta bersama pihak terkait menutup Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menggelar "Safety Run" di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
​​​​​​Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan "Safety Run" tersebut merupakan puncak rangkaian Bulan K3 DKI Jakarta yang diawali pada 31 Januari lalu dengan apel akbar di GOR Soemantri 
Brodjonegoro.

"Dari rangkaian apel itu ada pemeriksaan kesehatan, rangkaian kegiatan olah raga, futsal, tenis, voli, sekarang puncaknya 'Safety Run'. Pesertanya 500 orang lebih terdiri dari perwakilan perusahaan di Jakarta," ujar Hari.

Hari menilai pelaksanaan Bulan K3 tahun ini bisa berhasil. Hal tersebut dikarenakan ada 25 perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan rangkaian Bulan K3.

"Jika di daerah lain Bulan K3 hanya diisi dengan pemeriksaan kesehatan, di Jakarta Alhamdulillah diadakan 'Safety Run' yang menunjukkan para peserta sehat semua," kata Hari.

Baca juga: DKI buka program unggulan untuk tingkatkan penyerapan tenaga kerja
Baca juga: DKI kembangkan fitur Norma 101 untuk pengawasan ketenagakerjaan

Hari mengatakan, olahraga lari dipilih karena mudah diikuti dan digemari oleh banyak orang. Selain itu, olahraga lari juga dapat membuat tubuh menjadi sehat sehingga dapat bekerja dengan bugar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Tenaga Kerja Heri Sutanto 
memberikan apresiasi kepada Disnakertrans DKI Jakarta yang menyelenggarakan "Jakarta Safety Run 2024".

"Sekali lagi ikut bangga dengan K3 'Safety Run' sebab di daerah lain biasanya cuma pemeriksaan kesehatan," kata dia.

Hari ini luar biasa. "Mudah-mudahan kegiatan ini para pekerja lebih membudayakan K3 dengan jiwa yang sehat. Kita harap tingkat kecelakaan menurun dan sehingga K3 lebih baik lagi,” ujar Heri.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024