rtp uang77

Pedang Bintang Suci

Baju Bekas Impor, Antara Sahabat Kantong Wanda Vs Amarah Jokowi******

"Dipilih-dipilih, 3 biji Rp50 ribu."

"Serba Rp20 ribu."

"Mulai dari Rp5.000."

Ia khusus menjajakan jaket bekas impor asal Korea dan Jepang. Ia bercerita mengeluarkan modal Rp6 juta untuk membeli satu bal berisi 250 jaket tipis dari sebuah agen di Pasar Senen.

Ia jual dengan harga yang bervariasi bergantung kualitas dan kondisi jaket. Yang pasti, dari modal itu, ia mengklaim berhasil mendapatkan penghasilan Rp1,5 juta per hari dengan keuntungan di kisaran Rp300 ribu-Rp400 ribu per hari.

Penghasilan tersebut ia rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Segendang sepenarian dengan Ahmad Dahlan, teriakan nyaring menjajakan pakaian bekas juga terdengar dari mulut Marpus. Ia berteriak menjajakan atasan, blazer wanita, bra, celana dalam bekas impor asal Korea dan Jepang. Ia bercerita sudah menggeluti pekerjaan itu sejak 1995 lalu.

Berjualan pakaian bekas impor ia pilih karena memang banyak penggemar dan peminatnya. Ia bilang untuk memenuhi minat itu, ia biasa belanja baju bekas impor dalam satuan per bal dengan berat 100 kilogram.

Modal yang ia keluarkan untuk membeli pakaian bekas itu bervariasi. Untuk modal atasan bekas impor berisi 400 lembar, modal yang ia keluarkan Rp5 juta per bal. 

Sementara untuk pakaian dalam bra dan celana dalam, modal yang harus ia keluarkan Rp17 juta dan Rp11 juta dengan jumlah yang lebih banyak dari atasan.

Ia mengatakan pembelian barang dengan sistem per bal sebenarnya membawa risiko; tidak semua barang dalam keadaan baik dan layak dijual. Risiko  itu mau tak mau diambilnya dan semua pedagang pakaian bekas impor.

Ia menolak memberi tahu berapa keuntungan yang didapat dari penjualan pakaian bekas impor tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa pakaian bekas yang ia jual dibanderol dengan harga Rp20 ribu untuk atasan dan Rp50 ribu untuk blazer.

"Yang penting cukup untuk makan lah," katanya.

Hal senada juga disampaikan pedagang lain, Dica. Pria yang masih berusia 18 tahun ini spesialis pedagang celana impor bekas. Pelbagai jenis bahan, ukuran, dan model celana ia gantung rapi sesuai kategori agar memudahkan pembeli memilih.

Dica mengatakan barang yang dia jual berasal dari Korea dan Jepang. Harga modal yang mesti dikeluarkan untuk celana bahan Rp5 juta dengan isi 150-200 buah.

Celana bahan dan jeans ia jual dengan harga Rp35 ribu. Lalu, celana corduroy ia jual dengan harga di atas Rp100 ribu.

Kehadiran penjual pakaian impor bekas itu pun cukup diminati oleh Wanda.

Baginya, thriftatau pakaian bekas impor merupakan opsi terbaik dalam memenuhi kebutuhan sandang. Pasalnya, meski bekas, tapi secara kualitas tak kalah dan bahkan kalau teliti mencari, kualitasnya lebih bagus dari barang baru. 

Tak hanya itu, untuk urusan harga, pakaian impor bekas cukup bersahabat di kantong. Kisaran harga produk yang kerap dibeli Wanda berkisar pada Rp50 ribu per 3 buah dan Rp100 ribu per 3 buah. Untuk produk jaket, Wanda biasa membeli dengan harga Rp50 ribu ke atas.

Karena kondisi itulah, ia menjadi salah satu pemburu pakaian impor bekas sejak 2020. Ia biasa membeli langsung di Pasar Senen Blok III.

Intensitas pembeliannya pun termasuk cukup sering.

"Saya suka beli bajuthriftdibanding beli baju baru karena harganya yang murah tapi bisa dapat banyak dan tetap bagus kualitasnya. Terus juga kalau beli thrift kan mengurangi limbah fashion. Jadi itu kenapa saya suka thrift," terang Wanda.

Kegemaran sama juga dimiliki Asep Rosidin (30), karyawan swasta. Ia sudah berbelanja produk pakaian impor bekas sejak 2005-2006.

Kala itu, dia masih duduk di bangku SMA. Aros biasa membeli pakaian impor bekas secara langsung di Pasar Senen atau di salah satu toko di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Aros menilai lebih baik membeli pakaian impor bekas tapi original ketimbang pakaian baru tapi tiruan.

Musuh UKM RI

1970-an, agak manis

Duit 114 Konsumen Meikarta Kembali via Titip Jual PT MSU******

Sebanyak 114 konsumen apartemen Meikarta mendapatkan uangnya kembali dari pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) melalui skema titip jual. Sementara itu, 17 konsumen lain memilih opsi ganti unit.

"Jadi itu memang sesuai dengan yang Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) sampaikan bahwa lagi proses 131 orang, yang 114 (konsumen Meikarta) itu sudah terealisasi pengembalian uang, artinya titip jual," kata Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/3).

Aep mengatakan dari 114 konsumen yang memilih skema titip jual, masih ada 10 orang yang belum menerima pencairan dana. Kendati, ia menyebut pencairan dana tersebut segera diproses.

"Data (titip jual) kami nggak bisa sampaikan dulu. Nanti DPR yang sampaikan rilisnya karena ada rencana juga. Jadi, biar kami tidak overlap. Dari DPR, saya sudah kasih datanya, semuanya. Tunggu saja nanti rilisnya antara komunitas (PKPKM), DPR, dan pihak Meikarta," tandas Aep.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade membenarkan pernyataan Aep. Ia mengatakan dari 131 anggota PKPKM yang mengadu ke DPR, sudah ada 114 orang yang mendapatkan pengembalian dana melalui skema titip jual, sedangkan 17 lainnya mendapatkan serah terima unit.

Andre mengatakan langkah pengaduan ke DPR seperti yang dilakukan konsumen Meikarta sudah tepat. Ia kemudian menyinggung aksi gebrak meja yang dipertontonkannya saat rapat bersama pihak Meikarta.

"Sekali lagi bahwa gebrak meja di Komisi VI dan kunjungan sidak ke Meikarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasco sudah memberikan hasil kepada Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang mengadukan nasib ke DPR RI," ucap Andre.

[Gambas:Video CNN]

Chen Pingan, Murong Xue

412 Unit Pesawat Siap Layani Pemudik pada Lebaran Tahun Ini******

Kementerian Perhubungan(Kemenhub) mencatat 412 unit pesawatakan beroperasi selama mudik Lebaran2023.

Rinciannya; Garuda Indonesia 54 unit, Citilink 48 unit, Lion Air 86 unit, Batik Air 63 unit, Wings Air 50 unit, Super Air Jet 45 unit, Sriwijaya Air 4 unit. Kemudian NAM air 2 unit, Pelita Air 5 unit, IAA 21 unit, Transnusa 4 unit, Susi Air 25 unit, dan Trigana Air 5 unit.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Mauludin mengatakan jumlah tersebut bisa bertambah dengan adanya penerbangan ekstra oleh maskapai.

Sementara rute yang menjadi favorit yaitu Sumatera, Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai tujuan mudik. Kemudian Denpasar sebagai tujuan untuk liburan.

Mauludin mengatakan puncak arus mudik akan terjadi pada 21 April dan arus balik 30 April. Sebanyak 51 bandara akan melayani penerbangan dalam negeri dan 16 bandara melayani penerbangan luar negeri.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan puncak arus mudik 2023 jatuh pada Jumat (21/4) atau H-1 lebaran. Saat itu, jumlah pergerakan pemudik diperkirakan mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran tahun ini, 123,8 juta orang.

[Gambas:Video CNN]

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

550 Pegawai 'Fraud' Kemenkeu Kena Sanksi Berat sejak 2017******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghukum 550 pegawainya yang terbukti melakukan fraud dengan menjatuhkan sanksi berat sejak 2017.

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan ada sistem di kementeriannya yang dapat mendeteksi indikasi pelanggaran pegawai, baik itu disiplin, kode etik, hingga fraud seperti suap dan pemerasan. Nantinya, data tersebut bakal ditindak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

"Tidak hanya perpajakan dan bea cukai, tapi bisa sektor lain di Kemenkeu. Jika ada indikasi dan terbukti, maka dilakukan tindak lanjut, yakni administratif (hukuman disiplin) dan pidana (diserahkan ke aparat penegak hukum)," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/3).

Kemudian, 482 pengaduan pada 2018 dengan 118 pegawai dihukum, 445 pengaduan pada 2019 dengan 83 pegawai dihukum, 446 pengaduan pada 2020 dengan 71 pegawai dihukum. Lalu, 599 pengaduan pada 2021 dengan 114 pegawai dihukum serta 805 pengaduan dengan 98 pegawai dihukum pada 2022.

Jika ditotal, ada 550 pegawai Kemenkeu yang terkena hukuman disiplin imbas kasus fraud sejak 2017. Prastowo menegaskan hukuman untuk kasus fraudadalah hukuman disiplin berat, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"(Hukuman disiplin) ada di PP 94/2021. Iya, fraud hukuman disiplin berat," tegas Prastowo.

Hukuman disiplin yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci dalam pasal 8 PP Nomor 94 tahun 2021, di mana terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Khusus untuk hukuman disiplin berat ada di pasal 8 ayat 4.

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tulis pasal 8 ayat 4 beleid tersebut.

Di lain sisi, Prastowo juga menjelaskan statistik hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan Kemenkeu kepada para pegawainya yang nakal.

"Sejak 2006 sampai dengan 2023, total hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pejabat/pegawai Kemenkeu adalah sebagai berikut: hukuman disiplin ringan 237, hukuman disiplin sedang 217, dan hukuman disiplin berat 597," tutup Prastowo.

[Gambas:Video CNN]

Lahan pertanian yang indah

Buruh Geruduk Kemnaker Hari Ini Tolak Aturan Potong Upah 25 Persen******

Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan dalam rangka menolak aturan pemotongan upah25 persen.

Aturan pemotongan upah buruh itu sebelumnya tertuang dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

"Buruh menolak keras Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan akan melakukan perlawanan yang sekuat-kuatnya," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3).

Ia merinci empat alasan utama penolakan ini. Pertama, buruh menganggap Ida melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Said menuding Ida tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jokowi ketika mengeluarkan aturan kontroversial tersebut.

Sambil mengacu pada Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Said mengatakan pengusaha tidak boleh upah buruh di bawah upah minimum. Said pun menuding jajaran Kemnaker tidak paham hukum.

"Sikap menteri yang melawan Presiden (Jokowi) berbahaya. Ini terjadi untuk yang kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu Menaker (Ida) sempat mengeluarkan permenaker terkait JHT yang bertentangan dengan PP 45 yang ditandatangani Presiden. Menaker dan jajarannya benar-benar tidak memahami dunia ketenagakerjaan, tidak mengerti hukum," tegas Said.

Kedua, buruh menolak pemotongan upah 25 persen karena bisa menurunkan daya beli. Jika daya beli turun, buruh mengatakan tidak bisa membeli barang yang diproduksi pengusaha dan akan menghantam lebih banyak kelompok.

Ketiga,terjadi diskriminasi upah. Said mengatakan diskriminasi tergambar ketika hanya perusahaan padat karya orientasi ekspor yang diperbolehkan memotong upah buruh.

Keempat,Said mengklaim perusahaan padat karya sudah mendapatkan beragam kompensasi. Ia menyebut industri padat karya orientasi ekspor akan tetap untung meski oder produksinya berkurang.

Ia mengatakan perusahaan sudah menerimatax holiday, keringanan bunga bank, tax amnesty,dan berbagai kemudahan lain. Atas dasar itu, Said heran mengapa pengusaha masih diperbolehkan memotong upah buruh.

"Sebenarnya menteri ini HRD-nya perusahaan atau menterinya pemerintah? Itu seperti manajer personalia perusahaan," sindir Said ke Menaker Ida.

[Gambas:Video CNN]

Said menegaskan seharusnya pemerintah memberi keringanan insentif bagi perusahaan padat karya maupun padat modal yang mengalami kesulitan. Ia tidak setuju dengan sikap potong upah sana-sini seperti HRD perusahaan.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menolak keras aturan pemotongan upah 25 persen tersebut. Ia menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Tidak boleh ada pemotongan upah di sektor industri manapun karena pemotongan upah sejatinya merupakan pelanggaran berat dan ini tindak pidana kejahatan," tegas Mirah.