semar

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

JK Ikut Komentari Ribut Pemerintah Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla ikut bersuara soal sengketa kepemilikan Hotel Sultanyang terjadi antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo yang kini belum juga  berakhir.

JK menyebut dalam urusan sengketa tersebut, pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

JK menilai saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya,  belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

[Gambas:Video CNN]

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.

Tuan kekaisaran terkuat

IHSG Diprediksi Berseri Hari Ini******

Indeks HargaSaham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Rabu (8/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan indeks akan ditopang oleh rilis data cadangan devisa yang meskipun turun tapi tetap menunjukkan kestabilan ekonomi.

"Ini akan menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia," kata William dalam risetnya.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi penguatan (bullish).

"IHSG mestinya akan melanjutkan fasebullishmenuju 6.968," katanya.

IHSG ditutup di level 6.843 pada Selasa (7/11) sore. Indeks saham melemah 35,04 poin atau minus 0,51 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,84 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,31 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 193 saham menguat, 340 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Qin Jianji

Daftar 3 Usaha yang Paling Banyak Ciptakan Pekerjaan per Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerjaper Agustus 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 139,85 juta orang per Agustus 2023.

Adapun tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah akomodasi dan makanan minuman, konstruksi, serta pertanian pada 3 kuartal pertama 2023 kemarin.

Sementara itu, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di tiga lapangan usaha. Adapun ketiga lapangan usaha itu adalah aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 0,03 juta orang.

Lalu, informasi dan komunikasi menurun 0,02 juta orang. Kemudian, treatment air sampah, dan daur ulang juga menurun 0,02 juta orang.

Lebih lanjut, BPS juga mencatat sebanyak 7,86 juta orang adalah pengangguran per Agustus 2023.

"Pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 pesen," ucap Amalia.

Ia mengatakan jumlah pengangguran itu lebih rendah 0,54 persen dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta orang.

Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau Agustus 2019, yakni 7,1 juta orang.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Pengusaha di Belakang Prabowo******

Sejumlah pengusahaternama bergabung di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam persiapan Pilpres 2024.

Para pengusaha ini masuk struktur tim pemenangan yang terdiri dari pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan.

"Atas izin bapak bacawapres dan ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN KIM pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

1. Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie atau Ical pernah menjabat Menteri Koordinator Perekonomian masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada 2004. Setahun kemudian, ia beralih tugas menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat hingga 2009.

Pria kelahiran 15 November 1946 itu menyelesaikan kuliah di Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung pada 1973. Ical lahir dari keluarga pebisnis. Orang tuanya, Achmad Bakrie, adalah pengusaha Lampung yang berbisnis kopi, karet, dan lada di Teluk Betung pada 1942, dengan bendera PT Bakrie Brothers.

Ia pun memilih fokus mengembangkan perusahaan keluarga, dan kemudian memimpin Kelompok Usaha Bakrie pada 1992-2004.

Aburizal juga aktif dalam kepengurusan sejumlah organisasi pengusaha. Ia menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) selama dua periode 1994-2004.

Ia dinobatkan oleh majalah Forbes Asia sebagai orang terkaya di Indonesia pada 2007. Setahun kemudian, majalah Globe Asia mendapuknya sebagai orang terkaya di ASEAN.

2. Hashim Djojohadikusumo

Hashim Sujono Djojohadikusumo adalah putra dari Profesor Soemitro Djojohadikusumo. Ayahnya terkenal sebagai begawan ekonomi Indonesia, yang menjabat Menteri Ekonomi serta Menteri Riset dan Teknologi pada era Soeharto.

Sejak SD hingga SMA, pria kelahiran 5 Juni 1954 itu mengenyam pendidikan di Eropa, lalu melanjutkan pendidikan tinggi di bidang Politik dan Ekonomi di Pomona College, California, AS.

Dalam perjalanan kariernya, adik Prabowo ini menjadi analisis keuangan di bank investasi Prancis. Hashim juga menjabat sebagai direktur di Indo Consult, yang merupakan salah satu perusahaan milik ayahnya.

Ia kemudian mulai menanamkan sahamnya di Bank Niaga dan Bank Kredit Asia. Namun, karir Hashim tak selalu mulus. Pada 2002, ia ditahan karena kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia lantaran kredit seharusnya dikucurkan ke kreditor, rupanya dikucurkan ke grupnya sendiri.

Setelah itu ia pun bangkit kembali. Bersama Prabowo, ia membeli Kiani Kertas, perusahaan eks-Bob Hasan, yang bermarkas di Kalimantan Timur. Ia pun memperluas bisnisnya ke berbagai sektor seperti perkebunan dan hutan, tambang batubara, dan ladang migas.

Forbes menobatkan Hashim sebagai salah satu orang terkaya di Asia pada 2012, dengan harta US0 juta.

Lihat Juga : KAI Beri Diskon 25 Persen di 29 Rute Kereta Ekonomi Hingga Eksekutif

3. Putri Kuswisnu Wardani

Putri Kuswisnu Wardani merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2019. Ia anak Mooryati Soedibyo, pendiri PT Mustika Ratu, perusahaan kosmetik nasional.

Di perusahaan ibunya, Putri dipercaya menjadi kepala Departemen Promosi dan Periklanan pada 1986, manajer keuangan pada 1988, lalu wakil presiden direktur sejak 1991.

Sejak 2011, Putri menerima tongkat kepemimpinan bisnis dari ibunya. Ia menjabat komisaris utama Mustika Ratu sejak 2019 hingga kini.

Putri juga merupakan salah satu petinggi kontes kecantikan nasional Puteri Indonesia, yakni sebagai dewan pembina dan penasehat di Yayasan Puteri Indonesia.

Pada 2021, Putri masuk daftar Asia's Most Influential Indonesia versi majalah fesyen, Tatler Asia. Penghargaan untuk tokoh yang dianggap berpengaruh di industri fesyen dan kecantikan.

Wanita kelahiran 20 September 1959 itu meraih gelar Master of Business Administration dari National University, Inglewood, California, AS pada 1990.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Bos Lippo hingga keponakan Luhut dan JK Jadi Timses Prabowo-Gibran

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Ganjar Akan Perluas Hilirisasi Jika Terpilih Jadi Presiden******

Bakal calon presiden (Bacapres) dariPDIPGanjar Pranowomengatakan akan melanjutkan program hilirisasi jika terpilih pada Pilpres 2024.

Tak hanya hilirisasi di sektor pertambangan khususnya nikel, Ganjar juga akan melanjutkan hilirisasi pada sektor lainnya.

"Hilirisasi yang dilanjutkan bukan hanya sekedar hari ini orang lagi cerita nikel. Maka tadi saya sampaikan kenapa kita tidak melakukan hilirisasi ke produk kelautan kita, maritim kita," kata Ganjar di sela-sela acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11).

Padahal, kata Ganjar, sawit bisa diolah menjadi produk farmasi dan kosmetik.

"Jadi hilirisasi ini ada potensi dari berbagai sektor yang sekarang harus kita lakukan. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita jadi pasar terus menerus, enggak pernah jadi pemain," imbuhnya.

Melanjutkan hilirisasi menjadi salah satu target pasangan Ganjar Pranowo dan Mahduf MD dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dalam dokumen visi dan misi mereka, Ganjar dan Mahfud akan melakukan hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN.

Selain hilirsasi, target Ganjar-Mahfud lainnya antara lain menciptakan 17 juta lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 persen, pengurangan tingkat kemiskinan 2,5 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen.

Kemudian memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal satu orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan, dan memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal satu orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan.

[Gambas:Video CNN]