sukses303

Tanda Naga di Langit Berbintang

Bocoran Tarif LRT Jabodebek yang Bisa Dijajal Gratis Juni 2023******

PT KAI DivisiLRT Jabodebekmembocorkan besaran tarif angkutan yang bakal beroperasi mulai Juli 2023 itu. Pengguna sudah bisa menjajal uji coba LRT Jabodebek secara gratis pada Juni nanti.

Manager Public Relation KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan keputusan pasti soal tarif LRT Jabodebek memang belum ada. Namun, seharusnya 3 bulan jelang operasi aturan soal tarif sudah diketok Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Sebetulnya tiket itu seharusnya secara aturan, 3 bulan sebelum operasional harusnya sudah ada. Makanya kami bilang harusnya April. Tapi kan kembali yang menetapkan tarif kan Kemenhub, jauh hari sudah kita usulkan ke Kemenhub, cuma sampai saat ini belum ada penetapan atau informasi terkait tarifnya," kata Kuswardojo, dikutip dari Detik, Selasa (18/4).

Namun, Kuswardojo mengatakan tarif tersebut bisa jauh lebih murah karena Kemenhub bakal memberikan subsidi. Dengan begitu, ia berharap keputusan soal tarif bisa rampung sebelum akhir April ini.

"Pemerintah bilang mau kasih PSO dan sebagainya, makanya pasti lebih murah dari itu. Cuma kalau pantasnya dengan biaya operasional usul kita ya segitu," tuturnya.

LRT Jabodebek Bisa Dijajal Gratis Juni 2023

Selanjutnya, ia mengatakan LRT Jabodebek bisa dijajal gratis sebulan sebelum beroperasi penuh. Kuswardojo mengatakan perusahaan akan membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang ingin mencoba moda transportasi itu.

Meski begitu, belum ada detail pendaftaran rencana uji coba gratis tersebut. Ia hanya menegaskan nantinya LRT Jabodebek beroperasi secara penuh dan berbayar mulai 12 Juli 2023.

"Sebelum COD, Juni kita akan trial run. Masyarakat luas ada nanti akan kita buka kesempatan, tapi daftar dulu atau nanti mungkin undangan, dari pihak mana kita undang. Itu nanti Juni mungkin dibuka. Kalau Juli sudah berbayar. Jadi akan kita batasi, misal kapasitas 700 ya paling 200. Pasti gratis kalautrial run," tandas Kuswardojo.

[Gambas:Video CNN]

Karier

Luhut soal Bantuan Mobil Listrik: Tak Ada Uang Negara Keluar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tidak ada uang negara yang keluar dalam program bantuan insentif pembelian mobil listrik.

Hal itu disampaikan Luhut untuk merespons kritik terhadap subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik.

"Kita tidak memberikan insentif, jangan keliru, tidak pernah kita menyebutkan insentif, yang kita berikan adalah kita potong pajaknya. Dari 11 menjadi 1 persen. Beda ya, jadi tidak ada uang negara yang keluar," kata Luhut dalam China (Sichuan)-Indonesia Economic and Trade Conference, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (29/5) malam.

"Jakarta ini air quality-nya (kualitas udaranya) kan jelek. Kalau kita kurangi bus (konvensional), bus ini kita targetkan 5 tahun habis, kemudian sepeda motor, kemudian mobil," terangnya.

Luhut juga menyebut peralihan dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan berbasis listrik akan turut menghemat keuangan negara. Hal itu lantaran impor energi bisa mencapai US miliar per tahun.

"Kalau kita kurangi mobil (konvensional) ini, kita kurangi motor, kita kurangi lagi nanti yang lain, kita akan bisa kurangi impor kita," ujarnya.

Program bantuan itu sendiri diluncurkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Jika dirinci, pemerintah memberi bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua berupa potongan harga sebesar Rp7 juta per unit. Bantuan serupa juga diberikan untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik.

Sementara itu, bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik roda empat berupa pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah (PPN-DTP) 10 persen.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

Erick Thohir Sebut Mestinya Dirut BUMN Tak Bawa Pistol, Siapkan Sanksi******

Menteri BUMN Erick Thohirbuka suara soal kasus letusan pistolmilik Dirut BUMN berinisial HW di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

"Enggak tahu [kabarnya], nanti saya cek. Mestinya [Dirut BUMN] enggak boleh [bawa pistol]. Kalau saya sebagai menteri enggak pernah bawa pistol," kata dia, di Jakarta, Rabu (19/4).

Erick menegaskan bakal mempelajari temuan di lapangan terlebih dahulu sebelum menentukan tindak lanjut. Tak menutup kemungkinan ada sanksi tegas jika Dirut BUMN tersebut membawa senjata api.

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana. Kata dia, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.45 WIB.

"Memang benar [ada peristiwa itu]," kata Komang saat dikonfirmasi.

Komang juga menyampaikan pihak Polsek setempat sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen, pistol tersebut memang milik yang bersangkutan.

"Sudah dilakukan pengecekan surat-surat dokumen oleh polsek bandara, memang senjata milik dari yang bersangkutan," tutur dia.

Lebih lanjut, Komang juga menyampaikan Dirut BUMN berinisial HW itu tidak diamankan dan hanya diminta keterangan.

"Tidak diamankan karena keterangan yang diminta dokumen senpi sudah sesuai kepemilikan," ucap dia.

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

JPMorgan PHK 500 Karyawan Pekan Ini******

JPMorgan Chase melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan pekan ini.

Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara perusahaan kepada CNN Business pada Jumat (26/5).

PHK, pertama kali dilaporkan oleh CNBC, terjadi di seluruh perusahaan tetapi sebagian besar akan berfokus pada teknologi dan operasi.

Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 13 ribu lowongan pekerjaan dan mempekerjakan hampir 300 ribu orang.

Berita itu muncul hanya sehari setelah JPMorgan melakukan PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan First Republic Bank.

Pada awal bulan ini, JPMorgan mengakuisisi sebagian besar First Republic setelah bank regional yang berbasis di San Francisco disita oleh pemerintah.

Juru bicara JPMorgan mengatakan kepada CNN bahwa bank tersebut memberi pembaruan kepada semua karyawan First Republic tentang status pekerjaan mereka di masa depan. Hampir 85 persen telah ditawari peran transisi atau penuh waktu.

Dewa Badai

Intip Antusiasme Pengunjung Serbu Transmart Full Day Sale******

Pengunjung antusias mengikuti Transmart Full Day Sale yang digelar hari ini hingga jam 22.00 WIB nanti.

Laporan wartawan CNN Indonesia Sandra Insana Sari di salah satu Transmart Jakarta Pusat, mengatakan banyak pengunjung yang sudah datang ke tempat itu untuk berbelanja.  Berbelanja Transmart Full Day Sale sendiri dapat menggunakan fasilitas Allo Bank, Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Khusus Allo Bank adalah melalui pembayaran melalui AlloPayLater, dan lainnya kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Transmart juga menyajikan diskon gede-gedean untuk peralatan dapur di TransLiving. Salah satunya, produk fry pan cream granite 20 cm, dari harga Rp249 ribu diskon menjadi Rp149 ribuan saja.

Masih banyak promo untuk produk-produk lainnya yang sayang untuk dilewatkan! Mulai dari sembako, pakaian, hingga furnitur.

Pengunjung juga bisa mendapatkan diskon tambahan sebesar 20 persen apabila melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega.

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

Respons Temuan Luhut, GAPKI Yakin Perusahaan Sawit Taat Bayar Pajak******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajaksehingga tak masuk dalam temuan pemerintah.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. Sebab, bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," jelasnya.

Luhut sebelumnya melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta pagi ini.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]