tiara4d

Panduan Budidaya Perkotaan

Alasan Unilever PHK Massal 7.500 Karyawan******

Unilever bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7.500 karyawan.

Dilansir dari Reuters, kebijakan itu dilakukan demi memangkas biaya operasional. Pemangkasan biaya operasional tersebut dilakukan di tengah rencana mereka memisahkan unit bisnis es krimnya.

Saat ini, perusahaan merupakan rumah produksi bagi sejumlah merek es krim terkenal seperti Magnum dan Ben & Jerry's.

"Bisnis es krim ini dalam proses pindah ke kantor pusat terpisah di Amsterdam," kata mereka.

Namun CEO Unilever Hein Schumacher mengatakan pihaknya terbuka mengenai pilihan tempat perusahaan mencatatkan sahamnya.

Sementara itu, investor menyambut baik rencana tersebut. Sambutan positif itu tercermin dari lonjakan harga saham Unilever hingga 6 persen usai pengumuman itu dibuat.

Rencana tersebut juga disambut baik oleh aktivis investor dan anggota dewan dana Nelson Peltz dan oleh pemegang saham Unilever Aviva.

Bisnis es krim Unilever menyumbang sekitar 16 persen dari total penjualan global mereka. Bahkan, di beberapa negara, penjualan es krim menyumbang sepertiga atau 40 persen penjualan mereka.

[Gambas:Video CNN]

Segera menjadi dewa

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Sistem negara adidaya dua dimensi

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Fu Xian terlahir kembali di kota

Bank Sulselbar Raih Penghargaan Best Digital Innovation 2024******

Best Digital Innovation 2024untuk pertama kalinya dianugerahkan oleh CNN Indonesia Awardskepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Sulselbar (Bank Sulselbar).

Penghargaan diberikan lantaran Bank Sulselbar berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga loyalitas nasabahnya.

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsPLN Sulselrabar Dapat Penghargaan Best Public Satisfaction 2024

Pemberian anugerah itu disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama CNN Indonesia Titin Rosmasari hingga Chairman sekaligus Founder CT CorpChairul Tanjung(CT).

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsPemkab Maros Sabet Penghargaan Outstanding Child Friendly Distric

Bank Sulselbar didirikan di Makassar pada 1961 ini berkomitmen memberikan layanan prima kepada nasabah melalui layanan yang ramah dan berempati dengan tetap mengedepankan profesionalisme yaitu layanan yang akurat, responsif, memberikan solusi dan aman.

Layanan personal kepada nasabah diimbangi pula dengan penyediaan produk dan layanan berbasis teknologi terkini untuk memberikan pengalaman pelayanan yang terbaik bagi nasabah.

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Mayoritas Harga Pangan Naik Awal Pekan Ramadan******

Mayoritas harga pangan utama di pasar tradisional Indonesia naik pada awal pekan Ramadan 2024. Beberapa komoditas pangan yang harganya naik mulai di antaranya beras, bawang, telur, gula, hingga daging sapi.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), per Senin (18/3), harga beras kualitas bawah I naik 0,68 persen atau Rp100 menjadi Rp14.800 per kilogram (kg).

Sementara harga beras kualitas medium I naik 0,63 persen atau Rp100 menjadi Rp16.050 per kg. Kemudian harga beras kualitas medium II naik 0,32 persen atau Rp50 menjadi Rp15.800 per kg.

Selanjutnya, harga bawang merah ukuran sedang naik 0,68 persen atau Rp250 menjadi Rp36.750 per kg. Sementara harga bawang putih ukuran sedang naik 5,45 persen atau Rp2.250 menjadi Rp43.500 per kg.

Lalu, harga gula pasir kualitas premium naik 0,82 persen atau Rp150 menjadi Rp18.550 per kg dan harga gula pasir lokal naik 1,13 persen atau Rp200 menjadi Rp17.950 per kg.

Kemudian harga daging sapi kualitas 1 naik 0,32 persen atau Rp450 menjadi Rp139.100 per kg. Adapun harga daging sapi kualitas 2 naik 1,13 persen atau Rp1.450 menjadi Rp130 ribu per kg.

Lebih lanjut, harga telur ayam ras segar pun naik 2,35 persen atau Rp750 menjadi Rp32.600 per kg.

Komoditas cabai-cabaian justru turun harga. Harga cabai merah besar turun 10,66 persen menjadi Rp64.950 per kg, cabai merah keriting turun 10,18 persen menjadi Rp60 ribu per kg, dan cabai rawit merah turun 7,83 persen menjadi Rp62.350 per kg.

Namun harga cabai rawit hijau berbeda. Harganya naik 2,79 persen menjadi Rp55.250 per kg.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Ia pun meminta narasi harga beras naik tidak langsung ditelan mentah-mentah.

Jokowi meminta agar masyarakat kembali memeriksa harga beras di pasaran.

"Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya (harga beras naik). Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cak ke Pasar Johar, ini pasar-pasar beras harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harga turun apa naik. Cek di Pasar Johar, naik atau tidak, turun atau tidak," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

Ia pun meminta agar masyarakat mengunjungi pasar-pasar induk seperti Cipinang, Jakarta hingga Pasar Johar, Karawang. Ia meminta masyarakat untuk melihat sendiri apakah terjadi kenaikan atau penurunan harga beras.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) sebelumnya mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen beberapa waktu sebelum Ramadan.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kg. Naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kg. Ini adalah harga tertinggi sepanjang pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, hilangnya beras premium secara mendadak tidak hanya terjadi di ritel. DI pasar, para pedagang juga kesulitan mendapatkan beras premium, karena memang stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas.

Reynaldi menyindir lonjakan harga itu dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres 2024 kemarin. Pasalnya, setelah itu, kelangkaan pasokan beras mulai terjadi.

[Gambas:Video CNN]

Buka log tugas Anda

Jasa Raharja Ungkap 2 Lokasi Banyak Kecelakaan Saat Mudik: Bukan Tol******

Jasa Raharja mengungkap ada dua lokasi utama yang banyak terjadi kecelakaan saat mudik Lebaran, yang ternyata bukan jalan tol.

"Kita tahu bahwa daerah-daerah yang masih banyak berpotensi kecelakaan itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa, malah bukan jalan tol? Malah jalan nasional dan tempat wisata," ungkap Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

"Justru bukan jalan tol. Mungkin expose jalan tol besar, tetapi tingkat kematian karena kecelakaan justru (lebih besar di) jalan nasional," tegasnya.

Ia menyebut ada beberapa faktor yang membuat kenaikan tren penyaluran santunan tersebut.

"Kita tahu bahwa 2022 dan 2023 jalan tol dan jalan nasional ini tumbuh hampir 6 persen, kendaran naik menjadi 4 persen, masyarakat atau penduduk naik 1,1 persen. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Kemarin rekomendasi terkait penegakan hukum (gakum) dan keselamatan, gakum dijalankan di jalan tol yang over dan berpotensi kecelakaan," jelas Rivan.

Selain dua provinsi di Pulau Jawa yang berpotensi kecelakaan, Jasa Raharja merinci beberapa titik lain yang punya kemungkinan kecelakaan tinggi saat mudik. Ini berdasarkan data koordinasi dengan pihak terkait.

Ia menyebut Jasa Raharja mempersiapkan pengamanan mudik ini dengan beberapa stakeholder terkait, mulai dari Jasa Marga, Korlantas Polri, hingga PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"ASDP di Merak ada rekomendasi 3 terminal yang akan digunakan. (Pelabuhan) Ciwandan untuk sepeda motor itu ada satu jalan yang berisiko, yaitu jalan lingkar selatan. Ini juga Jasa Raharja memberikan peran untuk mengatur rekomendasi," jelasnya.

"Pada jalan-jalan biasa saja di lingkar selatan ini hampir tiga jam sekali terjadi kecelakaan, terutama untuk sepeda motor," tutup Rivan.

[Gambas:Video CNN]