linkaja bisa pinjam uang 597Jutaan kata 287678Orang-orang telah membaca serialisasi
《paito carolina day angkanet》
Kemenhub soal Izin Operasional Kereta Cepat: Tunggu Hasil Uji Coba******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menerbitkan izin operasional untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) setelah uji coba berjalan dengan baik.
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan saat ini sedang dilakukan uji coba sarana.
"Prosesnya masih uji coba. Hari ini kita masih uji coba dinamis untuk sarananya," katanya di kantor Kemenhub, Jumat (4/8).
"Kita tunggu, kalau berjalan dengan baik maka kita akan keluarkan izin operasinya," katanya.
Risal juga membantah kabar akan diterbitkannya izin operasional sementara KCJB. Menurutnya, tidak ada regulasi yang menjadi dasar penerbitan izin sementara.
"Enggak (izin sementara). Regulasinya enggak ada," katanya.
Lihat Juga :ESDM soal Hilirisasi Bauksit: Kalau Ekspor Terus Kita Punya Apa? |
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan izin operasional untuk KCJB paling lambat diterbitkan 1 Oktober 2023. Namun izin operasi juga kemungkinan bisa diterbitkan sebelum 18 Agustus.
"Inshaallah izin operasi akan kita terbitkan sebelum atau paling lambat 1 Oktober. Kalau mungkin kita lakukan sebelum 18 Agustus, kita lakukan," kata Budi di Stasiun Halim usai mencoba KCJB, Kamis (22/6).
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Logistik Tolak Larangan Impor Rp1,5 Juta Dijual E******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.
Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.
"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).
Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.
Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.
Lihat Juga :Menkeu-Bos OJK Buka Suara soal Penghapusan Kredit Macet UMKM |
APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.
Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.
Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.
Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Lihat Juga :30 Ribu Orang Terancam PHK Buntut Usaha Truk Berusia Seabad Bangkrut |
Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.
Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.
Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.
Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.
Lihat Juga :Daftar Sanksi Bagi Penumpang Kereta Kebablasan, Berlaku Kamis Besok |
Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.
"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.
Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.
Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.
Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.
Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.
Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.
[Gambas:Video CNN]
PT Pos Bantah Terima Investasi Uang Korupsi Rafael Alun******Jakarta, CNN Indonesia--
PT Pos Indonesia membantah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menginvestasikan uang hasil korupsi di perseroan tersebut.
Manajer Public Relations PT Pos Indonesia Doni Meilana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rafael menerima gratifikasi dari PT Cubes Consulting yang memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Namun, PT Pos Indonesia tidak memiliki kaitan dengan Rafael.
"PT Cubes Consulting merupakan perusahaan penyedia software SAP bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. RAT (Rafael Alun Trisambodo) diduga menerima gratifikasi dari PT Cubes sehingga tidak ada kaitannya dengan PT Pos Indonesia," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/8).
Tim penyidik KPK telah mendalami hal tersebut lewat pemeriksaan terhadap direktur PT Cubes Consulting Gunadi Hastowo, Kepala Proyek Pengembangan ERP PT Pos Indonesia periode 2015 Slamet Sajidi, dan Direktur Strategi dan TI PT Garuda Indonesia periode 2010 Elisa Lumbantoruan.
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain masih terkait seputar adanya dugaan penempatan sekaligus investasi dari tersangka RAT di perusahaan para saksi," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (2/8).
KPK memproses hukum Rafael atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar US ribu atau sekitar Rp1,35 miliar. Kasus ini bermula dari pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
[Gambas:Video CNN]
Label:slot lt88、situs slot gacor malam hari ini、idealsport88
Terkait:google yang menghasilkan uang、games slot gacor、cara pasang togel lewat dana、super dana ilegal atau legal、pinjol pinjam emas、cuan77、angkanet paito sgp、angka tawon kode alam、slot88 gratis、situs yang lagi gacor
bab terbaru:slot demo dewi togel(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
《paito carolina day angkanet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,timnas4d slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《paito carolina day angkanet》bab terbaru。