puncak88

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Sandiaga Akan Libatkan Santri untuk Kembangkan Desa Kreatif******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bakal melibatkan para santri dalam pengembangan Desa Kreatif.

Hal itu disampaikan Sandiaga usai nonton bareng (nobar) film Jejak 2 Ulama di Depok pada Sabtu (22/10). Film yang mengisahkan perjalanan Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari sebagai cikal bakal Muhammadiyah dan Nahdiatul Ulama yang kini menjadi salah satu tiang kokoh Republik Indonesia tersebut dinilai membuktikan bahwa peran santri penting dalam pembangunan bangsa.

"Saya sangat mendukung film Jejak 2 Ulama, Ini adalah bagian dari perayaan Hari Santri Nasional yang sangat kita maknai sebagai kebangkitan yang tadi diperlihatkan oleh dua ulama besar kita, dan ini meningkatkan ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiah maupun ukhuwah wathania dan ukhuwah basyariyah kita," kata Sandiaga.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus menggali potensi yang dimiliki para santri lewat program digital santripreneur.

Program yang kini sudah diterapkan terhadap para santri di pesantren seluruh Indonesia itu terbukti berhasil mencetak beragam karya luar biasa selama satu tahun terakhir. Sebagai puncak program, pada 28 November Kemenparekraf akan menampilkan berbagai karya santri yang berkelas nasional hingga internasional.

"Saya melihat para santri memiliki talenta-talenta yang sangat luar biasa, digital maupun juga talenta-talenta ekonomi kreatif yang mampu membuka peluang usaha, sehingga santri tidak mencari lapangan kerja, tetapi justru menciptakan lapangan kerja," kata Sandiaga.

"Santri digitalpreneur ini mendukung program pariwisata melalui Desa Wisata dan Desa Kreatif. Pesantren ini akan menjadi pusat-pusat ekonomi kreatif, pusat digitalisasi yang akan berkembang menjadi USD 150 di tahun 2025 nanti," lanjutnya.

Segera menjadi dewa

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Perumnas Siapkan Rumah Subsidi Driver Gojek******

Perum Perumnas akan menyediakan rumah subsidibagi pengendara ojek online(ojol) Gojek.

Pelaksanaan sosialisasi program tersebut telah dilakukan di Solo pada awal Oktober lalu. Perumahan untuk pengendara ojol tersebut berlokasi di Samesta Jeruksawit Permai, Solo.

Perum Perumnas mengatakan pengendara Gojek hanya perlu pembayaran ringan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan rumah subsidi.

Perum Perumnas berharap program ini bisa membantu masyarakat khususnya pengendara ojol untuk memiliki hunian serta memulihkan sektor properti di tengah sulitnya ekonomi.

"Di tengah isu sulitnya kepemilikan rumah akhir-akhir ini dan sumber penghasilan tidak tetap khususnya untuk sektor informal, program ini akan memberikan kemudahan melalui skema persyaratan dan ketentuan yang sedang disiapkan pihak Gojek dan Perumnas," bunyi keterangan tersebut, dikutip dari detik, Kamis (19/10).

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

RI Butuh Suntikan Dana untuk Transportasi Umum Terintegrasi******

Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukijanto mengatakan Indonesia butuh pendanaan dari swasta untuk membiayai pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di perkotaan.

Hal ini karena keuangan negara sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pengembangan transportasi umum harus dilaksanakan secepat mungkin.

"Integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massaltentu ini dengan alokasi APBN yang terbatas untuk sektor infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, maka pendanaan yang diinisiasi oleh loan ataupun hibah juga perlu diintegrasikan dengan sumber pendanaan kreatif lainnya," ujarnya dalam Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Kita juga mengetahui bahwa sektor transportasi ini menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi, yaitu sektor transportasi menuju transportasi yang berkelanjutan," jelasnya.

Untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui transportasi terintegrasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kajian atau studi kelayakan di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar.

Kajian ini dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun sejak lama.

"Nah tentu ini dilakukan dengan berbagai strategi pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Di mana salah satunya adalah rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan integrasi," jelasnya.

Ia menilai pengembangan ini menjadi keharusan karena industri transportasi, selain menjadi penghasil emisi karbon terbesar, juga memakan anggaran cukup besar dari subsidi.

Hal ini tercermin dari subsidi energi tahun ini yang membengkak lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya sekitar Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun karena kenaikan harga minyak dunia. Jadi, langkah ini selain mengurangi emisi karbon, juga meringankan beban subsidi APBN.

"Oleh karena itu Kemenko Marves terus mengkoordinasikan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk pada angkutan umum sebagai solusi agar CO2 yang dihasilkan jauh lebih rendah dan sekaligus juga sebagai solusi penghematan BBM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Bingung Larangan Kemenkes, Pedagang Obat Pasar Pramuka Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih menjual obat siropmeski dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menyerahkan masalah risiko gangguan gagal ginjal akutkepada pembeli.

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon mengatakan penjualan dilakukan karena konsumen masih mencari obat tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih bingung soal penarikan obat penurun panas sirop yang dilakukan Kemenkes.

Pasalnya, sampai saat ini pedagang belum menerima daftar obat yang dilarang sementera untuk diperdagangkan dan berapa lama aturan ini diberlakukan.

Meski begitu, Yoyon tidak menampik permintaan obat sirop menurun usai kasus ginjal akut meningkat dan Kemenkes melarang penjualan obat tersebut.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia per Selasa (18/10).

Di lain sisi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat sirop anak di Indonesia.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Hunyuan

Bapanas Yakin Indonesia Tak Bakal Resesi Pangan******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan Indonesia tidak akan mengalami resesi pangan. Pasalnya, stok pangan relatif aman dalam beberapa waktu mendatang.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan ketahanan stok beras aman untuk 88 hari. Kemudian, ketahanan stok jagung 52 hari, dan ketahanan kedelai 7 hari.

Lalu, ketahanan stok bawang merah aman untuk sebulan, cabai besar 12 hari, daging lembu 28 hari, daging ayam ras 62 hari, telur ayam ras 3 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.

Gusti mengatakan kewaspadaan terhadap risiko krisis pangan harus tetap dilakukan karena tidak semua wilayah Indonesia mengalami surplus pangan. Di daerah yang defisit stok pangan maka akan terjadi kenaikan harga.

Maka dari itu, ia mengatakan Bapanas bersama dengan pemerintah dan Bank Indonesia akan bekerja sama untuk mengatasi inflasi di setiap daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan ketersediaan pangan perlu dijaga karena berkontribusi 73 persen dari indikator garis kemiskinan.

"Sehingga kalau harga pangan tidak terkendali pasti yang paling merasakan adalah kelompok masyarakat miskin," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]