shopeepinjam

Bawa iPad Anda ke dunia lain

238 Petani Sawit APSSA Raih Sertifikasi RSPO Lewat Program SMILE******

Sebanyak 238 petani dari Asosiasi Petani SawitSwadaya Anugrah (APSSA) mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO) melalui program The Smallholder Inclusion for Better Livelihood and Empowerment (SMILE)pada Rabu (22/11).

Sertifikasi RSPO merupakan simbol kredibilitas dan bukti praktik berkelanjutan dalam operasi.

Sertifikasi itu membantu petani kecil meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar internasional, meningkatkan penghidupan mereka, dan mengurangi risiko konversi lahan.

Program SMILE atau program Inklusi Petani untuk Penghidupan dan Pemberdayaan yang Lebih Baik itu sendiri diluncurkan pada 2020 silam. Program tersebut telah berhasil meningkatkan semangat petani dan mendukung praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.

Melalui program SMILE, petani swadaya seperti Sutoyo, ketua APSSA di Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam perjalanan mereka menuju keberlanjutan. Di APSSA, Sutoyo bertanggung jawab atas 238 anggota dengan total lahan budidaya lebih dari 571 ha.

Dalam kesempatan sama, Sutoyo mengaku telah mengatasi rintangan besar dalam meraih sertifikasi RSPO. Ia menjelaskan bahwa perjalanannya tak mudah pada awalnya, karena banyak anggotanya yang tidak memahami keberlanjutan.

"Namun upaya pendampingan yang dilakukan oleh team dari program SMILE sangat luar biasa, membantu dan membimbing anggota dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, dan memberikan solusi terbaik untuk membuat pelatihan dan audit dapat dicapai," kata Sutoyo.

Saat Program SMILE memasuki fase ketiga, program ini berkomitmen dengan misi memberdayakan petani swadaya dan mendorong praktik berkelanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.

Melalui pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi yang berkelanjutan, program tersebut bertujuan untuk mengangkat lebih banyak koperasi, memungkinkan untuk mencapai Sertifikasi RSPO dan berkontribusi pada sektor minyak sawit yang berketahanan dan berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Pemda Usul UMP DKI 2024 Cuma Naik Rp165 Ribu******

Pemerintah daerah (pemda)DKI Jakartamengusulkan upah minimum provinsi (UMP) UMP 2024hanya naik Rp165 ribu menjadi Rp5.067.381.

Dasar perhitungannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adapun UMP DKI tahun lalu sebesar Rp4.901.798

Unsur pemda mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula PP Pengupahan terbaru menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, sehingga UMP Jakarta 2024 naik menjadi Rp5.067.381.

Unsur pengusaha mengusulkan menggunakan alfa 0,20 dari Pertumbuhan Ekonomi Jakarta. Maka, UMP DKI Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.043.068.

Sementara usulan serikat pekerja tidak mengacu pada PP Pengupahan terbaru. Buruh menginginkan kenaikan 15 persen dengan rincian menggunakan formula Inflasi DKI Jakarta sebesar 1,89 persen, ditambah Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sebesar 4,96 persen, ditambah indeks tertentu sebesar 8,15 persen. Hasilnya, UMP DKI tahun depan Rp5.637.068.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan besaran UMP DKI Jakarta diumumkan paling lambat hari ini (21/11).

"Iya iya, paling lambat. Besok, 21 (November) paling lambat," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).

Meski begitu, Heru enggan membeberkan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta. Ia hanya mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Tadi ada rapat dengan Kemendagri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, mengacu ke PP 51 2023," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

Hatiku beracun

Jack Ma Tunda Rencana Jual Saham Alibaba Senilai Rp13,5 T******

Konglomerat ternama asal China Jack Madikabarkan menunda rencananya untuk menjual sahamAlibabasenilai ratusan juta dolar.

Pada Kamis (16/11), dua pengajuan peraturan mengungkap bahwa Ma dan keluarganya ingin melepas 10 juta saham senilai hampir US1 juta atau setara Rp13,56 triliun (asumsi kurs Rp15.569 per dolar AS).

Namun karena harga saham perusahaan telah jatuh di bawah ekspektasinya, ia belum menjual satu saham pun. Hal ini diungkap oleh Chief People Officer Alibaba Jane Jiang Fang dalam forum perusahaan, dilansir dariCNN Business.

Pemberitahuan mengenai penjualan saham ini muncul pada hari yang sama ketika Alibaba melaporkan pendapatan kuartal ketiga.

Dalam laporan tersebut, Alibaba mengumumkan mereka akan membatalkan rencana untuk memisahkan divisi komputasi awan atau cloud computingmereka.

Hal ini sebagian dikarenakan ketidakpastian yang disebabkan oleh kontrol Amerika Serikat (AS) terhadap ekspor chip ke China.

Terungkap, saham Alibaba anjlok 9 persen di New York, AS pada Kamis (21/11) dan persentase penurunan mencapai hampir 10 persen di Hong Kong pada Jumat (22/11). Anjloknya saham Alibaba ini menghapus sekitar US miliar atau setara Rp311,55 triliun dari nilai pasar perusahaan.

Sepanjang tahun ini, saham Alibaba tergelincir lebih dari 10 persen.

Berita tentang penjualan saham ini telah memicu rumor bahwa Ma telah kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Jiang kemudian mendesak para karyawan untuk menepis spekulasi tersebut.

Jiang mengatakan bahwa transaksi tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang yang dibuat sejak Agustus, yang akan memungkinkan kantor Ma untuk berinvestasi dalam teknologi pertanian dan proyek-proyek kesejahteraan baik di dalam maupun di luar China.

Ia pun mengungkap bahwa Ma percaya saham Alibaba saat ini jauh lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Maka itu, Jiang menyebut Ma tidak akan menjualnya.

Pihak kantor Ma pada Jumat (24/11) mengatakan bahwa dia tetap positif tentang prospek perusahaan, kendati ada rencana untuk menjual sebagian saham.

Yayasan Jack Ma dan Alibaba tak segera menanggapi permintaan komentar mengenai hal ini dan apakah penjualan saham bakal dilanjutkan jika harga saham perusahaan reboundatau tidak.

Pasalnya, group Alibaba sedang berada di tengah restrukturisasi besar-besaran. Langkah itu dilakukan untuk menghasilkan pemisahan enam unit yang masing-masing diawasi oleh kepala eksekutif dan dewan direksi.

Hanya saja pekan lalu, Alibaba mengungkap akan memikirkan kembali rencana-rencananya.

Ma mendirikan Alibaba pada 1999. Ia mengundurkan diri sebagai pemimpin perusahaan pada 2019. Sejak saat itu, pengusaha ini tetap menjaga profil yang relatif rendah sambil tetap menjadi pemegang saham Alibaba.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

3 Gubernur Tak Pakai Rumus Baru Jokowi dalam Naikkan UMP 2024******

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, 30 Gubernur telah menetapkan UMPdi wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuan upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa (21/11) malam.

Ida mengatakan dari 30 provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ia menambahkan gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Ia pun menekankan bahwa hari ini, 21 November 2023, adalah batas akhir pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur. Pihaknya pun akan memberikan waktu kepada gubernur yang belum menetapkan UMP hingga pukul 23.59 WIB.

"Kepada provinsi lain yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum sebelum 23.59 WIB," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri daerah yang tak menetapkan UMP sesuai aturan akan dikenakan sanksi. Sanksi akan diserahkan ke Kemendagri.

"Kalau tidak sesuai pp kami akan serahkan ke Kemendagri. Karena ini PP bukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tuturnya.

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Rumus Upah ala Jokowi Bikin UMP Naik Sedikit, Daya Beli Tercekik******

Mayoritas pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 dengan rumus kenaikan baru yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rumus tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken 10 November 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan per Selasa (21/11) sore, baru 26 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP. Dari 22 provinsi tersebut, kenaikan terendah adalah Sulawesi Barat, yakni Rp43.165. Sementara tertinggi adalah Maluku Utara, yakni Rp221.646.

Hal sama juga terjadi pada UMP Jawa Barat 2024, yang tercatat naik 3,57 persen ke Rp2.057.495. Tahun ini, UMP Jabar naik 7,88 persen.

Kemudian di Jawa Timur, UMP 2024 tercatat naik 6,1 persen ke Rp2,16 juta. Kenaikannya lebih rendah dari UMP 2023, yang menanjak 7,8 persen.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, rumus kenaikan UMP 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Bus Wisata-'Helikopter' Dipakai Curi BBM Subsidi

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan kenaikan UMP relatif kecil karena memang diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Menurut Indah, kenaikan upah yang relatif besar biasanya hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun. Kenaikan upah itu juga menyesuaikan dengan kinerja dan produktivitas karyawan bersangkutan.

Ia menyebut kenaikan upah karyawan dengan masa kerja di atas dua tahun itu memang bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta, tergantung kemampuan perusahaan.

"Kalau pekerja satu tahun ke bawah, ya gimana, kita pahami ya naiknya sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu," ujar Indah dalam konferensi pers, Selasa (21/11).

Meski begitu, ia mengatakan penetapan UMP juga diberikan sebagai pelindung bagi pekerja baru agar tak terjebak upah murah, serta menjaga daya beli pekerja.

Benarkah formula upah yang baru mampu mencegah buruh digaji murah dan menjaga daya beli, sebagaimana klaim pemerintah?

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Upah Rendah Ancam Daya Beli hingga Pertumbuhan Ekonomi