aladincash 600Jutaan kata 314953Orang-orang telah membaca serialisasi
《url slot》
Pemerintah Siap Bangun Stadion Markas PSM Asal Masalah Lahan Tuntas******
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono menjawab kerisauan warga Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memiliki stadionpengganti Stadion Mattoanging yang telah dibongkar pada 2019 lalu.
Basuki mengatakan pemerintah pusat siap membangun stadion yang akan menjadi kandang PSM Makassar, tetapi masih ada kendala lahan.
"Kami mau bangun Stadion Mattoanging, masalahnya lahannya masih bermasalah. Coba selesaikan dulu masalah lahannya baru kami bangun," kata Basuki, Kamis (27/7).
"Di Sulsel ada stadion di Kota Parepare, namun Makassar juga harus ada," ujarnya.
Kementerian PUPR sementara memeriksa kondisi 22 stadion di Indonesia yang akan segera direnovasi, salah satunya Stadion BJ Habibie di Kota Parepare.
"Saat ini, 22 Stadion yang akan dievaluasi dan akan direnovasi," jelasnya.
Stadion Mattoanging yang merupakan stadion kebanggaan warga Sulsel dibongkar pada tahun 2019, namun hingga saat ini proses pembangunan stadion tersebut belum jelas kapan akan kembali dibangun.
Stadion Mattoanging dibongkar setelah pihak Pemprov Sulsel dan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) capai kata sepakat soal kepemilikan lahan Stadion Mattoanging.
Namun, sejak itu terus berpolemik. Bahkan, yang menggugat kepemilikan lahan ada dua pihak yakni Andi Ilhamsyah Mattalatta dan Teddy Anwar.
Gugatan keduanya masih berproses di pengadilan. Padahal, Pemprov Sulsel sudah menang di tingkat Pengadilan Tinggi.
Kendati demikian, pihak penggugat masih melakukan upaya hukum lainnya sehingga penyelesaiannya berlarut-larut.
[Gambas:Video CNN]
(mir/sfr)Melihat Lonjakan Harga Tiket Pesawat Kalau Normal Vs H******Daftar Isi
Harga tiket pesawat lebaran menjadi sorotan setiap tahun, terutama menjelang musim mudiklebaran. Terlebih ada dugaan kartelyang diusut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kenaikan tarif wajar terjadi, terutama di saat peak season. Meski begitu, para maskapai wajib mematuhi tarif batas atas (TBA) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
Aturan soal TBA ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
"Kami juga memantau penjualan tiket. Tiket ini sampai sekarang ada beberapa yang sudah meminta extra flight, namun tidak banyak," kata Maria dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).
"Hanya airlines low cost carrier (LCC)yang minta (extra flight), yaitu Citilink, AirAsia, dan Scoot untuk internasional," sambungnya.
Pada bahan paparannya, ada setidaknya 5 rute favorit pemudik. Mulai dari Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS), CGK-Kualanamu (KNO), CGK-Surabaya (SUB), Jakarta-Makassar (UPG), dan CGK-Padang (PDG).
Berdasarkan penulusaran CNNIndonesia.comdi online travel agent (OTA)Tiket.com dan Traveloka, ada perbedaan harga yang mencolok untuk keberangkatan hari ini dengan H-1 lebaran alias 9 April 2024.
Lihat Juga :Sejarah THR, Rezeki Tambahan Buruh dan PNS Tiap Jelang Lebaran |
Misalnya, tarif termurah hari ini untuk rute Jakarta-Denpasar di Tiket.com dijual oleh Super Air Jet seharga Rp703 ribu. Namun, pada H-1 lebaran harganya melonjak Rp807 ribu untuk maskapai yang sama menjadi Rp1,51 juta.
Perbedaan harga di dua waktu keberangkatan tersebut tak jauh beda di Traveloka. Pada layanan OTA itu menunjukkan harga termahal disediakan oleh Garuda Indonesia senilai Rp1,92 juta, baik untuk keberangkatan CGK-DPS, hari ini maupun H-1 lebaran.
Sementara itu, tiket penerbangan Jakarta-Kualanamu termurah hari ini dipatok Rp1,26 juta dengan maskapai Citilink. Namun, pada 9 April 2024 harga termurah rute ini bisa tembus Rp1,72 juta di Tiket.com dengan maskapai Lion Air, di mana yang termahal mencapai Rp2,32 juta bersama Garuda Indonesia.
Berikut daftar lengkap perbandingan harga tiket pesawat hari ini dengan H-1 lebaran 2024:
Lihat Juga :Rumah Dinas Menteri di IKN Telan Rp14 M per Unit |
Super Air Jet: Rp703 ribu
Trans Nusa: Rp738 ribu
Air Asia: Rp748 ribu
Citilink: Rp811 ribu
Pelita Air: Rp1,14 juta
Garuda Indonesia: Rp1,63 juta-Rp1,88 juta
Air Asia: Rp1,36 juta
Super Air Jet: Rp1,51 juta
Citilink: Rp1,54 juta
Batik Air: Rp1,56 juta
Trans Nusa: Rp1,61 juta
Pelita Air: Rp1,64 juta
Garuda Indonesia: Rp1,88 juta
Super Air Jet: Rp707 ribu
Trans Nusa: Rp738 ribu
Air Asia: Rp755 ribu
Citilink: Rp812 ribu
Pelita Air: Rp1,14 juta
Garuda Indonesia: Rp1,66 juta-Rp1,92 juta
Air Asia: Rp1,36 juta
Super Air: Jet Rp1,52 juta
Citilink: Rp1,54 juta
Batik Air: Rp1,57 juta
Trans Nusa: Rp1,61 juta
Pelita Air: Rp1,68 juta
Garuda Indonesia: Rp1,92 juta
Citilink: Rp1,26 juta
Lion Air: Rp1,29 juta
Super Air Jet: Rp1,37 juta
Batik Air: Rp1,41 juta
Garuda Indonesia: Rp2,07 juta-Rp2,29 juta
Lion Air: Rp1,72 juta
Super Air Jet: Rp1,96 juta
Citilink: Rp1,98 juta
Garuda Indonesia: Rp2,19 juta
Batik Air: Rp2,31 juta-Rp2,32 juta
Citilink: Rp1,27 juta
Lion Air: Rp1,30 juta
Super Air Jet: Rp1,37 juta
Batik Air: Rp1,42 juta
Garuda Indonesia: Rp2,14 juta-Rp2,37 juta
Lion Air: Rp1,72 juta
Super Air Jet: Rp1,97 juta
Citilink: Rp1,98 juta
Garuda Indonesia: Rp2,27 juta-Rp2,37 juta
Batik Air: Rp2,32 juta
[Gambas:Video CNN]
Citilink: Rp848 ribu
Lion Air: Rp883 ribu
Batik Air: Rp919 ribu
Pelita Air: Rp977 ribu
Garuda Indonesia Rp1,39 juta-Rp1,57 juta
Citilink: Rp1,28 juta
Lion Air: Rp1,32 juta
Pelita Air: Rp1,42 juta
Batik Air: Rp1,49 juta
Garuda Indonesia: Rp1,57 juta
Citilink: Rp849 ribu
Lion Air: Rp886 ribu
Batik Air: Rp928 ribu
Pelita Air Rp977 ribu
Garuda Indonesia: Rp1,42 juta-Rp1,59 juta
Citilink: Rp1,28 juta
Lion Air: Rp1,32 juta
Pelita Air: Rp1,43 juta
Batik Air: Rp1,50 juta
Garuda Indonesia: Rp1,59 juta
![]() INFOGRAFIS: Arus Mudik 2024 dalam Angka. (CNN Indonesia/ Agder Maulana). |
Sriwijaya Air: Rp1,19 juta
Lion Air: Rp1,23 juta
Citilink: Rp1,28 juta
Batik Air: Rp1,54 juta
Garuda Indonesia: Rp2,37 juta
Super Air Jet: Rp1,98 juta
Sriwijaya Air: Rp1,99 juta
Lion Air: Rp2 juta
Citilink: Rp2,06 juta
Batik Air: Rp2,24 juta
Garuda Indonesia: Rp2,25 juta-Rp2,37 juta
Sriwijaya Air: Rp1,19 juta
Lion Air: Rp1,24 juta
Citilink: Rp1,29 juta
Batik Air: Rp1,54 juta
Garuda Indonesia: Rp2,40 juta
Super Air Jet: Rp1,99 juta
Sriwijaya Air: Rp2 juta
Lion Air: Rp2,02 juta
Citilink: Rp2,06 juta
Garuda Indonesia: Rp2,28 juta-Rp2,40 juta
Batik Air: Rp2,25 juta
Lihat Juga :Sri Mulyani Pastikan THR PNS 2024 Mengikuti Kenaikan Gaji 8 Persen |
Super Air Jet: Rp1 juta
Pelita Air: Rp1,04 juta-Rp1,19 juta
Citilink: Rp1,06 juta
Super Air Jet: Rp1,62 juta
Citilink: Rp1,62 juta
Super Air Jet: Rp1,01 juta
Citilink: Rp1,01 juta
Pelita Air: Rp1,19 juta-Rp1,24 juta
Super Air Jet: Rp1,63 juta
(skt/agt)Kunjungan perdana Presiden Jokowi ke Sekadau disambut antusias warga******
"Ini adalah satu sejarah untuk Sekadau bisa didatangi seorang Presiden yang terbaik di Republik Indonesia ini,"Jakarta (ANTARA) - Kunjungan perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis, disambut antusias masyarakat yang membanjiri titik kunjungan Presiden mulai dari helipad, pasar hingga rumah sakit.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Label:cara pinjam uang di neo、jago168、ligacapsa
Terkait:hp4d、988 slot gacor、trik slot olympus petir merah、slot top、slot gacor aman、cara pinjam uang di bukalapak、admin jarwo gacor、pinjol bagus、ziatogel、agen 68 slot login
bab terbaru:rogtoto(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Kemenko Marves) pimpinan Luhut Panjaitanmembongkar dugaan praktik licik konsultan di tender proyek yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kelicikan berujung pada pengadaan barang impor. Kelicikan itu diungkap oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu. Ia mengatakan kelicikan dilakukan oleh konsultan dalam tender yang mengarahkan BUMN agar membeli barang-barang 'nyeleneh', sehingga terpaksa impor.
"Ini riil case, kebetulan kami di pariwisata. Ada satu BUMN, pejabat itu menceritakan, kuncinya (tender proyek) salah satu ada di konsultan. Konsultan itu kalau sudah ada titipan dari produsen, nanti pada saat dia merekomendasi akan spesifik ke produksi-produksi tertentu," tutur Odo di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).
"Si konsultan mengatakan untuk hotel ini cocoknya pohon palem ini, yang tidak ada di Indonesia. Jadi, terpaksa impor. Kemudian, lampunya harus begini,look, dan warnanya begini dan itu (barang) gak ada di Indonesia," sambungnya.
Untuk itu, Odo meminta jajaran direksi perusahaan pelat merah lebih tegas mengamati proses tender supaya tak kecolongan dengan permainan para konsultan.
Odo meminta untuk setiap pengadaan barang dan jasa di tender BUMN harus jelas spesifikasinya sedari awal sehingga tidak terkecoh oleh rekomendasi konsultan.
"Harus dikontrol konsultan ini. Kalau di BUMN, direksinya harus lihat detail. Jangan mudah percaya apa yang ditulis konsultan karena mereka ada kerja sama," sarannya.
"Bukan dilarang, tapi kalau kita memang pro produk dalam negeri harus detail melihat satu per satu. Contoh kecil, bunga (harus) seperti ini, eh ada di luar negeri (terpaksa impor)," tambah Odo.
Bahkan, ia menuturkan pengusaha anggrek di Indonesia menyebut saat ini 70 persen bunga yang dipakai tersebut adalah impor. Salah satu contohnya, bunga anggrek besar berwarna putih.
Ia mengatakan bunga itu sudah dipastikan impor dari Taiwan.
Di lain sisi, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN).
Ia heran jika masih ada K/L yang malah berbangga membeli produk impor.
"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.
[Gambas:Video CNN]
Eks Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) periode pertama Presiden Jokowi, Hanif Dhakiri mengkritik pernyataan Kemnaker soal pemberianTHR driverojek online.
Ia menilai pernyataan Kemnaker soal THR driverojek online(ojol) kurang tepat.
"Pernyataan mengenai mitra pengemudi ojol masuk ke dalam cakupan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 adalah pernyataan yang kurang tepat," tegas Hanif dalam keterangan resminya, Selasa (19/3).
Lihat Juga :9 Gurita Bisnis Gibran yang Sesaat Lagi Akan Dilantik Jadi Wapres |
"Namun demikian, kami tetap mendukung upaya yang dilakukan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol terutama menyambut Hari Raya Idulfitri yang merupakan hari besar bagi seluruh umat Islam," tuturnya.
"Kami mengimbau kepada perusahaan aplikasi untuk terus melanjutkan dan meningkatkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, seperti memberi insentif tambahan bagi para mitra pengemudi yang tetap bekerja di periode libur Hari Raya Idulfitri," tandas Hanif.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan driver ojol hingga kurir paket masuk ke dalam kategori Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Mereka diklaim berhak mendapatkan THR, meski bekerja dengan sistem kemitraan.
Namun, Kemnaker mengklarifikasi bahwa pembayaran THR kepada driver ojol hingga kurir paket bukanlah kewajiban.
"(Hanya) imbauan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).
Karena sifatnya imbauan, pemerintah tidak bakal mengenakan sanksi kepada aplikator transportasi online, seperti Gojek dan Grab. Sanksi juga tak akan dijatuhkan untuk perusahaan jasa pengiriman yang tidak membayar THR kepada mitranya.
Di lain sisi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk alias GoTo menegaskan mereka memang tak akan memberikan THR untuk driver. SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo menyebut pihaknya hanya akan memberikan insentif khusus dalam bentuk program Swadaya.
"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangannya.
[Gambas:Video CNN]
Sebagai gantinya, program Gojek Swadaya akan menghadirkan potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver, seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lain-lain.
Grab Indonesia juga melakukan hal serupa. Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy mengatakan pihaknya cuma memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.
"Dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idulfitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua lebaran," jelasnya.
Soal bentuk insentif kepada para mitra ojol, Tirza mengatakan bisa diberikan dalam beragam bentuk. Akan tetapi, Grab tak merinci berapa perhitungan nominal insentif, termasuk apakah akan diberikan dalam bentuk uang tunai atau skema lain.
Lihat Juga :Unilever Akan PHK 7.500 Karyawan |
PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.
"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.
Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.
Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.
Lihat Juga :9 Gurita Bisnis Gibran yang Sesaat Lagi Akan Dilantik Jadi Wapres |
Lantas, apa saja keuntungan itu?
Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.
Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.
Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:
Lihat Juga :ANALISIS'Amis' Apa yang Buat Jokowi Tetapkan PIK-BSD Jadi Proyek Strategis? |
Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.
Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.
Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.
Lihat Juga :Jawaban Lengkap Grab dan Gojek soal Imbauan Bayar THR Driver Ojol |
Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:
a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.
Lihat Juga :Jokowi Berterima Kasih ke Aguan di Peresmian Bandara Singkawang |
Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.
"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.
Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:
a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik
Lihat Juga :Peran Aguan di Bandara Singkawang Hingga Buat Jokowi Berterima Kasih |
Sentimen positif dari domestik ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk kembali melirik berbagai produk reksa dana yang berbasis obligasiJakarta (ANTARA) - PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) memprediksi akan ada banyak sentimen positif yang mengiringi kinerja pasar investasi sepanjang tahun 2024.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.
"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.
Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.
Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.
Lihat Juga :9 Gurita Bisnis Gibran yang Sesaat Lagi Akan Dilantik Jadi Wapres |
Lantas, apa saja keuntungan itu?
Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.
Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.
Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:
Lihat Juga :ANALISIS'Amis' Apa yang Buat Jokowi Tetapkan PIK-BSD Jadi Proyek Strategis? |
Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.
Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.
Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.
Lihat Juga :Jawaban Lengkap Grab dan Gojek soal Imbauan Bayar THR Driver Ojol |
Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:
a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.
Lihat Juga :Jokowi Berterima Kasih ke Aguan di Peresmian Bandara Singkawang |
Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.
"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.
Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:
a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik
Lihat Juga :Peran Aguan di Bandara Singkawang Hingga Buat Jokowi Berterima Kasih |
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).
Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.
Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)
Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.
"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.
Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.
Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.
"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.
Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.
Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.
"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.
Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).
Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.
Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.
FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.
Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(rir/rir)《url slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot deposit 25 25Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《url slot》bab terbaru。