mandalatoto

Ahli alkimia

Induk Shopee, Sea PHK 7.000 Karyawan dalam 6 Bulan Terakhir******

Sea Ltd, induk Shopee, dikabarkan melakukan PHK terhadap 7.000 karyawan atau sekitar 10 persen dalam jumlah tenaga kerjanya dalam enam bulan terakhir. Tahun lalu, perusahaan tercatat mempekerjakan 67 ribu karyawan

DilansirBloomberg, Selasa (15/11), sumber anonim yang mengetahui masalah itu mengungkapkan pemangkasan karyawan dilakukan lantaran perusahaan tengah berupaya untuk menahan kerugian yang membengkak dan menarik kembali perhatian investor.

Dari ribuan karyawan yang dipecat, sekitar 100 di antaranya berasal dari lini usaha e-commerce, Shopee. Mereka yang terdampak disebut menerima pemberitahuan tentang hal itu sejak awal pekan ini.

Staf yang terkena dampak termasuk mereka yang mendukung perekrutan dan pelatihan di Shopee dan cabang layanan keuangan digital SeaMoney, yang mengawasi produk pembayaran ShopeePay.

Manajer juga diminta untuk merekrut dengan lebih hati-hati karena perusahaan bersiap menghadapi penurunan ekonomi.

Perusahaan telah kehilangan hampir 90 persen nilainya sejak puncaknya tahun lalu.

Investor mempertanyakan tentang prospek penghasilan di era kenaikan suku bunga dan semakin ketatnya persaingan.

Untuk mengatasinya, perusahaan telah memangkas jumlah karyawan, menutup operasi e-commerce di beberapa pasar Eropa dan Amerika Latin dan mengurangi biaya operasional.

Gelombang PHK menerpa raksasa game dan ritel online ini sejak Juni lalu. Shopee dikabarkan melakukan PHK secara besar-besaran di berbagai wilayah operasionalnya, khususnya untuk lini usaha ShoppePay dan ShoppeFood.

Di Thailand, Shopee dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen dari total karyawan di negara tersebut.

Dilansir dari The Thaiger,Kamis (29/9), jumlah orang yang terkena PHK sebanyak 100 orang.Shopee melakukan PHK untuk restrukturisasi perusahaan.

Manajemen perusahaan teknologi multinasional Singapura itu mengatakan restrukturisasi dilakukan guna meningkatkan efisiensi operasional untuk membuat perusahaan lebih gesit dan mampu mengembangkan pertumbuhan jangka panjang.

Badai PHK sebelumnya telah menerjang raksasa teknologi lainnya. Baru-baru ini Facebook dilaporkan akan melakukan PHK terhadap lebih dari 11 ribu karyawan. Amazon juga mengambil langkah serupa terhadap 10 ribu karyawannya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Istana Kesepuluh

Bahlil Usul Negara Penghasil Nikel Punya Wadah Seperti OPEC******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan untuk mendirikan organisasi negara-negara penghasil nikel seperti The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Hal tersebut ia lontarkan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng di sela-sela rangkaian KTT G20, Selasa (15/11).

Pertemuan tersebut juga mencari peluang kerja sama kedua negara dan kolaborasi untuk optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Bahlil mengatakan selama ini negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

"Melalui kolaborasi tersebut, kami harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," ungkap Bahlil melalui keterangan resmi, Selasa (15/11).

Ia juga menyampaikan komitmen untuk mendukung penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia Canada CEPA).

Bahlil berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mengakselerasi penyelesaian Indonesia-Canada CEPA tersebut.

Sementara itu, Mary menyampaikan pekerjaan rumah selanjutnya bagi kedua negara adalah untuk bekerja bersama dan mengeksplorasi peluang kolaborasi dimaksud.

Menurutnya, kedua negara sudah memiliki visi yang sejalan terkait optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan serta memberikan benefit secara ekonomi. Pemerintah Kanada juga menginisiasi transisi ekonomi ke arah ekonomi hijau berkelanjutan, terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan hijau.

"Pada prinsipnya, kami meyakini bahwa kolaborasi perlu dilakukan dengan partner yang dapat dipercaya, dan Indonesia termasuk partneryang tepat," ungkap Mary.

Ia menambahkan terkait dengan keberlanjutan negosiasi CEPA dengan Indonesia, pemerintah Kanada akan menciptakan sebuah kerangka yang akan memberikan investor kepastian dalam melakukan usahanya di Indonesia.

Melihat hal itu, Mary optimistis dapat meningkatkan kepercayaan dan minat investor asal Kanada dalam berinvestasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

Harga Pangan di Spanyol Melesat ke Rekor Baru******

Harga pangan di Spanyolmelesat 15,4 persen pada Oktober 2022 dibanding periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu merupakan rekor baru sejak pencatatan dilakukan oleh Institut Statistik Nasional Spanyol pada 1994 lalu.

Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, harga pangan itu naik 2,3 persen. Mereka merinci kenaikan harga pangan terbesar terjadi pada sayur-sayuran.

Tercatat harga sayur-sayuran melonjak sampai dengan 25,7 persen. Lonjakan kedua dialami oleh telur yang harganya naik 25,5 persen. Sedangkan ketiga, dialami oleh golongan biji-bijian yang harganya naik 22,1 persen. 

Selain perang, lonjakan harga juga dipicu kekeringan ekstrem dan gelombang panas berturut-turut yang melanda Spanyol tahun. Bencana itu telah membuat panen buah dan sayuran di negara yang menjadi produsen terkemuka di Uni Eropa itu jatuh.

Meski harga bahan pangan melonjak, tingkat inflasi di Spanyol secara keseluruhan melambat menjadi 7,3 persen pada Oktober kemarin, turun dari 8,9 persen dibanding September.

Tak hanya itu, inflasi juga menjauh dari 10,8 persen yang merupakan level tertinggi 38 tahun pada Juli lalu.

Penurunan inflasi ini terjadi akibat jinaknya tagihan listrik. Pasalnya, pada Oktober kemarin tagihan turun 22,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

PT Yarindo Farmatama Laporkan Pemasok Bahan Obat Sirop ke Polisi******

PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat sirop merek Flurin yang izin edarnya telah dicabut, melaporkan perusahaan pemasok bahan obat sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut marak di Indonesia.

Manajer Legal PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengungkapkan pihaknya menjadi korban penipuan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Pria berkacamata itu enggan membeberkan nama perusahaan yang dilaporkan ke Mabes Polri, alasannya, karena melibatkan banyak pihak dan rangkaian distribusi yang panjang.

"Kami korban maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum melalui tim hukum kami dan melaporkan kepada siapa saja yang telah merugikan perusahaan kami. Dan saat ini sedang dilakukan pelaporan di Mabes Polri," ujar Vitalis di kantornya, Selasa (15/11).

Pihaknya mengklaim perusahaan menelan kerugian puluhan miliar akibat produk obat sirup merk Flurin yang ditarik dan dilarang beredar di pasaran. Penarikan lantaran obat sirop itu diduga mengandung bahan yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

Meski begitu, kinerja dan pengurangan pegawai belum terjadi. Pasalnya, perusahaan masih memproduksi obat lainnya jenis tablet maupun kapsul yang masih memiliki izin edar dari BPOM.

"Karena ini baru, kita belum sampai pengurangan lain-lain. Sekarang masih produksi obat kaplet dan tablet, karena cairan kan sudah enggak bisa (produksi), sudah dicabut izinnya," ujarnya.

Perusahaan sendiri mengaku membeli cairan pelarut untuk membuat obat sirop dari perusahaan lain, CV Budiarta.

Selama menerima bahan baku kimia, perusahaan yang ada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, itu melakukan monitoring barang datang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah mereka terapkan.

Ia menyebutkan CV Budiarta mendapatkan pasokan propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG). Perusahaan APG mendapatkan barangnya dari CV Samudra Chemical.

"CV Budiarta itu sudah menjadi vendor list kita dan tidak ada masalah. Sehingga kami percaya bahwa produk yang dikirim ke kita itu produk yang benar dan bermutu tinggi. Harganya yang kami bayarkan itu dari tahun 2014 sampai 2022 dia bervariasi. Kalau dilihat grafiknya itu naik harganya. Di 3 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022, yang tadinya Rp 7 juta sekarang jadi Rp 10 juta," ujarnya.

Dalam konferensi pers terpisah, Kuasa Hukum CV Budiarta Mahar merasa pihaknya difitnah dan mempertanyakan inspeksi yang dilakukan BPOM RI.

Ia mengklaim selama ini pihaknya sudah melakukan prosedur penjualan sesuai standar. Mahar menjelaskan CV Budiarta membeli propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG) dengan bukti kualitas produk dari certificate of analysis(COA).

Perusahaan disebutnya tidak bisa membuka segel produk propilen glikol untuk menguji ulang kandungan tersebut. Hal ini diserahkan ke perusahaan farmasi untuk kemudian menilai kelayakan pelarut propilen glikol.

"Kedua kami tidak pernah repacking, jadi apa adanya dari supplier kami salurkan. Karena kalau kami membuka segel jadi kami menyalurkan saja berdasarkan COA yang diterbitkan oleh vendor," ujarnya di Aston Pluit, Jakarta Utara, seperti dikutip Detik pada Jumat lalu.

"Kami tidak pernah buka atau me-repackingnamun kemudian dalam setiap penjualan kami pun memberikan waktu 2x24 jam untuk retur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Suamiku adalah seekor rubah tua

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]