rumtar88

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut demi Singapura******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Termasuk untuk ekspor ke Singapura.

Ia mengatakan ekspor pasir laut ke Singapura memang bisa saja. Tapi syaratnya, ekspor dilakukan dalam bentuk pasir laut sedimentasi.

Ekspor juga bisa dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

"Setelah terbentuk tim silahkan dikaji di mana sedimentasi di Indonesia jumlahnya berapa baru boleh dieksploitasi. Mengambilnya juga tidak boleh sembarangan, harus dengan teknik dan teknologi khusus," katanya kepada wartawan Rabu (31/5).

Setelah proses eksploitasi dilakukan, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura. 

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Senin ajaib

JPMorgan PHK 500 Karyawan Pekan Ini******

JPMorgan Chase melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan pekan ini.

Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara perusahaan kepada CNN Business pada Jumat (26/5).

PHK, pertama kali dilaporkan oleh CNBC, terjadi di seluruh perusahaan tetapi sebagian besar akan berfokus pada teknologi dan operasi.

Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 13 ribu lowongan pekerjaan dan mempekerjakan hampir 300 ribu orang.

Berita itu muncul hanya sehari setelah JPMorgan melakukan PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan First Republic Bank.

Pada awal bulan ini, JPMorgan mengakuisisi sebagian besar First Republic setelah bank regional yang berbasis di San Francisco disita oleh pemerintah.

Juru bicara JPMorgan mengatakan kepada CNN bahwa bank tersebut memberi pembaruan kepada semua karyawan First Republic tentang status pekerjaan mereka di masa depan. Hampir 85 persen telah ditawari peran transisi atau penuh waktu.

Pecinta kuliner tidak terbatas

KCI Pastikan Tak Ada Penambahan Jadwal KRL Sambut Arus Balik******

Vice President PT KAI Commuter Indonesia Anne Purba mengungkapkan pihaknya tidak menambah jadwal perjalanan KRL di momentum arus balikLebaran 2023.

"Tidak ada perubahan jadwal, commuter tetap beroperasi dari pukul 4 sampai 12 malam dan kami menjalankan hampir 1.100 perjalanan," ujar dia saat ditanya penambahan jadwal perjalanan menjelang arus balik, Selasa (25/4).

Lihat Juga : Kecelakaan Maut Pemudik Jember di Tol Cipali Terjadi Saat One Way

Ia menjelaskan ada lonjakan penumpang di momentum mudik Lebaran 2023, yaitu sebanyak 20 persen dari lebaran tahun sebelumnya.

Anne mencatat sejak 19 April lalu setidaknya ada 3 juta penumpang yang berpergian menggunakan kereta Commuter di wilayah Jabodetabek.

Menurutnya, stasion Cikarang, Bekasi dan Bogor mengalami dampak peningkatan volume penumpang setelah masa cuti bersama Lebaran 2023.

Lihat Juga : Terciduk di Tol Cikupa, Pemudik Nekat Pakai Rotator dan Pelat Polisi

kehilangan masa remaja

BEI Kerek Batas ARB Saham Jadi 15 Persen Mulai 5 Juni******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menaikkan batas Auto RejectionBawah(ARB) tahap 1 dari 7 persen menjadi 15 persen untuk setiap rentang harga saham mulai 5 Juni 2023.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengungkapkan penyesuaian batasan ARB di sistem perdagangan bursa ini merupakan tahapan lanjutan proses normalisasi perdagangan usai pandemi covid-19.

"Penyesuaian batasan ARB ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara batas atas dan batas bawah dalam pergerakan harga saham, sehingga diharapkan dapat membantu terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien," ujar Irvan dalam keterangan yang dikutip Antara,Selasa (30/5).

Selanjutnya, Irvan menyampaikan penyesuaian ARB tahap 2 dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 4 September 2023.

Dalam penyesuaian itu, bursa akan menerapkan Auto Rejection(AR) simetris. Artinya, batas ARB akan sama dengan batas ARA pada setiap rentang harga saham yaitu sebesar 35 persen untuk saham dengan rentang harga Rp50 sampai Rp200, sebesar 25 persen untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200 sampai Rp5.000, serta 20 persen untuk saham dengan harga di atas Rp5.000.

"Dengan diterapkannya kebijakan normalisasi perdagangan di bursa, BEI berharap Pasar Modal Indonesia dapat terus bertumbuh dan memberikan kepercayaan yang lebih kepada investor untuk terus berinvestasi," ujar Irvan.

Ia berharap normalisasi jam perdagangan dan penyesuaian batasan ARB bisa memberikan sinyal positif kepada para investor, bahwa kondisi perekonomian dan iklim investasi di Indonesia semakin membaik.

Hal ini bisa memberikan kesempatan yang lebih bagi investor untuk bertransaksi dan meningkatkan likuiditas saham di BEI.

"Investor dan pelaku pasar diharapkan untuk memperhatikan perubahan ini dan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan tanggal efektif yang ditetapkan. Mengetahui dan memahami batasan ARB dan ARA menjadi penting dalam membantu proses pengambilan keputusan investasi yang tepat dalam perdagangan saham," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Luhut Ingin Korsel Buka Pasar Produk Ikan Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan berharap Korea Selatan(Korsel) bersedia membuka pasar produk ikan dari Indonesia.

Harapan itu disampaikan kepada Wakil Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan YM Jang Young Jin yang berkunjung ke Indonesia hari ini. Luhut menegaskan agar Korsel bisa membuat satu paket lokasi untuk kerja sama pengembangan rumput laut dan perikanan.

"Sebagai negara yang kaya akan sumber daya maritim, kami sungguh berharap Korea dapat membuka pasar untuk produk perikanan dari Indonesia," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/5).

Selain soal rumput laut dan perikanan, kedua negara itu mendiskusikan potensi kerja sama kendaraan listrik dan ekosistem baterai lithium. Terlebih, saat ini sudah terjalin kerja sama RI dengan Hyundai Motor dari Korea.

Luhut berharap para perusahaan Korea bisa meningkatkan investasi di industri kendaraan listrik tersebut, khususnya untuk precursor dan katoda. Bahkan, Luhut ingin RI-Korsel menguasai negara-negara setir kanan.

"Nantinya, kita akan mampu mengekspor kendaraan yang diproduksi di Indonesia ke negara ASEAN, Australia, Afrika, dan semua negara setir kanan di dunia," tandasnya.

Sementara itu, Wamendag Korea YM Jang Young Jin menyambut baik masukan Menko Marves Luhut. Young Jin mengatakan seluruh potensi kerja sama tersebut bakal diteruskan kepada stakeholder terkait di Korsel untuk ditindaklanjuti.

Kedua negara diklaim bakal melakukan rapat lanjutan pada dua bulan mendatang untuk menjajaki kelanjutan potensi kerja sama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.